Awas, jangan keliru melihat bakat anak!

“Dua sampai sepuluh persen anak-anak berbakat saat ini cenderung mengalami kesulitan belajar sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus”.

Satu dari beberapa pakar yang menyatakan hal itu adalah Prof.Dr. Conny Semiawan, yang mengatakan hal tersebut dalam peluncuran bukunya bertajuk ‘Kreativitas Keberbakatan’. Buku tersebut dibedah bersama-sama pakar lainnya seperti pakar pilsafat Prof.Dr. Toeti Herati Roosseno, pakar pendidikan Prof Dr HAR Tilaar, serta sosiolog Imam B Prasodjo, di Jakarta, Jumat (19/6).

Menurut Conny, kelompok anak-anak berbakat tersebut terdiri dari tiga sub kelompok. Kelompok pertama adalah anak berbakat yang mengalami kesulitan belajar di bidang tertentu. Mereka tidak dikenal sebagai anak berbakat lantaran tertutup oleh rendahnya motivasi belajarnya sendiri. Kelompok kedua adalah anak berbakat yang tidak pernah diketahui sebagai anak berbakat. Hal itu terjadi karena kemampuan dan ketidakmampuannya saling menutupi. Alhasil, potensi sesungguhnya dari si anak tidak pernah terwujud. Si anak akhirnya dianggap hanya sebagai anak berprestasi biasa. Kelompok ketiga merupakan kelompok anak berbakat yang kemampuannya tidak teridentifikasi. Akibatnya, si anak tidak mengerti kinerja intelektualnya. Si anak pun merasa tidak pernah terpenuhi kebutuhannya sebagai anak berbakat.

Biasanya, anak berbakat yang tanpa punya prestasi sesuai potensinya kerap berperilaku rendah diri, mereka seringkali bersikap negatif terhadap sekolah atau gurunya, bersikap selalu defensif, suka menyalahkan orang lain, kedewasaan yang tidak matang, serta punya kebiasaan belajar kurang baik. Sampai akhirnya kondisi si anak akan mencapai tahap under achievement atau menyimpang dari standar prestasi. Hal tersebut tak lain suatu kondisi yang menunjukkan adanya keadaan terpisah antara kognisi dan emosi yang menunjukkan sebuah gangguan sinergi antara rasio dan emosi. Conny menandaskan, kondisi tersebut harus segera ditangani. “Sehingga sangat diperlukan komunikasi antara orangtua dan sekolah atau gurunya, sehingga memungkinkan munculnya harapan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, si anak berbakat pun bisa menjadi anak yang sukses di sekolah sesuai potensinya di kemudian hari,” tambahnya.

Hanya, di sisi lain, beberapa anak berbakat ada pula yang, karena sangat dikagumi dan terlalu sering dipuji, justru cepat mengalami tekanan atau depresi. Pasalnya, kondisi tersebut membuat si anak menjadi sulit untuk bisa mengalami kemajuan jika tiap segala yang dilakukannya tidak mendapatkan pujian.

Sudah memahami? Kalau sudah faham, berarti anda termasuk orang yang NoAch? Apa itu? NoAch = Need of Achievment.Nggak faham juga tentang ini? Ya, berarti anda nggak termasuk hal ini dong. Nggak kelihatan bakatnya ya …

Komunikasi militer di era peradaban Islam, bagaimana ya?

Pada abad ke-10 M, merpati pos dimanfaatkan untuk menyampai kan pesanpesan penting dan rahasia.

Tentara Muslim pada abad pertengahan banyak menggapai kesuksesan. Kesuksesan terbesar terjadi saat Penaklukan Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tak hanya itu, kesuksesan besar juga diraih saat kemenangan tentara Ayyubi dan Mamluk pada abad ke-6 H dan ke-7 H (ke-12 dan ke-13 M). Hal tersebut banyak tercantum dalam risalah militer Arab atau buku tentang perang. Kesuksesan tentara Muslim tersebut tentunya didukung dengan sejumlah kecakapan yang dimiliki oleh tentara perang. Baik dari segi tentara itu sendiri, senjata, peralatan, tembok pertahan, maupun siasat. Satu hal lagi yang harus diperhitungkan dalam kesuksesan perang adalah komunikasi militernya.

Komunikasi merupakan syarat utama dalam setiap aktivitas manusia di dunia dimanapun orang atau komunitas itu berada. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan isi pernyataan kita kepada orang lain. Sama halnya dalam dunia militer, komunikasi merupakan sarana dalam membantu dan mendukung kerja serta kinerja satuan militer tersebut. Komunikasi militer meliputi bidang kegiatan militer, taktik dan peralatan yang berhubungan dengan komunikasi. Pertama, komunikasi militer adalah komunikasi medan perang, termasuk hubungan dengan pemimpin perang dengan khalifah/pejabat negara. Secara historis, komunikasi militer pertama dengan cara mengirim atau menerima sinyal sederhana (sering tersembunyi atau encoded).

