SEBUAH INGATAN TENTANG SUMPAH PEMUDA

S HARI INI, 28 OKTOBER 2009, KITA MEMPERINGATI SUMPAH PEMUDA.UNTUK APA KITA MEMPERINGATI? SEKADAR FORMALITAS, UPACARA-UPACARAAN? PERCUMA, KALAU ITU YANG KITA MAU. NGGAK ADA ARTINYA. KALAU MAU SERIUS, PERINGATAN SUMPAH PEMUDA INI MESTINYA MEMBUKAKAN MATA KITA, BAHWA TAHUN 1928, 81 TAHUN YANG LALU, BANYAK PEMUDA KITA YANG TELAH BERFIKIR DAN BERTINDAK EGALITER, DI DALAM IKATAN JONG-JONG MEREKA TELAH MAMPU MENYUARAKAN SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA. KESATUAN DALAM INDONESIA DIANTARA SEBARAN PULAU-PULAU YANG MEREKA HUNI TIDAK MENJADI CANGGUNG, KESATUAN DALAM IKATAN BANGSA INDONESIA DIANTARA ANEKA SUKU-SUKU TIDAK MENGGOYAHKAN MEREKA, KESATUAN DALAM BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INDONESIA TIDAK MERUNTUHKAN BAHASA-BAHASA DAERAH MEREKA. ITU TERJADI PULUHAN TAHUN YANG LALU. SEKARANG, BAGAIMANAKAH WAHAI PEMUDA? BAGAIMANAKAH WAHAI BAPAK-BANGSA YANG SEDANG MENJABAT? MARI KITA FIKIRKAN, KESATUAN DALAM IKATAN NUSA, BANGSA, DAN BAHASA MESTINYA SUDAH SOLID. NGGAK PERLU DIUNGKAP DAN DIUNGKIT LAGI. MESTINYA KITA SEKARANG MASUK DALAM KESATUAN BANGSA UNTUK MENUJU TUJUAN NASIONAL KITA SEBAGAIMANA TERTULIS DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945. AGAR LEBIH CEPAT TERCAPAI, SEHINGGA HARKAT DAN MARTABAT BANGSA INDONESIA MENINGKAT. APA ARTINYA UPACARA-UPACARAAN, KALAU HANYA SEKADAR SEREMONIAL TANPA MAKNA, TANPA SENTUHAN KE MASALAH SUBSTANSI BANGSA. APAKAH ITU? PENYAKIT BANGSA YANG SANGAT BANYAK, SEHINGGA MEMILIKI KECENDERUNGAN MENGHAMBAT ARAH PEMBANGUNAN BANGSA KE ARAH YANG LEBIH BERKUALITAS MENUJU TUJUAN NASIONAL. JADI? ENYAHKAN HABIS PENYAKIT-PENYAKIT BANGSA ITU. KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN SEGALA BENTUK DAN TINGKATANNYA. SANDIWARA DEMOKRASI PROSEDURAL HARUS DIUBAH KE ARAH DEMOKRASI SUBSTANSIAL YANG EGALITER. HAK ASASI MANUSIA MESTI DITINGKATKAN JANGKAUANNYA HINGGA KE RAKYAT TERBAWAH. LINGKUNGAN HIDUP KITA MESTINYA LEBIH SEGAR DAN BERKUALITAS YANG MAKIN MEMANUSIAKAN MANUSIA, UNTUK ITU PARA PERUSAK KEHIDUPAN KITA DENGAN SEGALA CARA DAN JENISNYA MESTI DIHADAPKAN KE SIDANG PENGADILAN. TOPENG-TOPENG MANIS MESTI DIBUKA KEDOKNYA, BETULKAH BICARA UNTUK RAKYAT, SESUNGGUHNYA MEMANG UNTUK RAKYAT? SIAPAKAH YANG HARUS MENITIS NILAI-NILAI SUMPAH PEMUDA INI? MESTINYA PARA PEMUDA INDONESIA. KALAU INGIN KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA KE DEPAN AGAR LEBIH BAIK, PARA PEMUDA MESTINYA TIDAK LOYO. KRITIS DAN MAU BERPIHAK BERDASARKAN KONSTITUSI DAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. BERGERAK DAN BERGERAKLAH TERUS SECARA KONSTRUKTIF. TIDAK MERUSAK RUMAH KITA INDONESIA, TIDAK MERUSAK KAMPUS SENDIRI, TIDAK MERUSAK DAN MERUSAK BANGUNAN-BANGUNAN YANG SESUNGGUHNYA ITU JUGA DIBANGUN DARI UANG RAKYAT. BERGERAKLAH SECARA EGALITER. DENGAN PRESTASI DAN PEMIKIRAN CEMERLANG. ADAKAH SUMPAH PEMUDA INDONESIA BERIKUTNYA? * Ditulis dalam keheningan dan kegelisahan oleh Drs. Mardoto, M.T. di wilayah timur Yogyakarta, Indonesia.

Aduh, di Kantor Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ada virus KKN juga!

Anda tidak percaya? Coba ikuti berita berikut ini.

Seorang mantan pegawai yang didakwa menggigit seorang petugas keamanan menolak minta maaf, Senin, 10 Agustus 2009. Ia malah mengatakan ingin kasus itu dibawa ke pengadilan sehingga ia bisa membeberkan masalah kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) di PBB. Nicola Baroncini (35) dituduh melakukan penyerangan tingkat tiga dalam kejadian pada 22 Juni. Pengacaranya mengatakan kepada seorang hakim New York ia takkan menyatakan bersalah atas dakwaan melakukan gangguan. “Saya ingin kasus ini dibawa ke pengadilan sehingga saya dapat mengatakan dan memperlihatkan betapa banyak orang disewa di PBB,” kata Baroncini dilansir Reuters. Ditambahkannya, itu adalah “perkoncoan mencolok“.

Baroncini dituduh menggigit petugas keamanan PBB yang berusaha mengawal dia ke luar kantor. Saat itu Boroncini baru saja menyampaikan keluhan karena dilangkahi dalam penentuan jabatan dalam tindakan yang menguntungkan putri seorang pejabat tinggi PBB. Warga negara Italia tersebut mengatakan ia sedang membela diri dari tiga penjaga PBB yang menggunakan semprotan merica dan memukul dia. Baroncini mengatakan ia telah menyampaikan keluhan mengenai tindakan perkoncoan yang melibatkan Alan Doss, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan utusan khusus untuk RepubliK Demokraik Kongo. Ia menyatakan bermaksud memperlihatkan kepada seorang pejabat lain PBB satu surat elektronik dari Doss yang digunakannya untuk memanfaatkan pengaruhnya guna melincinkan jalan bagi pengangkatan putrinya.

Juru bicara Program Pembangunan PBB, Stephane Dujarric, mengatakan dipekerjakannya putri Doss sedang diselidiki. Doss adalah pegawai lama UNDP tapi telah dipinjamkan ke departemen pemeliharaan perdamaian, bagian terpisah PBB, sejak 2001. Ia dipindahkan dari UNDP ke departemen pemeliharaan perdamaian pada 1 Juli, hari putrinya, Rebecca, memangku jabatan barunya sebagai pembantu khusus di UNDP. Baroncini, yang bekerja di UNDP dan memiliki akses ke surat elektronik bosnya, melihat satu surat elektronik dari Doss yang merujuk kepada lamaran di Rebecca untuk bekerja di badan itu, yang tidak secara resmi mempekerjakan anggota dari keluarga yang sama. “Saya telah meminta keluwesan, yang akan memungkinkan seorang anggota staf yang telah lama bertugas dan dipercaya di UNDP memperoleh peluang sebelum ia menunaikan tugas,” tulis Doss di dalam surat elektronik –yang salinannya dilihat oleh Reuters. Doss mengatakan ia tak bersedia berkomentar selama menunggu penyelidikan UNDP. Ref.

PESANNYA: KKN dimana-mana ……………… ampun deh. Sudah banyak manusia yang KKN, masa kita mau nambahi lagi? Jangan deh.

Bendera Merah Putih dari bahan plastik nggak boleh?

