Menimbang-nimbang hasil survai Pemilu Presiden 2009, siapa percaya?

1. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

Responden : 1.994 pemilik sambungan telepon rumah. Lokasi : 15 kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, dan Denpasar). Metode : Wawancara langsung melalui telepon. Waktu : 3 Juni-4 Juni 2009.

Hasil survai, figur junci/utama : SBY, JK, dan Prabowo. Pada pasangan SBY-Boediono, pilihan masyarakat yang mendukung pasangan ini lebih dikarenakan figur SBY (72,5 persen) dibandingkan Boediono (2,2 persen). Pada pasangan JK-Wiranto, mereka yang mendukung pasangan ini lebih dikarenakan figur JK (63,2 persen) ketimbang Wiranto (tujuh persen). Pada pasangan Megawati-Prabowo, dukungan terhadap kedua figur relatif berimbang, meskipun figur Prabowo pada akhirnya lebih menjadi penentu pilihan (35,4 persen) dibandingkan Megawati (32,3 persen).

“Artinya wacana cawapres menentukan siapa capres terpilih tidak berlaku bagi pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Namun untuk pasangan Megawati-Prabowo hal ini justru lebih berpengaruh,”

Jika melihat dari partai-partai utama penyokong koalisi pasangan capres/cawapres, terlihat pendukung Partai Demokrat di kota survei sangat solid mendukung SBY-Boediono (79,9 persen). Ini berbeda dengan soliditas Partai Golkar dan PDIP yang mengalami polarisasi pilihan. Di antara pendukung Partai Golkar, kurang dari separuh (44 persen) yang akan memilih JK-Wiranto. Sementara pendukung PDIP yang akan memilih Mega-Prabowo ada sebanyak 58 persen.

Dalam situasi ketidaksolidan para pendukung partai, pasangan SBY-Boediono diuntungkan karena mendapat limpahan suara yang cukup signifikan dari pendukung Partai Golkar (25,2 persen) dan PDIP (17,2 persen). Polarisasi pilihan ini juga terjadi pada pendukung PKS dan PAN. Meskipun pilihan terbanyak ditujukan kepada SBY-Boediono, tetapi pasangan JK-Wiranto juga mendapatkan dukungan yang relatif signifikan dari kedua partai pendukung koalisi SBY-Boediono. Pemilih PKS yang beralih ke JK-Wiranto ada 17,2 persen, ke Mega-Prabowo 4,5 persen. Sedangkan pemilih PAN yang beralih ke JK-Wiranto ada 14 persen, ke Mega-Prabowo enam persen.

2. Lembaga Survai Indonesia (LSI)

Hasil survei LSI menempatkan JK-Wiranto pada posisi paling bawah dengan perolehan suara tujuh persen, Mega-Pro 16,4 persen, dan SBY-Boediono memperoleh suara 71 persen.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan pasangan SBY-Boediono masih tertinggi popularitasnya dibanding pasangan yang lain. Isu neoliberalisme yang menyerang Boediono terbukti tidak berpengaruh apa-apa kepada SBY. “Berarti faktor Boediono (neolib) tidak berpengaruh apa-apa,” kata ujar pengamat politik Lili Romli.

3. Lembaga Riset Informasi (LRI) Johanspolling

Hasil survei LRI Johanspolling, jika proses Pilpres 2009 digelar saat pertanyaan diajukan itu kepada responden, pasangan SBY-Boediono menjadi pemenang dengan 33 persen suara, disusul M Jusuf Kalla-Wiranto (29 persen), dan Megawati-Prabowo (20 persen). Adapun responden sisanya menyatakan belum menentukan pilihan. Namun, besaran hasil survei itu masih bisa berubah. Kemungkinan untuk itu terbuka lebar. Selain itu, LRI Johanspolling juga memprediksi Pilpres 2009 berlangsung dua putaran. Cuma soal pasangan mana yang akan masuk ke putaran kedua, kami belum bisa memastikannya. Semua mempunyai peluang yang sama masuk ke putaran kedua.

Hasil survei diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur terhadap 2.096 responden berusia di atas 17 tahun atau telah menikah yang ada di 33 provinsi. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampling gugus bertahap (multi-stage cluster), dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.

