Biaya jadi Caleg fantastis ya …. terus cara mengembalikannya, bagaimana ya? (Updated)

Saya tambahkan kata Updated. Mengapa? Karena sejak saya tampilkan tulisan ini kemarin (13 April 2009) betapa banyak rekan-rekan pengunjung blog yang memberi respon dan mengapresiasi, kecenderungannya banyak yang positif. Tetapi ada juga pengunjung blog yang mempertanyakan, infonya valid apa nggak? Saya perlu sampaikan bahwa WNI Nomor 1 pantang menyajikan info yang bohong. Ini semua hasil komunikasi dengan banyak teman, info dari yang bersangkutan, dan sumber media lainnya. Untuk itu jika ada tambahan info soal percalegan yang lebih baru, saya akan tambahkan lagi.

Dana kampanye yang dikeluarkan calon anggota legislatif mulai terungkap. Hj Titin Nurbaini, caleg DPRD Provinsi Kepri dari Partai Demokrat, mengaku telah mengeluarkan dana hingga Rp 1,4 miliar. Untuk kepentingan kampanye, Titin mengeluarkan dana Rp 1,183 miliar. Dana itu belum ditambah gaji anggota tim sebesar Rp 200 juta. “Sisanya biaya transportasi, kebutuhan konsumsi, dan membeli obat-obatan untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujar ibu yang akrab disapa Jeng Ayu ini kepada Tribun.

Jeng Ayu menempati nomor urut 3 daerah pemilihan Batam. Perolehan suara Jeng Ayu diperkirakan akan terdongkrak menyusul naiknya suara Partai Demokrat. Kendati mengeluarkan dana yang fantastis, Jeng Ayu mengaku tidak pusing. Alasannya isi pundi-pundinya itu justru didapat dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat. Jeng Ayu yang membuka praktik pengobatan alternatif ini mengaku berpenghasilan hingga Rp 160 juta per bulan. “Saya percaya, insya Allah jika melaksanakan amanah dan menjalankan agama dengan baik, rezeki yang lebih banyak akan selalu datang,” jawabnya mantap. Bukan hanya materi yang dikeluarkan, pemilu ini juga menguras tenaga dan waktu istirahatnya. Dalam 10 bulan terakhir, Jeng Ayu hanya tidur selama 1,5 jam per hari. Meski nanti sudah menjadi wakil rakyat, dia berjanji akan tetap melayani masyarakat berobat tanpa bayar alias gratis. Namun, pelayanan itu bisa dilakukan setelah menjalankan tugas negara yang diembannya.

Sementara itu, saya punya seorang teman yang menjadi Caleg melalui partai politik kelahiran tahun 1999 untuk DPR RI dari Dapil yang ada di D.I. Yogyakarta. Dinyatakan biaya yang sudah dikeluarkan selama proses nyaleg sampai pencontrengan sudah mencapai lebih dari 1, 5 milyar rupiah. Dikabarkan dari hitung-hitungan suara yang lagi dalam proses pengumpulan ini, agaknya teman saya itu akan masuk/berhasil merebut salah satu kursi DPR RI.

Sedangkan ada teman juga yang sudah mengeluarkan sekian juta rupiah ….. juga dari D.I. Yogyakarta sepertinya harus menelan pil pahit alias gagal dapat kursi DPR …… ya, De Nasiv.

Kisah Caleg gagal dengan biaya tinggi juga terjadi di DKI Jakarta. Info yang diberikan ke saya, sang Caleg sudah menghabiskan 2,5 milyar, tapi harus menelan kekecewaan ternyata suara yang diraup agaknya tidak cukup untuk memberikan satu kursi untuk yang bersangkutan. Lewat deh …

Kiranya dapat dilihat juga besarnya biaya nyaleg, sampai begitu fantastisnya dari mulai terungkapnya kejadian-kejadian sekitar para caleg yang gagal, mulai yang stress dengan cara aneh-aneh, yang meninggal, atau yang “meminta kembali” angpao-nya waktu kampanye, mengusir orang-orang yang dibantunya tinggal di tanah miliknya tetapi diperkirakan tidak menyumbang keberhasilannya waktu nyaleg.

Yang jadi fokus tulisan ini, ternyata biaya nyaleg fantastis ya …. kalau nanti sudah jadi legislator gimana ya cara mengembalikannya …. apa masih ada sih SESEORANG nyaleg tanpa mengeluarkan biaya seabreg begitu …. kalau biaya fantastis begitu, kira-kira tanpa korupsi apa bisa mengembalikan modal ya …. Untuk yang jadi legislator kalaupun dari sumber resmi, kembalinya modal masih nggak jelas juga ….terus kalau yang nggak jadi alias gagal nyaleg bagaimana ya? Mungkin malah jelas sekali ya: STRESS BERAT!

Anda punya pendapat lain?

Adakah parpol yang punya Akademi Caleg?