Hari Minggu lalu di kompleks perumahan kami mulai dilakukan pemasangan umbul-umbul dan bendera Merah Putih (MP) untuk menyambut dan menyemarakkan HUT Ke-64 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu diantara warga kompleks kami ada yang menyatakan bahwa bendera MP yang terbuat dari plastik dilarang lho …. ada yang menyatakan dasarnya ada nggak? Yang bersangkutan nggak bisa menjawab, hanya dia mengatakan bahwa setahunya hal ini dari informasi penjual bendera dimana dia beli, di sebuah toko jaringan besar …….

Ada dasarnya nggak sih, pelarangan bendera MP dari bahan plastik? Supaya nggak bingung, mungkin kita perlu melihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Pasal 2 jelas menyatakan “Bendera Kebangsaan yang dikibarkan : ….. dibuat dari kain yang kuat dan tidak luntur dan berukuran dua meter lebar dan tiga meter panjang.” Maksud dalam pasal ini lebih ditujukan untuk bendera yang dipasang di rumah-rumah dan gedung-gedung pejabat/perkantoran. Makanya kita perlu melihat Pasal 3 yang berbunyi “Bendera Kebangsaan yang dipasang di lain tempat daripada yang dimaksud dalam pasal 2, dapat dibuat dengan bahan dan ukuran yang lain, asal saja ukuran itu memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 1 dan diselaraskan dengan keadaan.“

Jadi kalau melihat aturan ini jelas sudah bahwa, yang harus betul-betul memperhatikan soal bahan dan ukuran bendera MP yaitu jika dipasang di rumah-rumah pejabat dan gedung-gedung  kantor-kantor pemerintahan. Kalau yang dipasang di rumah-rumah penduduk yang harus diperhatikan terutama ukurannya. Soal bahan bendera dapat digunakan selain kain, artinya bahan bendera dari plastik pun nggak dilarang!

Lha, bagaimana dengan aturan perbaharuannya? Cobalah kita lihat: UU 24/2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

BAB II
BENDERA NEGARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
(2) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
(3) Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
(4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda
dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oke, jelas ya sekarang, yang aturan baru pun (UU 24/2009 Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang ditandatangani Presiden RI tanggal 9Juli 2009) juga relatif sama. Artinya bendera dari bahan plastik pun nggak masalah ….

Kalau saya, sesungguhnya bukan melihat pada aturan boleh tidaknya bahan dari plastik untuk bendera MP. Soal bahan plastik-nya itulah yang saya fokuskan (dan tentu anda juga yang pro lingkungan hidup lebih baik) yang mestinya menghindari pemakaiannya (sedapat mungkin). Kalau tentang memasang bendera MP, oke-oke sajalah, yang penting terkait erat dengan sifat dan perilaku nasionalisme sesungguh-sungguhnya, alias ada terlihat keinginan menjadi WNI NOMOR 1.

Gaya Obama menyelesaikan masalah “berbau rasis”

Anda sudah baca tulisan yang saya posting soal masalah “berbau rasis” yang menimpa seorang profesor Amerika Serikat yang ditangkap secara ngawur oleh polisi:
“Seorang Profesor kulit hitam ditangkap, Obama sebut polisi bodoh!” ?

Rupanya masalah itu diselesaikan oleh Presiden Barack Obama dengan gayanya yang khas dan disebut sebagai “teachable moment” (momen pembelajaran). Mereka yang terkait berkumpul di suatu taman, ada sang profesor yang ditangkap, ada sersan polisi yang menangkapnya, dan sang presiden. Seraya minum-minum, dan berkomunikasi penuh persahabatan. Lihatlah fotonya:

Momen Pembelajaran

Pelajaran apa yang bisa dipetik? Masalah berat yang “berbau ras” pun kalau mau diselesaikan, dipertemukan, diisi dengan niat baik, bisa dituntaskan secara terhormat. Hal ini akan berbuah manis, sepanjang semua manusia mau memahami bahwa di dunia adanya pluralisme dan multikulturisme tidak bisa dinafikan, harus diterima apa adanya. Semoga WNI Nomor 1 mau mempelopori bahwa kita hidup di Indonesia, yang sesungguhnya memang penuh warna, penuh suara dan penuh harapan.

Mau membaca selengkapnya kisah penyelesaian masalah ini? Klik saja disini Obama, Gates, policeman pledge to try and move on. Salam Indonesia.

Arab Saudi haramkan mengakui Israel sebelum tinggalkan Arab

Pernyataan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi, Osama Nugali, 29 Juli 2009:

1. Negara berpengaruh di Timur Tengah, Arab Saudi, takkan mengakui Israel sampai negara Yahudi itu keluar dari tanah Arab yang didudukinya dan membuat komitmen ke arah penyelesaian dua negara dengan Palestina.

2. Kebijakan Israel sebagai menderita schirofrenia, dan mengatakan itu membahayakan semua upaya guna menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian Timur Tengah dengan tujuan menciptakan negara Palestina merdeka. “Posisi kami sudah diketahui. Israel lah yang harus melakukan tindakan sungguh-sungguh ke arah proses perdamaian. Israel terus melakukan tindakan sepihak dengan mengubah fakta demokrafis dan geografis di lapangan, dengan membuat permukiman dan memperluas permukiman yang ada.“

3. “Gagasan perdamaian Arab sangat jelas. Bahwa Israel mesti mundur dari tanah Arab dan mengakhiri pendudukannya dan menyelesaikan masalah utama konflik.”

4. Masalah pembagian air, pengungsi Palestina, dan status masa depan Jerusalem sebagai ibukota kedua negara harus diselesaikan “guna mencapai perdamaian yang menyeluruh, adil dan langgeng yang dilandasi atas pembentukan negara Palestina yang merdeka dan mampu bertahan. Dalam normalisasi proses perdamaian muncul setelah tercapainya semua tujuan ini, bukan sebelumnya. Jadi, kita tak boleh merusak keteraturan.”

5. Perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan terus menghalangi kemajuan, dan pihak Palestina telah menolak untuk memulai lagi perundingan sampai Israel membekukan pembangunan. Tetapi Israel telah menolak seruan oleh pemerintah AS agar menghentikan kegiatan permukiman, yang mengarah kepada pertikaian terbuka paling buruk antara kedua sekutu dekat Amerika dalam beberapa tahun. “Kita telah menyaksikan kebijakan Israel yang menderita schirofrenia. Di satu sisi, Anda berbicara mengenai perdamaian dan kepentingan mereka untuk mencapai perdamaian, di sisi lain, mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan proses perdamaian yang membuatnya jadi rumit dan membahayakannya.“

PESANNYA: Yaa memang begitulah perilaku negara yang satu ini …. masak kita harus membiarkannya …

“Surat Noordin M Top” beredar di internet. Asli atau tipu-tipu? Indonesia Unite!

Surat elektronik yang mengatasnamakan tokoh teroris yang menjadi buruan polisi, Noordin M Top, beredar di beberapa situs. Surat itu dapat ditemukan di sejumlah situsweb sejak sepekan lalu. Isi surat yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu berupa ‘pernyataan resmi dan bentuk tanggung jawab’ orang yang mengatasnamakan dirinya Noordin M Top atas peledakan dua bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli lalu. Meski demikian, beberapa pihak meragukan kesahihan surat elektronik itu.

Berikut ini petikan lengkap surat elektronik dari orang yang mengatasnamakan Noordin M Top soal peledakan bom di dua hotel tersebut:

KETERANGAN RESMI TANDZIM AL QO’IDAH INDONESIA ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH DI HOTEL JW. MARRIOT JAKARTA

اَلْحَمْدُ ِللهِ مُعِزِّ اْلإِسْلاَمِ بِنَصْرِه، وَمُذِلِّ الشِّرْكِ بِقَهْرِه، وَمُصَرِّف اْلأُمُور بِأَمْرِه، وَمُسْتَدْرِجِ اْلكَافِرِيْنَ بِمَكْرِه، اَلَّذِي قَدّرَ اْلأَيَّامَ دُولاً بِعَدْلِه، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَعْلَى اللهَُ مَنَارَ اْلإِسْلاَمِ بِسَيْفِه.