4. Lembaga Survei Nasional

Penyelenggara dan metode	Waktu	Hasil
Lembaga Survei Nasional Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.230 Batas kesalahan: 2,8%	15-21 Mei 2009	SBY-Boediono 67,1%, Megawati-Prabowo 11,8%, JK-Wiranto 6,7%, belum tahu 13%, tidak memilih 1,6%

5. Polling blog ini sampai dengan tanggal 8 Juni 2009, jam 12.00 WIB:

Dari 117 responden pengisi polling, 84 orang (72%) memilih SBY-Boediono, 21 orang (18%) memilih JK-Wiranto, dan 12 orang (10%) memilih Megawati-Prabowo.

Pesannya: Lembaga survei/polling mestinya tetap menjaga etika serta kejujuran, terutama terkait dengan berbagai metodologi survei yang mereka lakukan menjelang pemilu presiden-wakil presiden 8 Juli 2009 mendatang. Siapa masih percaya? Semuanya kembali kepada anda, terserah saja mau mencontreng siapa saja, luber. Yang penting gunakan Hak Pilih!

Belanja militer dunia naik, bung. Belanja militer Indonesia?

Belanja militer global meningkat 4 persen pada tahun 2008 dengan rekor 1.464 miliar dollar AS, dan itu berarti naik sampai 45 persen dibanding 1999. Demikian diungkapkan lembaga perdamaian SIPRI dan direlease situs lainnya, di Stockholm, Swedia, Senin 8 Juni 2009. Hal ini amat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh penerbangan ruang angkasa sipil maupun maskapai penerbangan komersial. “Krisis keuangan masih belum berdampak atas pendapatan dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar maupun pesanan lama,” tulis Sipri atau Lembaga Penelitian Riset Perdamaian Stockholm.

Operasi pasukan penjaga perdamaian internasional juga membawa keuntungan kepada industri pertahanan dengan peningkatan belanja sebesar 11 persen. Operasi internasional itu dikerahkan di daerah-daerah berbahaya, antara lain Darfur dan Republik Demokratik Kongo. “Rekor sudah tercatat dengan pengerahan operasi perdamaian internasional mencapai 187.586 personel.”

Menjelang pameran Paris Air Show pekan depan, yang menjadi ajang produk-produk industri ruang angkasa dan pertahanan, tampaknya pusat perhatian beralih dari produksi pesawat sipil, yang harus berjuang karena resesi global, ke arah perusahaan yang memproduksi pesawat tempur dan peralatan militer lain. Secara total, 100 perusahaan utama menjual persenjataan senilai 347 miliar dollar tahun 2007, yang merupakan data terbaru yang tersedia. Dan hampir semua perusahaan utama itu merupakan perusahaan Amerika atau Eropa. Sebanyak 61 persen dari total penjualan itu dikuasai oleh 44 perusahaan Amerika, sementara 32 perusahan di Eropa Barat meraih 31 persen pasar. Perusahaan senjata lain berasal dari Rusia, Jepang, Israel, dan India. “Sejak Tahun 2002, nilai penjualan dari 100 perusahaan senjata utama meningkat 37 persen,” kata Sipri.

“Masa kepresidenan George W Bush merupakan periode berlanjutnya industri senjata. Hal ini mengikuti masa konsolidasi tahun 1990-an dan 2000-an.” Industri raksasa Amerika, Boeing, tetap merupakan yang terbesar dengan penjualan persenjataan mencapai 30,5 miliar dollar sepanjang 2007. Sedangkan industri Inggris, BAE Systems, menduduki peringkat kedua dengan nilai penjualan 29,9 miliar dollar dan di peringkat ketiga adalah Lockheed Martin dengan 29,4 miliar dollar. Amerika Serikat masih tetap merupakan pembeli terbesar dengan 58 persen dari total belanja global, walau China dan Rusia terus membuntuti. China maupun Rusia meningkatkan anggaran belanja militernya sampai sekitar 3 kali lipat dan Rusia merencanakan anggaran yang lebih besar walapun sedang menghadapi masalah ekonomi.