Debat calon Kepda (eksekutif) sering ditampilkan, dan dapat dilihat/diikuti lewat layar kaca. Meskipun belum terlihat signifikansinya dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan eksekutif/kepala daerah tetapi setidaknya telah memberi angin segar dalam jagad perpolitikan Indonesia dalam rangka makin mendemokrasikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya calon pemilih akan memperoleh informasi (sekecil apapun, secuil boleh juga) tentang orang-orang yang mau dipilih dalam pemilu/pilkada. Memang pemilu/pilkada eksekutif mudah dimanage karena calonnya nggak banyak, sehingga kalau diadakan debat nggak butuh waktu yang banyak. Lalu bagaimana dengan Pemilu legislatif?

Wah, untuk tingkatan DPR saja sudah ribuan, apalagi kalau ditambah dengan tingkatan DPRD makin membludag saja (Memang masuk/jadi legislator kayak melamar/nyari lowongan kerja ya?). Lalu bagaimana rakyat bisa mengenali calon legislatif yang banyak itu? Susah juga. Jangankan se Indonesia, untuk Dapilnya sendiri dimana rakyat itu berada sulit juga mengenal dengan baik calon legislatif yang pantas mewakili Dapilnya. Memang sudah cukup banyak LSM yang memantau Calon Wakil Rakyat untuk menjaring dan memblokade caleg yang dianggap busuk/bermasalah, dan menyebarkan hasil lacakannya, namun tetap saja banyak keterbatasan.

Saya mempunyai ide bagaimana kalau parpol didorong mau mengadakan acara semacam idol-idolan, seperti AFI atau Stardut atau apalah yang sekarang banyak ditayangkan di tv. Tetapi ini ke arah entertainment dan politics. Ya kayak AFI, tapi yang ini bolehlah pakai nama Akademi Caleg Indonesia(ACI). Keren khan? Kemasan acaranya boleh fifty-fifty antara hiburan dan pendidikan politik. Jadi ada nyanyi, debat, orasi, pengujian oleh pakar/mahasiswa, test kemampuan membuat makalah, bahasa inggris, survai latar belakang keluarga, ekspresi hobi, pokoknya apapun variasi acaranya yang penting dapat membuat calon pemilih mampu mengenali dengan baik calon legislator itu secara total, sebelum memutuskan memilih atau tidak memilihnya. Darimana calon peserta untuk ACI itu? Ya, sebaiknya mereka yang sudah masuk Daftar Caleg tetap Pemilu 2009, dan diadu antar mereka yang satu Dapil. Kalau ada partai politik yang bisa memanage acara ini, seru khan? Kapan waktunya? Ya, sebelum Pemilu 2009. Disinkronkan dengan jadwal Pemilu yang telah diatur KPU. Saya yakin banyak media massa yang mengcover acara ini dengan baik, asal dibuat tidak membosankan dan tetap menarik. Wong untuk acara pemandu bakat yang gitu-gitu aja bisa kok, dan dapat sponsor banyak, masak untuk acara yang mendorong pertumbuhan demokrasi di Indonesia nggak bisa …. kebangeten. Mungkin yang pantas mengadakan acara ini, ya parpol besar atau yang sudah mapan, karena memang butuh biaya ….

Kalau memang banyak parpol yang berminat melaksanakan ide saya ini, selamatlah demokrasi kita, dan saya yakin jagad politik kita makin maju dan berkualitas secara elegan … karena sepertinya rakyat Indonesia sudah muak model kampanye brang breng dengan konvoi yang terkadang memiriskan atau joged dangdutan …. Kita semua harus mau  mencurahkan pikiran untuk membantu perbaikan kualitas wakil rakyat kita ….. sehingga rakyat kita (diharapkan) juga dapat peningkatan kualitas kehidupannya sebagai hasil keputusan-keputusan dari wakil rakyat yang makin cerdas, baik, makin mumpuni, pro rakyat, dan tidak berperilaku “nganeh-nganehi”. Model Akademi Caleg ini semakin perlu diadakan dalam setiap parpol karena ini akan memberi penilaian yang fair, proporsional dan adil dalam forum yang sama, sehingga kalau antar caleg berlomba-lomba ingin mendapatkan suara terbanyak, tidak perlu dengan jalan sikut-sikutan ataupun dengan kampanye hitam ………..

Kepada caleg & capres: silakan mengiklankan diri disini!