أمَّا بعد

Ini adalah keterangan resmi dari Tandzim Al Qo’idah Indonesia untuk ummat Islam dengan Amaliyat Jihadiyah Istisyhadiyah di Hotel JW. MARRIOT Jakarta, pada hari Jum’at pagi, tanggal 17 juli 2009 M./24 Rojab 1430 H. yang dilakukan oleh salah satu ikhwah mujahidin terhadap “KADIN Amerika” di Hotel tersebut.

Sesungguhnya telah sempurna pelaksanaan Amaliyat Istisyhadiyah dengan karunia Allah dan karomah-Nya setelah melakukan survey yang serius dan pengintaian yang mendalam terhadap orang-orang kafir sebelumnya.

Dan sungguh benar firman Allah :

“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Anfal : 17).

Ini juga sesuai dengan firman Allah Ta’ala :

“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman”. (QS. Attaubah : 14).

Agar ummat ini mengetahui bahwasanya Amerika, khususnya orang-orang yang yang berkumpul dalam majlis itu, mereka adalah para Pentolan Bisnisman dan Inteljen di dalam bagian ekonomi Amerika. Dan mereka mempunyai kepentingan yang besar dalam mengeruk harta negeri Indonesia dan pembiyaan tentara kafir (Amerika) yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan kami akan menyampaikan kabar gembira kepada kalian wahai ummat Islam, bi idznillahi Ta’ala dengan mengeluarkan cuplikan-cuplikan film dari Amaliyat Istisyhadiyah ini insya Allah.

Dan kami beri nama Amaliyat Istisyhadiyah ini dengan : “SARIYAH DR. AZHARI”.

Kami ber-Husnu Dhon kepada Allah bahwa Allah akan menolong kami dan menolong kaum muslimin dalam waktu dekat ini.

الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون

Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia

Abu Muawwidz Nur Din bin Muhammad Top

Hafidzohullah

KETERANGAN RESMI DARI TANDZIM AL QO’IDAH INDONESIA ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH  DI HOTEL RIZT CALRTON JAKARTA

اَلْحَمْدُ ِللهِ مُعِزِّ اْلإِسْلاَمِ بِنَصْرِه، وَمُذِلِّ الشِّرْكِ بِقَهْرِه، وَمُصَرِّف اْلأُمُور بِأَمْرِه، وَمُسْتَدْرِجِ اْلكَافِرِيْنَ بِمَكْرِه، اَلَّذِي قَدّرَ اْلأَيَّامَ دُولاً بِعَدْلِه، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَعْلَى اللهَُ مَنَارَ اْلإِسْلاَمِ بِسَيْفِه.

أمَّا بعد

Ini adalah keterangan resmi dari Tandzim Al Qo’idah Indonesia untuk ummat Islam dengan Amaliyat Jihadiyah Istisyhadiyah di Hotel Rizt Calrton Jakarta, pada hari Jum’at pagi, tanggal 17 juli 2009 M./24 Rojab 1430 H. yang dilakukan oleh salah satu ikhwah mujahidin terhadap antek-antek Amerika yang berkunjung di Hotel tersebut.

Sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kami jalan untuk menyerang Hotel termegah yang dimiliki oleh Amerika di Ibukota Indonesia di Jakarta, yaitu Rizt Calrton. Yang mana penjagaan dan pengamanan di sana sungguh sangatlah ketat untuk dapat melakukan serangan seperti yang kami lakukan pada kali ini.

“Mereka membuat Makar dan Allah pun membuat Makar. Dan Allah itu Maha Pembuat Makar”. (QS. Ali Imron : 54).

Adapun sasaran yang kami inginkan dari amaliyat ini adalah :

1. Sebagai Qishoh (pembalasan yang setimpal) atas perbuatan yang dilakukan oleh Amerika dan antek-anteknya terhadap saudara kami kaum muslimin dan mujahidin di penjuru dunia

2. Menghancurkan kekuatan mereka di negeri ini, yang mana mereka adalan pencuri dan perampok barang-barang berharga kaum muslimin di negeri ini

3. Mengeluarkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Terutama dari negeri Indonesia

4. Menjadi pelajaran buat ummat Islam akan hakikat Wala’ (Loyalitas) dan Baro’ (Permusuhan), terkhusus menghadapi datangnya Klub Bola MANCESTER UNITED (MU) ke Hotel tersebut. Para pemain itu terdiri dari para salibis. Maka tidak pantas ummat ini memberikan Wala’nya dan penghormatannya kepada musuh-musuh Allah ini

5. Amaliyat Istisyhadiyah ini sebagai penyejuk dan obat hati buat kaum muslimin yang terdholimi dan tersiksa di seluruh penjuru dunia

Yang terakhir ….. bahwasanya Amaliyat Jihadiyah ini akan menjadi pendorong semangat untuk ummat ini dan untuk menghidupkan kewajiban Jihad yang menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan Khilafah Rosyidah yang telah lalu, bi idznillah.

Dan kami beri nama Amaliyat Jihadiyah ini dengan : “SARIYAH JABIR”

الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون

Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia
Abu Mu’awwidz Nur Din bin Muhammad Top

Hafidzohullah

PESANNYA:

a. Asli atau tipu-tipu? Biarkan pihak yang berwajib yang membuktikan. Rakyat Indonesia mestinya tenang-tenang saja, namun tetap waspada. Ini abad informasi, begitu mudah bagi siapa saja untuk mengeluarkan informasi, mengacau informasi, memalsu informasi, mereduksi informasi, mengolah informasi, merekayasa informasi, memformulasikan informasi …. ya, namanya saja perang informasi.Untuk apa? Yang jelas, untuk mempengaruhi, secara fisik ataupun psikologis. Mungkin saja informasi ini benar, mungkin juga informasi ini sesat. Jangan terlalu mudah percaya informasi dari internet, jangan pula 100% mengabaikan informasi semacam ini, sikapilah dengan proporsional, seraya check & recheck informasi, sekaligus crosscheck informasi beginian.

b. Lepas dari benar atau tidak informasi ini, tetaplah rakyat Indonesia waspada secara terus menerus, jangan pernah lengah, apalagi tersesatkan! Jaman sekarang ini terlalu mudah bagi siapa saja untuk bikin tulisan dan menampilkannya di blog/website, oleh sebab itu, ada informasi pasti ada kontra informasi, begitu seterusnya.Kalau anda tahu ada yang nggak beres laporkan segera kepada pihak yang berwajib.

c. Dengan adanya, contents-contents keras, nakal, bahkan berbau agitatif yang berseliweran di berbagi blog/website dan tampaknya sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya (setidaknya masih perlu dipertanyakan keasliannya), apakah ini berarti kita harus bereaksi keras dengan “mengunci” internet supaya nggak mudah bagi siapa saja memposting tulisan di blog/website, mengirim email, atau chatting? Ach, mestinya nggak harus sedrastis itulah. Zaman kebebasan informasi, yang menghantarkan rakyat Indonesia telah bebas menghirup udara Hak Asasi Manusia-nya dalam alam kebebasan memperoleh informasi dan mengeluarkan pendapat mestinya tetap dipertahankan, jangan mundur lagi. Aturan hukum dan undang-undang, serta penegakannya (secara adil dan beradab) mestinya yang diperkuat, disosialisasikan, diterapkan secara terukur dan selalu up to date dengan dinamikan perkembangan sosial, politik, hukum dan ekonomi kita. Tetapi tidak dalam kerangka “mengerangkeng” kebebasan masyarakat. Rakyat harus diedukasi dengan karakter sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan internet!

d. Rakyat Indonesia harus bersatu melawan terorisme yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia Unite!

Seorang Profesor kulit hitam ditangkap, Obama sebut polisi bodoh!

