Saya sudah menuliskan dengan jelas positif negatifnya sistem kuota untuk penerimaan peserta didik baru di kota Yogyakarta, lihat http://mardoto.wordpress.com/2008/06/24/kuota-yang-menjebak/ , namun setelah proses penerimaan siswa baru SMP, SMA dan SMK itu berlalu mulai muncul cerita tersisa sebagai efek sistem kuota tersebut. Beberapa media massa sepertinya sudah mengekspose. Saya sendiri juga sempat mendapat cerita dari beberapa orang tua yang tahun ini sibuk berburu sekolah untuk anaknya. Beragamlah ceritanya.
Ada orang tua yang cerita ditawari untuk memasukkan anaknya ke KK salah satu keluarga di Kota Yogyakarta dengan imbalan 400 ribu agar dapat masuk dalam kuota warga kota yogya, ada yang menyampaikan keterpaksaannya memasukkan anaknya ke dalam KK seorang tukang becak, ada yang pasrah anaknya “beradu” nilai dengan status luar kota yogya tapi dalam DIY yang meski nilainya lumayan akhirnya tersingkir dari sekolah pilihan I jatuh ke pilihan III gara-gara kena gusuran calon siswa lainnya yang, wah seabrek deh ceritanya. Jadi apa sih yang ditarget dari sistem kuota itu? Lihat saja, media massa sudah mengekspose, dalam 3 minggu saja kota yogyakarta mendapat tambahan penduduk (tiban!) usia produktif (12 – 16 tahun) sejumlah lebih dari 1500 orang, hanya gara-gara orang tua ingin anaknya bersaing dalam ceruk/kuota kota yogya yang 70% itu. Masya Allah. Jadi apa ini yang dinamakan sasaran sistem kuota sebenarnya …. Sistem kuota sepertinya tak ada bedanya dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam bentuk peluang mendapatkan kursi sekolah secara “gampang” meskipun prestasi pas-pasan. Menjerumuskan!
Bijak dalam membuat keputusan sistem penerimaan peserta didik baru yang akuntabilitas tinggi, tidak melanggara HAM, tidak membuat efek samping abnormal adalah ciri-ciri orang maju dan terdidik. Itu mestinya yang diharapkan rakyat terhadap pemimpin masa depan.
Lalu apa yang harus dilakukan? Aturan sistem kuota itu harus dicabut untuk seterusnya, nggak perlu diolah lagi, direkayasa lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Berikan stimulan positif untuk warga kota agar berprestasi dalam pendidikan (dan dalam segala hal), sehingga peluang dapat sekolah lanjutan lebih gampang. Bagaimana caranya?
Usul saya, cara-cara yang bisa ditempuh adalah:
1. Untuk siswa-siswa SD Kota Yogyakarta (kota lainnya boleh juga menerapkan cara ini!) yang punya Akte Kelahiran Kota Yogya, Sekolah di SD Kota Yogya dan Orangtuanya ber-KK Kota Yogya, mulai kelas IV berikan beasiswa/insentif pemacu prestasi besarnya sesuai kemampuan APBD, untuk bersaing nantinya pada saat masuk SMP Kota Yogyakarta (yang telah tergabung dengan sistem RTO). Ini pemacu positif dan bersifat memberi kail, bukan ikan. Jadi bukan memberi “peluang” kursi SMP dengan membatasi calon pesaing. Tidak perlu melihat apakah SD negeri atau swasta yang penting di Kota Yogya.
2. Untuk siswa-siswa SMP Kota Yogyakarta (kota lainnya boleh juga menerapkan cara ini juga!) yang punya Akte Kelahiran Kota Yogya, Sekolah di SMP Kota Yogya yang telah masuk sistem RTO dan Orangtuanya ber-KK Kota Yogya, mulai kelas II berikan beasiswa/insentif pemacu prestasi, besarnya sesuai kemampuan APBD, untuk bersaing nantinya pada saat masuk SMA Kota Yogyakarta (yang telah tergabung dengan sistem RTO). Ini pemacu positif juga dan tetap bersifat memberi kail, bukan ikan. Jadi bukan memberi “peluang” kursi SMA dengan membatasi calon pesaing. Tidak perlu melihat apakah SMP negeri atau swasta yang penting di Kota Yogya.
3. Untuk siswa-siswa SMA Kota Yogyakarta (kota lainnya boleh juga menerapkan cara ini juga!) yang punya Akte Kelahiran Kota Yogya, Sekolah di SMA Kota Yogya yang telah masuk sistem RTO dan Orangtuanya ber-KK Kota Yogya, pada saat kelas III berikan beasiswa/insentif pemacu prestasi, besarnya sesuai kemampuan APBD, untuk bersaing nantinya pada saat masuk perguruan tinggi yang baik. Ini pemacu positif juga dan tetap bersifat memberi kail, bukan ikan. Tidak perlu melihat apakah SMA negeri atau swasta yang penting di Kota Yogya.
4. Untuk sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta harus diberi pemacu juga bagi yang punya prestasi, selain subsidi/BOS seperti yang sudah ada sekarang. Ukurannya apa? Ya sejalanlah dengan ukuran siswa-siswanya. Misalnya insentif prestasi untuk Sekolah SD berdasarkan jumlah murid-murid/lulusannya yang masuk SMP Kota Yogya yang telah tergabung dengan sistem RTO. Indeksnya sesuai kemampuan APBD Kota Yogya. Begitu pula untuk sekolah tingkat SMP, insentif sesuai jumlah lulusannya yang terserap di SMA Kota Yogya yang telah tergabung dalam sistem RTO. Bagaimana dengan SMA? Bisa juga insentif berdasarkan jumlah lulusannya yang diterima di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta (UGM, UIN, UNY, ISI). Hal ini sangat positif, karena membangun ikon jogja yang tetap kuat sebagai kota pendidikan.
Dari keseluruhan saran yang saya tulis, saya sangat setuju jika tetap berbasis RTO, karena ukurannya relatif transparan dan cenderung memiliki akuntabilitas yang baik. Sehingga ke depan diharapkan semua sekolah di Kota Yogyakarta dapat masuk (bila perlu diwajibkan masuk) dalam sistem RTO. Agar terlihat kualitas input dan outputnya. Hal ini terlepas pemerintah/pemda memunculkan UASBN, UNAS, UASDA atau apalah yang penting ada ukuran yang relatif jelas dan standar. Yang penting diingat, jangan pernah lagi dimunculkan kuota-kuotaan: Bikin mental anak ciut, manja dan terkesan tidak berani bersaing secara bebas!
Bagaimana menurut anda?
