Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Harapan

Survai survai ….. nasibmu kini

In anggaran, bLog, dEmokrasi, daya, e-goverment, eKsekutif, ict, index, indonesia, informasi, kEpemimpinan, kEwarganegaraan, kOmputer, lEgislatif, mAhasiswa, mAnajemen, nUrani, pEndidikan, pEringkat iNdonesia, ranking, risiko, sumber daya, survai, tEknologi iNformasi on Tuesday , 27 January 2009 at 9:58 AM

Survai sudah jadi komoditas? Maybe yes, maybe no. Lembaga survai buannyak sekali sekarang bertebaran, pada gentayangan kemana-mana, apalagi menjelang pesta demokrasi Indonesia 2009. Ada yang salah? Eh, jangan cepat menuduh. Banyaknya lembaga survai yang menjamur hari-hari ini, nggak ada salahnya. Survai dipakai menjelang pemilu/pilkada, nggak ada salahnya. Survai jadi komoditas juga nggak aneh, dulu-dulu khan juga pakai survai-survai di banyak hal/masalah. Tapi akhir-akhir ini kok survai diperdebatkan, dan hasilnya banyak yang dipertanyakan …. ya itulah masalahnya ….

Sekarang ini, apalagi sekitar waktu Pemilu 2009 banyak sekali lembaga survai muncul, terus mengumbar, mengekspose, bahkan mengeksploatasi hasil survainya … tapi sekarang juga masyarakat mulai sadar, hasil survai itu sesungguhnya untuk apa? Siapa yang membiayai? Apalagi survai politik begitu …. Kalau survai/penelitian andal jelas ada perusahaan/instansi yang membiayai karena kepentingan perusahaan/instansi tersebut yang mau investasi atau melakukan pembangunan, misalnya … lha, kalau survai politik, membuat ranking partai ataupun ranking capres pada periode waktu tertentu, terus lembaga survai tersebut mengekspose hasilnya tanpa mau mejlentrehkan yang membiayai itu survai patut dipertanyakan validitasnya. Saya yakin dan menduga sepenuh hati dan otak, hampir nggak ada lembaga survai (apalagi survai politik) yang benar-benar independen, berbiaya sendiri, murni survai untuk survai, demi akademis/keilmiahan misalnya. Pasti ada siapa di belakangnya!. Memang ada yang mau capek-capek survai dengan responden/sampel sampai ribuan (katanya) tanpa dapat bayaran? Bahkan mengeluarkan duit? Hari gini, nggak logislah, PASTI ADA SPONSOR. Persoalannya, bagaimana keterkaitan hasil survai dengan kemauan sang sponsor itu? Saya menduga ada gambaran skenario begini:

a. Mereka (lembaga survai terutama survai politik) sesungguhnya melakukan survai secara serius, sesuai pesanan sang sponsor, dengan kaidah-kaidah ilmiah yang standar. Cuma hasil murninya (termasuk kaidah ilmiah survai, metode-nya begitu) diberikan secara langsung dan hanya kepada pihak sponsor. Lalu sponsor menggunakan hasil itu sebagai salah satu dasar menentukan strategi menghadapi pemilu/pilkada.

b. Kemudian mereka (lembaga survai) menampilkan ke publik, cukilan hasil survai itu hal-hal yang menguntungkan saja bagi si sponsor secara politis dan publikatif. Jadi kemampuan mengemas dalam public expose bisa dilihat sebenarnya pada saat mereka menampilkan data dan metode penelitian … jadi pada situasi ini sesungguhnya bukan lagi murni hasil survai, konteksnya sudah bergeser pada promosi, publikasi dan influence pada massa politik … Bila perlu ada reka-reka disini …

Tahukah anda, saya pernah menemukan surveyor di daerah Jatim, yang menyatakan melakukan suatu survai untuk (dan dibiayai) instansi tertentu, tetapi (dia menduga) kalau melihat isi angket, sebenarnya, survai itu tentang politik, kepentingan salah satu partailah …. wedalah … mau lihat positioning partainya, tapi biayanya dompleng biaya instansi? Ough!