Presiden AS Barack Obama menyebut polisi di Cambridge, Massachusetts bertindak bodoh dalam penangkapan seorang profesor kulit hitam di Harvard University pekan lalu. Profesor Henry Louis Gates Jr ditangkap di rumahnya di Massachusetts dengan tuduhan tidak mematuhi perintah polisi. “Saya tidak tahu, tidak berada di sana dan tidak melihat semua fakta apa yang terjadi. Tetapi saya kira adil mengatakan, pertama kita semua akan sangat marah, kedua polisi Cambridge bertindak bodoh menangkap seseorang yang telah membuktikan bahwa ia berada di rumahnya sendiri, dan ketiga ada sejarah panjang di negara ini tentang orang Afrika-Amerika dan Latin yang diperlakukan di depan hukum secara tidak proporsional,” kata Obama, Kamis (23/7).

Menurut Obama –presiden AS kulit hitam pertama– insiden itu menunjukkan perlakukan tidak proporsional tersebut masih terjadi di Amerika. Obama membenarkan sang profesor adalah temannya. Gedung Putih buru-buru membantah bahwa Obama menyebut polisi berkulit putih yang menangkap Gates bertindak bodoh.  “Biar saya jelaskan, dia tidak menyebut polisi bodoh,” kata juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs.

Masalah itu bermula ketika seorang warga melaporkan kemungkinan terjadinya pencurian saat Gates dan seorang temannya terlihat memaksa masuk pintu rumahnya yang macet. Saat polisi datang, Gates di dalam rumah dan menunjukkan bukti bahwa dia pemilik rumah. Namun, dia tidak menuruti perintah ketika diminta keluar. Dan setelah saling berdebat, Gates akhirnya ditangkap. Tuduhan terhadap Gates akhirnya dibatalkan, Selasa (21/7). Namun, Gates menegaskan akan tetap melanjutkan kasus ini. “Ini bukan tentang saya, ini tentang mudahnya orang kulit hitam diserang di Amerika,” kata Gates kepada CNN.

Pesannya: JANGAN ASAL TANGKAP, BIAR NGGAK DISEBUT BODOH!

Indonesia: Sebuah requiem hitam menyapa kita lagi

Ketika hari-hari ini berjalan dengan setengah keredupan, aku terpuruk dalam galau, bukan untuk pribadiku, namun mengingat Indonesiaku, apa yang terjadi, apa yang mesti kita lakukan, sebuah requiem hitam menyapaku, menyapa kita lagi : 17 juli 2009 ini ….. sebuah catatan ledakan menghampiri kita lagi …

Dalam suasana kekagetan ledakan di Hotel JW Mrriot dan Ritz Carlton, serta di Muara Angke Jakarta, dengan kegetiran yang menyayat aku ikut berduka, lalu kudengarkan dendang bangsaku …..

Ibu Pertiwi

kulihat ibu pertiwi
sedang bersusah hati
air matamu berlinang
mas intanmu terkenang

hutan gunung sawah lautan
simpanan kekayaan
kini ibu sedang susah
merintih dan berdoa

kulihat ibu pertiwi
kami datang berbakti
lihatlah putra-putrimu
menggembirakan ibu

ibu kami tetap cinta
putramu yang setia
menjaga harta pusaka
untuk nusa dan bangsa

Download: Ibu Pertiwi by Peterpan from Youtube

Aku ingin melihat Indonesia lebih baik, lebih indah, lebih nyaman, lebih aman, lebih bergairah, lebih sehat, lebih bersahabat, lebih bersatu, lebih bersahaja, lebih menjanjikan dan memberikan harapan masa depan. Kapan? Kita bisa menyumbang apapun dengan cara kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih dan lebih!

Menjelang penyusunan kabinet, jangan pernah matikan HP anda!

Bulan-bulan ini, hari-hari ini, menjelang penyusunan kabinet Pemerintahan Republik Indonesia 2009-2014, tersebarlah aneka isu dan gosip politik kelas tinggi. Terutama tentang penjabatan dan pejabat yang akan didudukmaniskan di jabatan bergengsi dalam kabinet. Ada isu mengenai darimanakah sumber muasal pejabatnya, dari partai politik atau profesional. Ada isu mengenai apakah harus dari parpol pendukung koalisi atau bisa dari parpol pesaing, sewaktu pilpres. Ada isu broker kabinet, meski sudah ditepis pemimpin bersangkutan. Wistalah, wuakeh isu ting sliweran …..

Soal kabinet, kenapa jadi bahan isu-isuan segala? Karena terbaca ada yang bernafsu, ada yang merasa perlunya teori dan praktek balas budi, ada yang merasa mampu dan hebat sehingga pantas dimasukkan dalam kabinet …. macam-macamlah …. meskipun bagi saya dan mungkin juga bagi sebagian rakyat kebanyakan hal itu nggak penting banget. Wong sejatinya untuk kabinet itu, pengisian pejabatnya merupakan HAK PREROGATIF presiden terpilih …..  mau ngomong apa saja, mau usul apa saja boleh saja, tapi penentu akhirnya tetap Presiden dan Wapres terpilih ….

Sedangkan bagi rakyat, tuntutan terhadap personal kabinet itu simple se-simple-simple-nya …. yang penting mereka sanggup bekerja untuk rakyat, untuk negara dan bangsa, dengan ukuran kemampuan dan ketrampilan sebagai pejabat tingkat kabinet yang dengan nyata dapat meningkatkan kualitas kehidupan rakyat (dunia dan akhirat nantinya), dalam bentuk peningkatan pendapatan, kemudahan cari kerja dan sekolah, ada rasa aman, ada harapan, ada masa depan yang lebih baik …. itu sajalah ….. nggak peduli mau dari parpol itu orang, atau dari profesional itu pejabat, atau dari langit sekalian, peduli amat deh …. yang penting mampu, mau dan mental/moralnya baik, demi bangsa dan negara.

Untuk itulah, bagi anda yang punya kualifikasi seperti yang saya tuliskan di atas, saya ingatkan untuk jangan pernah matikan HP anda. HP mode on, harus hidup 24 jam. Siapa tahu Presiden terpilih menelpon anda dan menawarkan posisi yang bergengsi …………………

Pemimpin Indonesia: Soal berdemokrasi jangan kalah dengan anak SD dong …

Siang-siang, anak pulang sekolah cerita sama orang tua soal pemilihan ketua kelas di sekolahnya. Ouw, asyik, mulai kelas 2 SD (sekarang dia kelas 3 SD), setidaknya di tempat sekolah anak saya, pemilihan ketua kelas dilaksanakan dalam bentuk Pemilu, nyontreng nama calon yang diinginkan, diantara teman-temannya sekelas.

Alkisah anak saya, yang sebelumnya sewaktu kelas 2 sudah menjabat sebagai ketua kelas, pada Pemilu kelas 3 kali ini rupanya kalah bersaing dengan temannya, berselisih 4 suara. Sehingga yang jadi ketua kelas ya temannya, yang juga tetangga di lingkungan rumah. Nah, inilah saatnya saya menjelaskan demokrasi ke anak, dengan bahasa yang dimengerti anak saya. Lalu saya menerangkan, dahulu sewaktu kelas 2, boleh jadi teman-temannya memilih dia dan mempercayai dia sebagai ketua kelas, tetapi mungkin sekarang teman-temannya lebih memilih yang lain karena memang temannya itu yang dianggap lebih dipercaya untuk menjabat saat ini. Akhirnya anak saya mengerti, mengapa ada perubahan pemilihan. Lain daripada itu, anak saya ajarkan untuk mengucapkan selamat kepada temannya yang jadi ketua kelas, toh dia juga teman mainnya juga, di sekolah maupun di rumah …..

Lalu, perlu saya suntikkan motivasi juga bahwa untuk bisa dipercaya dan dipilih lagi nantinya, ya harus terus berprestasi dan berteman secara baik-baik dengan semua teman, setidaknya yang sekelas. Nggak ada keributan tuh, karena gagal jadi ketua kelas. Indah khan, demokrasi dapat bersemi dengan baik di tingkat sekolah dasar.

Oleh sebab itu, para pemimpin Indonesia harusnya juga memberikan keteladanan kepada rakyatnya, soal kalah menang dalam Pemilu itu wajar dalam kasanah demokrasi, terimalah secara ksataria ….. nggak perlu ribut-ributlah …. malu sama anak SD.

Pemerintah Langgar Kode Etik Perikanan Dunia?

