Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2009 di Gran Melia, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009 bicara tentang kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga Republik Indonesia:
Tahun 2004, jumlah temuan BPK pada laporan keuangan pemerintah pusat ada 57 temuan.
Tahun 2008, jumlah temuan BPK pada laporan keuangan pemerintah pusat ada 26 temuan.
PESANNYA:
Jumlah temuannya tampak menurun, namun nilai temuannya menurun nggak ya?
Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2009 di Gran Melia, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009 menyatakan tentang Kekayaan Bersih Pemerintah RI:
Tahun 2004 : (minus) Rp 497,15 triliun (jumlah kewajiban lebih besar dibandingkan dengan total aset yang ada)
Tahun 2008 : (positif) Rp 378,01 triliun
PESANNYA:
Coba direnungkan, negara kaya raya seperti Indonesia ini Tahun 2004 kok bisa minus kekayaannya khan aneh bin ajaib. Lalu distribusi kekayaan yang buaaaaaaaaaaaaaaanyak itu kemana saja? Apa banyak yang masuk ke dalam aset pribadi pejabat ya? Legal atau Ilegal? Korupsi? Ogah ah!
Indonesia berambisi menjadi negara industri baru di dunia pada tahun 2020. Beberapa upaya tengah dipersiapkan termasuk mengembangkan teknologi yang bisa mendukung sektor industri. Berdasarkan Perpres No.28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN) hingga 2025 Indonesia bertekad menjadi negara industri tangguh yang diawali sebagai negara industri baru pada 2020. Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan untuk menjadi negara industri baru maka Indonesia harus bekerja keras dan siap menganggarkan dana yang besar dalam mendukung sektor belanja industri. Ia mengatakan keinginan Indonesia sebagai industri baru merupakan pernyataan kualitatif. Pada tahun 1997 lalu Indonesia sudah berhasil dinyatakan oleh dunia menjadi negara yang berpotensi sebagai negara industri baru. “Kita belum bisa melepas kata potensial sampai sekarang, mesti buat beberapa upaya untuk melepas itu,” katanya dalam acara workshop perencanaan pengembangan teknologi dalam mencapai visi Indonesia sebagai negara Industri baru tahun 2020 di kantor Depperin, Jakarta, 6 Agustus 2009.
Terkait dengan komitmen pembiayaan bagi sektor industri dalam mendukung upaya Indonesia menjadi industri baru. Maka perlu komitmen dana yang harus dibelanjakan terhadap sektor industri dan komitmen pembiayaan jangka panjang. Ia menambahkan belanja investasi industri dari APBN terhadap PDB tahun 1993-1997 merupakan rasio yang tertinggi sampai sekarang yaitu mencapai 1,8% (belanja untuk industi terhadap PDB). Kemudian setelah itu mengalami penurunan terus menurus, rasio terkecil tercatat antara periode 2001-2004 hanya 0,8% kemudian sedikit naik dalam periode 2004-2009 sebesar 0,9%. “Jadi kalau mau jadi negara industri baru, berapa uang yang harus dibelanjakan untuk bidang industri. Kalau angkanya itu masih seperti sekarang, itu hanya menjadi mimpi saja,” ucapnya.
PESANNYA: Uang yang untuk dibelanjakan untuk bidang industri, memang darimana ya? Bukankah ini kait mengkait, industri dulu, baru datang uang, atau uang dulu baru datang industri? Yang jelas, yang manapun yang akan terjadi, faktor manusia disini menjadi penting! Bahkan sangat penting. Pertanyaaannya, betulkah manusia Indonesia sudah siap masuk dalam kancah negara industri? Dimana profesionalisme, kreativitas, persaingan dalam konteks efisiensi, produktivitas berlanjut dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif agak merupakan faktor yang perlu digarap terlebih dahulu …..
Kalau kita sempat menyimak materi pidato Presiden SBY pada Pengantar RAPBN 2010 dan Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna LB DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 3 Agustus 2009, ada hal-hal yang patut kita simak dan kita catat dengan jernih.
1. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada RAPBN 2010 memperoleh alokasi anggaran terbesar yang mencapai Rp 51,8 triliun (20 persen dari APBN). Anggaran besar untuk Departemen Pendidikan Nasional tersebut untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerataan, dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Dengan anggaran sebesar ini diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan guru, meningkatkan mutu pendidikan guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21.
2. Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk seluruh kementerian/lembaga mencapai Rp 327,6 triliun, meningkat Rp 10,6 triliun dibanding RAPBN tahun 2009.
3. Lembaga lain yang juga memperoleh anggaran cukup besar yaitu Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun dan Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Sementara itu, Departemen Agama memperoleh Rp 26,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 25,8 triliun, Departemen Kesehatan sebesar Rp 20,8 triliun, dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 16,0 triliun.
4. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun dalam RAPBN 2010. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 persen dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Alokasi anggaran antara lain untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiunan pokok rata-rata 5 persen, pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13,.
5. Uang makan/lauk pauk bagi TNI/Polri juga mengalami kenaikan, dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 40.000 per hari. Demikian pula uang makan PNS yang naik dari Rp 15.000 per hari kerja menjadi Rp 20.000 per hari kerja.
6. Pendapatan PNS golongan terendah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat selama periode 2004-2009. Dari Ro 674.000 per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1.721.000 pada tahun 2009.
7. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, pada tahun 2010 pemerintahan akan memberikan remunerasi kepada beberapa kementerian/lembaga yang telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi.
8. Pemerintah memiliki komitmen yang nyata untuk penetapan kebutuhan tepat berkaitan dengan utang pemerintah yakni dengan senantiasa mengacu pada perinsip kehati-hatian dan asas manfaat, kebijakan seperti itu ditetapkan agar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi dewasa ini mendapatkan pembiayaan semestinya. Pemerintah juga senantiasa menjaga rasio utang terhadap pendapatan nasional dan kemampuan negara untuk membayarnya yang dalam perkembangan semakin baik angkanya. Kebijakan ini ditempuh dengan tentu saja sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik kita.
9. Terkait dengan pembiayaan defisit anggaran yang direncanakan sebesar 98 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan, pemerintah merencanakan menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sampai dengan Rp 107,9 triliun dan pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp -9,9 triliun. Dengan demikian, stok utang luar negeri kita menurun yang berarti ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun. Defisit RAPBN 1,6 persen dari PDB dinilai masih cukup aman dan tepat bagi perekonomian.
10. Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB.
11. Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dibandingkan sasaran RAPBN perubahan tahun 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp 3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009.
12. Asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigens.
13. Pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.
14. Untuk menopang alokasi subsidi pada anggaran tahun depan, Pemerintah menyiapkan anggaran sampai sebesar Rp 144,4 triliun. Angka ini berarti 14,3 persen dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. Besaran subsidi ini memang kita perlukan karena negara wajib, melindungi lapisan masyarakat terbawah agar beban mereka menjadi ringan, terutama untuk menghadapi krisis perekonomian global dewasa ini. Di masa datang pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penataaan kebijakan pokok subsidi agar alokasinya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain menata kebijakan subsidi secara umum, pemerintah juga akan membuat desain awal bagi kebijakan jangka menengah, meliputi berbagai sektor, antara lain pengalihan secara bertahap subsidi harga untuk BBM, listrik dan pangan, kepada subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah juga akan membatasi pengguna subsidi, hanya kepada rumah tangga sasaran, sektor prioritas, dan pelayanan umum melalui sistem distribusi tertutup. Pemerintah akan memperbaiki basis rumah tangga sasaran, khususnya bagi petani perajin dan nelayan, agar tidak terjadi tumpang tindih penerima subsidi. Pemerintah tetap merencanakan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk benih dan pangan. Di samping itu pemerintah menyediakan beras dengan harga murah, dan peningkatan alokasi anggaran subsidi bunga kredit program baik untuk kredit usaha ratakyat (KUR) maupun subsidi bunga untuk kredit perumahan sederhana dan sehat.
15. Dalam dua tahun terakhir, yakni 2007-2008, seluruh provinsi mampu menurunkan tingkat kemiskinannya. Persentase penurunan tertinggi terjadi di Papua Barat dan Papua dengan persentase penurunan mencapai sekitar empat persen.
16. Tingkat pengangguran juga menurun di 31 provinsi dari 33 provinsi di Tanah Air selama dua tahun terakhir. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Sulawesi Tengah. Daerah lah yang menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Bila daerah-daerah maju dan sejahtera maka negara pasti berjaya.
17. Transfer dana APBN ke daerah dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 150,5 triliun tahun 2005 menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN tahun depan atau meningkat rata-rata sebesar 19,8 persen per tahun.
18. Kebijakan pembangunan yang akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah pada tahun depan adalah tiga pro. Tiga kebijakan pro itu adalah pro growth (pro pertumbuhan), pro poor (kemiskinan), dan pro job (lapangan pekerjaan). Meskipun Indonesia menghadapi berbagai kendala, langkah-langkah kebijakan yang responsif disertai upaya dan kerja keras pemerintah berhasil mengelola perekonomian dan iklim usaha yang relatif stabil dan baik. Dengan begitu kesejahteraan rakyat juga dapat kita tingkatkan. Pembangunan nasional terus kita laksanakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna menurunkan tingkat kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Itulah kebijakan pembangunan yang pro growth, pro poor, dan pro job yang tetap menjadi prioritas utama kita.
19. Penyusunan RAPBN 2010 sangat dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global saat ini masih berlangsung dan akan mempengaruhi proyeksi kinerja ekonomi dunia termasuk Indonesia pada tahun depan. Selama lima tahun pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJN periode 2004-2009, lanjut Presiden, perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, komoditas pangan, serta harga komoditas lainnya. Sejak akhir 2008 lalu, perekonomian Indonesia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Ini terlihat dari kinerja ekonomi yang melambat pada kuartal terakhir 2008. Namun, sejak dini pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Kita segera melakukan penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku ekonomi nasional akibat imbas gejolak dan krisis ekonomi global tersebut.
20. Defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB. Pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dibandingkan sasaran RAPBN perubahan tahun 2009. Belanja negara direncanakan mencapai Rp 1.009,5 triliun atau yang berarti lebih tinggi sebesar Rp 3,8 triliun dari yang dianggarkan dalam RAPBN-P 2009. Asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Tingkat inflasi 5 persen. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari. Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigensi.
21. Asumsi lainnya, pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 729,2 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 180,9 triliun, alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, alokasi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.
Survei Nielsen Media Indonesia menunjukkan pasangan yang dinyatakan menang oleh quick count, yakni pasangan SBY-Boediono, merupakan pasangan capres dan cawapres dengan jumlah belanja iklan terbanyak. Terbukti, pasangan tersebut mengungguli dua pasangan lainnya dengan jumlah spot iklan di media massa sebanyak 5.705 spot.
Pasangan JK-Wiranto berada di urutan kedua dalam hal belanja iklan dengan jumlah 5.066 spot iklan. Pasangan Megawati-Prabowo di urutan ketiga dengan 1.879 spot iklan.
“Sebagian besar spot iklan tersebut adalah spot iklan di televisi,” kata Senior Manager Business Development Nielsen Media Indonesia, Maika Radini, saat berbicara di seminar Media Industry Review 2009: Belajar dari Kebangkrutan Koran-Koran di AS dan Trend Iklan Media Cetak Semester II 2009 yang diadakan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), di Jakarta, Selasa (13/7).
Spot iklan pasangan SBY-Boediono berada di televisi dengan 5.329 spot, surat kabar 369 spot, dan majalah dan tabloid dengan 7 spot. Sementara spot iklan JK-Wiranto berada di televisi (4.436 spot), surat kabar (621 spot), dan majalah dan tabloid (9 spot). Sementara, spot iklan pasangan Megawati Wiranto berada di televisi (1.757 spot) dan surat kabar (122 spot).
Meskipun televisi mendapatkan share iklan terbesar dari para pasangan capres dan cawapres, akan tetapi dari partai politik, justru surat kabar yang mendapatkan share iklan terbesar karena kategori pemerintahan dan politik tahun 2009 meningkat 147 persen dibandingkan tahun 2008.
Golkar, Partai Demokrat, PDIP dan PAN berturut-turut menduduki peringkat 1, 3, 7, dan 10 institusi-institusi dengan belanja iklan terbanyak di surat kabar. Sementara di televisi, tidak ada parpol-parpol yang masuk 10 besar institusi-institusi dengan belanja iklan terbanyak.
Cakupan penelitian yang dilakukan Nielsen ini adalah 122 judul surat kabar, 163 judul majalah dan tabloid, dan 23 stasiun televisi. Penelitian ini berdasarkan published rate card, tidak termasuk iklan baris, dan tidak menghitung diskon, promo, dan lain-lain. Referensi
Apakah salah membawa bekal dari rumah? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada anda yang sedang mengantar anak-anak ke sekolah, saya tahu pasti jawabannya: Tidak Salah.
Namun, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada anda sendiri yang sedang menuju ke kantor, apakah jawaban anda soal bekal MAMIN (Makanan dan minuman) yang dibawa dari rumah? Pasti tidak tunggal jawabannya.
Sebuah suratkabar nasional, minggu kemarin menulis artikel terkait cara memperoleh makan siang di kantor bagi para pekerja. Kalau pekerja yang telah disediakan MAMIN di kantor oleh perusahaannya/institusinya tidak ada problem berarti, kecuali mungkin “ketidaksesuaian” rasa. Tetapi bagi pekerja yang harus menyediakan sendiri MAMIN di kantor, biasanya ada problem.
Problem yang umum adalah soal dukungan anggaran, waktu untuk memperoleh santap siang dikaitkan lama waktu yang tersedia untuk jam istirahat, dan tentu saja tingkat hygenis-nya makanan yang disantap.
Saya tidak ingin menulis hal-hal itu secara detil. Langsung saja, pendapat saya, paling baik BAWA BEKAL MAMIN dari rumah. Toh, keluarga tentu sudah sangat siap mempersiapkan hal-hal demikian. Rasanya semua problem itu akan tereliminasi kalau mau membawa bekal dari rumah. Apakah mengganggu sosialisasi dengan teman-teman kerja? Menurut saya tidak ada hubungannya. Kalau ingin moderat, ya, secara rutinnya membawa dari rumah, namun kadang-kadang makan di luar kantor atau di dalam kantor (kalau ada kantin/cafe) bersama rekan-rekan kerja.
Menurut saya untuk melakukan hal ini nggak perlu pemikiran yang panjang. Meski saya tahu, ada problem turunannya, yaitu CARA MEMBAWA BEKALNYA. Kalau ke kantor membawa mobil, memang sih nggak terlalu masalah untuk “mencangking” bekal itu, tapi kalau naik motor atau angkutan umum, sepertinya ada kendala teknis ya ….
Sekali lagi, dalam pandangan saya, nggak perlu diribetkanlah, yang penting bisa mengemasnya secara rapi, aman (tidak tumpah), dan membawanya normal-normal saja. Saya mengerti, sesungguhnya bukan masalah teknis membawanya, orang kita tidak ingin melakukan hal ini (membawa bekal MAMIN) dari rumah, sesungguhnya karena : GENGSI.
Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan pecahan Rp 2.000 baru bergambarkan pangeran Antasari. Namun uang bernuansa abu-abu itu baru akan beredar luas di masyarakat menjelang Idul Fitri. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) baru akan mendistribusikan 500 juta bilyet/lembar uang baru pecahan Rp 2000 kepada BI pada Juli 2009 dan Agustus 2009. Sektretaris Perusahaan Peruri, Toni Pandelaki mengatakan, Peruri akan mendistribusikan uang pecahan baru tersebut secara bertahap dengan jumlah nominal sebesar Rp 1 triliun.
Cocok untuk lebaran .....
“Pada bulan Juli 2009, kita akan mendistribusikan kepada BI untuk disebarkan sebanyak 200 juta bilyet/lembar dan kemudian pada bulan Agustus 2009 sebanyak 300 juta bilyet/lembar,” ujar Toni dalam Media Gathering wartawan di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (10/07/2009). Ia menambahkan, uang pecahan Rp 2.000 itu diharapkan sudah bisa didistribusikan ke BI per 20 Juli 2009. “Nantinya sakaligus menyambut hari idul fitri, pecahan Rp 2000 sudah dapat tersebar ditangan masyarakat,” jelasnya.