Ahmad Y Al-Hassan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology: An Illustrated History menjelaskan selama masa awal penaklukan Arab, kurir penunggang onta menjadi perantara komunikasi antara khalifah di Madinah dan komandannya di medan perang. Setelah itu, perkembangan komunikasi militer semakin pesat. Buktinya saat kepemimpinan khalifah Umayyah (abad 1-2 H/ke-7-8 M), telah dibentuk pelayanan pos reguler yang disebut barid. Mereka mengadopsi sitem yang diterapkan oleh Byzantium dan Sassaniyyah Iran untuk mengelola barid tersebut. Sejak saat itu barid digunakan sebagai tempat pengiriman semua jenis informasi, sipil dan militer. Barid ini mencapai tingkat efisiensi yang tinggi pada masa khalifah Abbasiyah di Baghdad (abad ke-2 hingga 7 H/ke-8 M hingga ke-13 M). Bahkan pada saat itu telah dibentuk departemen pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas pelayanan pos. “Tempat-tempat perhentian perjalanan pos (markaz) dibangun di sepanjang jalan-jalan utama dan jumlahnya tak kurang dari 430 buah diseluruh kerajaan itu,” jelas Al-Hassan dan Hill.

Al-Hassan dan Hill memaparkan bahwa di Iran, para kurir perantara komunikasi menunggang bagal, yakni hewan campuran spesies kuda dengan keledai, atau lebih tepat keturunan antara kuda betina dan keledai jantan. Sedangkan di tempat lain menggunakan kuda atau unta. Komunikasi militer semakin diperlukan, bahkan pada abad ke-3 H (ke-10 M), Buwayhiyyah melibatkan “pelari” untuk bekerja sebagai penyampai pesan. Mereka dipercaya untuk menyampaikan pesan yang bersifat rahasia.”Sedangkan untuk pesan-pesan penting digunakan merpati pos,” jelas Al-Hassan dan Hill. Efisiensi komunikasi militer lebih terasa saat kekuasaan Raja Mamluk (abad ke 7-13 H/abad ke 13-16 M). Di sana terdapat banyak tempat-tempat perhentian perjalanan pos sepanjang jalan sejak dari Kairo hingga Iskandariah, Damietta dan Mesir Atas. Mereka juga membuka tempat di ruterute lain mulai dari ibukota menuju Damaskus, Aleppo dan Sungai Efrat. “Pada mulanya ketika Mamluk terlibat dalam pertikaian dengan Mongol di perbatasan Utara, terdapat rangkaian menara api yang terpancang dari Sungai Efrat hingga Gaza melalui Palmyra, Damaskus, Baysan dan Nablus,” ungkap Al-Hassan dan Hill.

Kala itu, lanjut Al-Hassan dan Hill, jika ada bahaya mengancam, api dinyalakan sebagai sinyal secara berurutan dari mercu suar-mercu suar ini. “Merpati Pos juga dimanfaatkan secara luas, dan ada pula menaramenara untuk merpati pos (burj) di berbagai tempat di Mesir dan Syria,” jelas Al-Hassan dan Hill.

Merpati Pos Ala Dinasti Mamluk

Layanan pos di era kejayaan Islam tak hanya sekedar sebagai pengantar pesan. Dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir pada 1250 hingga 1517 M juga menjadikan pos sebagai alat pertahanan. Guna mencegah invasi pasukan tentara Mongol di bawah komando Hulagu Khan pada medio abad ke-13 M, para insinyur Mamluk membangun menara pengawas di sepanjang rute pos Irak hingga Mesir. Di atas menara pengawas itu selama 24 jam penuh para penjaga telah menyiapkan tanda-tanda bahaya. Jika bahaya mengancam di siang hari, maka petugas akan membakar kayu basah yang dapat mengepulkan asap hitam. Sedangkan di malam hari, petugas akan membakar kayu kering. Upaya itu ternyata tak sepenuhnya berhasil. Tentara Mongol mampu menembus Baghdad dan memporak-porandakan metropolis intelektual itu. Meski begitu, peringatan awal yang ditempatkan di se pan jang rute pos itu juga berhasil mencegah masuknya tentara Mongol ke Kairo, Mesir.