Sementara itu, anggaran belanjar militer Timur Tengah menurun sedikit pada tahun 2008, namun Sipri mengatakan, pengurangan itu hanya bersifat sementara. “Banyak negara di kawasan itu yang merencanakan pembelian senjata besar-besaran.” Salah satu pengecualian di Timur Tengah adalah Irak dengan anggaran militer meningkat sampai 113 persen pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya. “Irak tetap amat tergantung pada Amerika Serikat untuk pasokan senjata dengan sejumlah rencana order,” kata Sipri.

Adapun perang di Afganistan dan Irak menghabiskan dana sebesar 903 miliar. “Ide perang melawan teror telah mendorong sejumlah negara melihat masalah mereka melalui lensa militer, dan menjadi alasan bagi tingginya anggaran militer,” kata Sam Perlo-Freeman, Ketua Proyek Belanja Militer di Sipri.

Bagaimana dengan anggaran militer Indonesia? Lihat rankingnya disini.

Resminya bagaimana? Bacalah ini:

Departemen Pertahanan dalam penggunaan anggaran tahun 2008 akan memperioritaskan sasaran pembangunan kekuatan TNI yang utamanya mengacu kepada tritunggal, yaitu kesiapan operasional satuan, peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dan PNS.  Sedangkan sasaran pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya nasional dalam arti luas yaitu mewujudkan kesadaran bela negara untuk kepentingan pertahanan negara. “Hal itu sebagai arah strategis sistem pertahanan negara tahun 2005 – 2009 yang berporos kepada pertahanan militer dan nir militer,” kata Menhan Juwono Sudarsono.

Menurut Juwono, pembangunan kekuatan negara belum dapat diselenggarakan secara konprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer, karena anggaran bidang pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas. Atas pembangunan tersebut maka pembangunan kekuatan pertahanan negara masih difokuskan kepada kekuatan utama yaitu TNI. “Kita harus mengakui bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara belum dapat diselenggarakan secara komprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer karena anggaran pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas,” ungkapnya.

Dia menyebutkan keterbatasan ini sejak tahun 2005 dimana pembangunan pertahanan menghadapi kompleksitas permasalahan sehingga terjadi tarik menarik simpul keterbatasan anggaran pertahanan dan tersedia di bawah 1 % dari produk domestic bruto yang berkisar Rp480 triliun. “Ini kurang dari 1%, atau hanya Rp36,9 triliun, sedangkan yang dihadapi kebutuhan strategis yang diabaikan untuk kebutuhan pembinaan, penggunaan kekuatan pertahanan Negara,” ujar Juwono

Menurut Juwono, kunci dari kebutuhan strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah pembangunan di dalam keterbatasan anggaran. Namun walaupun demikian pemerintah telah bekerja keras untuk menaikan anggaran pertahanan, terlihat tahun 2005 -2007 yaitu arah penggunaan anggaran untuk mencapai tri tunggal. Kalau  dilihat alokasi anggaran Dephan dan TNI tahun 2008 mencapai Rp36,9 triliun, yang berarti mengalami kenaikan nominal 11,52% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp32,9 triliun. Anggaran TA 2008 ini yang penggunaannya untuk belanja rutin 50% dan 50% lagi untuk  memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Padahal yang sesungguhnya dibutuhkan Rp100 trlium, untuk kebutuhan minimum, jadi kita hanya memperoleh 36% dari kebutuhan minimum,” ujar Juwono.

Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk pembangunan pertahanan negara masih terpenuhi di bawah sasaran. Untuk itu menjadi pemikiran bersama Departemen Pertahanan dan TNI bahwa basis kemampuan anggaran pemerintan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis yaitu tepat sasaran, tepat pembangunan anggaran dan efesien. Dia meminta seluruh jajaran pimpinan Dephan maupun TNI dan peserta Rapim Dephan agar pedomani arah kebijakan pemerintah tentang pembangunan kekuatan TNI yaitu membangun kekuatan TNI secara bertahap, sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan kekuangan Negara berbasis anggaran oleh kerana itu sasaran penggunaan anggaran mengutamakan urgensi dan prioritas sasaran yang berkaitan langsung tugas nyata dan tritunggal dan sasarannya sejauh mungkin menggunakan produk alutsista industri dalam negeri.