Sebuah penghargaan untuk Sang Pahlawan
Uang kertas baru pecahan Rp 2.000 berwarna dominan abu-abu dengan unsur pengaman berupa tanda air bergambar Pangeran Antasari dengan benang pengaman yang tertanam di kertas uang dan bertuliskan BI2000 berulang-ulang yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet. Uang kertas pecahan baru ini juga mengakomodasi kebutuhan para tuna netra dengan menyediakan kode tertentu (blind code) di samping kanan bagian muka uang yaitu berupa kotak persegi panjang yang dicetak secara intaglio.
Soal uang, lama atau baru, jangan lupa 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang! Masih ingat khan?!
Pemerintah melalui Peraturan Presiden No.31 tahun 2009, menetapkan besaran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2009/1430H, yaitu berdasarkan embarkasi :
Aceh 3.243 USD,
Medan 3.333 USD,
Batam 3.376 USD,
Padang 3.329 USD,
Palembang 3.377 USD,
Jakarta 3.444 USD,
Solo 3.407 USD,
Surabaya 3.512 USD,
Banjarmasin 3.508 USD,
Balikpapan 3.544 USD,
Makassar 3.575 USD.
Biaya BPIH seluruh embarkasi tersebut ditambah dengan komponen rupiah sebesar Rp 100.000,- untuk biaya asuransi jemaah haji.
BPIH 2009 mengalami kenakan pada komponen US dollar rata-rata 35 USD, dan mengalami penuruanan pada komponen Rupiah rata-rata 401.000,- Dengan demikian, penurunan rupiah ini dapat menutupi kenaikan BPIH dalam komponen US dollar.
Jika dibanding dengan BPIH tahun lalu, BPIH Aceh mengalami penurunan 15 USD, Medan naik 42 USD, Batam naik 84 USD, Padang naik 72 USD, Palembang turun 3 USD, Jakarta naik 14 USD, Solo naik 27 USD, Surabaya naik 83 USD, Banjarmasin turun 9 USD, Balikpapan naik 26 USD, dan Makassar naik 58 USD. Untuk komponen rupiah semua embarkasi tahun lalu Rp 501.000,- dan tahun ini hanya Rp 100.000,-, terjadi penurunan Rp 401.000,-
Calon jemaah haji yang mendapat porsi haji untuk berangkat tahun ini, dapat melunasi BPIH 2009 mulai tangga 13 Jul 2009 dan berakhir 12 Agustus 2009. Selama 22 hari kerja, pelunasan dilakukan pada bank penerima setoran (BPS) yang tersambung pada SISKOHAT, setiap hari kerja. Jemaah yang telah mendapat bukti setor lunas BPIH yang sah, agar segera mendaftar ulang ke kantor Dep.Agama Kabupuaten/kota tempat domisili selambat-lambatnya 7 hari setelah penyetoran lunas.
Menyangkut besaran BPIH Khusus atau yang dikenal dengan ONH Plus, BPIH khusus ditetapkan minimal 6000 US dollar ditambah Rp 400.000,- dengan waktu pelunasan 15 hingga 27 Juli 2009. Pembayaran pelunasan BPIH khusus sebesar 3000 US dollar ditambah Rp 400.000,- disetorkan ke rekening Menteri Agama yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Bagi jemaah yang telah melunasi dan membatalkan diri untuk berangkat, dikenakan biaya administrasi sebesar satu persen.
Vaksin Meningitis untuk mendapatkan Visa Haji
Menurut Menag, calon jemaah haji yang tidak divaksin meningitis tidak akan mendapatkan visa untuk melaksanakan haji. Pasalnya, penggunaan vaksin meningitis merupakan kewajiban yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi bagi seluruh calon jemaah haji dari penjuru dunia, termasuk asal Indonesia. Kebijakan ini diterapkan berhubung negara ini merupakan negara endemik meningitis. ”Isu enzim babi ini sudah bersih. Vaksin meningitis ini sudah ditetapkan di 77 negara peserta haji, termasuk Malaysia dan Arab Saudi,” papar Menag.
Menurutnya, bahan vaksin tersebut dibuat oleh sebuah perusahaan di Belgia. Bagi jemaah haji yang ragu Departemen Kesehatan akan memproduksi vaksin meningitis tahun depan tanpa menggunakan enzim babi. ”Jemaah haji yang ragu silakan turun untuk tahun berikutnya,” tegasnya. Menag menyatakan, semua jemaah harus menggunakan vaksin tersebut, jika tidak yang bersangkutan tidak akan mendapatkan visa untuk melaksanakan ibadah haji.
Apa yang saya tulis beberapa waktu lalu soal BlackBerry, nggak ada salahnya. Nyatanya, lihat saja info ini …… Departemen Perdagangan (Depdag) segera merazia perdagangan Blackberry ilegal yang diduga marak terjadi di Indonesia. “Nanti akan dirazia,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depdag, Subagyo usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009. Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.19/2009 yang berlaku efektif pada Agustus 2009 mewajibkan penjualan produk elektronik termasuk telepon genggam wajib disertai manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta memiliki setidaknya enam pusat layanan purna jual. “Penindakan bisa diambil setelah Permendag 19/2009 berlaku efektif pada Agustus nanti, tapi razia boleh dilakukan sekarang,” ujarnya. Pekan lalu, RIM (Research In Motion) perusahaan perilis smartphone blackberry menyatakan baru menjajaki kemungkinan untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia demi memberikan layanan purnajual yang lebih optimal kepada pelanggannya di Indonesia. Referensi Pesannya: Betul nggak omongan pejabat itu dengan kenyataan di lapangan? Bagaimana cara merazianya, apa nggak bocor duluan (seperti yang umumnya terjadi) ….. Sebab, sekarang ini sulit mempercayai lips-lips yang cuma slapstick belaka ….. oh, bener-bener BlackNgeri….. …
SEKADAR PENDAHULUAN
Perkenalan saya dengan asuransi dapat dikatakan suatu kebetulan. Namun, bisa juga dianggap jalan takdir kehidupan yang digariskan terhadap saya beserta keluarga. Sewaktu kuliah S1-Matematika saya sudah mengenal asuransi dari mata kuliah Matematika Asuransi. Sehingga saya punya landasan cukup dalam memahami soal hitung-hitungan probabilitas dan teori-teori kemungkinan yang tidak saja “bermain-main” dengan kondisi ketidakpastian tapi juga keterhubungannya langsung dengan realitas kehidupan. Bukankah di wilayah inilah asuransi menawarkan solusi!
Ada hal yang lebih menguatkan saya dalam mengenal dan menjemput program asuransi, yaitu saat saya telah memasuki dunia kerja, yang menurut kebanyakan orang penuh resiko, sebagai Perwira TNI AU. Saat itulah saya memahami keterkaitan resiko dan jaminan masa depan, terutama untuk keluarga saya. Apalagi dalam pandangan saya perjalanan kehidupan ke depan pasti semakin penuh persaingan, semakin saya sadari bahwa manusia tidak mungkin menghindar dari takdir sebagai manusia, soal hidup dan mati, kapanpun bisa menghampiri, dengan tanda-tanda terlebih dahulu ataupun secara tiba-tiba.
Saya menulis hal ini bukanlah dalam kerangka testimoni, namun saya ingin mengajak kita semua terbuka dalam berfikir dan menjalani kehidupan ini, yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakberdayaan sebagai manusia untuk menghindar dari takdir. Kondisi demikian, tidak berarti membuat kita berdiam diri tanpa mencari jalan terbaik untuk masa depan, terutama bagi keluarga (yang sewaktu-waktu mungkin saja harus ditinggalkan). Saya tidak ingin keluarga (terutama anak-anak) yang mungkin saja saya tinggalkan – secara mendadak – akan mengalami “kesulitan-kesulitan” dalam mengarungi kehidupan nantinya. 
SEBUAH PENGALAMAN
Saya ikut asuransi prosesnya simple saja. Meski pada kenyataannya saya sudah mengerti seluk beluk asuransi, tetapi pada awal-awal bekerjasaya sengaja menunda dulu ikut asuransi, menunggu beberapa saat mau saving dulu. Nah, kebetulan suatu saat ada Pameran Pembangunan di Yogyakarta, saya sempat mengunjunginya dan mampir ke stand AJB Bumiputera 1912. Gara-gara mampir inilah, kira-kira sebulan berikutnya ada agen asuransi berkunjung ke rumah dinas saya. Intinya ya menawarkan agar saya mau ikut asuransi. Hanya beberapa kali pertemuan, saya akhirnya ikut mengambil polis Asuransi Pendidikan mulai 1 Oktober 1993, selama 15 tahun. Nomor polisnya 93163499. Tahun 2008 asuransi anak pertama saya itu telah tuntas, tanpa masalah yang berarti. Alhamdulillah. Dan, sekarang masih ada 2 asuransi di AJB Bumiputera 1912 yang masih berjalan atas nama dua anak kembar saya, dan Insya Allah, ini akan menjadi jaminan pendidikan sampai mereka selesai kuliah nantinya. Mereka berdua sekarang baru naik ke kelas 3 SD, lho.
Pada awal ikut asuransi saya memang harus bergelut dengan pemikiran dan kekhawatiran, antara manfaat dan “kehilangan” uang, serta seberapa pastikah jaminan yang diberikan AJB Bumiputera 1912, terutama dengan cerita-cerita “bablasnya“ uang premi yang digondol oleh agen asuransi. Makanya saya pernah sempatkan diri untuk mencoba membayar langsung ke Kantor AJB Bumiputera 1912 yang diYogyakarta, meski secara rutin biasanya pembayaran premi melalui sang agen. Eh, ternyata tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Saya juga pernah mengurus sendiri untuk mendapatkan pembayaran pertama (masuk SD) karena memang ada rasa kekhawatiran soal nyampai nggak uang yang dibayarkan nantinya, lancar juga. Sekarang saya dapat menyatakan sesungguhnya lebih enak dan praktis diuruskan oleh agen asuransi. Toh, itu sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi, sekarang ini saya tahunya beres dari agen asuransi yang menguruskan segala hal administrasinya, dari pembayaran premi, sampai pengurusan uang pertanggungan. Bahkan hubungan kami dengan agen asuransi ya seperti teman/rekan kerja saja, kami bahkan sering komunikasi tentang hal-hal di luar masalah asuransi. Padahal dulu asalnya juga nggak kenal sama sekali.
Suatu waktu agen asuransi saya pernah bercerita tentang tanggapan salah satu teman saya yang sedang dia lobi untuk ikut asuransi, eh malah memberikan tanggapan “setengah marah” karena khawatir dirinya ditipu oleh agen saya itu. Bahkan dengan bahasa yang agak kasar. Hal ini muncul karena teman saya tersebut pernah dapat cerita dari seseorang yang pernah ikut asuransi, nggak tahu perusahaannya apa, terus ternyata memang nggak beres dan hilang uangnya. Trauma temannya itulah yang mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa semua asuransi bobrok. Dari cerita agen saya itu, saya memberi saran ya sabar saja, memang kepala dan pikiran orang per orang itu berbeda-beda, saya menawarkan kalau mau menggunakan saya sebagi referensi boleh juga, nggak masalah. Bagi saya ini masalah pemahaman antara probabilitas, ketidakpastian, proteksi dan jaminan kehidupan masa depan keluarga, agar tidak terlantar tanpa ada yang bisa memastikannya.
Saya juga punya pengalaman soal menukar nilai polis asuransi. Saya punya teman yang pada periode reformasi 1998 sudah ikut asuransi juga, tetapi tergoda untuk menukarnya/menjualnya. Mengapa? Dikarenakan yang bersangkutan ikut asuransi dalam uang dollar, sementara saya ikut dalam rupiah (saya bangga dengan uang Indonesia). Nah, sekitar waktu itu kurs dollar memang edan-edanan karena mencapai Rp.15.000,- per satu dollar. Makanya teman saya itu antusias untuk menukar/menjual asuransinya, karena kurs yang tinggi itu. Saya pun diajak untuk menukarkannya, dengan alasan, siapa tahu kurs uang dollar makin naik saja, sehingga menurutnya uang rupiah makin kurang berarti. Wouw, tawaran menarik? Ach, nggaklah, saya nggak mau menukarkannya, saya mempertahankannya karena memang tujuan saya ikut asuransi itu untuk proteksi masa depan kehidupan keluarga saya.
MENGENAL AJB BUMIPUTERA 1912 LEBIH JAUH
Supaya nggak ragu tetntang AJB Bumiputera 1912, akhirnya saya mencoba mengenal lebih jauh tentang AJB Bumiputera 1912, dengan berbagai cara. Dulu sih belum ada internet, dengan cari brosur-brosurnya kalau ada pameran. Sekarang mah, tinggal browsing saja. Bagaimana sih sekilas tentang AJB Bumiputera 1912?
AJB Bumiputera 1912, adalah perusahaan asuransi jiwa milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan di Magelang, Jawa Tengah, pada 12 Februari 1912, perusahaan ini pada mulanya merupakan wadah Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB) untuk mengayomi nasib guru-guru bumiputera (pribumi). Perintis Bumiputera adalah Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru sederhana yang juga Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo – organisasi modern pelopor gerakan kebangkitan nasional. Ia dibantu Mas K.H. Soebroto sebagai direktur, dan Mas Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga guru inilah yang dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia. Bumiputera semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB.
Salah satu kekuatannya adalah kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik. Berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak didirikan Bumiputera menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme, yang dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.
Selama lebih dari sembilan dasawarsa, Bumiputera tumbuh berkembang mengarungi pasang surut zaman serta gelombang perjalanan negara dan bangsa, hingga kini sebagai pemimpin pasar industri asuransi jiwa Indonesia. Karyawannya sekitar 2500 orang, punya 23.000 agen, jaringan digerakkan oleh lebih dari 450 kantor operasional di penjuru nusantara. AJB Bumiputera 1912 dipercaya melindungi lebih dari 7 juta jiwa rakyat Indonesia.
SAYA YAKIN PASAR ASURANSI SEMAKIN MENINGKAT
Di tengah iklim kompetisi yang semakin ketat karena serbuan perusahaan asing menggarap pasar asuransi jiwa nasional, saya yakin AJB Bumiputera 1912 makin berkomitmen untuk bekerja keras, dan profesional menghadapi tantangan masa depan. Berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, AJB Bumiputera 1912 tentu bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Saya yakin AJB Bumiputera 1912 ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia.
Secara umum industri asuransi jiwa sepertinya tetap optimis tumbuh positif, setidaknya terlihat dari data pada kuartal pertama 2009, yang ditandai dengan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat membeli produk jasa keuangan itu di tengah terpaan krisis keuangan global. Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk kuartal pertama tahun ini untuk asuransi jiwa, optimistis bisa kembali tumbuh setelah pada akhir 2008 pertumbuhannya begitu rendah. Menurut dia, faktor utama tumbuhnya industri jasa keuangan itu tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu akhir-akhir ini. Kondisi yang sama juga pernah terjadi ketika krisis moneter menimpa negara-negara di Asia termasuk Indonesia dan justru membawa dampak positif bagi industri asuransi di Tanah Air.
Prediksi bahwa pertumbuhan rendah yang terjadi selama 2008 hanya bersifat sementara dan ternyata betul walau data pertumbuhan itu sedang dikumpulkan. Optimisme tumbuh positif industri jasa keuangan itu juga didukung oleh faktor semakin membaiknya perekonomian pasar modal dalam negeri seperti yang ditunjukkan dengan naiknya harga saham lokal. Tapi yang jelas pada saat kondisi krisis seperti ini kesadaran masyarakat meningkat dalam membeli produk asuransi untuk memproteksi diri. 
IKUT ASURANSI, NGGAK PERLU TAKUT LAGI!
Informasi tentang asuransi yang sudah cukup banyak, juga tentang kualitas perusahaan asuransi yang sangat mudah diakses sekarang ini mestinya mengantarkan kita untuk tidak takut lagi untuk mendaftar asuransi, alias punya polis asuransi. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang sudah faham bahwa proteksi diri untuk jaminan masa depan (dalam situasi ketidakpastian apa yang akan terjadi nantinya) perlu dipersiapkan sejak dini, agar tidak terjadi kesulitan bagi generasi berikutnya untuk menjalani kehidupan nantinya.