Hanya dalam waktu delapan jam, berita pasukan Mongol akan menyerbu Kairo sudah diperoleh pasukan tentara Muslim. Itu berarti sama dengan waktu yang diperlukan untuk menerima telegram dari Baghdad ke Kairo di era modern. Berkat informasi berantai dari menara pengawas itu, pasukan Mamluk mampu memukul mundur tentara Mongol yang akan menginvasi Kairo. Menurut Paul Lunde, layanan pos melalui jalur darat pada era kekuasaan Dinasti Mamluk juga sempat terhenti ketika pasukan Tentara Salib memblokir rute pos. Meski begitu, penguasa Dinasti Mamluk tak kehabisan akal. Sejak saat itu, kata dia, Dinasti Mamluk mulai menggunakan merpati pos.

Dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar pesan, pasukan Tentara Salib tak dapat mencegah masuknya pesan dari Kairo ke Irak. “Merpati pos mampu mengantarkan surat dari Kairo ke Baghdad dalam waktu dua hari,” tutur Lunde. Sejak itu, peradaban Barat juga mulai meniru layanan pos dengan merpati seperti yang digunakan penguasa Dinasti Mamluk. Lunde menuturkan, pada tahun 1300 M Dinasti Mamluk memiliki tak kurang dari 1.900 merpati pos. Burung merpati itu sudah sangat terlatih dan teruji mampu mengirimkan pesan ke tempat tujuan. Seorang tentara Jerman bernama Johan Schiltberger menuturkan kehebatan pasukan merpati pos yang dimiliki penguasa Dinasti Mamluk. “Sultan Mamluk mengirim surat dengan merpati, sebab dia memiliki banyak musuh,” cetus Schiltberger. Dinasti Mamluk memang bukan yang pertama menggunakan merpati pos. Penggunaan merpati untuk mengirimkan pesan kali pertama diterapkan peradaban Mesir kuno pada tahun 2900 SM.

Pada masa kekuasaan Dinasti Mamluk, merpati pos juga berfungsi untuk mengirimkan pesanan – pos parsel. Alkisah, penguasa Mamluk sangat puas dengan kiriman buah cherry dari Lebanon yang dikirimkan ke Kairo dengan burung merpati. Setiap burung merpati membawa satu biji buah cherry yang dibungkus dengan kain sutera. Pada masa itu sepasang burung merpati pos harganya mencapai 1.000 keping emas. Layanan merpati pos ala Dinasti Mamluk itu tercatat sebagai sistem komunikasi yang tercepat di abad pertengahan. Hingga akhirnya, Samuel Morse menemukan telegraf pada tahun 1844 dan Guglielmo Marconi menciptakan radio. Referensi

Ternyata Tahun 1918, Indonesia pernah terkena dampak pandemi influenza

Pandemi influenza tahun 1918 merupakan bencana terbesar dalam sejarah penyakit di dunia. Wabah raya dengan cepat meluas, tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, tetapi juga ke Alaska dan pulau-pulau terpencil di Pasifik, dan Asia Tenggara. Bahkan, sejumlah bukti-bukti sejarah menunjukkan, Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi influenza itu. Selama pandemi influenza terjadi saat itu, diperkirakan 28 persen dari populasi penduduk saat itu yang berjumlah 500 juta jiwa terinfeksi. Total kematian yang tercatat akibat pandemi influenza tahun 1918 berkisar 20-40 juta jiwa. Wabah menyebar dengan cepat dari Amerika dan Eropa ke India pada Juni, kemudian ke Asia Tenggara.

Temuan awal penelitian yang dilakukan tim sejarawan dari Universitas Indonesia menunjukkan, sebagian wilayah Indonesia terkena dampak pandemi influenza yang melanda dunia tahun 1918. Wabah yang pertama terdeteksi di Indonesia adalah di wilayah pantai timur Sumatera. Pada akhir Juli, wabah dilaporkan meluas ke Jawa dan Kalimantan, kemudian Bali dan Sulawesi. Wabah meluas sa mpai wilayah Timur kepulauan Nusantara, Maluku dan Timor. Gelombang kedua dari wabah ini terjadi pada bulan Oktober, mencakup wilayah yang lebih luas dan sporadis.