Pemberlakuan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2008 mengenai Usaha Perikanan Tangkap membuktikan ketidakberpihakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

“Permen ini jelas bertentangan dengan tata laksana perikanan yang diatur Badan Pangan Dunia atau FAO dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries. Pada pasal 6 secara eksplisit disebutkan bahwa negara harus melindungi, hak nelayan dan pekerja perikaan skala kecil atas sumber mata pencaharian yang aman dan layak, hak akses istimewa ke wilayah penangkapan dan sumber daya tradisional di dalam yurisdiksi perairan mereka,” jelas M Riza Damanik, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta.

Pemberian surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam satu klaster perikanan kepada perusahaan perikanan untuk lebih dari 30 tahun menunjukkan kesengajaan negara dalam meminggirkan hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

“Permen ini memunculkan dua persoalan, yakni terbatasnya akses dan perlindungan terhadap nelayan tradisional. Pemerintah selalu berdalih bahwa nelayan dan perusahaan memiliki hak yang sama. Namun, mereka melupakan fakta bahwa hingga detik ini mayoritas nelayan kesulitan dalam “mengepulkan” asap dapur dan membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka,” jelas Riza.

Keterbatasan keluarga nelayan ini mendasari keberpihakan FAO dengan menerbitkan Code of Conduct for Responsible Fisheries pada 1995. Hal penting lainnya yang menjadi titik pijak FAO adalah ketergantungan nelayan pesisir pada sumber daya kelautan dan perikanan.

” Sumber daya perikanan merupakan sumber daya privat. Hal itu menyalahi peruntkan dasar sumber daya kelautan dan perikanan milik umum khususnya nelayan tradisional dan masyarakat di sepanjang pesisir Indonesia,”kata Riza. Referensi

Sotomayor Says Identity Won’t Distort Her Decisions. Ini baru jempolan!

Perjuangan seorang wanita

Judge Sonia Sotomayor insisted on Tuesday, in the face of sometimes skeptical questioning from Republicans, that she would never allow her background or life experiences to determine the outcome of a case if she were elevated to the Supreme Court.

“It’s not a question of choosing to see some facts or another, senator,” Judge Sotomayor told Jeff Sessions of Alabama, the ranking minority member on the Senate Judiciary Committee, who made it clear he was not persuaded that the nominee would adhere to the law as strictly as she has pledged.

“We’re not robots,” the judge said at one point, as she described judges’ personal backgrounds as sources to enrich the law rather than warp it — walking a semantic tightrope that Mr. Sessions repeatedly, despite his courtly courtesy, said he did not find persuasive.

The judge was led into her question-answer session by friendly queries from the committee chairman, Senator Patrick J. Leahy, Democrat of Vermont, who tried to deflate Republican arguments in advance by giving the nominee a chance to explain some of her controversial rulings and comments, including the now-famous remark that “a wise Latina woman” might see a case in a different light from a jurist of a different gender or ethnic background.

“No words I’ve ever written or spoken have received so much attention,” the judge said, with a slightly nervous laugh. At another point, she observed that she might have been guilty of “a rhetorical flourish” that “fell flat.”

Repeatedly, Judge Sotomayor sought to persuade the panel that her past, rather than determining how she rules on cases, makes her more perceptive in sorting out the issues. “The process of judging is the process of keeping an open mind,” she said, explaining that her philosophy is to examine issues “case by case, applying the law as it exists.”

“I think the system is strengthened when judges don’t assume they’re impartial,” she said.

But Senator Sessions said he feared that Judge Sotomayor would let her background determine how she rules, and that she has displayed “a body of thought over the years that causes us difficulty.”

No, the judge said. She pledged that “at no point nor time” would she let her background affect how she rules. Life experiences are important in perceiving facts, she said, “but the law commands a result.”

The judge sought to dispel any notion that she dealt too perfunctorily, in her role as a member of the United States Court of Appeals for the Second Circuit, with the New Haven firefighters’ case, in which the city threw out the results of a promotional exam because black candidates did not fare well.

The case was “not a quota case, not an affirmative action case,” she said, but rather focused on possible defects in the test. The Second Circuit decided the case, although in a very short ruling, based on “a very thorough” 78-page decision by a district court, the judge said, adding that now that the Supreme Court has ruled in favor of white and Hispanic firefighters who challenged the city’s decision she, of course, would be bound by that decision.

But Senator Orrin G. Hatch, Republican of Utah, was not satisfied with that explanation and wondered, without asking a direct question, why the judge had relied on the district court’s decision “rather than doing your own analysis of the issues.”

Trying to counter suggestions from some Republicans that she is an “activist judge,” Judge Sotomayor said she does not see appeals courts as policy makers, despite once observing that “the court of appeals is where policy is made.” What she meant, she explained, is that appellate judges establish legal precedent, and “precedent has policy ramifications,” binding litigants in similar cases.

Senator Dianne Feinstein, Democrat of California, came to the nominee’s defense, asserting that an objective study of her record should convince people that “she is anything but” an activist judge.

Judge Sotomayor, who often took notes as she was being questioned, responded in legalese when she was asked by Senator Herb Kohl, Democrat of Wisconsin, if she believed that Roe v. Wade, the 1973 Supreme Court decision establishing a woman’s right to choose abortion, was “settled law.”

“The court’s decision in Planned Parenthood v. Casey reaffirmed the court holding of Roe,” she replied, referring to the 1992 ruling in a Pennsylvania case. “That is the precedent of the court and settled, in terms of the holding of the court.”

There was a moment of near-comedy when Judge Sotomayor sought to alleviate any fears that she might not be sympathetic enough to the rights of gun owners. “I have friends who hunt,” she said.

There was a moment of friction between Mr. Leahy and Mr. Sessions, both former prosecutors. When Mr. Sessions went on at some length before letting the nominee respond, Mr. Leahy said sharply, “Was that a question?”

Mr. Sessions said he had to go on at some length because Mr. Leahy had “misrepresented the facts” of a certain case — an assertion Mr. Leahy hotly disputed.

Mr. Sessions has promised to give Judge Sotomayor fair consideration, with his own unpleasant experience in mind. Two decades ago, his nomination for a federal district judgeship was derailed amid accusations that he had been insensitive on racial issues — accusations that he heatedly denied, and that some black associates also disputed.

Judge Sotomayor would appear to be virtually assured of confirmation, despite the hostility of some Republicans, given the Democrats’ 12-to-7 advantage on the judiciary panel and 60-to-40 majority in the Senate. Referensi

P.S. Perhatikan beberapa kata yang saya bold di atas. Dengan kata-kata tajam Sotomayor “membuka” mata para penuduh. Inikah perjuangan gender sesungguhnya, tanpa affirmatif. Inikah perjuangan negarawan sesungguhnya, tanpa melihat asal-usul keturunannya. Inikah perjuangan ranah hukum semestinya, tanpa carut marut yang disengaja. Belajar dari Sotomayor, belajar kehidupan bernegara, dengan aroma multikultural dan pluralisme. Indah nian: profesionalisme tetap bersemi.

SBY-Boediono Terbanyak Belanja Iklan

Survei Nielsen Media Indonesia menunjukkan pasangan yang dinyatakan menang oleh quick count, yakni pasangan SBY-Boediono, merupakan pasangan capres dan cawapres dengan jumlah belanja iklan terbanyak. Terbukti, pasangan tersebut mengungguli dua pasangan lainnya dengan jumlah spot iklan di media massa sebanyak 5.705 spot.

Pasangan JK-Wiranto berada di urutan kedua dalam hal belanja iklan dengan jumlah 5.066 spot iklan. Pasangan Megawati-Prabowo di urutan ketiga dengan 1.879 spot iklan.

“Sebagian besar spot iklan tersebut adalah spot iklan di televisi,” kata Senior Manager Business Development Nielsen Media Indonesia, Maika Radini, saat berbicara di seminar Media Industry Review 2009: Belajar dari Kebangkrutan Koran-Koran di AS dan Trend Iklan Media Cetak Semester II 2009 yang diadakan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), di Jakarta, Selasa (13/7).