Sumber lainnya:

Departemen Keuangan (Depkeu) dan DPR telah menyetujui penambahan anggaran operasional Tentara Republik Indonesia (TNI) sebesar Rp 200 miliar. Tambahan dana ini guna mendukung operasi pengamanan daerah rawan, daerah perbatasan, dan pengamanan pulau terluar. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen menyambut baik suntikan dana ini. Namun, dia menegaskan TNI masih kesulitan menutupi dana operasional tahun 2009. Awal tahun ini, pos operasional rutin militer dipotong sekitar Rp478 miliar.

“Jadi masih ada minus lebih dari Rp260 miliar,” kata Sagom. Dengan tambahan senilai Rp200 miliar, nilai total operasional TNI tahun ini memang terkerek menjadi Rp586,932 miliar. Tapi jumlah tersebut masih minim dibandingkan tiga tahun terakhir. Data Depkeu menyebutkan, dana pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar sejak tahun 2006 selalu di atas Rp800 miliar. Tahun 2006 sebesar Rp850 miliar, 2007 Rp839 miliar, dan 2008 Rp867 miliar. Baru tahun 2009 diturunkan menjadi hanya Rp386,93 miliar.

“Jadi masih jauh dari anggaran normal,” kata Sagom. Kekurangan itu, katanya, sangat menyulitkan TNI di lapangan. Sagom mengatakan, kalaupun penambahan anggaran hanya Rp200 miliar, TNI telah mengambil langkah antisipasi. TNI akan tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan senjata, pelatihan dan pelaksanaan operasional. Masalah keterbatasan anggaran, kata dia, bukan hal baru bagi TNI. Militer sudah terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya. “Kami terbiasa menyiasati keterbatasan anggaran tersebut,” kata lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1975 itu. Namun, konsekuensi dari keterbatasan itu harus tetap disampaikan. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Kamis (30/4) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar mendesak diberikan karena seluruh pasukan disebarkan di semua lokasi.

“Semua kebutuhan logistik tetap harus diamankan,” kata dia. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis menyatakan sudah mendapatkan surat dari Komisi I (bidang pertahanan) DPR terkait permintaan tambahan anggaran itu. Karena itu, Panitia Anggaran menyetujui penambahan anggaran Rp200 miliar yang diajukan. Dia meminta, Depkeu memberikan alokasi anggaran tambahan kembali untuk operasional TNI. Apalagi pemotongan sebelumnya ditenggarai bakal membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Perang, bertahan, perang, bertahan, perang, ………………. apapun itu semuanya butuh anggaran!

China mewajibkan software ‘pembunuh’ situs di setiap PC mulai 1 Juli 2009, lha kita?

Pemerintah China gerah dengan maraknya situs-situs yang dinilai negatif. Rupanya China tak ingin main-main dalam memerangi situs-situs tersebut. Mulai 1 Juli 2009, Negeri Tirai Bambu ini mewajibkan semua PC yang dijual agar dilengkapi dengan software pemblokir situs-situs tertentu. Dikutip dari Reuters, 8 Juni 2009, tujuan utama pengadaan software ini adalah untuk memblokir akses ke situs pornografi. Menurut pemerintah, hal ini demi melindungi kalangan remaja dari konten-konten ‘berbahaya’. Software bernama Green Dam-Youth Escort ini merupakan hasil kerja sama Jinhui Computer System Engineering Co dengan Beijing Dazheng Human Language Technology Academy Co.

Pemerintah Indonesia? Software anti situs porno yang pernah “ditawarkan” oleh Depkominfo terasa kurang gebyar sekarang … jadi? Ya, niru Pemerintah China dalam hal seperti ini nggak apalah, daripada generasi kita berikutnya “lupa batas”, kita ini di Indonesia dan masih di Indonesia lho ………………..

Negara kita memang kaya lho …. tapi kok ….?

Aset negara saja mencapai Rp 320,4 Triliun

Departemen keuangan telah melakukan revaluasi aset negara sebesar Rp 173,17 triliun hingga 5 Juni 2099. Dengan begitu jumlah saldo aset negara per 5 Juni 2009 berjumlah Rp 320,4 triliun, karena saldo awal aset negara adalah Rp 147,31 triliun. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (8/6/2009). “Saat ini Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah 100% direvaluasi asetnya ada 38 K/L,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan revaluasi aset negara akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2010. Namun Hadiyanto berharap revaluasi aset negara akan selesai lebih awal. Belum selesainya revaluasi aset negara ini memang menjadi salah satu penyebab LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sampai saat ini mendapatkan opini disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Karena itu Hadiyanto berharap revaluasi aset akan cepat diselesaikan. “Kalau dari sudut inventarisasi dan penilaian aset kita akan selesaikan secepat mungkin di tahun ini (2009), sehingga kalau perlu penyempurnaan di sisa waktu ini diselesaikan di tahun ini, kita akan terus berkonsultasi dengan BPK,” pungkasnya.