Memang, kalau belum menjalani masih penuh keraguan, namun kalau sudah melaksanakan dan merasakan manfaatnya, tentu berasuransi ini memberikan ketenangan jiwa untuk diri sendiri maupun keluarga. Justru dengan ikut asuransi saya merasakan nggak was-was lagi dengan biaya pendidikan anak-anak dan jaminan masa depannya dari sisi pembiayaaan.
SEKADAR PENUTUP
Sebelum mengakhiri tulisan tentang Asuransi dan Saya ini tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke pihak AJB Bumiputera 1912, yaitu:
a. Masalah pengecekan kebenaran agen dan keaslian kondisi/status asuransi yang diikuti, saya harap perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimum, sehingga memungkinkan (calon) pemegang polis melakukan pengecekan secara online. Layanan semacam ini sudah jamak, seperti kita mau mengecek kepemilikan nomor kendaraan juga bisa online saat ini. Dan setiap ada perkembangan layanan baru dapat diinfokan ke pemegang polis secara langsung, melalui email ataupun per surat.
b. Masalah pemilihan Badan Perwakilan Anggota yang sebelumnya dengan pengiriman surat, sekarang mestinya dapat dilakukan dengan semacam polling lewat internet/TI. Sehingga semua pemegang polis memungkinkan memberi andil suara dalam pemilihan/polling itu. Tidak seperti sekarang ini, kami saja yang masih aktif sebagai pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak pernah lagi dapat kesempatan mengusulkan siapa yang mau jadi Badan perwakilan Anggota. Barangkali juga perlu dipertimbangkan tokoh-tokoh daerah yang diusulkan itu tidaklah harus ditentukan berdasarkan jabatan/level pejabat tertentu, karena gaungnya untuk mendukung gebyar asuransi ataupun AJB Bumiputera 1912 nyatanya tidakterlihat nyata, percuma saja. Apalagi kalau dipertanyakan sejauhmana mereka itu benar-benar dapat mewakili kepentingan anggota (pemegang Polis), wong ketemu saja dengan para pemegang polis dalam forum resmi nggak pernah dilakukan.
Demikian sekadar sharing tentang perasuransian bagi pengunjung blog saya, dengan harapan tulisan ini dapat dijadikan referensi awal anda semua untuk mengenal asuransi dan mungkin saja tak menutup kemungkinan anda juga mengikuti saya, mendaftar asuransi demi proteksi masa depan. Toh, resiko kehidupan (kemungkinan kematian) kita juga tidak tahu kapan akan menjemput. Selamat berasuransi. [Drs. H. Mardoto, M.T]
Inilah daftar 27 Maskapai Penerbangan (16 Maskapai penerbangan berjadwal, 11 Maskapai penerbangan tidak terjadwal) yang dicabut SIUP-nya dan tidak boleh beroperasi:
16 Maskapai penerbangan berjadwal yang SIUP-nya kadaluarsa
1. PT Adam Sky Connection Airlines
2. PT Air Paradise International
3. PT Asia Avia Megatama
4. PT Bali International Air Service
5. PT Bayu Indonesia
6. PT Bouraq Indonesia
7. PT Deraya
8. PT Evata Papua Airlines
9. PT Indonesia Airlines Avi Patria
10.PT Jatayu Gelang Sejahtera
11.PT Seulawah NAD Air
12.PT Star Air
13.PT Top Sky International
14.PT Golden Air
15.PT Ekasari Lorena Airlines
16.PT Eagle Transport Service
11 Maskapai penerbangan tidak terjadwal yang memiliki SIUP kadaluarsa
1. PT Nurman Avia Indopura
2. PD Prodexim
3. PT Bali International Service
4. PT Aviasi Upata Raksa Indonesia
5. PT Daya Jasa Transindo Pratama
6. PT Buay Air Service
7. PT Adi Wahana Angkasa Nusantara
8. PT Love Air Service
9. PT Pegasus Air Charter
10.PT Janis Air Transport
11.PT Air Maleo
Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) 27 maskapai penerbangan dinyatakan expired (kadaluarsa). Mereka pun dilarang melakukan kegiatan operasional. “27 perusahaan angkutan udara yang masa izin usahanya berakhir sejak tanggal 26 Juni 2009 sudah tidak berlaku dengan sendirinya,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay dalam Jumpa pers di gedung Departemen Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2009). Menurut Herry hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1, UU No 1/2009 tentang Pernerbangan. “Jika tidak melakukan operasi penerbangan secara nyata selama 12 bulan secara berturut-turut, maka izin usahanya tidak berlaku dengan sendirinya,” terang Herry.
Menurut Herry sebelumnya ada 38 maskapai penerbangan yang telah diberi surat pemberitahuan, namun susut menjadi 27 yang dinyatakan expired. Dari 27 maskapai penerbangan, 16 maskapai penerbangan di antaranya berjadwal dan 11 di antaranya tidak berjadwal. Namun Herry tetap memberikan kesempatan bagi ke-27 perusahaan penerbangan tersebut untuk mendapatkan izin operasi kembali. “Asalkan wajib memenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan,” pungkas Hery.
Pesannya: Untuk industri penerbangan harus tegas, tidak ada tawar menawar dengan peraturan yang ada. Jangan sampai rakyat jadi korban …. terlalu banyak toleransi. Untuk menuju zero accident, yang benar seharusnya memang zero tolerance!
Pemekaran daerah, keinginan elit politik atau rakyat sih?Ada yang kehausan untuk berkuasa? Lalu bikin daerah baru atau memang murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Susah memahaminya ……
Faktanya: Pemekaran daerah kian memberatkan anggaran pemerintah karena di awal-awal tahun pembentukannya memerlukan dana pengadaan fasilitas pemerintahan. Anggaran untuk daerah baru meningkat dari Rp 8,09 triliun pada 2007 menjadi Rp 14,272 triliun pada 2009. Ada 48 daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai sekitar 70 persen dari total APBD-nya, bahkan ada yang 87 persen. Itu artinya, eksekutif daerah tidak bisa hidup tanpa APBD, namun rakyatnya malah tetap bisa hidup tanpa APBD sekalipun. Konsekuensi pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan kantor-kantor vertikal untuk melayani urusan pemerintah pusat di daerah, antara lain, kantor kepolisian, komando distrik militer, kantor agama, pengadilan, kejaksaan, Bea dan Cukai, pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Badan Pusat Statistik. Dampak lain pemekaran daerah adalah tersedotnya jatah dana alokasi umum (DAU), tidak hanya pada daerah induk, melainkan pada seluruh daerah di Indonesia.
Mulai tahun 2010, ada 26 daerah yang dimekarkan pada tahun 2006-2007 yang lepas dari daerah induknya dinyatakan sebagai daerah mandiri. Pada awalnya, daerah pemekaran masih berbagi DAU dengan daerah induknya hingga tahun pertama. Namun, setelah itu, dia menjadi daerah mandiri sehingga langsung mendapatkan jatah DAU 100 persen dari pusat. DAU untuk daerah baru tersebut akan diambil merata dari seluruh daerah yang terbentuk lebih dulu.
Sebagai gambaran, 15 daerah baru akan menyedot DAU daerah lain Rp 4,08 triliun tahun 2010. Daerah itu, antara lain, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pidie Jaya (NAD), Kota Subulusallam (NAD), Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Bandung Barat (Jawa Barat/Jabar), dan Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat). Ada juga Kabupaten Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Siao Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara), Gorontalo Utara (Gorontalo), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur/NTT), dan Membramo Raya (Papua). Untuk itu, harus ada peninjauan kembali konsep pemekaran ini. Daerah baru harus tetap terkait daerah induk 3-5 tahun setelah dibentuk. Dengan demikian, daerah induknya akan berpikir panjang. Bila perlu harus ada, “pengereman” usaha-usaha pemekaran daerah, terutama yang tidak signifikan bagi rakyat daerah tersebut secara nyata.
Sebaiknya, perlu usaha melihat realitas top-down dari pemerintah pusat. Artinya aparat pemerintah pusat jangan hanya menunggu laporan pengusul pemekaran daerah secara sepihak. Lihat Natuna. Itu, kan daerah yang memperkaya Jawa, tetapi tidak memiliki infrastruktur. Departemen Dalam Negeri harus berani menolak pemekaran baru. Jangan bergantung pada laporan pengusul daerah baru, karena laporan itu bisa dibeli. Data menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah naik 20 persen per tahun, sejak 10 tahun desentralisasi. Bahkan, pada tahun 2008, porsi belanja daerah mencapai 30 persen dari pembiayaan pemerintah pusat. Pengeluaran terbesar desentralisasi selama 2005-2008 ada di sektor pendidikan, 23 persen dari belanja pemerintah daerah.
Mekar atau tidak suatu daerah, ujung-ujungnya mesti ditanyakan ke rakyat-nya. Mereka jadi bisa merasakan peningkatan keadilan dan kemammuran sesungguhnya atau nggak, kalau elit poitiknya saja yang menjadi kaya dan raja-raja kecil di daerah baru ya percuma saja …………….
Jumlah orang kaya di dunia merosot.
Mengapa? Karena nilai-nilai investasi mereka tergerus oleh krisis finansial selama tahun 2009. Jumlah orang kaya yang dideskripsikan sebagai “High Net Worth Individuals” atau HNWI turun hingga 15% menjadi hanya 8,6 juta orang. Sementara Ultra-HNWI, atau orang yang memiliki aset investasi di atas US$ 30 juta turun hingga 25%. Demikian hasil studi yang dilakukan Merrill Lynch dan lembaga konsultan Prancis, Capgemini.
Penurunan yang belum terjadi sebelumnya menyapu bersih pertumbuhan yang mengesankan selama tahun 2006 dan 2007, sehingga mengurangi populasi HNWI dan kekayaan mereka turun pada level yang sebelum 2005,” demikian hasil studi tersebut. Hasil studi itu juga menunjukkan bahwa para HNWI mulai kehilangan kepercayaannya pada pasar, regulator dan pada perusahaan penasihat keuangannya. “Kebanyakan yang terkena dampak dari penurunan ini adalah orang-orang yang paling makmur,” jelas Martina Weimert, Associate Director Capgemini.
Lebih dari separuh dari jumlah orang kaya tersebut tinggal di Amerika Serikat, Jepang dan Jerman. Sementara China berhasil menggeser Inggris untuk berada di posisi keempat dalam hal jumlah orang kaya. Total kekayaan dari orang di kelas HNWI, atau yang memiliki kekayaan investasi aset lebih dari US$ 1 juta turun dari US$ 40,7 triliun pada tahun 2007 menjadi US$ 32,8 triliun pada tahun 2008.
Peduli amat dengan orang kaya dunia (lain). Lha, kita sendiri ini, sekarang ini, makin kaya atau makin miskin ya? Kaya hati lebih penting, syukur-syukur bisa kaya materi ….. biar amalnya bisa lebih banyak lagi ….
Tuduhan DUMPING terhadap produk-produk Indonesia terus saja ada. Padahal selama ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering dikenakan tuduhan dumping sedangkan pengenaan tuduhan dumping Indonesia ke negara-negara lain terbilang rendah. Mengapa ya?
Data tuduhan DUMPING terhadap Indonesia adalah,
a. Tahun 2007: 16 kasus.
b. Tahun 2008: 7 kasus (tuduhan dumping produk tabung TV oleh India, tekstil oleh Argentina dan Brasil, tisu toilet oleh Australia, produk kertas oleh AS, produk ban dari Turki).
c. Tahun 2009 (Januari-Mei): 6 negara yang menuduh Indonesia melakukan dumping dan safeguard. Keenam negara-gara itu antara lain AS, Pakistan, India, China, Mesir dan Afrika Selatan. Totalnya ada 18 perusahaan yang terkena tuduhan dumping, dan satu perusahaan untuk tuduhan safeguard. Produk yang dituduh dumping adalah Viscose Staple Fiber Excluding Bamboo Fiber atau bahan baku serat tekstil yang mulai diinisiasi 19 Maret 2009 , Nucleotide-type Food Additives atau bahan tambahan pangan yang diinisiasi 24 Maret 2009, Polyethelene Retail Carriers Bags atau bahan baku kantung plastic yang mulai diinisiasi 20 April 2009, dan Phthalic Anhydride atau bahan kimia yang diinisiasi 29 Mei 2009. Produk yang kena tuduhan safeguard adalah Cotton Yarn and Blend and Woven Fabrics of Cotton and Blend atau serat benang untuk tekstil mulai diinisiasi 15 Januari 2009, Coated Paper and Paper Board mulai diinisiasi 20 April 2009 dan Uncoated Paper and Copy Paper yang diinisiasi 20 April 2009.
Hingga tahun 2008, Indonesia mendapatkan 116 kasus anti dumping yang dituduhkan 23 negara. Jumlah kasus di Indonesia itu paling banyak dibandingkan beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika. Sebagai perbandingan, kasus dumping di Amerika sebanyak 20 kasus, India 19 kasus, Afrika Selatan 11 kasus, Selandia Baru 11 kasus, Malaysia 8 kasus, Turki 6 kasus, Argentina 5 kasus dan Mexico 3 kasus.
Sebaliknya, Indonesia sendiri telah mengenakan 5 tuduhan dumping sepanjang tahun 2008 yaitu beberapa negara diantaranya India, Thailand, Rusia. Selain itu, sejak 4 Januari 2006 lalu Indonesia telah mengenakan safeguard untuk produk keramik terhadap 15 negara untuk kurun waktu tiga tahun. Sementara penggunaan hak anti dumping, Indonesia baru mengenakan tindakan anti dumping terhadap impor untuk 34 kasus. Jumlah ini merupakan yang paling rendah dibandingkan India (372 kasus), Amerika (245 kasus), Uni Eropa (252 kasus).
Anehnya, tuduhan tersebut tidak hanya terkait masalah nilai jual yang lebih rendah di pasar ekspor ketimbang di pasar domestik, tapi juga sudah mengarah pada isu lingkungan dan soal subsidi. Ini jelas merupakan cara-cara tidak fair dalam perdagangan termasuk dumping, karena kondisi krisis global saat ini yang berpotensi memicu meningkatnya negara lain untuk menerapkan isyu ini untuk melindungi pasar dalam negerinya. Sebab kita ketahui dampak tuduhan dumping bisa merugikan produsen di negara yang kena isyu dumping. Oleh sebab itu, sudah semestinya Pemerintah, dunia usaha itu sendiri dan rakyat Indonesia, harus ikut berusaha melindungi industri dalam negeri terhadap tindakan curang atau tuduhan dumping yang dilakukan oleh pihak luar negeri sehingga dibentuk komite anti dumping dan anti subsidi. Selaku anggota WTO, kita bisa mengenakan tindakan anti dumping terhadap impor yang disinyalir melakukan dumping guna menanggulangi dampak persaingan curang. Tindakan anti dumping hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa impor dumping telah mengakibatkan kerugian material kepada industri domestik. Adapun tindakan pemulihan yang diijinkan untuk melawan persaingan yang curang akibat dumping dengan cara pengenaan bea masuk anti dumping sebesar marjin dumping yang ditemukan. Namun hal itu harus didahului dengan penyelidikan yang membuktikan adanya dumping. Pengenaan bea masuk guna melindungi kepentingan nasional tetap saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Namun harus ada pilihan yang realistis soal ini.
Menurut saya, Indonesia harus melawan terhadap tuduhan semacam ini. Seringkali tuduhan ini hanya kedok dari negara yang “kalah bersaing” sehingga mencari-cari alasan untuk menjatuhkan pesaing, dan salah satunya dengan isyu dumping. Karena logika saya, produk Indonesia itu khan umumnya termasuk high cost ekonomy/product kok pemasarannya di-dumping-kan, apa mungkin ada pengusaha mau merugi besar-besaran, demi mengejar ekspor, aneh saja ….. lagian inilah real perang ekonomi dunia masa kini, makanya Indonesia harus fight, jangan lemah, ….., konsumsi produk-produk dalam negeri di dalam negeri sendiri juga harus terus ditingkatkan, agar membantu proses produksi ke arah efisien yang lebih baik … Inisiatif hal ini harus datang dari semua pihak, pihak industri itu sendiri, pemerintah, dan rakyat Indonesia agar lebih proaktif memahami dan menggunakan produksi dalam negeri juga.