Spot iklan pasangan SBY-Boediono berada di televisi dengan 5.329 spot, surat kabar 369 spot, dan majalah dan tabloid dengan 7 spot. Sementara spot iklan JK-Wiranto berada di televisi (4.436 spot), surat kabar (621 spot), dan majalah dan tabloid (9 spot). Sementara, spot iklan pasangan Megawati Wiranto berada di televisi (1.757 spot) dan surat kabar (122 spot).

Meskipun televisi mendapatkan share iklan terbesar dari para pasangan capres dan cawapres, akan tetapi dari partai politik, justru surat kabar yang mendapatkan share iklan terbesar karena kategori pemerintahan dan politik tahun 2009 meningkat 147 persen dibandingkan tahun 2008.

Golkar, Partai Demokrat, PDIP dan PAN berturut-turut menduduki peringkat 1, 3, 7, dan 10 institusi-institusi dengan belanja iklan terbanyak di surat kabar. Sementara di televisi, tidak ada parpol-parpol yang masuk 10 besar institusi-institusi dengan belanja iklan terbanyak.

Cakupan penelitian yang dilakukan Nielsen ini adalah 122 judul surat kabar, 163 judul majalah dan tabloid, dan 23 stasiun televisi. Penelitian ini berdasarkan published rate card, tidak termasuk iklan baris, dan tidak menghitung diskon, promo, dan lain-lain. Referensi

Program Khusus CIA untuk Bantai Pemimpin Al Qaeda

Badan intelijen AS, CIA, pernah menjalankan sebuah program rahasia selama 8 tahun untuk membunuh para pemimpin al Qaeda dengan mengerahkan para pembunuh yang terlatih secara khusus. Namun, CIA menolak membeberkan program ini ke Kongres karena inisiatif tersebut tidak berhasil menyeret Osama bin Laden maupun deputinya sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah AS.

Program pengerahan beberapa tim untuk membunuh teroris senior telah secara resmi disetujui oleh pemerintah George W. Bush tetapi program ini tidak pernah beroperasi secara maksimal. Menurut beberapa sumber intelijen dan kongres AS, wakil presiden yang menjabat saat itu, Richard B. Cheney telah mendesak CIA untuk menunda pemberitahuan program itu ke Kongres.

Program yang dihentikan bulan lalu itu mengundang ketegangan politik pekan lalu saat beberapa anggota Kongres dari Demokrat menilai CIA telah menahan informasi ke Kongres dengan tidak menyingkap eksistensi operasi itu. Direktur CIA Leon E.Panetta menjelaskan ke parlemen tinjauan mereka terhadap program itu pada 24 Juni beberapa jam setelah mengetahuinya.

Beberapa pejabat intelijen yang mengetahui program itu menjelaskan beberapa elemen tertentu dari program ini sempat beroperasi dan seharusnya dilaporkan karena mencakup prasarana signifikan dan berisiko tinggi. Namun, beberapa pejabat intelijen lain menjelaskan inisiatif ini tidak pernah mencapai kemajuan sesuai dengan konsep dan studi kelayakan.

Pengakuan Panetta bahwa ia telah menghentikan program ini menuai kritik dari beberapa anggota kongres Republik kemarin. “Kenapa kamu membatalkannya?” tanya Senator Christopher S., anggota kongres Republik dari komite intelijen Senat. “Memangnya kenapa kalau dilanjutkan?”

Tidak ada pejabat maupun institusinya, CIA, yang bersedia menguraikan perbedaan program itu dengan program lainnya untuk menumpas pemimpin senior Al Qaeda. Namun, salah satu pejabat intelijen AS yang tidak menyebut identitasnya menjelaskan program ini berskala kecil dan tidak beroperasi secara permanen.

CIA diizinkan pada 2001 untuk menggunakan kekerasan berisiko tinggi terhadap sekelompok pemimpin al Qaeda. Kekerasan ini mencakup serangan yang dilancarkan oleh pesawat tanpa awak ke beberapa kamp teroris dari ketinggian 2 kaki dan bukan ketinggian 10.000 kaki seperti dilaporkan sebelumnya.

Beberapa pejabat CIA yang masih bertugas maupun telah lepas tugas menerangkan program ini tidak mencapai perkembangan yang dinilai perlu untuk dilaporkan ke Kongres.

Beberapa pejabat Gedung Putih menerangkan Presiden Barack Obama telah mendapatkan pengarahan mengenai keputusan Panetta setelah kembali ke Washington, Minggu, seusai mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri. Panetta dilaporkan tidak memberitahukan Gedung Putih mengenai rencananya membatalkan program itu.

Sejumlah anggota parlemen Demokrat telah menyerukan diadakan investigasi untuk mengetahui apakah CIA melanggar undang-undang dengan tidak membeberkan programnya ke Kongres. Klaim pencegahan penyampaian keterangan mengenai program itu juga telah memicu timbulnya seruan agar pemerintah Obama memulai investigasi terhadap kebijakan penangkalan terorisme selama pemerintah Bush. Referensi

Inside: Sukses Gerakan 1 Putaran, PWI Jakarta Beri Award ke Denny JA

Selama Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dikomandani oleh Denny JA melancarkan kampanye gerakan satu putaran. Sukses atas kampanye itu, Denny JA dianugrahi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Award sebagai ‘Newsmaker of the Election 2009′.

Penghargaan kepada Denny yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LSI itu langsung diserahkan oleh Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan di Hotel Nikko, Jl Thamrin, Jakarta, Selasa (14/7/2009).

Dalam acara itu, hadir sejumlah tokoh pers senior PWI dan sejumlah artis ibukota, seperti Indro (Warkop) dan Dani Ahmad.

“Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan di PWI Jaya yang memberikan penghargaan Newsmaker of the Election 2009. Ini bukan penghargaan bagi saya pribadi. Saya menganggap ini penghargaan bagi inisiatif seorang individu untuk berperan dalam Pilpres,” kata Denny.

Menurut Denny, perang terlalu penting bila hanya diserahkan kepada seorang jenderal. Begitu juga Pilpres terlalu penting bila diserahkan kepada para politisi dan tim sukses.

“Masyarakat dan individu bebas harus juga terlibat di dalamnya, karena bulat dan lonjong kehidupan masyarakat akan ditentukan oleh Presiden terpilih,” jelasnya.

Diakui Denny, saat dirinya mengkampanyekan Gestapu (Gerakan Satu Putaran) sangat terkejut dengan munculnya kontroversi dan perdebatan publik yang ada. Setidaknya ada lima alasan kenapa gerakan ini menjadi top isu.

Pertama, isu gerakan satu putaran adalah puncak pertarungan politik capres. Kedua, isu satu putaran dibuat berdasarkan riset. Ketiga, isu tidak hanya diwacanakan melalui forum intelektual, tapi menjadi gerakan masyarakat. Keempat, isu memang dibuat untuk kontroversi dan terakhir, isu satu putaran adalah tradisi baru.

Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan, setiap tahun pihaknya telah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat ata lembaga sejak tahun 2004. Di mana ada 4 wartawan yang menerima penghargaan sebagai Newsmaker karena liputan Bencana Tsunami di Aceh.

Juga penghargaan kepada 10 lembaga bantuan kemanusiaan yang dikelola sejumlah televisi dan radio, serta TNI. Tahun 2008 saat dilakukan Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat juga memberikan penghargaan Tokoh Demokrasi Siap Menang Siap Kalah.

Yang menerima di antaranya pasanga Cagub-Cawagub Adang Daradjatun-Dani Anwar, Danny Setiawan-Iwan Sulanjana. “Kali ini kepada Denny JA sebagai pemimpin Lembaga Studi Demokrasi, sebagai newsmaker, orang yang membuat atau diberitakan media massa selama Pilpres 2009,” ujarnya. Referensi

Catatan:

a. Omong-omong, sebenarnya saya juga menulis Gerakan Pilpres satu putaran, ini murni gagasan saya, nggak ada hubungannya dengan Capres-Cawapres manapun. Bukan pesan sponsor pula. Intinya saya melihat dari sisi “BIAYA POLITIK” dan kondisi ekenomi negara/bangsa kita. Meski demikan ada juga pengunjung blog  saya yang “protes”, dikira ikut kampanye. Saya nggak tahu, duluan mana muncul di media antara tulisan saya ini yang saya posting tanggal 14 April 2009 dengan kampanye media (berupa iklan-iklan) Satu Putaran dari Denny JA, yang sepengetahuan saya ramainya pas menjelang/selama musim kampanye Pilpres 2009.

b. Bahkan soal Koalisi Permanen, saya pun telah menulis jauh hari seblum pelaksanaan Pilpres 2009. Bisa disimak disini: Menjelang Pemilu Presiden 2009: Koalisi permanen dong …. tulisan ini diposting 10 April 2009. Lihat saja klop atau tidak dengan realitas politik sekarang …..