Sejarawan dari UI, Kresno Brahmantyo dan Harto Juwono, menyatakan bukti-bukti sejarah mengenai hal itu antara lain tertuang dalam arsip tentang tentang peringatan Konsulat Jenderal Belanda di Singapura ke Batavia pada Mei 1918 untuk melarang masuknya kapal-kapal dari Hong Kong karena dikhawatirkan membawa wabah Influenza. Bukti lain adalah, telegram Zending van Gouverment atau telegram pemerintah kolonial Belanda yang memperlihatkan betapa gawat situasi saat itu. Data dari arsip temuan awal menyebutkan, minggu ke-27 sampai ke-43 pada 1917 tercatat 230.098 penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan J awa Timur (Madura, Bali, Lombok) terserang influenza dan tahun 1918 jumlahnya meningkat jadi 229.566 orang. Periode selanjutnya, pekan ke-44 sampai ke-47 pada 1917 dilaporkan 51.688 kasus dan pada 1918 sebanyak 359.241 kasus. Gelombang kedua wabah ini terjadi Oktober, mencakup wilayah lebih luas dan sporadis. Kepulauan Indonesia Timur paling parah terjangkit wabah ini. Jumlah kematian pun makin tinggi. Di Sulawesi Selatan, laporan misionaris menyatakan kematian ada dimana-mana. Di Tana Toraja, 10 persen dari populasi penduduk meninggal karena flu, di Lombok ada 36.000 orang meninggal.

Atas dasar itu, Pemerintah Hindia Belanda, pada 1920 mengeluarkan undang-undang penanggulangan wabah influenza. Isinya, seruan untuk mengibarkan bendara influenza , dibuat khusus warna merah dikibarkan dari matahari terbenam hingga terbit di daerah-daerah yang terjangkit influenza. Bendera kuning juga harus dikibarkan dari matahari terbit hingga terbenam. Seruan itu ditujukan kepada para Inspektur Dinas Kesehatan, kepala daerah, sekolah, kapal laut, pelabuhan kelas 1-4, kepala pelabuhan dan nahkoda.

Tujuan penelitian

Kresno menyatakan, penelitian itu bertujuan memberi informasi dan sumbangan bagi kalangan medis dan non media dalam penanganan flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza mematikan tentang langkah-langkah yang diambil oleh para dokter dan pemerintah kolonial di masa lalu dalam merespon, menanggulangi dan memitigasi dampak pandemi influenza 1918. Penelitian itu juga untuk memberi sumbangan bagi khasanah penulisan sejarah kesehatan yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam historiografi Indonesia. Hasil riset itu jadi titik tolak bagi pengkajian lebih lanjut tentang penyakit influenza bagi penanganan kasus flu burung yang melanda Indonesia dewasa ini serta penanganan penyakit yang berpotensi jadi pandemi lain. Penelitian ini juga memberi bukti-bukti tertulis, gambar, dokumenter serta wawancara kesaksian tentang Pandemi Influenza 1918 agar dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pandemi influenza dan pentingnya kesiapsiagaan pandemi di segala sektor.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Komite Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, temuan awal penelitian itu menunjukkan Indonesia kemungkinan juga bisa terkena dampak dari pan demi influenza A-H1N1 yang saat ini tengah terjadi di dunia. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus penularan virus itu perlu terus dilakukan. Referensi

Apa artinya semua ini?

1. Mestinya sudah pernah punya pengalaman soal mengatasi pandemi ya ……. jadi tinggal cari dokumen lagi, soal penanggulangannya masa lalu itu bagaimana, terus disesuaikan dengan kondisi maka kini ya …… cuma, selisih tahunnya sudah jauh banget, tentu kriteria dan variable yang berpengaruh juga sudah banyak yang berubah/berkembang ya ….. jadi tantangan kita semualah soal ini ….

2. Mari biasakan membuat dokumen kejadian day to day soal ini (tentu soal lainnya juga), saya yakin dokumentasi seperti ini akan bermanfaat bagi generasi berikutnya untuk mempelajari masa lalunya … untuk menjalani masa depannya lagi ….. ngeblog juga salah satu cara membuat dokumen lho …

3. Peradaban dan sejarah kehidupan melalui ataupun menggunakan ilmu dan teknologi apapun saya pikir harus ada proses kontinuitas dalam pembelajaran dan pendidikannya biar tidak ada missing link ataupun gap pengetahuan yang telah terjangkau pada suatu masa ……

Setelah melihat Debat Capres, sepertinya pengertian kata “debat” harus diperbaharui!