Karena perang di bidang pilar ekonomi diantara negara-negara dunia sekarang ini, bisa menentukan “nasib” pilar-pilar negara lainnya, yaitu: sosial, politik maupun hankam, yang ujung-ujungnya berpengaruh pula terhadap ketahanan nasional suatu bangsa …….
Akhirnya ketahuan, biar saja negara-negara dunia sengsara seperti apapun, yang penting IMF dapat untung! Itu sepertinya jargon nomer wahid tukang kredit ……….
Dana Moneter Internasioal (IMF), Senin, 22 Juni 2009 mengatakan, pihaknya mengakhiri tahun fiskal dengan sebuah laba 126 juta dolar AS, karena krisis ekonomi global memicu peningkatan pinjaman. IMF mengatakan, keuangannya membaik setelah semula diproyeksikan turun sekitar 292 juta dolar AS untuk tahun fiskal yang berakhir 30 April. Perbaikan itu terutama bersumber dari lebih tingginya daripada perkiraan pendapatan pada portofolio investasi IMF, yang meningkat terutama pada sekuritas perpenghasilan tetap, dan sebuah kenaikan dalam pendapatan pinjaman yang mencerminkan besarnya pinjaman dari para anggota untuk pembiayaan di tengah memburuknya kondisi ekonomi global. Laba untuk tahun fiskal ini dibandingkan dengan rugi 89 juta dolar AS setahun terdahulu, karena IMF sebagai “lender of last resort” kepada negara-negara dalam krisis.
Setahun lalu, IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal. Sekarang, dengan krisis global yang mendalam, IMF memperbesar ekspansi pinjamannya kembali. Untuk tahun fiskal 2010 yang dimulai 1 Mei, “skenario garis dasar” IMF menargetkan sebuah laba 446 juta dolar AS. Tetapi, berdasarkan pada kemungkinan pinjaman baru yang sedang didiskusikan, ini dapat tumbuh hingga mencapai 1,1 miliar dolar AS. “Proyeksi ini lebih tinggi dari pada kesepakatan biasa dari ketidakpastian kesulitan yang diberikan dari prediksi permintaan mendatang untuk pembiayaan dan evolusi krisis keuangan,” kata sebuah pernyataan IMF.
Pernyataan mengatakan, perbaikan tidak mengubah kebutuhan untuk waktu implementasi dari sebuah model pendapatan berkelanjutan yang disepakati para dewan eksekutif pada April 2008 untuk mengurangi ketergantungan IMF pada pendapatan pinjaman sementara. Bagian dari itu akan menjadi dasar pada sebuah pembentukan sokongan laba dari penjualan terbatas cadangan emas IMF, yang belum resmi disetujui.
Makanya, sudahlah jangan percaya kepada tukang kredit berhati jahat. Apapun misinya mau cari untung dan untung dan untung. Nggak ada yang lain! Hanya negara dan bangsa bodoh saja yang mau masuk perangkap IMF. Mau bukti? Perhatikan kalaimat di alinea 3 tersebut di atas “… IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal ….” Kalau memang niatnya baik dan tulus, mestinya IMF bangga dan senang kalau ada negara/bangsa yang mampu melunasi pinjamannya lebih awal, seperti Argentina dan Brasil. Lha ini kok IMF merasa terluka. Coba dipikir bener nggak cara berfikir begini? Sudahlah, percayalah tukang kredit itu pasti punya misi, entah hidden entah transparan, intinya mau menyetir negara/bangsa yang terjerat hutangnya untuk kepentingan Grand Scenario politiknya!
Entah mengapa saya kok tiba-tiba tertarik memperhatikan berita rekening liar. Rekening semacam ini khan punya kecenderungan masuk Nonbudgeter, sehingga sulit dilacak arah kemana penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Karena itu disebut liar. Jadi, kalau yang usia “remaja” mainannya dalam gank motor liar, untuk yang “tua”rupanya mainannya berbentuk rekening liar. Waduh, rusak negara dan bangsaku kalau begini. Coba deh anda juga ikut memperhatikan berita-berita ini:
Ada 39.477 rekening liar berhasil ditertibkan. Nilainya sekitar Rp 35,9 triliun ditambah US$ 237 juta. Ini hasil penertiban dalam 3 tahun. Referensi
Sebanyak 260 rekening liar di 6 Kementerian/Lembaga senilai Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta dicurigai terindikasi tindak korupsi. Departemen Keuangan bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menginvestigasi rekening tersebut. Rekening liar yang dikirim ke KPK kriterianya, transaksi cukup besar kemudian tidak jelas tata cara penggunaannya, K/L yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan untuk apa dan kurang kooperatif. Magnitude-nya, skala rekening berpengaruh secara nasional. Mengarah ke indikasi korupsi. Memang dari 260 rekening liar yang ditemukan, sebanyak 102 rekening diantaranya ada di MA. Kemudian ada 32 rekening mencurigakan di Departemen Pertanian yang juga tak diketahui nilainya. Lalu di Departemen Dalam Negeri 36 rekening, Departemen Hukum dan HAM 66 rekening, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21 Rekening dan Departemen Sosial 1 rekening serta BP Migas 2 rekening. Dari Kementerian/Lembaga yang ditemukan rekening liarnya tersebut, baru Departemen Sosial yang sudah mengklarifikasi keberadaan rekening liarnya. Sementara Kementerian/Lembaga lainnya belum mau kooperatif, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada KPK. Referensi
Intinya, uang siapakah yang nangkring di dalam rekening liar itu ya? Pasti hasil usaha berbau korupsi. Sikat sajalah manusia-manusia perusak bangsa dan mental bangsa yang suka memelihara rekening liar. Ini negeri Pancasila, tapi kok nggak beradab cara berkehidupan berbangsa dan bernegaranya, malah sepertinya nggak mau masuk dalam tatanan yang baik, inginnya liar terus …………..
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kekurangan sekitar 2.700 tenaga pemeriksa sehingga belum mampu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan negara. “Akibat keterbatasan tenaga pemeriksa, maka pemeriksaan sektor pendapatan negara dan daerah, pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, batu bara serta sumber daya kehutanan, belum banyak dilakukan BPK,” kata anggota BPK Hasan Bisri. Ia menyatakan hal itu saat menyampaikan visi dan misinya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dipilih kembali menjadi anggota BPK, di Jakarta, Jumat.
Jumlah tenaga BPK saat ini, kata Bisri, hanya 3.800 orang, padahal cakupan pemeriksaan sangat luas meliputi keuangan pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Entitas (satuan) pemeriksaan BPK meliputi 85 departemen/lembaga dan bagian anggaran pemerintah pusat, 142 BUMN dan 524 obyek di daerah termasuk, ini dibutuhkan tenaga yang cukup banyak,”kata Bisri. Selain kekurangan tenaga pemeriksa, BPK masih butuh tambahan tenaga penunjang atau pendukung sebanyak 1.300 orang, atau dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang yang tercatat hanya sebanyak 1.025 orang.
Bisri mengatakan pemeriksaan BPK saat ini masih difokuskan pada Laporan keuangan Departemen/Lembaga, Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LPKD). Sedangkan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) hanya bisa dilakukan pada jenis belanja yang menyangkut hidup hajat orang banyak. “Sektor diperiksa hanya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi dengan intensitas sampel relatif kecil, sehingga masih kurang representatif,” kata Bisri. Tambahan tenaga pemeriksa merupakan kebijakan strategis yang harus ditempuh paling tidak dalam kurun lima tahun ke depan sehingga dapat menciptakan keuangan negara yang mendorong terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, ekonomis dan efektivitas serta berperan memberantas korupsi. Referensi
Wah, ini berita baik bagi para pencari kerja. Realisasinya kapan ya? Kalau kenyataannya sih sepertinya memang begitu adanya, karena sewaktu Tim BPK yang berkunjung ke kantor saya pada minggu yang lalu menyatakan seperti itu juga, jumlah tenaga pemeriksa minim sekali. Sehingga target dan jenis objek yang diperiksa tak sebanding dengan ketersediaan pemeriksa yang jumlahnya sangat terbatas. Ditambah dong! Khan mengurangi penganguran juga!
Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, mandiri, dan berdaya saing merupakan agenda pemerintah yang harus dapat dicapai paling lambat pada tahun 2025. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan berarti semua individu dalam masyarakat memiliki akses aktif ke informasi, akses untuk memperoleh pengetahuan dan mengolah informasi.
Dikatakan oleh Djoko Agung Harijadi, staf Departemen Komunikasi dan Informatika RI, untuk mencapai misi tersebut, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berupaya menyusun kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Pengembangan TIK dengan penerapan e-government ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (18/6) dalam seminar bertajuk “Transformasi Birokrasi” yang digelar oleh Magister Teknologi Informasi (MTI) UGM.
Penerapan TIK diharapkan mampu mengubah tatanan masyarakat menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Dengan tersedianya layanan TIK yang terjangkau, mudah diakses, dan transparan, menjadikan kontrol sosial terhadap pemerintah lebih optimal.
Sementara itu, Prof. Dr. Jogiyanto H. M., M.B.A., Akt., staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, mengatakan transformasi bisnis melalui informasi teknologi informasi (TI) mulai banyak dilakukan oleh organisasi untuk mengantisipasi ekspektasi-ekspektasi konsumen yang berubah. TI dapat mentransformasi bisnis karena memiliki kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk masuk ke pasar baru atau yang lebih besar. “Dengan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan dan kustomisasi, mengurangi biaya operasi, serta menjangkau konsumen lebih jauh dan lebih global,” jelasnya.
Ditambahkan Jogiyanto, transformasi bisnis dengan teknologi informasi membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan di organisasi. Perubahan tersebut, seperti peran manajer, paradigma bisnis, orientasi penanganan, peran, dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Di samping itu, juga terjadi perubahan yang signifikan dalam orientasi penanganan. Sistem teknologi informasi dapat meningkatkan efisisensi karena menggantikan peran manusia dengan teknologi di proses produksi. Sistem teknologi informasi juga mampu meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat manajerial karena dengan sistem tersebut dapat disediakan berbagai informasi yang mendukung.
Direktur Inixindo Jogja, Surahyo, B.Eng., M.Eng.Sc., mengutarakan bahwa manajemen infrastruktur, integrasi data, dan tata kelola TIK merupakan hal yang mendukung terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan pengelolaan TIK ini, ujar Surahyo, menjadi jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya dapat berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Selama ini yang sering terjadi adalah antara fokus binis dan TI berjalan sendiri-sendiri sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan infrastruktur TI dengan optimal. Referensi
Kompas : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, tahun 2012 semua pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu sudah bisa menikmati listrik 24 jam. Sejauh ini, hanya warga di beberapa pulau yang bisa menikmati listrik 24 jam. Pemprov tengah membangun jaringan listrik tahap I dari Teluk Naga, Tanjung Pasir, Tangerang ke Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Kecil, Lancang Besar, Pulau Payung, Pulau Tidung Kecil, dan Pulau Tidung Besar. Kabel yang digelar mencapai 46 kilometer dengan besar anggaran mencapai Rp 114 miliar. Tahap II Pemprov menganggarkan Rp 117 miliar untuk menyambung aliran listrik ke Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan sejumlah pulau pariwisata. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Rabu (17/6), mengatakan, program kabel listrik bawah laut Kepulauan Seribu ditargetkan selesai 2012. Saat ini baru wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang sudah teraliri listrik 24 jam. “Sambungan listrik bawah laut sudah diprogramkan multi years dengan terbagi dua tahapan. Tahap awal sudah berjalan untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan dan 2012 nanti kami berharap program ini bisa berjalan secara keseluruhan,” kata Fauzi. Program listrik ini, kata dia, menggunakan sistem pra-bayar. Tujuannya agar masyarakat tidak boros. “Program ini murni dibiayai dari APBD DKI Jakarta dengan besar biaya yang cukup besar. Dibanding pendapatan perkapita warga Kepulauan Seribu program ini termasuk investasi yang mahal,” katanya.
Oalah, nasibmu warga Kepulauan Seribu. Meskipun wilayah ini jaraknya hanya selemparan batu dari Jakarta, Ibukota Indonesia, soal energi listrik saja seperti ini ….. bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau soal energi listrik saja seperti ini …. para Capres-Cawapres tahu ini nggak ya?
Kelompok perusahaan milik Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal, Sabtu (13/6), menyatakan, perusahaan itu telah menandatangani kesepakatan dengan Perusahaan Emaar yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mengembangkan dan mengawasi pembangunan menara setinggi satu kilometer (1.000 meter) di Jeddah. Menara Kerajaan dan Kota Kerajaan Jeddah akan berdiri di atas bangunan seluas 23 juta meter persegi, dan berisi pusat komersial, tempat tinggal, dan ruang kantor di lahan seluas 530 hektar di dekat bandar udara internasional Jeddah, demikian dikatakan Kerajaan itu dalam satu pernyataan.
Proyek bernilai 26,6 miliar dolar AS tersebut akan berupa gedung pencakar langit yang berbentuk seperti jarum, lebih tinggi dari bangunan lain yang telah berdiri dan sedang dibangun di dunia. Gedung tertinggi saat ini, Burj Dubai, yang menjulang di Keamiran Dubai di sebelah timur Arab Saudi dengan ketinggian 800 meter dan belum selesai, sedang dibangun Emaar. Menara Kerajaan tersebut pertama kali diungkapkan pada 2003 dan pada 2007 kelompok perusahaan itu mengumumkan bahwa perusahaan pembangunan yang berpusat di AS, Bechtel, akan mengawasi proyek tersebut.
Ada yang mau latihan jalan/lari naik turun disana nantinya? Atau mau membangun yang lebih tinggi di Indonesia nantinya? Coba tanyakan ke Capres-Cawapres, ada yang berminat tandatangan kontrak ini?
Seperti halnya pasar mobil, pasar motor di Indonesia pada bulan Mei 2009 ikut bergairah. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di bulan April pasar roda dua Indonesia hanya sanggup menyerap 385.831 unit motor, namun angka itu berkembang di bulan Mei 2009 menjadi 457.650 unit, dengan rincian sebagai berikut:
| Merk Motor |
Jumlah |
| Honda | 208.266 |
| Yamaha | 206.992 |
| Suzuki | 36.074 |
| Lainnya | 6.318 |
| Total | 457.650 |
Dengan prestasi tersebut berarti pasar motor dalam negeri selama 5 bulan di tahun 2009 telah berhasil menjual sebanyak 2.061.685 unit. Data lainnya tahun 2008 silam pasar motor dalam negeri dapat menginjak ke angka 6 juta lebih, di tahun 2009 ini angka tersebut diperkirakan tergerus hingga ke angka 4-5 juta unit saja.
Waduh-waduh, segitu banyak motor berkeliaran di jalanan Indonesia, kok nggak ada ya yang merek Indonesia dan asli produksi Indonesia. Apa nggak mampu bikin itu pakar motor dan juragan bisnis asal Indonesia? Andai saja ada motor asli produksi Indonesia dan merek Indonesia, dan banyak dipasarkan di Indonesia, bila perlu diekspor ke mancanegara, wuih banyak keuntungan yang didapat lho, secara ekonomi bisnis, sosial dan kebanggaan sebagai warganegara Indonesia dengan jiwa nasionalisme yang kuat.
Ternyata “rakyat” Indonesia masih banyak yang sukanya belanja barang merk dan produksi asing ya, pemerintah denger nggak ya tentang ini ……… mbok bikin motor, coba lihat datanya nyaris 500 ribu motor yang diserap pasar Indonesia tiap bulan, sekali lagi: tiap bulan! Berapa tenaga kerja yang bakal terserap ya …. kalau motor-motor itu betul-betul diproduksi penuh (bukan rakit-merakit lho) di Indonesia sejak awal ….
Kawasan ekonomi bebas atau Free Trade Agreement dinilai tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia bisa jadi justru merugi jika belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berkompetisi. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari UGM Sri Adiningsih dalam diskusi tentang bagaimana Indonesia memposisikan diri di antara negara-negara APEC pada krisis keuangan global di Wisma Eksekutif, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (11/6/2009). “Ini ditunjukan dari tingkat Human Development Index dan Competitiveness in Doing Bussiness yang masih tertinggal bahkan dengan negara-negara ASEAN sekalipun,” katanya. Ia menambahkan, FTA tidak saja menjadi kompetisi yang berat bagi Indonesia untuk saat ini, tapi njuga di masa mendatang. Hal ini karena kawasan yang terlibat di FTA akan semakin bertambah. “Saat ini terdapat 30 kawasan ekonomi bebas (Free Trade Area/FTA) di dunia, yang masih akan bertambah terus. Terdapat wacana kuat bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembentukan FTA di antara negara-negara anggota APEC,” tuturnya.