Ciri-ciri kehidupan di dunia: Berpasangan.

Ada hitam, ada putih

Ada jauh, ada dekat

Ada hidup, ada mati

Ada sehat, ada sakit

Ada kecil, ada besar

Ada sukses, ada gagal

Ada cinta, ada benci

Ada naik, ada turun

Ada pemerintah, ada oposisi

Itu yang saya fahami tentang kehidupan di dunia selama ini

Namun, saya nggak faham, apakah ini juga berlaku di dunia politik

Karena saya lihat ada yang inginnya jadi pemerintah (setidaknya merangsek ke pemerintahan terus) nggak mau dan nggak siap jadi oposisi ………

Menyalahi kodrat, nggak baik jangka panjangnya ……

CINTA TERLARANG by The Virgin

Kau kan slalu tersimpan di hatiku
Meski ragamu tak dapat ku miliki
Jiwaku kan slalu bersamamu
Meski kau tercipta bukan untukku

Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi
Hanya untuk bersamanya
Ku mencintainya sungguh mencintainya

Rasa ini sungguh tak wajar
Namun ku ingin tetap bersama dia
Untuk selamanya

Mengapa cinta ini terlarang
Saat ku yakini kaulah milikku
Mengapa cinta kita tak bisa bersatu
Saat ku yakin tak ada cinta selain dirimu

Tuhan berikan aku hidup satu kali lagi
Hanya untuk bersamanya
Ku mencintainya sungguh mencintainya

Rasa ini sungguh tak wajar
Namun ku ingin tetap bersama dia
Untuk selamanya

P.S. (yang mesti anda baca, biar nggak salah faham) :

a. Capai nonton hingar bingar politik, ngeri ada serbuan flu babi, miris dengan aroma panas Papua, empati untuk kaum Uighur China, benci dengan akal bulus koruptor, muak dengan para pemimpi yang nggak tahu diri, ya menghibur dirilah  …….. dengerin dan menyimak, rileks bersama The Virgin : Cinta Terlarang.

b. Kalau ada diantara anda, pengunjung setia blog ini yang kaget dengan postingan ini (kok nggak biasanya) dimaklumi saja, saya juga manusia, perlu hiburan juga ……

Budaya Pemerintahan Provinsi DIY, perlu sosialisasi ya…..

Budaya Pemerintahan, memang perlu dibuat, disosialisasikan, dan diterapkan, terus dikontrol ya …. agar kinerja para pegawai menjadi mantap …. seperti Budaya Pemerintahan Provinsi DIY, yang baru, memang perlu sosialisasi ya…..

Apakah Budaya Pemerintahan Provinsi DIY? SATRIYA :

Selaras,

Akal Budi Luhur Jatidiri,

Teladan-keteladanan,

Rela Melayani,

Inovatif,

Yakin dan percaya diri,

Ahli-Profesional.

Semuanya merupakan nilai-nilai yang baik dan unggul.

Problem kepemerintahan kita sesungguhnya apa kok sampai perlu budaya pemerintahan? Tidak ada satunya kata dan perbuatan, alias implementasinya, kalau istilah populer dulu ya pengamalannya (meminjam instilah P4) yang nggak terwujud nyata ….

Menurut Bara Hasibuan, SBY pecahkan rekor Obama. Pentingkah itu? Yang lebih penting mewujudkan amanah rakyat sebaik-baiknya ….

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono memecahkan rekor Presiden AS Barack Obama sebagai presiden yang dipilih paling banyak oleh rakyatnya secara langsung, jika sistem hitung cepat benar. “Tadi saya coba-coba hitung, jika hasil hitung cepat konsisten dengan hasil KPU, ada fakta yang menarik perhatian yakni (SBY) memecahkan rekor presiden yang dipilih secara langsung. Obama hanya dipilih oleh sekitar 69 juta rakyat AS,” kata Bara Hasibuan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, jika hitung cepat itu benar, jumlah golput sekitar 20 persen dan jika suara tak sah 10 persen maka jumlah suara sah mencapai 70 persen. Sementara itu jumlah pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap sekitar 170 juta. Sehingga jumlah suara sah sekitar 119 juta suara. Jika SBY menang dengan persentase 60 persen maka total suara yang memilih SBY sebesar 71 juta, atau di atas Obama yang hanya 69 juta atau sekitar 52 persen dari jumlah pemilih AS. Kemenangan SBY, katanya, semakin berarti karena jumlah capres di AS hanya dua sementara di Indonesia tiga pasangan. Tidak hanya itu, jumlah pemilih di AS juga lebih besar dibanding dengan di Indonesia, katanya.

Bara mengatakan selain itu posisi SBY sebagai presiden bertahan (incumbent), memang memperoleh keuntungan, namun juga bukan merupakan hal yang mudah untuk menyakinkan rakyat bahwa pemerintah telah berbuat banyak hal untuk rakyat. “Sehingga juga menjadi ujian, apakah selama menjabat sudah melaksanakan janji,” katanya. Sehingga, katanya, SBY jauh lebih sulit dibanding dengan Obama untuk memperoleh suara rakyat karena harus membuktikan pemerintah telah melakukan yang terbaik. Sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2009 menyebutkan perolehan pasangan Megawati-Prabowo sekitar 26-27 persen, Yudhoyono-Boediono sekitar 60-61 persen dan Jusuf Kalla-Wiranto sekitar 12 persen.

SBY memecahkan rekor Obama, seberapa pentingkah itu? Ada yang lebih penting, mewujudkan amanah rakyat sebaik-baiknya …. selamat bekerja ….

Eh, ada Game SBY melawan koruptor. Bisa di-download gratis lagi …

Ternyata ada orang Indonesia (david_setiabudi@yahoo.com) yang bikin Game Presiden SBY. Lihat saja di website-nya. Ada 2 game yang bisa di-download. Gratis lagi. Game petualangan SERU & menantang ini dibuat (katanya) demi mendukung Bapak SBY dan Bapak Boediono. Konsep permainan petualangan ORIGINAL dari David Setiabudi (Copyright), hanya dengan mouse saja. Tidak boleh ditiru tanpa izin tertulis.

Syarat boleh download, yaitu harus berusia 21 tahun keatas. Saya sudah mencoba DL 2 game itu, masing-masing punya file dengan ukuran 7 Mb. Kalau berminat, DL saja sendiri, kayak apa sih serunya game tersebut …. yang katanya ada “petualangan” SBY melawan koruptor ……………..

Apakah anda sudah memperhatikan hasil survai, quick & real count Pilpres RI 2009?

Apakah anda sudah memperhatikan hasil survai/polling dan quick count Pilpres RI 2009? Kalau belum coba perhatikan. Apakah ada korelasinya atau ada sesuatu yang bisa bikin anda surprise?

A. HASIL REAL COUNT KPU PILPRES 2009

Peringkat	Capres-Cawapres	Jumlah Suara	Persentase
1		11.658.098	61,66%
2		5.402.076	28,57%
3		1.847.958	9,77%
Total		18.908.132	100%

Keterangan: Sumber KPU, 9 Juli 2009, jam 23.00 WIB

B. HASIL QUICK COUNT PILPRES 2009

Lembaga
LSI (1)	26,56%	60,85%	12,59%
LSI (2)	27,36%	60,15%	12,49%
LP3ES	27,40%	60,28%	12,32%
Puskaptis	28,16%	57,95%	13,89%
CIRUS	27,49%	60,20%	12,31%
LRI	27,02%	61,11%	11,87%

Referensi / Keterangan:

LSI (1): Lembaga Survei Indonesia

LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia

LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Puskaptis: Puskaptis

CIRUS: CIRUS

LRI: Lembaga Riset Informasi

C. HASIL SURVAI/POLLING PILPRES 2009

1. Sumber : Polling detik diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.50 WIB

2. Sumber : Polling Republika diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.51 WIB

3. Sumber : Polling Mardoto diakses Rabu, 8 Juli 2009, jam 17.52 WIB

4. Sumber : Survai Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.30 WIB

Survai 2-4 Juli 2009, Mega-Prabowo 22,25 persen, SBY-Boediono 51,95 persen, JK-Wiranto 18,27 persen.