Terkait LKPP yang kemungkinan masih disclaimer hingga 2009, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan pihaknya sebenarnya telah melakukan banyak perbaikan. “Komposisi LKPP terus-menerus mendapatkan perbaikan terlihat dari meningkatnya K/L (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian. Kami akan terus kerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat,” tuturnya.

Perbaikan LKPP sejak 2006-2008 berdasarkan data Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tahun 2006 ada 7 K/L, 2007 ada 16 K/L, dan 2008 ada 34 K/L;

b. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2006 ada 38 K/L, 2007 ada 31 K/L, dan 2008 ada 30 K/L;

“Yang harus diperbaiki adalah rekening lain-lain dan penerimaan hibah. Depkeu jauh lebih kompleks karena ada organisasi dan BUN (bendahara umum negara),” tegas Menkeu.

Jadi, kalau diperhatikan data-data ini jelas, negara kita ini memang kaya raya. Asetnya saja sampai tanggal 5 Juni 2009, telah mencapai Rp 320,4 Triliun. Belum yang lain-lain, belum tanah dan pulaunya, wuah kaya banget deh ….. dan setahu saya pendataan aset sekarang ini masih terus berjalan. Tapi, tapi lho, kenapa eh, kenapa ya … yang mengais di garis kemiskinan kok masih banyak …. yang kaya makin kaya? Opini WDP-nya masih banyak  lho, tuh lihat tahun 2008 ada 30 K/L.

Bayangkan kalau aset-aset itu dibagikan ke setiap warganegara dalam bentuk kepemilikan saham, asyik juga ya?! Bisa dapat dividen tiap tahun …………..

UGM deklarasikan bebas rokok, tapi nggak total ya?

Kampus UGM mendeklarasikan diri sebagai kampus bebas rokok. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bebas rokok oleh rektor dan dekan, 18 JUni 2009. Rektor UGM, Sudjarwadi, pada kesempatan yang sama juga meresmikan klinik konseling berhenti merokok (KKBM) GMC.

“(Demi mendukung program) pada setiap lingkungan kerja disediakan satu tempat merokok pada setiap lantai. Untuk area terbuka dapat disediakan satu tempat merokok pada salah satu sudut area,” ujar Sudjarwadi.

Dia menyarankan, perokok aktif agar segera mengunjungi klinik yang disediakan. Terlebih kondisi saat tidak semua wilayah kampus sudah bebas dari asap rokok, meski sejak 2 januari 2008 melalui Peraturan Rektor No 29/P/SK/HT/2008 menyatakan kampus UGM kawasan bebas rokok.

Wah, bebas rokoknya nggak total ya? Kenapa kok nggak total? Khan asyik itu, nanti udara di sekitar bulaksumur makin bersih … makin segar untuk berfikir dan berkarya. Namun, eit, namun lho, di sebelah barat Bunderan UGM, sepertinya masih ada “monumen” karya pabrik rokok ya? nah, nah, nah, apalagi itu …………

Maaf, ini khusus buat mhs MIPA UGM yg lagi kul Kewarganegaraan.

TUGAS KE-3 KEWARGANEGARAAN (BERSIFAT INDIVIDU)

a. Cari referensi dari manapun (internet, buku, media massa, dll) tentang faham EKONOMI NEOLIBERALISME, EKONOMI KERAKYATAN, dan EKONOMI PANCASILA.

b. Susun tulisan (esai) tentang:

1) Apa dan bagaimana faham EKONOMI NEOLIBERALISME.

2) Apa dan bagaimana faham EKONOMI KERAKYATAN.

3) Apa dan bagaimana faham EKONOMI PANCASILA.

4) Jelaskan perbedaan dan persamaan ketiga faham ekonomi tsb di atas.