Makanya jangan cepat percaya hasil survai, apalagi survai politik. Menurut saya, biarkan survai menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya, lebih baik cermati partai politik (terutama parpol favorit anda) yang akan anda idamkan sebagai pemenang itu. Kayak apa sih sebenarnya organisasinya, manajemen partainya, visinya, misinya, dan program kerjanya. Meskipun saya sendiri soal program kerja parpol nggak begitu percaya, karena menurut saya hampir semua parpol program kerjanya baik-baik semua, yahud keseluruhannya, hebat, nomer satulah, kayak kecap gitu lho. Nggak ada parpol yang punya program kerja menjerumuskan rakyat khan? Coba cek! Jadi anggaplah hiburan saja itu program kerja. Yang penting lihat itu manusianya, calegnya, capresnya, seperti apa sih kualitasnya? Lebih-lebih lihatlah track record-nya … perilakunya, selama ini yang dikerjakan apa? Pengalamannya apa? Buktinya selama ini coba dicari, pengabdian ke rakyat/negara/bangsa apa ? Serta jangan lupa, latar belakang keluarganya seperti apa? Ini bukan berarti harus priomordial, harus melihat orangtua yang bersangkutan, bukan itu maksud saya. Saya paling nggak setuju itu. Seorang Caleg/Capres harus jadi dirinya sendiri, kalau masih dibayang-bayangi orangtua atau saudaranya yang pernah jadi ini jadi itu, jelas yang bersangkutan nggak potensial, dan patut dipertanyakan kualitas kepemimpinannya. jangan dipilih! Yang dilihat keluarganya itu ya suami/istri dan anak-anaknya, sebuah keluarga yang baik dan harmonis nggak? ……. Jangan tergiur janji-janji: kalau saya jadi, saya akan ini, saya akan itu, saya akan begini,…. mbelgedhes, nyatanya lupa total … nol puthul.

Nah, soal survai, sepertinya sudah mulai mempengaruhi masyarakat kita. Saya menemukan kenyataan ini:

ssss

Oh, survai ....

Lihatlah, Toko cat di perempatan Jl. Solo dan Demangan, Yogyakarta, sampai menggunakan jasa survai untuk meyakinkan (calon) pembelinya soal mudah atau sulit untuk parkir kendaraan di halaman toko cat ini, yang memang posisinya di ujung perempatan. Wah wah …. pasti ini sudah ketularan caleg/capres & parpol yang memanfaatkan lembaga survai untuk kepentingan politik ya … (eh, sebaliknya juga, lembaga survai yang memanfaatkan ambisi para caleg/capres & parpol ya …)

Jadi, akhir kata, kegiatan survai dan hadirnya lembaga survai nggak perlu dilarang … tapi perlu diingatkanlah, jangan merusak kaidah ilmiah survai untuk kepentingan sesaat ya, seperti untuk menggolkan seseorang dalam ranah politik, terus dibuat akal-akal hasil survainya, kebangeten itu! Bisa masuk kategori penipuan ilmiah! KPU perlu mengaudit lembaga survai? Mungkin ada baiknya juga …

Untuk anda calon pemilih dalam Pemilu 2009, saya sarankan tetap gunakan hak pilih anda, jangan golput, sayang itu, nanti kehidupan demokratisasisi kita macet. Karena kalau anda (yang masih baik-baik sifat kenegaraannya) nggak mau memilih, nanti tetap saja ada pemimpin (caleg/capres) yang terpilih, dan tetap dilantik, berapapun suara yang terkumpul pada saat pencoblosan.! Meski dianggap nggak legitimate. Saya khawatir justru yang terpilih itu dari orang-orang/kelompok yang kurang kredibel, jadi apa negara ini … please, jangan golput ya … tetaplah memilih yang terbaik diantara yang baik-baik, jika nggak ada, ya tetap memilihlah yang terbaik diantara yang jelek-jelek … demi negara dan bangsa Indonesia.

Apa yang dapat anda katakan, soal ini?