Karena Indonesia dinilai tidak diuntungkan dengan keberadaan FTA, Sri menambahkan Indonesia harus terus meningkatkan daya kompetisinya agar mampu bersaing dalam FTA APEC yang akan dibentuk. Di samping itu sektor industri perlu didukung lebih besar lagi. Sementara itu Tim Ahli Bidang Politik Internasional UGM Siti Mutiah Setiawati mengatakan negara anggota APEC akan kesulitan membuat FTA karena perbedaan kultur dan kepentingan yang bervariasi.
Iya, ya, kita dapat apa sih dari FTA ini? Wong barang-barang kita masih tergolong high cost economy alias nggak mampu bersaing bebas. Mungkin karena dikenai banyak “pungutan” dalam proses produksinya, dari hulu sampai hilir. Berantas beragam pungutandan korupsi, tingkatkan daya kreatifitas bangsa, dan tingkatkan efisiensi produksi baru bisa kita bersaing. Capres dan Cawapres denger nggak ya soal ini ………………..
Beberapa tahun lalu banyak produk yang djual di pasaran Indonesia suka mengakali rakyat Indonesia. Dalam iklan sering ditampilkan kata-kata sakti yang dianggap menarik hati konsumen sehingga diharapkan mau belanja produk itu. Kata-katanya? Produk itu dikemas dengan label : Import Quality (Kualitas Impor). Sehingga terkesankan ini produk luar negeri, meskipun sesungguhnya produk itu diproduksi di dalam negeri. Cara ini semestinya bagus, sepanjang kualitas produk itu memang betul-betul mempunyai standar tinggi/internasional secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata saja. Ini khan cara meyakinkan konsumen. Sehingga kalau konsumen beli barang/produk itu nggak bakalan rugi/tertipu dan tentu akan memunculkan tingkat kepuasan konsumen yang baik.
Jadi mestinya tidak cukup hanya melabelin produk dengan Import Quality tapi mutu barang hancur-hancuran. Selain itu, ada memang produk yang benar-benar impor, sehingga ya betul saja kalau dipasang label Import Quality. Namun tahukah anda,TIDAK SEMUA BARANG IMPOR ITU BERMUTU. Contohnya, lihat saja barang-barang dari China yang banyak beredar di pasaran Indonesia, kualitasnya hancur-hancuran, yang lebih parah lagi, standar spesifikasinya kadang-kadang tidak pas alias ada selisih sehingga sering ada masalah pada kompatibilitasnya dengan perangkat yang kita punyai sebelumnya. Saya juga mengalami hal ini pada beberapa produk peripheral elektronik yang pernah saya beli. Makanya jangan mau sekadar tempelan Import Quality sudah menjadi acuan anda untuk belanja barang/produk apapun sekarang ini. Ingat pesan yang dapat kita tangkap: Tidak semua produk impor itu bagus. Juga jangan pernah berfikiran bahwa produk impor selalu lebih baik daripada produk Indonesia. Teliti dan “rewel” sedikit-lah kalau mau belanja, biar kekecewaan tidak melanda diri anda. Apalagi sekarang ini tidak sedikit “barang tembakan” yang beredar di pasar Indonesia, karena ulah manusia-manusia yang abnormal secara materi, alias manusia yang punya faham materialisme, mengeruk untung semaksimum mungkin dengan menghalalkan segala cara! Tanpa mau melihat kepada konsumen yang akan menanggung resiko rugi/tidak puas.
Nah, jaman sekarang, sudah sedikit ada perubahan cara berdagang yang menurut saya sama-sama menjebak, seperti yang saya tuliskan di atas. Apa itu? Sekarang lazim ditemukan label produk/barang yang dijual sudah berubah menjadi: Export Quality (Kualitas ekspor). Kesannnya barang yang ditawarkan itu sudah diekspor ke berbagai negara, sudah dikonsumsi oleh orang-orang luar negeri, sehingga logika yang dibangun pasti barang/produk itu punya standar/spesifikasi yang tinggi dan berkualitas. Ach, tipu-tipu juga. Siapa yang menjamin itu barang yang berkualitas dan sudah benar-benar diekspor? Teknik pemasaran juga ini. Jangan mudah terkecoh.
Lho, terus memilih yang mana nhi kalau mau belanja barang/produk? Import Quality atau Export Quality? Ada tipsnya:
1. Jangan pernah sekali-sekali membeli produk karena ada label-label itu (Import Quality atau Export Quality), tanpa mengenal barang itu secara jelas, jangan mudah percaya.
2. Sudahlah apapun alasannya sekarang ini, kita harus berfikir untuk negara dan bangsa kita sendiri apalagi di bidang ekonomi bisnis, belilah produk Indonesia, terutama produk yang nggak neko-neko dengan label-label itu, juga yang produknya ditampilkan jujur dengan kata-kata Made in Indonesia. Makanya cermati juga produk Indonesia yang sering-sering di labelin aneh-aneh, termasuk dengan tulisan Made in NegaraLain, padahal itu buatan Indonesia. Kalau yang beginian saya sarankan jangan dibeli, disamping menipu, juga nggak percaya diri sebagai bangsa dan negara Indonesia! Kehilangan Nasionalisme.
3. Minimumkan mengkonsumsi atau belanja barang/produk luar negeri, apalagi kalau nyata-nyata barang/produk sejenis itu sudah diproduksi di Indonesia.
Sesungguhnya saya merasakan gangguan dari kata “Internasional” ini sudah cukup lama. Jauh sebelum kasus Ibu Prita dengan RS. Omni Internasional mencuat. Saya suka merenungkan makna kata “Internasional” yang menempel pada berbagai produk/jasa, program pendidikan ataupun intitusi/perusahaan yang semakain jamak berkembang di Indonesia.
Saya awalnya sering memperhatikan kata “Internasional” yang menempel di beberapa bandara kita di Indonesia. Ini lumrah karena saya sering “melewati” bandara-bandara itu. Kata “Internasional” yang sepertinya menempatkan standar tinggi dalam operasional, pemeliharaan dan pelayanan bandara agaknya nggak sepadan dengan kenyataannya. Tingkat kualitas pelayanannya begitu-begitu saja, parkirannya begitu-begitu juga. Kebersihannya? Lihat saja sendiri. Bahkan setelah melihat beberapa bandara di dunia yang masuk ranking bagus (10 besar begitu) ternyata nggak perlu susah-susah ada tempelan kata “Internasional“, tapi jadi rujukan standar bandara yang bagus.
Kalau soal kata “Internasional” yang menempel di RS. Omni Internasional saya nggak perlu menulis lagi-lah karena sudah banyak rekan-rekan blogger dan media cetak/elektronik lainnya yang “menguliti”-nya. Ya, memang begitulah faktanya …..
Ada lagi di dunia pendidikan: SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Apa sih bedanya dengan yang reguler, akselerasi atau lainnya? Apa dikarenakan dalam proses pendidikannya menggunakan bahasa internasional (Inggris), sementara hal-hal lainnya nggak berbeda secara signifikan dengan program lain, lalau pantas ditempeli kata “Internasional“? Aneh! Kualitas standar internasional atau bahasa yang dipakai sebagai legitimasi? Nggak penting itu kata “Internasional” ditempel, semestinya yang lebih penting kualitas hasil didiknya yang utama! Di luar negeri juga nggak ada sekolah tingkat SMA yang perlu dilabel “Internasional“. Ini Indonesia kok nganeh-nganehin sendiri? Memang kalau pakai SBN (Sekolah Berstandar Nasional) turut derajat begitu? Kalau produk/barang pabrikan khan sudah ada standarnya yaitu SNI. Jadi, nyata-nyata kata “Internasional” hanya tempelan belaka, kebanyakan nggak merujuk dan nggak menunjukkan pada nilai produk/jasa yang berkualitas internasional/tinggi kok!
Wis, banyak yang lainnya yang memakai kata “Internasional” ternyata hanya untuk kedok! Bahkan cenderung menipu! Berhati-hatilah …
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Ini berarti selama 5 tahun berturut-turut sejak 2004 BPK telah memberikan opini disclaimer atas LKKP. Demikian diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6). “LKKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara,” kata Anwar.
Berdasar laporan yang disampaikan Anwar terdapat 9 kelompok persoalan yang ditemukan BPK, berkaitan dengan pemberian opini disclaimer pada LKPP 2008, di antaranya belum adanya sikronisasi UU Keuangan Negara 2003-2004 dengan UU Perpajakan dan UU PNBP, masih adanya berbagai jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN, belum adanya keterpaduan antara Sistem Akuntansi Umum di Departemen Keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi di departemen lain sehingga ada selisih, dan rekening liar belum terintegrasi dan terekonsiliasi dalam suatu treasury single account. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan dalam tiga bidang yakni kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penyajian LKPP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pemerintah belum menindaklanjuti hasil-hasil peneriksaan BPK tahun 2004-2007.
Kelemahan bidang pertama yang menonjol ada 9 hal, di antaranya hibah yang diterima langsung oleh 15 K/L minimal Rp 3,93 triliun tidak dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN, pencatatan atas penarikan pinjaman luar negeri di LKKP 2008 tidak berdasar dokumen sumber valid, dan pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntabilitas atas penertiban promissory notes kepada lembaga internasional Rp 28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada BI sebesar Rp 2,83 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan pada lembaga tersebut.
Selanjutnya untuk ketidakpatuhan departemen terhadap peraturan perundang-undangan ada enam hal yang terkait, di antaranya pungutan/dana pada 11 kementrian negara/lembaga tidak ada dasar hukumnya dan dikelola di luar mekanisme APBN minimal Rp 703,99 miliar, penetapan alokasi DAK tidak sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 sehingga terdapat penyaluran DAK Rp 1,28 triliun ke daerah tidak layak, dan pengeluaran atas pengajuan SPM sebesar Rp 9,95 miliar yang dibayarkan melalui KPPN Jakarta II diduga fiktif.
Sedangkan untuk temuan berikutnya, BPK mengatakan bahwa ada 131 temuannya atas LKPP tahun 2004-2007 belum ditindaklanjuti pemerintah. Temuan yang sedang dan belum ditindaklanjuti antara lain penyempurnaan sistem informasi penyusunan LKPP, penyempurnaan peraturan penyaluran dan pertanggungjawaban belanja sosial, penertiban pungutan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan penertiban dalam penetapan kelompok anggaran dan realisasinya.
Terhadap laporan ini, Anwar atas nama BPK mempunyai harapan kepada DPD. “Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 ini dapat membantu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pengambilan keputusan atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008,” kata Anwar kepada Ketua DPD Ginanjar Kartasamita.
Di acara ini juga ada penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan DPD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPD RI. Menurut Anwar, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Referensi
Anda punya komentar? Silakan saja di-posting. Siapa tahu anda ternyata punya ide dan pemikiran yang cemerlang untuk membuat Indonesia lebih baik …
Bandara Incheon di ibu kota Korea Selatan, Seoul, terpilih sebagai bandara terbaik di dunia. Demikian hasil jajak pendapat grup konsultan Inggris, Skytrax, Selasa, 9 Juni 2009, yang mewawancarai 8,6 juta penumpang dari 190 bandara di seluruh dunia.
Hongkong berada di urutan kedua, sementara bandara Changi di Singapura urutan ketiga. Selanjutnya disusul bandara Zurich, Swiss, dan Munich, Jerman di urutan empat dan lima. Bandara Kansai, Jepang, dan Kuala Lumpur, Malaysia di urutan enam dan tujuh. Sedangkan Bandara Schiphol di Amsterdam menempati posisi kedelapan, disusul Central Nagoya, Jepang dan Auckland, Selandia Baru.
|
WORLD’S TOP 10 AIRPORTS |
||
|
2009 |
|
2008 |
| 1 |
Incheon International Airport |
3 |
| 2 |
Hong Kong International Airport |
1 |
| 3 |
Singapore Changi |
2 |
| 4 |
Zurich |
8 |
| 5 |
Munich |
5 |
| 6 |
Kansai |
6 |
| 7 |
Kuala Lumpur |
4 |
| 8 |
Amsterdam |
11 |
| 9 |
Centrair Nagoya |
12 |
| 10 |
Auckland |
20 |
Lha, bandara yang ada di Indonesia ada di ranking berapa? Apa memang nggak ada bandara dari Indonesia yang masuk kelompok terbaik ya? Coba anda cek sendiri saja …………..
1. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
Responden : 1.994 pemilik sambungan telepon rumah. Lokasi : 15 kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Medan, Padang, Palembang, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, dan Denpasar). Metode : Wawancara langsung melalui telepon. Waktu : 3 Juni-4 Juni 2009.
Hasil survai, figur junci/utama : SBY, JK, dan Prabowo. Pada pasangan SBY-Boediono, pilihan masyarakat yang mendukung pasangan ini lebih dikarenakan figur SBY (72,5 persen) dibandingkan Boediono (2,2 persen). Pada pasangan JK-Wiranto, mereka yang mendukung pasangan ini lebih dikarenakan figur JK (63,2 persen) ketimbang Wiranto (tujuh persen). Pada pasangan Megawati-Prabowo, dukungan terhadap kedua figur relatif berimbang, meskipun figur Prabowo pada akhirnya lebih menjadi penentu pilihan (35,4 persen) dibandingkan Megawati (32,3 persen).
“Artinya wacana cawapres menentukan siapa capres terpilih tidak berlaku bagi pasangan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Namun untuk pasangan Megawati-Prabowo hal ini justru lebih berpengaruh,”
Jika melihat dari partai-partai utama penyokong koalisi pasangan capres/cawapres, terlihat pendukung Partai Demokrat di kota survei sangat solid mendukung SBY-Boediono (79,9 persen). Ini berbeda dengan soliditas Partai Golkar dan PDIP yang mengalami polarisasi pilihan. Di antara pendukung Partai Golkar, kurang dari separuh (44 persen) yang akan memilih JK-Wiranto. Sementara pendukung PDIP yang akan memilih Mega-Prabowo ada sebanyak 58 persen.
Dalam situasi ketidaksolidan para pendukung partai, pasangan SBY-Boediono diuntungkan karena mendapat limpahan suara yang cukup signifikan dari pendukung Partai Golkar (25,2 persen) dan PDIP (17,2 persen). Polarisasi pilihan ini juga terjadi pada pendukung PKS dan PAN. Meskipun pilihan terbanyak ditujukan kepada SBY-Boediono, tetapi pasangan JK-Wiranto juga mendapatkan dukungan yang relatif signifikan dari kedua partai pendukung koalisi SBY-Boediono. Pemilih PKS yang beralih ke JK-Wiranto ada 17,2 persen, ke Mega-Prabowo 4,5 persen. Sedangkan pemilih PAN yang beralih ke JK-Wiranto ada 14 persen, ke Mega-Prabowo enam persen.
2. Lembaga Survai Indonesia (LSI)
Hasil survei LSI menempatkan JK-Wiranto pada posisi paling bawah dengan perolehan suara tujuh persen, Mega-Pro 16,4 persen, dan SBY-Boediono memperoleh suara 71 persen.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan pasangan SBY-Boediono masih tertinggi popularitasnya dibanding pasangan yang lain. Isu neoliberalisme yang menyerang Boediono terbukti tidak berpengaruh apa-apa kepada SBY. “Berarti faktor Boediono (neolib) tidak berpengaruh apa-apa,” kata ujar pengamat politik Lili Romli.
3. Lembaga Riset Informasi (LRI) Johanspolling
Hasil survei LRI Johanspolling, jika proses Pilpres 2009 digelar saat pertanyaan diajukan itu kepada responden, pasangan SBY-Boediono menjadi pemenang dengan 33 persen suara, disusul M Jusuf Kalla-Wiranto (29 persen), dan Megawati-Prabowo (20 persen). Adapun responden sisanya menyatakan belum menentukan pilihan. Namun, besaran hasil survei itu masih bisa berubah. Kemungkinan untuk itu terbuka lebar. Selain itu, LRI Johanspolling juga memprediksi Pilpres 2009 berlangsung dua putaran. Cuma soal pasangan mana yang akan masuk ke putaran kedua, kami belum bisa memastikannya. Semua mempunyai peluang yang sama masuk ke putaran kedua.