5) Uraikan pandangan anda, Politik Strategi Nasional Indonesia menganut faham ekonomi manakah yang paling tepat?

c. Susun esai, rapi, jelas, diketik, kertas letter, huruf times new roman, uk. huruf 12, spasi single. Panjang esai minimum 5 halaman (tidak termasuk cover & daftar referensi).

d. Esai dlm bentuk file (.doc , .rtf atau .pdf) dikirim ke email saya (ingat khan?!) paling lambat 13 Juni 2009 dng menyebutkan nama, no. mhs, jurusan, perguruan tinggi pada cover depan esai.

e. Penilaian jawaban berdasarkan: validitas referensi/sumber (wajib ada daftar referensi), mutu gagasan & solusi, signifikansi esai, format, dan ketepatan batas waktu pengumpulan.

Thanks, selamat belajar, semoga sukses.

Pancasila ”Pendongkrak” Ketahanan Bangsa dan Pilpres

PROSES “Kehamilan dan kelahiran” Pancasila sangat luar biasa, kemudian juga tumbuh kembangnya yang subur; namun di umur ‘lansia’ negara ini sepertinya habis manis sepah dibuang, disia-siakan (orang Jakarta bilang, kasihan dech loe). Bukankah Pancasila telah terbukti sebagai unsur penting kearifan lokal dan ketahanan bangsa? Mengapa pada saat pemilu legislatif yang lalu tak terdengar gaungnya? Bagaimana pada kampanye pilpres ini?

Historis Luar Biasa

Setelah Budi Oetomo sebagai organisasi (yang berorientasi kemerdekaan) pertama lahir pada tanggal 20 Mei 1908, disusul kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air Indonesia”, maka kemudian pada sekitar Maret tahun 1945 sebagai persiapan (syarat) proklamasi kemerdekaan, Jepang memerintahkan Pemuda Soekarno dkk untuk menyusun dasar negara. Perintah ini sebenarnya bernada pelecehan, menyudutkan (Jawa’ “nglulu”), maka dengan semangat baja bak “rindik asu digitik”, benih-benih kehamilan Pancasila yang telah dikandung Ibu Pertiwi, dikonsepsikan dan disertai target waktu secepatnya, dilahirkanlah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian disusul dengan proses persiapan dan puncak Peristiwa Sejarah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; suatu lompatan prestasi sejarah heroik yang luar biasa di saat kritis dan mendesak, mampu merumuskan dasar negara yang dua setengah bulan kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Batang, ranting, daun butir-butir bunga Pancasila pun kemudian tumbuh subur berkembang sehat sebagai primadona pendidikan, pelatihan P4 dan pemersatu bangsa. Bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini kemudian?

Pancasila Kini

Dirasakan semangat heroik nasionalisme persatuan, semangat kebersamaan, gotong royong, butir-butir Pancasila semakin hari semakin luntur,  bahkan itu juga cenderung terjadi di pelosok desa yang kental dengan semangat budaya gotong royong merti dusunnya. Peristiwa-peristiwa heroik sejarah dan budaya kearifan lokal masa lalu, seakan-akan telah hanyut tertelan zaman.

Menurut banyak tokoh pengamat, Pancasila sebagai dasar negara secara historis, materi substansi, legal formal, efisiensi operasional sudah final, sehingga kalau saat ini cenderung timbul disharmoni disintegrasi kehidupan sosial budaya masyarakat bangsa, justru kita harus merefleksikan, mengkaji dan menguatkan kembali pelaksanaan implementasi butir-butir Pancasila secara utuh komprehensif, bukan untuk menggugat afektivitasnya atau terlebih untuk menggantinya !! Hal ini sekaligus harus kita sadari bahwa Pancasila sungguh sangat penting sebagai modalitas kepercayaan diri, harga diri martabat kearifan lokal bangsa dan ketahanan nasional kita, dalam mengantisipasi derasnya arus globalisasi dan internasionalisasi budaya ideologis global. Ketahanan Nasional Pancasila adalah pola hidup selaras, serasi, seimbang sebagai kearifan lokal.