Setelah melihat Debat Capres yang begitu-begitu saja, saya jadi iseng ingin tahu apa sih arti kata “debat”. Saya lalu membuka internet cari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang online, jadi pusing. Banyak jenisnya. Ada yang pakai KBBI, tapi kepanjangannya Kamus Bersama Bahasa Indonesia. Ini jelas bukan yang saya cari. Mengapa? Karena setelah saya inputkan kata “debat”, eh, ternyata menampilkan: Kosa kata yang anda cari tidak ditemukan. Wadalah! Akhirnya saya temukan juga KBBI yang (moga-moga) asli. Lalu, setelah saya inputkan kata “debat” hasilnya adalah seperti ini:

de·bat /débat/ n pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dng saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing: debat tt calon presiden mendapat perhatian dr masyarakat;
– kusir debat yg tidak disertai alasan yg masuk akal;
ber·de·bat v bertukar pikiran tt suatu hal dng saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat;
men·de·bat v membantah pendapat orang lain dng mengajukan alasan;
per·de·bat·an n 1 soal yg diperdebatkan; 2 perbantahan;
mem·per·de·bat·kan v menjadikan bahan untuk berdebat (berbantah); memperbantahkan;
pen·de·bat n orang yg mendebat

Nah, sekarang cocokkan dengan kenyataan pada saat Debat Capres, adakah kesesuaian arti kata ini dengan realitasnya? pas blas! Tidak ada adu alasan-alasan atau saling mempertahankan pendapat masing-masing, tidak ada bantahan-bantahan yang masuk akal, padahal kalau melihat Tim Sukses-nya yang berdebat Menurut saya kok nggakkhan sepertinya antar tim-tim itu kayak bumi dan langit, sehingga sering nggak ketemuan pendapat (ketemuan pendapatan mungkin saja ya!). Lho, dari sini mestinya visi dan misinya para Capres-Cawapres penuh aroma yang bisa dan mesti diperdebatkan secara serius? Kalau nggak ada hal-hal yang diperdebatkan, berarti sama saja diantara mereka? Lalu, apa perbedaannya? Iklannya saja seperti antara air dan minyak, ketemuan langsung kok malah “kuthuk“?

Jadi kesimpulan saya (sementara ini, seraya menunggu Debat Capres Jilid 2), bisa jadi bukan para Capres-nya yang salah, atau aturan KPU yang terlalu “memaniskan” acara debat, tetapi mungkin pengertian kata “debat” yang di KBBI itulah yang seharusnya disesuaikan dan diperbaharui. Hal ini penting, supaya klop antara kata dan perbuatan!

Setuju?

Rekening liar benar-benar liar!

Entah mengapa saya kok tiba-tiba tertarik memperhatikan berita rekening liar. Rekening semacam ini khan punya kecenderungan masuk Nonbudgeter, sehingga sulit dilacak arah kemana penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Karena itu disebut liar. Jadi, kalau yang usia “remaja” mainannya dalam gank motor liar, untuk yang “tua”rupanya mainannya berbentuk rekening liar. Waduh, rusak negara dan bangsaku kalau begini. Coba deh anda juga ikut memperhatikan berita-berita ini:

Ada 39.477 rekening liar berhasil ditertibkan. Nilainya sekitar Rp 35,9 triliun ditambah US$ 237 juta. Ini hasil penertiban dalam 3 tahun. Referensi

Sebanyak 260 rekening liar di 6 Kementerian/Lembaga senilai Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta dicurigai terindikasi tindak korupsi. Departemen Keuangan bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menginvestigasi rekening tersebut. Rekening liar yang dikirim ke KPK kriterianya, transaksi cukup besar kemudian tidak jelas tata cara penggunaannya, K/L yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan untuk apa dan kurang kooperatif. Magnitude-nya, skala rekening berpengaruh secara nasional. Mengarah ke indikasi korupsi. Memang dari 260 rekening liar yang ditemukan, sebanyak 102 rekening diantaranya ada di MA. Kemudian ada 32 rekening mencurigakan di Departemen Pertanian yang juga tak diketahui nilainya. Lalu di Departemen Dalam Negeri 36 rekening, Departemen Hukum dan HAM 66 rekening, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21 Rekening dan Departemen Sosial 1 rekening serta BP Migas 2 rekening. Dari Kementerian/Lembaga yang ditemukan rekening liarnya tersebut, baru Departemen Sosial yang sudah mengklarifikasi keberadaan rekening liarnya. Sementara Kementerian/Lembaga lainnya belum mau kooperatif, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada KPK. Referensi

Intinya, uang siapakah yang nangkring di dalam rekening liar itu ya? Pasti hasil usaha berbau korupsi. Sikat sajalah manusia-manusia perusak bangsa dan mental bangsa yang suka memelihara rekening liar. Ini negeri Pancasila, tapi kok nggak beradab cara berkehidupan berbangsa dan bernegaranya, malah sepertinya nggak mau masuk dalam tatanan yang baik, inginnya liar terus …………..