Hasil survei diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur terhadap 2.096 responden berusia di atas 17 tahun atau telah menikah yang ada di 33 provinsi. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampling gugus bertahap (multi-stage cluster), dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar 2,2 persen.
4. Lembaga Survei Nasional
| Penyelenggara dan metode | Waktu | Hasil |
|---|---|---|
| Lembaga Survei Nasional Metode: Survei kuantitatif Sampel: 1.230 Batas kesalahan: 2,8% |
15-21 Mei 2009 | SBY-Boediono 67,1%, Megawati-Prabowo 11,8%, JK-Wiranto 6,7%, belum tahu 13%, tidak memilih 1,6% |
5. Polling blog ini sampai dengan tanggal 8 Juni 2009, jam 12.00 WIB:
Dari 117 responden pengisi polling, 84 orang (72%) memilih SBY-Boediono, 21 orang (18%) memilih JK-Wiranto, dan 12 orang (10%) memilih Megawati-Prabowo.
Pesannya: Lembaga survei/polling mestinya tetap menjaga etika serta kejujuran, terutama terkait dengan berbagai metodologi survei yang mereka lakukan menjelang pemilu presiden-wakil presiden 8 Juli 2009 mendatang. Siapa masih percaya? Semuanya kembali kepada anda, terserah saja mau mencontreng siapa saja, luber. Yang penting gunakan Hak Pilih!
Belanja militer global meningkat 4 persen pada tahun 2008 dengan rekor 1.464 miliar dollar AS, dan itu berarti naik sampai 45 persen dibanding 1999. Demikian diungkapkan lembaga perdamaian SIPRI dan direlease situs lainnya, di Stockholm, Swedia, Senin 8 Juni 2009. Hal ini amat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh penerbangan ruang angkasa sipil maupun maskapai penerbangan komersial. “Krisis keuangan masih belum berdampak atas pendapatan dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar maupun pesanan lama,” tulis Sipri atau Lembaga Penelitian Riset Perdamaian Stockholm.
Operasi pasukan penjaga perdamaian internasional juga membawa keuntungan kepada industri pertahanan dengan peningkatan belanja sebesar 11 persen. Operasi internasional itu dikerahkan di daerah-daerah berbahaya, antara lain Darfur dan Republik Demokratik Kongo. “Rekor sudah tercatat dengan pengerahan operasi perdamaian internasional mencapai 187.586 personel.”
Menjelang pameran Paris Air Show pekan depan, yang menjadi ajang produk-produk industri ruang angkasa dan pertahanan, tampaknya pusat perhatian beralih dari produksi pesawat sipil, yang harus berjuang karena resesi global, ke arah perusahaan yang memproduksi pesawat tempur dan peralatan militer lain. Secara total, 100 perusahaan utama menjual persenjataan senilai 347 miliar dollar tahun 2007, yang merupakan data terbaru yang tersedia. Dan hampir semua perusahaan utama itu merupakan perusahaan Amerika atau Eropa. Sebanyak 61 persen dari total penjualan itu dikuasai oleh 44 perusahaan Amerika, sementara 32 perusahan di Eropa Barat meraih 31 persen pasar. Perusahaan senjata lain berasal dari Rusia, Jepang, Israel, dan India. “Sejak Tahun 2002, nilai penjualan dari 100 perusahaan senjata utama meningkat 37 persen,” kata Sipri.
“Masa kepresidenan George W Bush merupakan periode berlanjutnya industri senjata. Hal ini mengikuti masa konsolidasi tahun 1990-an dan 2000-an.” Industri raksasa Amerika, Boeing, tetap merupakan yang terbesar dengan penjualan persenjataan mencapai 30,5 miliar dollar sepanjang 2007. Sedangkan industri Inggris, BAE Systems, menduduki peringkat kedua dengan nilai penjualan 29,9 miliar dollar dan di peringkat ketiga adalah Lockheed Martin dengan 29,4 miliar dollar. Amerika Serikat masih tetap merupakan pembeli terbesar dengan 58 persen dari total belanja global, walau China dan Rusia terus membuntuti. China maupun Rusia meningkatkan anggaran belanja militernya sampai sekitar 3 kali lipat dan Rusia merencanakan anggaran yang lebih besar walapun sedang menghadapi masalah ekonomi.
Sementara itu, anggaran belanjar militer Timur Tengah menurun sedikit pada tahun 2008, namun Sipri mengatakan, pengurangan itu hanya bersifat sementara. “Banyak negara di kawasan itu yang merencanakan pembelian senjata besar-besaran.” Salah satu pengecualian di Timur Tengah adalah Irak dengan anggaran militer meningkat sampai 113 persen pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya. “Irak tetap amat tergantung pada Amerika Serikat untuk pasokan senjata dengan sejumlah rencana order,” kata Sipri.
Adapun perang di Afganistan dan Irak menghabiskan dana sebesar 903 miliar. “Ide perang melawan teror telah mendorong sejumlah negara melihat masalah mereka melalui lensa militer, dan menjadi alasan bagi tingginya anggaran militer,” kata Sam Perlo-Freeman, Ketua Proyek Belanja Militer di Sipri.
Bagaimana dengan anggaran militer Indonesia? Lihat rankingnya disini.
Resminya bagaimana? Bacalah ini:
Departemen Pertahanan dalam penggunaan anggaran tahun 2008 akan memperioritaskan sasaran pembangunan kekuatan TNI yang utamanya mengacu kepada tritunggal, yaitu kesiapan operasional satuan, peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dan PNS. Sedangkan sasaran pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya nasional dalam arti luas yaitu mewujudkan kesadaran bela negara untuk kepentingan pertahanan negara. “Hal itu sebagai arah strategis sistem pertahanan negara tahun 2005 – 2009 yang berporos kepada pertahanan militer dan nir militer,” kata Menhan Juwono Sudarsono.
Departemen Keuangan (Depkeu) dan DPR telah menyetujui penambahan anggaran operasional Tentara Republik Indonesia (TNI) sebesar Rp 200 miliar. Tambahan dana ini guna mendukung operasi pengamanan daerah rawan, daerah perbatasan, dan pengamanan pulau terluar. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen menyambut baik suntikan dana ini. Namun, dia menegaskan TNI masih kesulitan menutupi dana operasional tahun 2009. Awal tahun ini, pos operasional rutin militer dipotong sekitar Rp478 miliar.
“Jadi masih ada minus lebih dari Rp260 miliar,” kata Sagom. Dengan tambahan senilai Rp200 miliar, nilai total operasional TNI tahun ini memang terkerek menjadi Rp586,932 miliar. Tapi jumlah tersebut masih minim dibandingkan tiga tahun terakhir. Data Depkeu menyebutkan, dana pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar sejak tahun 2006 selalu di atas Rp800 miliar. Tahun 2006 sebesar Rp850 miliar, 2007 Rp839 miliar, dan 2008 Rp867 miliar. Baru tahun 2009 diturunkan menjadi hanya Rp386,93 miliar.
“Jadi masih jauh dari anggaran normal,” kata Sagom. Kekurangan itu, katanya, sangat menyulitkan TNI di lapangan. Sagom mengatakan, kalaupun penambahan anggaran hanya Rp200 miliar, TNI telah mengambil langkah antisipasi. TNI akan tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan senjata, pelatihan dan pelaksanaan operasional. Masalah keterbatasan anggaran, kata dia, bukan hal baru bagi TNI. Militer sudah terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya. “Kami terbiasa menyiasati keterbatasan anggaran tersebut,” kata lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1975 itu. Namun, konsekuensi dari keterbatasan itu harus tetap disampaikan. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Kamis (30/4) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar mendesak diberikan karena seluruh pasukan disebarkan di semua lokasi.
“Semua kebutuhan logistik tetap harus diamankan,” kata dia. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis menyatakan sudah mendapatkan surat dari Komisi I (bidang pertahanan) DPR terkait permintaan tambahan anggaran itu. Karena itu, Panitia Anggaran menyetujui penambahan anggaran Rp200 miliar yang diajukan. Dia meminta, Depkeu memberikan alokasi anggaran tambahan kembali untuk operasional TNI. Apalagi pemotongan sebelumnya ditenggarai bakal membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Perang, bertahan, perang, bertahan, perang, ………………. apapun itu semuanya butuh anggaran!
Aset negara saja mencapai Rp 320,4 Triliun
Departemen keuangan telah melakukan revaluasi aset negara sebesar Rp 173,17 triliun hingga 5 Juni 2099. Dengan begitu jumlah saldo aset negara per 5 Juni 2009 berjumlah Rp 320,4 triliun, karena saldo awal aset negara adalah Rp 147,31 triliun. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (8/6/2009). “Saat ini Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah 100% direvaluasi asetnya ada 38 K/L,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan revaluasi aset negara akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2010. Namun Hadiyanto berharap revaluasi aset negara akan selesai lebih awal. Belum selesainya revaluasi aset negara ini memang menjadi salah satu penyebab LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sampai saat ini mendapatkan opini disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Karena itu Hadiyanto berharap revaluasi aset akan cepat diselesaikan. “Kalau dari sudut inventarisasi dan penilaian aset kita akan selesaikan secepat mungkin di tahun ini (2009), sehingga kalau perlu penyempurnaan di sisa waktu ini diselesaikan di tahun ini, kita akan terus berkonsultasi dengan BPK,” pungkasnya.
Terkait LKPP yang kemungkinan masih disclaimer hingga 2009, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan pihaknya sebenarnya telah melakukan banyak perbaikan. “Komposisi LKPP terus-menerus mendapatkan perbaikan terlihat dari meningkatnya K/L (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian. Kami akan terus kerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Perbaikan LKPP sejak 2006-2008 berdasarkan data Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:
a. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tahun 2006 ada 7 K/L, 2007 ada 16 K/L, dan 2008 ada 34 K/L;
b. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2006 ada 38 K/L, 2007 ada 31 K/L, dan 2008 ada 30 K/L;
“Yang harus diperbaiki adalah rekening lain-lain dan penerimaan hibah. Depkeu jauh lebih kompleks karena ada organisasi dan BUN (bendahara umum negara),” tegas Menkeu.
Jadi, kalau diperhatikan data-data ini jelas, negara kita ini memang kaya raya. Asetnya saja sampai tanggal 5 Juni 2009, telah mencapai Rp 320,4 Triliun. Belum yang lain-lain, belum tanah dan pulaunya, wuah kaya banget deh ….. dan setahu saya pendataan aset sekarang ini masih terus berjalan. Tapi, tapi lho, kenapa eh, kenapa ya … yang mengais di garis kemiskinan kok masih banyak …. yang kaya makin kaya? Opini WDP-nya masih banyak lho, tuh lihat tahun 2008 ada 30 K/L.
Bayangkan kalau aset-aset itu dibagikan ke setiap warganegara dalam bentuk kepemilikan saham, asyik juga ya?! Bisa dapat dividen tiap tahun …………..
Hingga akhir Mei 2009, Indonesia tetap mencatat sebagai tempat investasi portofolio paling menguntungkan di kawasan regional. Penurunan BI Rate yang intensif sejak akhir tahun lalu tidak signifikan mengurangi daya tarik instrumen investasi di dalam negeri. Laporan Tinjauan Moneter Juni 2009 yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, selisih imbal hasil (yield spread) antara surat utang negara (SUN) dan US Treasury per akhir Mei 2009 mencapai 6,95 persen, tertinggi di Asia. Filipina di urutan kedua sebesar 4,36 persen, Thailand, Malaysia, dan Singapura di bawah 1 persen.
Yield spread antara Indonesia global bond dan US T-Note 10 tahun juga masih tinggi, mencapai 4,32 persen. Secara umum, selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri (uncovered interest rate parity/ UIP) masih sangat menarik, mencapai 7,45 persen. Bahkan, covered interest rate parity (CIP) atau selisih suku bunga setelah memperhitungkan premi risiko meningkat dari 2,57 persen pada April 2009 menjadi 3,13 persen. Posisi CIP Indonesia melampaui Filipina dan Korea. Kepala Ekonom Bank Mandiri Mirza Adityaswara, Kamis (4/6) di Jakarta, mengatakan, selisih suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan dengan London Interbank Offer Rate (Libor) saat ini mencapai 6,68 persen, jauh lebih besar dibandingkan pada Juni 2007 yang hanya 3,2 persen. ”Maka dari itu, suku bunga rupiah seharusnya masih bisa diturunkan asalkan inflasi juga turun,” kata Mirza.
Kepala Ekonom BNI Tony Prasetiantono mengatakan, sekurangnya ada dua daya tarik investasi portofolio, yaitu imbal hasil yang tinggi dan stabilitas ekonomi dan politik negara. Imbal hasil yang menarik membuat investor asing terus menyerbu surat berharga negara (SBN). Selama Mei 2009, total net beli asing mencapai Rp 3,7 triliun, naik dari bulan sebelumnya, Rp 3,3 triliun.
Permasalahannya, gimana cara menarik investor yang lebih banyak lagi?
Menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Guru, Pemerintah RI telah mengesahkan PP Tentang Dosen. Muatan utamanya adalah memberi kepastian hukum terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan para pengajar di perguruan tinggi. Produk hukum baru ini merupakan kado untuk Hardiknas 2009. Demikian disampaikan Presiden SBY dalam puncak peringatan nasional Hardiknas di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 26 Mei 2009. “Saya ingin memberikan kado. Kalau waktu lalu ada PP tentang guru, Alhamdulillah telah saya tandatangani PP tentang Dosen,” kata dia. Baik PP tentang guru maupun dosen mengatur tentang kewajiban dan hak tenaga pengajar. PP itu terutama menegaskan berbagai tunjangan yang bisa dan jadi hak guru dan dosen.
Pada kesempatan tersebut, sempat ada lelucon yang ironi untuk menggambarkan nasib para tenaga pengajar:
a. Bahwa guru dan dosen tidak ubahnya pohon yang tinggi tapi buahnya jarang.
b. Ada juga yang mengatakan pendapatanDosen itu banyak sekali, tetapi yang dimaksud banyak ialah banyak kurangnya.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Presiden mengingatkan, harus diperhatikan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan visioner dan strategis serta operasional dan pragmatis. “Semuanya penting untuk dijalankan. Upaya itu agar benar-benar pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya. Presiden juga mengingatkan, untuk menjadi bangsa mandiri dan berdayasaing di abad 21, peran pendidik sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas. “Untuk mencapai Indonesia seperti itu kita semua tahu bahwa pendidikan merupakan pilar utamanya, tiada lain adalah untuk membangun watak dan karakter bangsa,” kata Presiden.
Tetapi, sesungguhnya inti apa yang berubah (menjadi lebih baik) pada PP tentang Dosen itu ya? Anda sudah baca isinya?
PP tentang dosen tersebut selain mengatur tentang tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta tunjangan kehormatan, juga mengatur kompetensi serta kemampuan yang harus dimiliki oleh para dosen. Tunjangan profesi dapat diterima tidak hanya oleh dosen PNS yang diangkat oleh pemerintah, tetapi juga dosen swasta dengan pengalaman dan kompetensi tertentu.
Menurut Mendiknas beberapa waktu lalu, terkait tunjangan profesi guru dan dosen diberikan kepada guru maupun dosen tetap PNS maupun non-PNS yang besarnya adalah 100 persen gaji pokok PNS. Untuk guru atau dosen non-PNS besarnya adalah sebesar angka ekuivalensinya atau angka kesetaraannya sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja yang bersangkutan.
Untuk para Guru dan Dosen semoga semakin tersenyum dan profesional mendengar berita ini, karena kemarin sempat simpang siur ya, ketar ketir, turun apa nggak itu tunjangan … Kalau mau dedikasi yang eternal sebagai guru ataupun dosen ya lebih baik meniru Bu Mus di Laskar pelangi itu lho …. alamiah, nggak tergantung gaji/honor ….