Budaya Toleransi

Salah satu contoh simpul pendongkrak Pancasila untuk menguatkan kearifan lokal dan ketahanan bangsa tersebut adalah budaya toleransi dan mengendalikan diri. Pancasila menekankan perlunya pengakuan, penghormatan, penghayatan toleransi dan pengendalian diri menjadi perilaku keseharian (budaya) masyarakat yang bhinneka, heterogen, multi kultur, multi religi, multi suku, multi pulau, multi partai, multi golongan, multi lapisan masyarakat, bahkan dalam skala kelompok kecil misalnya kampus adalah perbedaan profesi spesialis, sub spesialis, residen senior, residen junior, bahkan sampai tingkat terbawah dusun, RT menyangkut perbedaan-perbedaan lebih kecil lagi. Lebih dari itu juga diperlukan toleransi dan pengendalian diri terhadap alam, lingkungan, lahan pertanian serta keagungan ciptaan Allah yang lain; terlebih (terutama) pengendalian diri kita yang bersumber secara vertikal untuk menaati, mensyukuri, perintah firman-firman kasih kuasa Allah. Dengan toleransi, pengendalian diri kita bisa membentuk kebersamaan dan kegotong-royongan, kemudian membangun dusun, desa, masyarakat, instansi dan bangsa. Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh, Nah saat ini bukankah kita cenderung bercerai berai?

Demikian butir-butir dan simpul-simpul Pancasila yang lain, yang semestinya Pancasila kita implementasikan secara integratif, komprehensif. Kalau pada saat kampanye pemilu legislatif yang lalu, kita tidak banyak mendengar “gaungnya” Pancasila; tentu sangatlah relevan dan signifikan kalau kita (dalam memilih capres-cawapres nanti)  juga menargetkan standar parameter penilaian naluri rasa-rasa keluhuran berAgama, Nasionalisme Pancasila, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila, demokrasi Pancasila serta butir-butir Pancasila yang dihayati sekaligus dikampanyekan oleh ketiga pasangan capres-cawapres kita.

Kita bisa membayangkan sekaligus mengharapkan bahkan meyakinkan, betapa bangsa ini akan sangat kuat apabila para elite politik dan kemudian semua rakyatnya bersatu, bekerja sama membangun bersama! Roh dan kekuatan kita, apalagi kalau bukan Pancasila! Untuk itu bertitik tolak pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 2009 yang sangat monumental karena bersamaan dengan terpilihnya legislatif dan presiden baru nanti, marilah kita hidupkan kembali Pancasila.

Bersama Kita Pasti Bisa!

Selamat merefleksikan kembali butir-butir Pancasila dan Selamat memilih Capres-Cawapres yang Pancasilais, dan tentu Selamat mengimplementasikan kembali butir-butir Pancasia dan Selamat menghidupkan kembali Pancasila sebagai budaya bangsa, sehingga ungkapan persatuan dan kesatuan kita menjadi lebih lengkap “Satu Tanah Air, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Budaya….. Indonesia”. *) Dokter JB Soebroto, Panitia Hari Bakti Dokter, Forum Komunikasi Sleman Sehat, Ketua Desa Wisata Sorowulan/Banyu Sumilir. Referensi

Cuma ada yang sedikit mengganjal saya, terutama soal “pengabdi Pancasila” kalau merujuk pada acara Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2009 beberapa waktu lalu. Apa itu? Dengan mata kepala sendiri, saya melihat memang yang hadir banyak sekali, sekitar 400 orang, sayangnya dari total yang hadir saya perkirakan 80% tokoh-tokoh tua, bapak-bapak dan ibi-ibu yang sudah sepuh, di atas 60 tahun-lah yang dominan. Pertanyaan saya, kemanakah kaum mudanya? Apakah Pancasila nggak populer di kalangan generasi muda? Aduh, trenyuh hati ini ….

Banyak kantin kejujuran merugi?

Salah satu koran yang terbit di Yogyakarta, hari ini memuat berita tentang kondisi kantin kejujuran. Intinya apa?

Diberitakan, banyak kantin kejujuran di sekolah-sekolah Yogyakarta yang merugi.

Hho? Saya percaya 100% ini berita benar. Karena mereka anak-anak siapa ya …..?

Terus, cara menanggulangi hal demikian supaya keadaannya berubah, bagaimana caranya?

Gampang, ganti saja namanya:

KANTIN KETIDAKJUJURAN.

Percaya saya, pasti ada perubahan yang signifikan!