Berita baik untuk para pencari kerja : BPK kekurangan 2.700 tenaga pemeriksa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kekurangan sekitar 2.700 tenaga pemeriksa sehingga belum mampu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan negara. “Akibat keterbatasan tenaga pemeriksa, maka pemeriksaan sektor pendapatan negara dan daerah, pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, batu bara serta sumber daya kehutanan, belum banyak dilakukan BPK,” kata anggota BPK Hasan Bisri. Ia menyatakan hal itu saat menyampaikan visi dan misinya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dipilih kembali menjadi anggota BPK, di Jakarta, Jumat.

Jumlah tenaga BPK saat ini, kata Bisri, hanya 3.800 orang, padahal cakupan pemeriksaan sangat luas meliputi keuangan pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Entitas (satuan) pemeriksaan BPK meliputi 85 departemen/lembaga dan bagian anggaran pemerintah pusat, 142 BUMN dan 524 obyek di daerah termasuk, ini dibutuhkan tenaga yang cukup banyak,”kata Bisri. Selain kekurangan tenaga pemeriksa, BPK masih butuh tambahan tenaga penunjang atau pendukung sebanyak 1.300 orang, atau dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang yang tercatat hanya sebanyak 1.025 orang.

Bisri mengatakan pemeriksaan BPK saat ini masih difokuskan pada Laporan keuangan Departemen/Lembaga, Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LPKD). Sedangkan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) hanya bisa dilakukan pada jenis belanja yang menyangkut hidup hajat orang banyak. “Sektor diperiksa hanya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi dengan intensitas sampel relatif kecil, sehingga masih kurang representatif,” kata Bisri. Tambahan tenaga pemeriksa merupakan kebijakan strategis yang harus ditempuh paling tidak dalam kurun lima tahun ke depan sehingga dapat menciptakan keuangan negara yang mendorong terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, ekonomis dan efektivitas serta berperan memberantas korupsi. Referensi

Wah, ini berita baik bagi para pencari kerja. Realisasinya kapan ya? Kalau kenyataannya sih sepertinya memang begitu adanya, karena sewaktu Tim BPK yang berkunjung ke kantor saya pada minggu yang lalu menyatakan seperti itu juga, jumlah tenaga pemeriksa minim sekali. Sehingga target dan jenis objek yang diperiksa tak sebanding dengan ketersediaan pemeriksa yang jumlahnya sangat terbatas. Ditambah dong! Khan mengurangi penganguran juga!

Alhamdulillah, Idul Fitri telah ditetapkan jadi hari libur di New York

Dewan Perwakilan Rakyat Kota New York, Amerika Serikat, setuju memasukkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai kalender hari-hari libur sekolah di kota itu, seperti Natal pada agama Kristen dan Yom Kippur dalam agama Yahudi. “Alhamdulillah, dengan suara mayoritas, hanya satu suara yang menentang, resolusi tersebut diterima secara mutlak. Hari Kamis, 18 Juni 2008, merupakan hari bersejarah bagi komunitas Muslim di Kota New York,” kata anggota Dewan Muslim Kota New York asal Indonesia Syamsi Ali, Jumat, 19 Juni 2009. Imam Masjid Indonesia di New York ini mengungkapkan, proses menjadikan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur tersebut melewati masa yang lama. Sekitar dua tahun.

Inikah pertanda, ada angin perubahan dari Amerika Serikat?

Hati-hati warga Surabaya, menurut BMKGM, minggu, 21 Juni 2009 air pasang akan melanda pesisir Surabaya Timur

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Perak memprediksi air pasang setinggi 150 sentimeter di atas permukaan air laut akan melanda kawasan pesisir Surabaya Timur hingga pesisir Kabupaten Probolinggo. Air laut pasang akan terjadi mulai besok pagi, Minggu (21/6) sampai Kamis (25/6) mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Perak Muhammad Effendi, Jumat (19/6) di Surabaya. “Puncak air laut pasang dengan ketinggian 150 sentimeter di atas permukaan air laut akan terjadi pada Senin (22/6) hingga Rabu (24/6). Masyarakat yang memiliki tambak-tambak di sepanjang pesisir harus mewaspadai hal ini,” ujarnya.

Mulai Minggu (21/6), ketinggian air pasang diperkirakan mencapai 140 sentimeter di atas permukaan air laut (mean sea level). Selanjutnya, mulai hari Senin (22/6) hingga Rabu (24/6) ketinggian air bertambah menjadi 150 sentimeter. Air baru mulai surut hari Kamis (25/6) dengan ketinggian mencapai 140 sentimeter di atas permukaan laut. Menurut Effendi, kenaikan volume air laut akan terjadi di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya, hingga daerah pesisir Pasuruan dan Probolinggo. Air pasang dikhawatirkan melanda daerah tambak di sepanjang pantai tersebut.