Logo Visit Indonesia sedang diupayakan terpasang di kaos tim sepak bola asal Inggris, Manchester United (MU). “Kami sedang mengupayakan agar logo Visit Indonesia bisa terpasang di kaos resmi MU,” kata Direktur Jenderal Pemasaran, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Sapta Nirwandar, di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2009. Ia mengatakan, untuk dapat memampangkan logo tersebut, pihak MU menawarkan biaya sebesar Rp496 milyar selama setahun. Jika tercapai kesepakatan maka logo tersebut akan digunakan secara resmi di kaos MU dan terpampang pada setiap kali pertandingan termasuk pertandingan persahabatan mereka. “Dan itu akan terpampang dalam semua merchandise MU termasuk kaos resmi mereka,” katanya.
Saat ini, logo resmi yang terpampang di kaos pemain MU adalah logo AIG yang kemungkinan tidak akan memperpanjang lagi kontraknya pada tahun depan lantaran bank tersebut terdampak krisis global. “Jadi kalau Indonesia setuju logo Visit Indonesia akan dicantumkan mulai 2010,” katanya. Di kaos MU saat ini hanya terdapat tiga logo, yakni logo AIG yang terbesar, di dada sebelah kanan logo Nike, dan di dada sebelah kiri logo tim MU.
Indonesia mendapatkan tawaran tersebut mengingat jumlah penggemar fanatik tim kebanggaan Sir Alex Fergusson di tanah air mencapai 28 juta orang atau lebih banyak daripada fans-nya di Malaysia yang hanya 4,2 juta orang. Jumlah penggemar di Indonesia menyamai jumlah fans MU di Korea yang juga 28 juta, tidak sebanyak penggemar mereka di China yang mencapai 72 juta orang. MU dalam waktu dekat akan melakukan Asia Tour ke empat negara yaitu Indonesia, Malaysia, China, dan Korea. “Tiga negara itu yaitu Malaysia, China, dan Korea juga merupakan pasar pariwisata utama kita. Oleh karena itu, kita juga akan memanfaatkan itu untuk promosi dengan menjadi title sponsor,” demikian Sapta Nirwandar.
Wouw. Kalau jadi memasang logo, berarti membayar Rp.496 milyar setahun atau setara dengan sekitar Rp.1,35 MILYAR SEHARI, bagaimana dengan APBN kita untuk hal ini, mampukah? Ada dukungan swasta nggak ya? Saya sih kalau melihat dari sisi besarnya anggaran, sepanjang kita mampu, kita itu: pemerintah dan swasta, bekerjasama secara erat, saling menopang, it’s okay saja. INI DEMI KEBANGGAAN NEGARA DAN BANGSA. Dan efek positif ikutannya ….. turisme, investor, diplomasi internasional, motivasi untuk Tim Sepakbola Nasional, citra negara/bangsa, dan lain sebagainya ….
Cuma mesti ada ahli ekonomi (marketing), sosial, politik, sport, dan yang terkaitlah yang perlu diminta masukan soal efektifitasnya cara ini, untuk meyakinkan kita, apalagi kalau sehari 1,35 milyar rupiah, kita hitung untuk projek infrastruktur padat karya dengan ongkos tenaga kerja katakanlah Rp.75.000,- per hari/per orang, setidaknya uang segitu dalam sehari bisa menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja! Nha, coba berapa pengangguran keserap nhi …. Makanya patut dicek dulu efektifitasnya, tentu tidak sekadar bangga dan senang logo Indonesia nampang di kaos MU, tapi efek positifnya seimbang nggak? Terutama dari sisi hukum ekonomi. Selain itu, perlu diingat lho ….. sesuai aturan yang berlaku sekarang, APBD khan nggak boleh untuk “men-support” klub sepakbola lagi, jadi kalau pasang logo kita di MU gimana dong konsistensi aturannya? Ada perkecualian untuk yang internasional begitu? Ha ha ha, lucu dong! Saya setuju kalau pasang logo itu sebaiknya tidak dari APBN, tetapi dari hasil iuran swasta yang bergerak di bisnis pariwisata, komunikasi, informasi, dan lainnya yang relatif “nyambung” dengan ranah ini ….
Selain itu, benar nggak ya ada 28 juta orang fans MU di Indonesia, gimana ya ngitungnya, kira-kira percaya nggak percaya nhi …. kalau disatukan dalam satu partai politik bisa menang dong dalam Pemilu? Kalau penggemar MU banyak saya percaya itu, cuma kalau sampai 28 juta orang ya jadi tanda tanya, jangan-jangan hanya untuk meyakinkan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata supaya mau pasang logo (iklan) di MU nhi … ach, strategi marketing lagi … sedikit tipu-tipu ya ….
Bagaimana menurut anda?
Mystery donors give over $45M to 9 universities
Misteri sedang menyelimuti dunia pendanaan perguruan tinggi Amerika Serikat : Selama beberapa minggu yang lalu, paling tidak ada 9 universitas AS telah menerima sumbangan totalnya lebih dari 45 juta dollar ($45 million), dan lembaga-lembaga pendidikan itu sepakat untuk tidak berusaha menemukan identitas penyumbang misterius itu.
Satu lembaga pendidikan sejauh ini telah mengecek ke IRS dan Department of Homeland Security hanya untuk meyakinkan bahwa sumbangan sebesar $1.5 million tidak datang dari sumber yang ilegal.
Perguruan tinggi yang telah menerima sumbangan misterius?
1. Norfolk State University, $3.5 million.
2. Purdue University, $8 million.
3. University of North Carolina at Asheville, $1.5 million.
4. University of Iowa, $7 million.
5. University of Southern Mississippi, $6 million.
6. University of North Carolina at Greensboro, $6 million.
7. University of Maryland University College, $6 million.
8. University of Colorado at Colorado Springs, $5.5 million.
9. Penn State-Harrisburg, $3 million.
Lho kok bisa ya? Mau baca lanjutannya? Lihat saja disini
Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang mendengar renumerasi alias penyesuaian/perbaikan struktur gaji. Semoga banyak yang senang mendengar ini ya ….
Tiga lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri direncanakan akan mendapatkan sistem renumerasi pada 2010. Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Rabu, 15 April 2009. Tiga lembaga itu yang akan jadi prioritas baru diikuti K/L (Kementerian/Lembaga), tapi itu juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Tapi Menneg PPN/Kepala Bappenas belum bisa menyebutkan besaran dana yang disiapkan untuk membiayai program renumerasi di tiga institusi tersebut. Dikatakannya, setelah program renumerasi dijalankan di MA, Depkeu dan BPK pemerintah berencana untuk menerapkan program tersebut di setidaknya 70 K/L. Dalam rancangan besar pemerintah, terdapat rencana program reformasi birokrasi periode 2007-2025, dan renumerasi atau perbaikan struktur gaji merupakan salah satu poinnya. Pemerintah bahkan menyediakan anggaran 1,46 triliun rupiah pada 2007 dan sekitar 6 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk penataan struktur renumerasi tersebut. Dalam reformasi birokrasi di K/L, pemerintah juga menerapkan sistem insentif kinerja dengan pemberian reward and punishment.
Menneg PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan pada 2010 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan naik. Dipastikan akan dinaikkan, tapi belum ada angkanya, masih diexercise. Pokoknya tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan.
Nah, kalau bahasa tingkat kesejahteraan dinaikkan, apakah hal ini secara otomatis meningkatkan kekuatan mental dan perilaku aparat untuk tidak korupsi ya? Semoga iyalah begitu adanya. Karena kalau mengikuti apa yang dikatakan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam acara penyuluhan KPK bertema “Usaha Memajukan Bangsa dan Negara Dimulai dari Keluarga Yang Beriman” bersama Dharma Wanita Departemen Keuangan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2009): Sebanyak 95% dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya 3,7 juta melakukan korupsi karena kebutuhan. Kelakuan buruk ini dipicu oleh gaji kelewat rendah yang diterima PNS. “Karena kita tahu gaji PNS bukan hanya kecil tapi tidak manusiawi, jadi dari zaman Orde Baru sampai sekarang seperti itu,” ujarnya.
Abdullah mengatakan dengan penghasilan yang minim ini seringkali PNS mengambil kerja sambilan untuk menambah penghasilannya, sehingga mengganggu kinerjanya. “Makanya suka ada PNS biasa masuk jam 9, pulang jam satu, kenapa? karena dia nyambi,” imbuhnya. KPK mendorong istri-istri (suami-suami) PNS untuk mendukung suaminya (istrinya) agar dapat bekerja jujur sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS.
Nah, Tahun 2010 mau ada renumerasi, itu berrati kondisi gaji PNS yang tergolong minim khan mulai diperbaiki oleh Pemerintah (super birokratnya). Terus dari PNS-nya sendiri bagaimana? Kalau saya percaya, besarnya gaji bukanlah variabel satu-satunya yang mempengaruhi perbuatan korupsi. Ada sistem dan keteladanan pimpinan disana yang harus terus digaungkan perbaikannya dan disempurnakan …………..
Jadi anda senang khan mendengar ada program renumerasi pada tahun 2010? Mestinya begitu.
Tetapi jangan lupa yang substansial, memang perlu diadakan:
a. Reformasi birokrasi besar-besaran kalau mau berhasil untuk menekan angka korupsi biar jadi kecil. Masak sih negara kita dikenal sebagai jagoan di Asia (bahkan dunia), namun terkenalnya sebagai jago korupsi ….. buktinya data survai terakhir menunjukkan negara kita tidak beranjak dari julukan sebagai negara sarangnya koruptor terbanyak ….
b. Pola administrasi keuangan ataupun pelaporan kekayaan pejabat berbasis IT System. Saya berpandangan setiap kelahiran (baru) PNS Golongan IIIA, Polisi berpangkat Aipda, TNI berpangkat Letda, ataupun pejabat lainnya seperti Hakim maupun Jaksa, wajib punya NPWP, setelah itu wajib membuat LHKPN setiap tahun yang memungkinkan dibuat secara praktis per sistem dengan berbasis IT/internet, sehingga mudah aksesnya, mudah up date-nya, dan mudah kontrolnya ……
c. Saya rindu ada terobosan azas hukum kita yang selama ini kita kenal dengan AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, namun pada ksus-kasus tertentu (korupsi) misalnya dimungkinkan (Lex Specialis) ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK. Ini asyik lho kalau bisa diterapkan ….
Ayo, siapa yang mau memulainya ….
Razia kendaraan sudah, razia KTP sudah, razia militer oke, razia wajib pakjak? Sebentar lagi ….. masih ingat khan, jargon populer: ORANG BIJAK TAAT PAJAK. Jadi jangan jengkel kalau ada razia pajak ya …. sebagai warganegara yang baik harus mendukung …..
Lho? Iya, karena Direktorat Jenderal Pajak berencana merazia wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Razia dilakukan berdasarkan tempat kerja wajib pajak. Langkah ini bagian dari upaya untuk mencapai target jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2009. Jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2009 ditargetkan naik 20 persen dibandingkan tahun 2008. ”Kami akan melanjutkan kebijakan ad hoc menambah jumlah wajib pajak tahun 2009, salah satunya dengan penyisiran NPWP (nomor pokok wajib pajak) dari gedung ke gedung atau metode the highest building,” ujar Direktur Jenderal Pajak di Jakarta, dua hari yang lalu. Data-data menunjukkan:
a. Per tanggal 31 Desember 2008 ada 8,807 juta warga memiliki NPWP.
b. Per tanggal 31 Maret 2009, ada 11,167 juta orang warga memiliki NPWP (naik 2,359 juta orang dalam tiga bulan).
c. Berdasarkan kontrak kinerja yang ditandatangani Dirjen Pajak dengan Menteri Keuangan, 7 April 2009, target penerimaan pajak 2009 sebesar Rp 587,8 triliun.
Guna mendorong jumlah pemegang NPWP 2009, Ditjen Pajak memberikan fasilitas bebas bayar fiskal Rp 2,5 juta bagi pemilik NPWP yang bepergian ke luar negeri. Selain itu, Ditjen Pajak juga menghapus sanksi denda Rp 100.000 bagi wajib pajak yang telat menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) pajak melebihi batas waktu 31 Maret 2009.
Dihapusnya sanksi denda ini, berarti membatalkan aturan yang dibuat sendiri, berarti memberi toleransi bagi wajib pajak yang “mencari-cari peluang nunggak atau melepaskan kewajiban pajaknya”. Toleransi model begini sesungguhnya bisa bumerang karena penghapusan denda bisa menimbulkan kekecewaan bagi wajib pajak yang patuh sesuai jadwal. Saya pernah mengalami model toleransi begini (yang rasanya menyakitkan) sekitar jaman reformasi 1997-1998 sewaktu saya masih kredit rumah. Ceritanya, karena kondisi perekonomian Indonesia yang morat-marit maka efeknya menerpa perbankan, salah satunya Bank Exim (salah satu cikal bakal Bank Mandiri). Dan imbas lanjutannya, orang-orang yang mengambil kredit perumahan di Bank Exim tersebut harus menerima kenyataan Angsuran kredit perumahan yang harus dibayarkan ke bank tersebut setiap bulan nyaris berlipat dua ….. sehingga banyak yang menunggak, sengaja tidak membayar (terlebih dahulu), memprotes, memboikot, sampai ada pertemuan berkali-kali dengan pihak bank, mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan solusi terbaik mensiasati keadaan saat itu yang semua pihak merasakan kesusahan …. Nah, selama proses mediasi itu kebanyakan dari pengambil kredit berhenti mengangsur. Hanya sebagian kecil saja yang terus mengangsur setiap bulan, tanpa tunggakan sama sekali! Dan saya salah satu dari bagian kecil yang patuh menjalankan kewajiban mengangsur tanpa lewat satu kalipun. Akhirnya proses-proses berlangsung terus … ujung-ujungnya deadlock …. pihak bank juga “sibuk” pembenahan manajemen mau merger antar bank …. pengutang juga tenang, bahkan senang-senang saja tidak menjalankan kewajiban yang sepertinya tanpa ada resiko apa-apa ….. Yang nggak disangka-sangka setelah “tenang” sejenak tiba-tiba muncullah kebijakan yang “menyakitkan” bagi yang jujur dan patuh, yaitu yang nggak mampu membayar angsuran dengan rate baru diberikan PEMUTIHAN, kemudahan membayar sisanya saja, dengan besar angsuran yang lama, tanpa ada denda-denda ….. Lha, yang rajin membayar angsuran dan nggak pernah nunggak, dapat apa? Percaya, tidak percaya saudara, HARUS TETAP MENERUSKAN ANGSURAN sampai lunas dengan rate yang baru! Waaaahhh kuaget hati saya waktu itu. Di benak saya timbul kesan menjadi warganegara yang patuh kok malah NGGAK DIBERI APRESIASI, NGGAK DIHARGAI, NGGAK DIBERI KEBANGGAAN …. perasaan itu sempat muncul sesaat di hati saya. Akhirnya dengan jiwa besar dan ikhlas, saya agak lama dapat memahami kejadian ini secara terbalik, yaitu: Alhamdulillah saya dipercaya sebagai orang yang mampu memenuhi dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pikiran saya, pihak bank menjalankan kebijakan pemutihan kepada para penunggak mungkin dengan asumsi mereka itu memang perlu pertolongan, penyelamatan dan keringanan agar bisa memenuhi kewajibannya.
Okelah itu pengalaman saya, tetapi dalam konteks penundaan penyerahan SPT yang akhirnya dibebaskan dari denda , apakah tidak semakin membuat blunder birokrat kita, kesannya bikin aturan sendiri, dibatalkan sendiri, sehingga terlihat tidak ada perencanaan yang matang. Terhadap wajib pajak sepertinya ada keleluasaan “pembiaran” perilaku nggak baik yaitu menunda penyerahan hingga akhir batas waktu, 31 Desember 2009. Bahkan bisa jadi mereka berandai-andai, jika kepemimpinan nasional berubah, mencari peluang menghindari pajak.
Ya, akhirnya, ada razia NPWP bolehlah, itu bagus-bagus saja, aturan yang tertib dan konsisten juga hal penting diperhatikan lho … apalagi kalau semuanya dapat mematuhi, ya wajib pajak, petugas pajak, aparat lainnya ….. makmurlah rakyat Indonesia.
Orang Indonesia banyak simpanannya ya? Ya! Jangan menanggapi miring ya soal pertanyaan di tulisan ini, karena ini fakta, ini bukti, kenyataan deh … jadi wajar kalau kehidupan ekonomi kita lambat berkembang ….