WNI No 1

Saya ingin ada Caleg dan Capres yang terbuka dan membuka diri untuk “dikuliti” calon pemilihnya (rakyat Indonesia), jangan sembunyi lagi dalam karung, toh Mahkamah Konstitusi sudah mengetok, yang jadi legislator adalah caleg yang dapat suara terbanyak. Jangan buang uang banyak-banyak di jalanan dengan aneka spanduk dan baliho. Rakyat sekarang sudah cerdas, nggak mau dibohongi lagi dengan kata-kata, janji-janji dan penampilan lipstick. Bahkan dengan uang ataupun barang sekalipun, kalaupun itu dilakukan, saya yakin barang dan uangnya nggak ditolak alias diterima oleh rakyat, tapi urusan di dalam bilik suara mencontreng caleg/capres siapa, itu urusan pribadi, hak individu, dan rahasia. Jadi kalau anda memang caleg/capres yang berkualitas, silakan kirim email (mardotom@yahoo.com) ke saya dengan data-data pokok yang cukup termasuk Dapil-nya, biar saya bisa ngecek, biar teman-teman mahasiswa yang kritis juga bisa menelusuri siapa anda sebenarnya, dan rakyat bisa mempertimbangkan anda, pantas atau nggak dipilih jadi wakil rakyat/presiden. Tunjukkan data pribadi, profesi dan pengalaman yang signifikan untuk jadi Caleg DPRD/DPR atau Presiden, nanti saya posting disini. Wahai para caleg/capres, siapakah diantara anda yang berani menjadi pionir mejeng di weblog ini untuk dilihat orang banyak soal kepantasan anda jadi wakil rakyat/presiden? Kalau anda sembunyi terus, itu menunjukkan anda sebenarnya punya banyak sisi negatif, sehingga jelas sekali, anda maunya jadi pemimpin rakyat, tanpa mau diketahui borok-boroknya!

Kalau Pemilu legislatif dilaksanakan tanggal 9 April 2009 (Pilpres kapan ya?), berarti masih ada waktu 3 bulan untuk sosialisasi. Gunakan semua media secara efisien yang efektifitasnya teruji. Weblog ini dapat digambarkan, sebagai weblog yang pengunjungnya kritis-kritis. Rata-rata pengunjung sekitar 175 orang per hari. Jangkauannya ya seluruh dunia, wong namanya juga internet, tapi terkait Pemilu 2009, sepertinya weblog ini cocok untuk memperkenalkan caleg yang punya Daerah Pemilihan (Dapil) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa tengah, sedangkan untuk capres ya jelas cocok semuanya mejeng disini, sifatnya khan nasional.

Ayo, mana itu para caleg/capres yang merasa punya kualitas dan yakin punya kemampuan jadi legislator/presiden, silakan nampang disini segera, kutunggu!

Keputusan MK mengebiri peluang caleg perempuan?

WNI No 1

Wah, hanya orang picik saja yang menganggap keputusan MK yang menetapkan caleg jadi berdasarkan suara terbanyak akan mengebiri peluang caleg perempuan.

Alasannya? Ya, normal-normal saja berfikirnya, yang namanya caleg (entah laki-laki atau perempuan) kalau memang punya kemampuan, kelebihan dan kekuatan, massa dan pantas dinilai rakyat sebagai legislator, ya pasti dipilih. Bahkan meski dengan no urut buncit sekalipun pasti rakyat akan tetap mencarinya untuk diberi contrengan yang banyak. Jadi percayalah rakyat sekarang nggak mau ditipu-tipu dengan nomor urut, model zipper sekalipun, caleg jadi karena kuota gender. Itu sungguh di luar konteks demokrasi, makanya harus diluruskan. Dan MK telah mulai “sadar” mengembalikan ke rel demokrasi sesungguhnya. Saya nggak habis pikir ingin jadi wakil rakyat kok dengan model kuota (meski saya tahu hal ini merupakan hasil usaha berbasis gender yang telah ada di pasal-pasal undang-undang) namun usaha sesungguhnya semestinya tidak lewat jalur demikian, harusnya lewat karya nyata dihadapan rakyat/konstituennya. Lihatlah, perempuan-perempuan legislator sesungguhnya yang sekarang ada di DPR, mereka nyatanya bisa jadi wakil rakyat tanpa lewat kuota, mereka sudah menunjukkan kehebatannya. Nggak perlulah merasa kalah duluan dalam menempuh jalan caleg dengan adanya keputusan MK tersebut. Kalau perilaku dan sifat ini yang dimunculkan, ketahuan itulah mental dan kualitas caleg perempuan sesungguhnya. Mau jadi wakil rakyat dengan kuota dan model zipper. Oh, itu affirmative action yang dibutuhkan, wah kalau saya menilanya sama saja dengan KKN yang dilegalisir. Sekarang jamannya beradu secara legal, proporsional, egaliter secara transparan dan demokratis. Nggak jamannya kuota-kuotaan. Rebut, rebut dan rebut, biarkan rakyat yang menilai dan sekaligus memvonis.

Percayalah, kalau pemilu makin demokratis, tanpa kuota-kuotaan, tanpa “jual beli” nomer urut caleg (artinya yang jadi yang dapat suara terbanyak), kaum golput akan makin berkurang, dan pesta demokrasi makin indah ……………..