Kewaspadaan masyarakat daerah pesisir perlu ditingkatkan, khususnya mereka yang bermukim atau memiliki tambak di daerah dengan tingkat elevasi rendah. Sama seperti di pesisir pantai Surabaya Timur, air pasang juga melanda pantai sisi Surabaya Utara. Namun, ketinggian air pasang hanya mencapai 120 sentimeter hingga 140 sentimeter di atas permukaan air laut. “Ketinggian air pasang di Surabaya Utara lebih rendah dibanding Surabaya Timur karena keduanya memiliki sifat topografi yang berbeda. Kawasan pantai Surabaya Timur memiliki area lebih luas sehingga mudah terkena pengaruh gravitasi, sedangkan daerah pantai Surabaya Utara yang merupakan selat lebih sempit sehingga pengaruh gravitasi di daerah tersebut lebih kecil,” jelas Effendi.

Pengaruh gravitasi

Fenomena air pasang terjadi rata-rata empat kali dalam setahun. Air laut mengalami pasang karena mendapatkan pengaruh gravitasi bulan dan matahari. “Air pasang terjadi saat posisi bumi, bulan, dan matahari hampir satu garis atau membentuk sudut kecil sehingga gravitasi bulan dan matahari menarik lautan dan menyebabkan air pasang. Fenomena ini terjadi antara pukul 09.00 hingga 11.00,” tuturnya. Referensi

Pesannya:

1. Jembatan Surabaya, terus bagaimana nanti situasinya ya, terpengaruh nggak ya?

2. Waspada dan berdoa, cara strategis menghadapi hal demikian.

3. Manusia memperkirakan, Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu manusia ada di sudut relatif, absolutisme hanya milik Tuhan.

4. Usaha tak boleh berhenti dan berbasis teknologi daya upaya harus dilakukan.

Kaspersky telah patenkan teknologi antivirus

Kaspersky Lab mendapatkan paten untuk sebuah teknologi keamanan. Teknologi ini memungkinkan deteksi dan penghapusan software jahat, serta menghilangkan dampak virus komputer itu. Teknologi yang patennya telah didaftarkan oleh Kaspersky itu memungkinkan program antivirus mendeteksi dan menghapur program jahat yang ada dalam komputer. Selain itu, melalui script otomatis, dampak buruk dari program jahat itu juga bisa dihilangkan.

Dalam release tertulis, Jumat, 19 Juni 2009, teknologi itu disebut sebagai kombinasi metode yang saat ini sudah ada dengan metode baru dalam melawan program jahat. Karena metodenya yang otomatis, data dalam jumlah besar pun bisa diproses oleh teknologi ini secara optimal. Paten itu diberikan atas nama Oleg Zaytsev, senior technical specialist di Kaspersky Lab. Paten itu terdaftar pada No. 7 540 030 oleh Biro Paten Amerika pada 26 Mei 2009.

Teknologi yang dicakup dalam paten ini memiliki fungsi pembelajaran sehingga diklaim mampu melakukan penyempurnaan kemampuannya dalam membasmi program jahat dan menghapus efek negatifnya. Di balik teknologi yang dipatenkan ini adalah prinsip-prinsip fuzzy logic dan kecerdasan buatan. Data-data dikumpulkan oleh program secara otomatis maupun ditambahkan oleh ahli keamanan demi mendapatkan cara terbaik dalam menangani ancaman antivirus.

Apakah anda sebagai warganegara Indonesia juga telah menemukan teknologi semacam ini? Segera patenkan, agar punya “kekuatan hukum” dan menjadi nilai tambah secara ekonomi, intelektual dan sosial.

Pendidikan, pintu strategis ubah bias gender

Pendidikan merupakan salah satu pintuk masuk yang sangat strategis dalam usaha mewujudkan keadilan gender. Dari jalur inilah wacana tentang gender dapat ditanamkan dengan menerapkan kurikulum pendidikan berprespektif gender. Pengembangan kurikulum berbasis gender hendaknya ditanamkan sejak dini, tidak hanya diberikan di perguruan tinggi saja, tetapi sejak tingkatan paling bawah, yakni taman kanak-kanak.

“Penerapan kurikulum ini jangan hanya sebatas pemberian mata pelajaran tentang gender saja. Namun, menjadikan pemahaman gender menjadi nilai utama dalam bersikap dan berperilaku,” kata Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A., Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Jumat (19/6) di Pusat Studi Wanita (PSW) UGM.