-> Hal pertama:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menurunkan suku bunga wajar simpanan di Bank Umum. Untuk simpanan dalam rupiah turun 75 basis poin, dalam valuta asing turun 25 basis poin. Untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rupiah diturunkan 75 basis poin. Sehingga suku bunga wajar simpanan untuk periode 15 Maret hingga 14 Mei 2009 adalah: Bank Umum dalam rupiah 8,25% , dalam valuta asing 2,75%. Untuk BPR dalam rupiah 11,75%.
Pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan adalah tekanan inflasi relatif rendah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank relatif membaik. Disamping itu, kondisi likuiditas perbankan mulai membaik dan BI Rate sebagai suku bunga acuan juga mengalami penurunan. Penurunan suku bunga wajar simpanan diharapkan dapat mendorong turunnya suku bunga kredit.
-> Hal kedua:
Total dana pihak ketiga di bank umum hingga akhir Januari 2009 mencapai Rp 1.764,27 triliun. Dari jumlah dana sebesar itu, sebanyak 45,6% atau Rp 804,82 triliun tidak masuk program penjaminan Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS). Hal ini karena dana yang dijamin LPS maksimal Rp 2 miliar sedangkan jumlah dana di atas Rp 2 miliar di bank per akhir Januari 2009 yang mencapai Rp 804,82 triliun kini tak masuk penjaminan LPS. Data menunjukkan bahwa simpanan di bank umum pada Januari 2009 sebesar Rp 1.764,27 triliun yang turun Rp 4,45 triliun dari posisi akhir Desember 2008 sebesar Rp 1.768,72 triliun.
Lengkapnya, adalah sebagai berikut:
a. Simpanan sampai dengan Rp 100 juta mencapai Rp 333,57 triliun atau 18,9%.
b. Simpanan di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 200 juta mencapai Rp 121,13 triliun atau 18,9%.
c. Simpanan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 1 miliar mencapai Rp 354,13 miliar atau 20%.
d. Simpanan di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar mencapai Rp 150,62 triliun atau 8,5%.
e. Simpanan di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar mencapai Rp 157,94 triliun atau 8,9%.
f. Simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 646,88 miliar atau 36,67%.
Nah, bener terlihat khan, simpanan “orang Indonesia” buanyak banget ya di bank kita (akhir Januari 2009 mencapai Rp 1.764,27 triliun), baru percaya? Jadi, sekarang ada persoalan apa dengan simpanan itu?
Baiklah, kalau cara berfikir anda sama dengan saya, tentu kita berfikir realistis, bagaimakah seandainya uang sebesar itu diturunkan/diinvestasikan ke sektor riel yang padat karya untuk menggerakkan ekonomi bisnis di lapangan terbawah, tentuk efek bola salju ataupun multiplayer effect nya besar sekali …. mengurangi pengangguran, mengurangi orang miskin secara nyata, nggak perlu lagi banyak hutang keluar … pakai modal dalam negeri saja khan bagus … masak cuma disimpan di bank doang …. Apalagi kalau itu termasuk simpanan pemda-pemda di Indonesia, kebangeten sekali. Bagaimana mungkin bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan kalau mentalnya pejabat hanya nyimpan uang rakyat di bank …. dan cari bunganya!
P.S. Menyimpan uang di bank nggak dilarang! Tetapi kalau yang disimpan uang rakyat, ya keterlaluan! Untuk orang kaya yang menyimpan uang di bank, mbok yao, bikin investasi/projek yang untung dikit nggak apa-apalah yang penting bisa membantu kehidupan rakyat banyak … biar sektor riel lebih berkembang secara dinamis.
Ketika seorang teman mengirim email Renungan tentang uang, saya tertarik untuk menampilkan disini. Bagaimana tulisannya ….. Anda baca sendiri:
Apa yang dapat dibeli oleh Uang ?
Dengan Uang…
Engkau dapat…
Membeli tempat tidur, tapi tidak dapat membeli “tidur nyenyak”.
Membeli sebuah jam, tapi tidak dapat membeli waktu.
Membeli sebuah buku, tapi tidak dapat membeli pengetahuan.
Membeli posisi yang bagus dalam pekerjaan, tapi tidak dapat membeli kehormatan.
Membeli obat-obatan, tapi tidak dapat membeli kesehatan.
Membeli darah, tapi tidak dapat membeli kehidupan.
Membeli sistem keamanan paling canggih, tapi tidak dapat membeli rasa tenang & damai.
Membeli jasa tubuh seorang manusia, tapi tidak dapat membeli hatinya.
Ketika informasi naik turunnya kurs rupiah terhadap dollar terpantau, banyak orang yang dag dig dug, dapat tambahan uang atau kehilangan uang.
Kalau Renungan tentang uang dihubungkan dengan dag dig dug kurs rupiah, apa artinya? Sebuah kenyataan yang sesungguhnya dapat mengantarkan kita untuk memaknai uang apa adanya secara proporsional. Artinya? Memang punya uang bukanlah berarti segala-galanya!
Terus bagaimana sebaiknya? Tetaplah cari uang sebanyak-banyaknya, secara baik dan benar, dan gunakan uang semaksimum mungkin, secara baik dan benar. Jangan malah malas cari uang, sebab cari uang sebanyak-banyaknya, disamping bisa untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dunia dan akhirat, tentu juga akan meningkatkan kemampuan kita untuk beramal secara materi. Sebab kalau tidak punya uang, bagaimana bisa beramal ya ….. Oh ya, tetap bisa, tetapi (mungkin) beramal lewat ilmu atau lainnya …. Belum maksimum itu, tetaplah perlu dilengkapi dengan beramal uang (materi) agar total … darimana uangnya? Ya nyari dan kerja yang keras!
Cuma harus waspada, jangan sampai uang menjeratmu dan mengantarkan dirimu jadi orang gila uang atau gila karena uang!
Coba renungkan sekali lagi, soal uang ini ….
Nggak ada habisnya! Begitu jawabannya, “kalau ditanyakan seberapa banyak stock koruptor di Indonesia?” Begitu menyimak laporan Transparansi Indonesia soal Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2008, apa kita tetap optimis dengan pemberantasan korupsi di Indonesia? Mestinya tetap optimis, meskipun jumlah manusia bengal (yang suka nyedot anggaran/duit rakyat dengan berbagai cara itu ada berjibun) di Indonesia. Ibaratkan saja seperti lari marathon 1.000.000.000 kilometer ….
kapan finish?
Lagian, memang nggak mungkin memberantas korupsi dengan model bim salabim, karena terlalu akut. Jadi jangan bermimpi, 10 tahun pemerintahan setelah reformasi, korupsi akan musnah di Indonesia. Wong penggemarnya buannyak sekali. Malah buah dari otonomi daerah dan desentralisasi, raja-raja kecil (dan ganas) di daerah pada bermunculan dan ikut menikmati madu korupsi. Kalau sudah begini mau apalagi? Memang bukan sulap bukan sihir kalau mengganyang korupsi disini …
spirit korupsi: ngeri deh ....
Okelah, mari kita mulai dari diri sendiri, KATAKAN TIDAK UNTUK KORUPSI. Nggak perlu mimpi yang besar-besar, cukup yang kecil-kecil dulu secara individual …. tapi secara institusional/organisasi mestinya harus secara sistematis. Tetapi kalau ternyata muncul pejabat yang terindikasi korupsi ditempatkan pada unit kerja pemberantasan/pengawasan tindak korupsi, apalagi ya yang bisa diharap? Menyedihkan sekali!
Bagaimana kondisi Indonesia sekarang? Jangan tanya saya ya, belum cukup bekal nhi, sebaiknya mari kita mencoba melihat fakta sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjor Jakti (23/07/2008) dan saya cuplik sebagian saja.
Bangkit lho!
Bukan migas, nhi!
Yang mikro bagaimana?
Soal duit ya ...
Baca dan cermati data-data tersebut …
Kita yang masih “sedikit” faham mari belajar melihat fakta dari paparan/tulisan tersebut …
Sebagai WNI tetaplah optimis, Indonesia hebat kok, Negara dan Bangsa yang besar. Jangan pernah pesimis …
Tetapi ya jangan malas-malasan, terninabobokkan oleh jargon banyaknya sumber daya alam, kita terus jadi orang yang nggak mau bekerja keras …. SALAH BESAR ini.
Juga jangan korup ya …. ih, malu dong! Hari gini masih korupsi … Itu sama saja memberi makanan anaknya dengan barang haram!
Juga jangan ribu-ributlah di tahun pemilu seperti sekarang ini, meski beda parpol, beda identitas, apa sih yang dicari? Tetaplah ikut pemilu dengan santun, baik dan benar. Menjaga persatuan dan kesatuan. Golput bukan cara terbaik untuk memperbaiki bangsa!
Ketika Makamah Konstitusi menerima Judicial Review soal Anggaran pendidikan yang 20% dari APBN, saya senang bukan kepalang.
Ketika Mendiknas mengisyaratkan kenaikan gaji guru hingga ada yang mencapai 6 juta per bulan (Gol. IV) tahun depan, saya bangga bukan kepalang.
Hal ini menunjukkan kita mulai masuk ke track yang benar. Guru (dalam semua tingkatan) itu penting, salah satu pilar kemajuan bangsa, dedikasinya yang tulus memintarkan siapapun (politikus, pebisnis, aparat, dan lain-lain) masak harus “dibayar” murah. Memang kalau dunia pendidikan kita ingin menghasilkan output yang berkualitas, kita harus mau “menghargai” tinggi tokoh-tokoh pendidikan. Ibaratnya, kata orang jawa timur, murah kok njaluk slamet. Nggak mungkinlah ….
Lebih jauh lagi, kalau negara dan bangsa ini mau lebih dapat “berkembang” lagi dengan baik serta pada track yang lurus, selain guru ada pilar lain yang perlu “digarap” yaitu aparat (hukum, pertahanan dan keamanan) serta tokoh-tokoh agama. Tentunya tidak harus seperti guru dengan menaikkan gaji, tetapi dengan pendekatan lain, yang penting usaha yang dilakukan dapat membuat meraeka nyaman menjalankan tugas dan aktivitasnya dalam koridor hidup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berbasis Rule of Law dan Konstitusi.
Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, telah menaikkan peringkat jangka panjang mata uang asing dan lokal (IDR-Issuer Default Ratings) Indonesia menjadi “BB” dari sebelumnya “BB-“, berkat keberhasilan Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Prospek untuk kedua peringkat tersebut adalah stabil. Dalam waktu yang sama, Fitch juga menaikkan `country ceiling` dari “BB” menjadi “BB+” dan mempertegas kembali peringkat jangka pendeknya pada “B“. Kenaikan peringkat tersebut mencerminkan kebijakan Indonesia yang lebih agresif dalam melaksanakan agenda reformasi struktural guna menghadapi iklim investasi yang lemah. Daya upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi, rintangan birokrasi dan regulasi terhadap investasi semakin intensif pada 2007 dan disempurnakan dengan legislasi penting di bidang investasi serta paket kebijakan ekonomi yang terutama bertujuan menanggapi kecemasan para penanam modal.
Pertumbuhan ekonomi positif dan implikasi neraca pembayaran yang telah menjadi bukti pada 2007, memungkinkan Indonesia untuk memasuki periode kondisi kredit global yang ketat dan melemahnya permintaan eksternal dalam sebuah pijakan yang kuat. Kebijakan makro ekonomi pragmatis Indonesia telah mengembalikan ekonomi ke basis pertumbuhan PDB yang kuat dan menyeluruh di atas 6 persen sejak kuartal keempat 2006. Pemulihan permintaan rumah tangga yang merupakan 60 persen lebih dari nominal PDB, dapat menutup sebagian perlambatan permintaan eksternal, sementara kenaikan investasi sektor swata asing dan lokal akan mendukung pertumbuhan jangka menengah.
“Of all the enemies to public liberty war is, perhaps, the most to be dreaded because it comprises and develops the germ of every other. War is the parent of armies; from these proceed debts and taxes … known instruments for bringing the many under the domination of the few.… No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare” [James Madison, Political Observations, 1795].
Memperhatikan anggaran militer negara-negara di dunia tentu cukup menggelitik kita semua. Bagaimanapun besarnya anggaran militer itu tidak terlepas dari kondisi ekonomi negara tersebut, sekaligus merefleksikan tingkat potensi ancaman yang harus dihadapi negara tersebut.
Bagaimana dengan Indonesia? Anggaran militer Indonesia tampak terlihat super kecil diantara negara-negara di dunia, meskipun secara prosentase terhadap APBN masuk ranking 33 dengan nilai sebesar 3.6 juta US dollar, tetapi sebenarnya itu baru 0.24% dari APBN. Coba bandingkan dengan yang ranking 1 yaitu Amerika Serikat, anggaran militernya sebesar 711 juta US dollar atau 48.28% dari APBN, sedangkan negara yang masuk ranking 2 adalah China dengan anggaran militer sebesar 121.9 US Dollar atau 8.28% dari APBN.
Jadi, bagi warganegara Indonesia dengan anggaran militer sebesar itu sudahkah merasa aman? Ah, kembali ke kesadaran kita sendiri dalam melihat posisi negara kita dan negara-negara sekitarnya, lihat saja tabel berikut.
Lihatlah cadangan devisa negara kita:
a. Akhir Januari 2008 : US$ 55,999 Miliar
b. Akhir Februari 2008 : US$ 67,125 Miliar
c. Akhir Maret 2008 : US$ 58,987 Miliar
d. Akhir April 2008 : US$ 58,770 Miliar
e. Akhir Mei 2008 : US$ 57,464 Miliar
f. Akhir Juni 2008 : US$ 59,453 Miliar
g. Akhir Juli 2008 : US$ 60,563 Miliar
h. Akhir Agustus 2008 : US$ 58,358 Miliar
i. Akhir September 2008 : US$ 57,108 Miliar
j. Akhir Oktober 2008 : US$ 50,580 Miliar
k. Akhir November 2008 : US$ 50,181 Miliar
l. Akhir Desember 2008 : US$ 51,639 Miliar
m. Akhir Januari 2009 : US$ 50,9 miliar (setara dengan 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah)
Apa artinya ini semua? Namanya saja cadangan, kalau makin turun/rendah ya makin rentan ketahanan ekonomi negara kita (biasanya menjalar ke ketahanan yang lain). Jadi harus diwaspadai oleh kita semua, apalagi tahun 2009 ini merupakan tahun pemilu. Jika pemilu berjalan sukses dan menghasilkan pemerintahan yang stabil, tidak ada gonjang-ganjing yang signifikan, diharapkan dana-dana asing yang diparkir di luar negeri bisa kembali ke tanah air. Investor mau datang ke Indonesia. Pengangguran berkurang. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara benar-benar kondusif secara keseluruhan, termasuk bidang ekonomi. Makanya kita semua wajib mensukseskan pemilu ya …. biar negara dan bangsa kita take of, makin jaya …. nggak ribut-ribut, gontokan-gontokan yang nggak perlu, yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat … ah, jangan sampai terjadi!
 | Tiftazani on Nah lu, Microsoft Office 2010 … |
 | Mawi Wijna on SEBUAH INGATAN TENTANG SUMPAH… |
 | Jimbo on Yeah, Blackwater …..… |
 | Amalia on Bangga sebagai orang Indo… |
 | Lesdinpakpahan on Kondisi ekonomi Indonesia… |
 | malik on Protected: Tugas2 |
 | Enggal Angel on Kekerasan terhadap perempuan d… |
 | asep munaji on Daftar 100 Tokoh paling berpen… |
 | nida on Yeah, Blackwater …..… |
| nida on Aduh, di Kantor Persatuan Bang… |
| nida on Peraturan Daerah yang tumpang … |
| nida on AMANAT BERSAMA #INDONESIA… |
| nida on Ramadhan 2009 |
| nida on Be a Professional? |
| nida on Narsis! |
Selamat Datang. Blog ini didedikasikan untuk menggugah jiwa Kewarganegaraan WNI agar menjadi WNI NOMOR 1, berbasis HAM, Konstitusi, Rule of Law, dan Kultur. Berikan komentar/say hello, apa adanya. Respon anda sangat bernilai bagi saya & perkembangan blog ini.
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?