Dikatakan Muhadjir, untuk mewujudkan perguruan tinggi berbasis gender, harus ada pengembangan silabus kuliah berprespektif gender yang dalam setiap mata kuliahnya dimasukkan nilai-nilai tentang gender. Di samping hal tersebut, perspektif gender seyogianya juga telah tertanam dalam benak setiap pengajar sehingga dapat membedah gender secara seimbang. “Dalam mengembangkan kurikulum berperspektif gender ini, hendaknya dibedah secara imbang antara perspektif laki-laki dengan perspektif perempuan karena persoalan gender bukan hanya menjadi permasalahan bagi perempuan. Dengan membedahnya secara kritis diharapkan dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan setara antar keduanya,” jelas Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan UGM ini dalam workshop “Pemetaan dan Penguatan Kurikulum Gender di Perguruan Tinggi”.

Tantangan terberat dalam menerapkan kurikulum berbasis gender, imbuh Muhajir, adalah memetakan stakeholder di universitas. Namun, guna mencapai keberhasilan mewujudkan gender mainstreaming, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan langsung menembak sasaran utama, yakni melalui pucuk pimpinan, seperti rektor dan dekan.

Workshop yang dimaksudkan untuk memetakan dan menguatkan jaringan kurikulum gender di perguruan tinggi ini diikuti oleh 20 peserta dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Selain dari UGM, peserta juga datang dari Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Udayana, Universitas Padjadjaran, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beberapa universitas lainnya. Dalam pelaksanaan workshop, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang selanjutnya mendiskusikan pemetaan dan perumusan keragaman kurikulum gender di perguruan tinggi, serta strategi yang sebaiknya digunakan untuk membangun dan memperkuat jaringan. “Dari kegiatan ini akan dirumuskan rekomendasi tindak lanjut dari jaringan nasional pengajar kurikulum gender dan juga bagi Depdiknas, KNPP, serta perguruan tinggi,” ujarnya.

Kepala PSW UGM, Dr. Siti Hartiti Sastriyani, mengharapkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti secara berkala setiap 6 bulan sekali oleh universitas-universitas yang telah menyelenggarakan kurikulum gender dan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Referensi

Penerapan TIK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, mandiri, dan berdaya saing merupakan agenda pemerintah yang harus dapat dicapai paling lambat pada tahun 2025. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan berarti semua individu dalam masyarakat memiliki akses aktif ke informasi, akses untuk memperoleh pengetahuan dan mengolah informasi.

Dikatakan oleh Djoko Agung Harijadi, staf Departemen Komunikasi dan Informatika RI, untuk mencapai misi tersebut, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berupaya menyusun kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Pengembangan TIK dengan penerapan e-government ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (18/6) dalam seminar bertajuk “Transformasi Birokrasi” yang digelar oleh Magister Teknologi Informasi (MTI) UGM.

Penerapan TIK diharapkan mampu mengubah tatanan masyarakat menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Dengan tersedianya layanan TIK yang terjangkau, mudah diakses, dan transparan, menjadikan kontrol sosial terhadap pemerintah lebih optimal.

Sementara itu, Prof. Dr. Jogiyanto H. M., M.B.A., Akt., staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, mengatakan transformasi bisnis melalui informasi teknologi informasi (TI) mulai banyak dilakukan oleh organisasi untuk mengantisipasi ekspektasi-ekspektasi konsumen yang berubah. TI dapat mentransformasi bisnis karena memiliki kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk masuk ke pasar baru atau yang lebih besar. “Dengan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan dan kustomisasi, mengurangi biaya operasi, serta menjangkau konsumen lebih jauh dan lebih global,” jelasnya.

Ditambahkan Jogiyanto, transformasi bisnis dengan teknologi informasi membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan di organisasi. Perubahan tersebut, seperti peran manajer, paradigma bisnis, orientasi penanganan, peran, dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Di samping itu, juga terjadi perubahan yang signifikan dalam orientasi penanganan. Sistem teknologi informasi dapat meningkatkan efisisensi karena menggantikan peran manusia dengan teknologi di proses produksi. Sistem teknologi informasi juga mampu meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat manajerial karena dengan sistem tersebut dapat disediakan berbagai informasi yang mendukung.

Direktur Inixindo Jogja, Surahyo, B.Eng., M.Eng.Sc., mengutarakan bahwa manajemen infrastruktur, integrasi data, dan tata kelola TIK merupakan hal yang mendukung terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan pengelolaan TIK ini, ujar Surahyo, menjadi jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya dapat berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Selama ini yang sering terjadi adalah antara fokus binis dan TI berjalan sendiri-sendiri sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan infrastruktur TI dengan optimal. Referensi