5. Sumber : Survai Lembaga Survei Indonesia (LSI) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.45 WIB

6. Sumber : Survai Swamedia Research dan Communication (SRC) di Jawa Tengah diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 19.00 WIB

Mega-Prabowo 28,3%, SBY-Boediono 50,4%, JK-Wiranto 4,7%.

7. Sumber : Survai Survey Strategic Indonesia (SSI) diakses Senin, 6 Juli 2009, jam 23.45 WIB

Survai 1 Juli sampai 3 Juli 2009: Mega-Prabowo 20,34 persen; SBY-Boediono 46,86 persen; JK-Wiranto 32,46 persen.

Bagaimanakah saudara, sudah anda perhatikan? Asyik lho kalau bisa melihat dengan pendekatan statistik, korelasinya signifikan nggak?

Catatannya:

1. Kalau anda sudah melihat dengan baik dan benar, pasti anda percaya, bahwa sekarang ini pola dan strategi bersaing dalam politik/pemilu sudah memasuki ranah pemakaian teknologi/teknologi informasi secara nyata dan maksimum. Pendekatan strategi tradisional, komunal, dan menggunakan simbol-simbol primordial memang harus dipertimbangkan untuk dikurangi, bahkan mungkin harus ditinggalkan kalau nggak mau kalah dalam persaingan.

2. Nggak jamannya lagi serang-serangan tanpa dasar dalam iklan-iklan kampanye, temu langsung atau debat-debat, atau dalam jalur black campaign. Harus mulai biasakan adu kata-kata yang cerdas, tidak menyakitkan siapapun (pesaing/konstituen), punya visi-misi dan program yang jelas dan realistis/logis gitu, nggak utopis. Juga harus siap bermain di semua lini dan media, termasuk teknologi informasi. Juga memperhitungkan waktu. Nggak mungkinlah dalam 3 bulan mau bikin bim salabim dari dapat 1 suara terus dapat 1.000.000.000 suara, ini sesuatu yang aneh. Last but not least, performance personal & track record juga penting diperhatikan: kepantasan disini!

3. Akhirnya, jangan pernah mengabaikan apalagi meremehkan hasil survai/polling, apalagi menyatakan tidak ada kaitannya dengan hasil quick count maupun real count. Sungguh merendahkan para akademisi.

Fresh: KPU akan umumkan hasil tabulasi Real Time nanti malam

Ada exit pool, ada quick count, ada yang lain juga …………..

Komisi Pemilihan Umum (KPU) malam nanti akan mengumumkan hasil tabulasi real time Pilpres 2009. Namun demikian, belum dipastikan jam berapa akan dimulai penayangan tabulasi real time tersebut. “Hasil tabulasi real time akan ditayangkan nanti malam di KPU. Tapi masih menunggu konfirmasi dari Bapak Aziz (Kepala Pokja IT KPU),” ujar angota KPU I Gusti Putu Artha. Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela kesibukannya memantau pelaksanaan Pilpres di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (8/7/2009). Pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu, KPU melakukan tabulasi real time di Hotel Borobudur, Jakarta. Namun setelah batas waktu yang ditentukan, tabulasi dilanjutkan di Kantor KPU.

Silakan ditunggu ………

Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan DPT Pemilu Presiden 2009?

Sampai malam ini, minggu, 5 Juli 2009, DPT Pemilu Presiden 2009 masih dipermasalahkan saja. Bahkan ada yang menginginkan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden 2009.

Apa harus begitu cara menyelesaikannya? Nggak mesti ditunda dong, karena sudah sekian tenaga, banyak waktu dihabiskan dan sumber daya materi dikeluarkan oleh Tim Sukses ataupun Capres-Cawapres, serta KPU, apakah hal ini harus disia-siakan begitu saja? Sayang khan ….? Ada yang punya ide Pilpres satu putaran saja (dengan argumentasi penghematan sekitar 4 Trilyun rupiah kalau nggak ada putaran ke-2) sudah diprotesi, dianggap anti demokrasi, disangka membodohi rakyat, atau kata-kata pedas lainnya …. Nha, kalau Pemilu Presiden ditunda apalagi ini, apakah tidak berarti lebih dari anti demokrasi, justru pembodohan dan pemborosan?

Soal DPT tentu saja kemungkinan memang ada ketidaktepatan data, 100% itu perfect dan sepertinya mutlak punya Tuhan saja. Selama masih ditangani manusia pasti ada salah-salahnya entah berapa proporsinya, jadi kalaupun ada salah-salahnya harusnya diselesaikan dengan nalar sehat dan hati bening. Caranya? Dibtulkan datanya. Begitu?

Sudahlah gampang itu, ini jaman modern dan jaman teknologi informasi. Oleh sebab itu gunakan saja perangkat ini secara maksimum. Bagaimanakah itu? Sebaiknya KPU dan Tim Sukses Capres-Cawapres (yang mempermasalahkan DPT)beradu data saja secara online dan real time serta di depan rakyat Indonesia dengan disiarkan melalui media TV Nasional. Jadi, diundang saja Tim Sukses (sekitar 10 orang saja, nggak perlu banyak-banyak, karena bukan saatnya untuk unjuk rasa ataupun banyak ngoceh di forum itu, prinsipnya hanya klarifikasi data) yang mempermasalahkan DPT ke Kantor KPU dengan membawa bukti-bukti selengkapnya, berhadapan dengan pleno KPU serta KPUD yang dipersoalkan DPT-nya, bisa dilengkapi dengan teleconference, diadu datanya secara nyata, saling cross-check dan check-recheck, siarkan langsung di media massa biar rakyat tahu sebenarnya, siapa yang benar datanya. Soalnya saya risih juga denger ada jutaan DPT yang dipermasalahkan, apa betul begitu lho? Jutaan itu banyka lho? Terus banyak koar-koar dan ngocah-ngoceh di media, ini itu, ini itu, sementara bukti nyata yang sempat ditayangkan sepertinya tidak proporsional dan tidak representatif dengan data keseluruhan calon pemilih …. Kasihan rakyat yang mau melek politik atau yang sudah cerdas dalam berpolitik dipermainkan dengan perilaku dan cara-cara berpolitik yang membingungkan dan cenderung pembodohan …..

Misalkan data KPU yang salah, ya KPU harus mau memperbaiki dan menerima koreksian …. toh, masih ada waktu dan cara memperbaiki, sekaligus mengontrol pelaksanaannya …

Kalau KPU punya data yang cukup valid, artinya ada salah-salah sedikit ya biar rakyat nanti yang menilai pada pelaksanaan Pilpres 2009, dan menyikapi secara bijak (artinya keputusan mencontreng yang mana, terserah rakyat ada atau tidak ada korelasinya dengan efek siaran langsung ini ya biarkan saja apa adanya) kualitas berpolitik masing-masing Tim Suskses Capres-cawapres …..

Ok, saya menunggu hal ini, masih ada dua hari (tanggal 6 dan 7 Juli 2009) waktu yang memungkinkan untuk melakukan hal ini ….. sudah diadu saja data-datanya (KPU dan Tim Sukses), siarkan langsung lewat media massa TV secara terbuka ….. soalnya saya penasaran, betulkah memang ada jutaan DPT yang kisruh? Gunakanlah perangkat teknologi dan komunikasi informasi secara maksimum untuk meningkatkan kualitas politik dan cara berpolitik di Indonesia, biar tidak terkesan asal cuap, bullshit belaka dan membuat rakyat bingung ……

N.B.

a. Janganlah hanya sekian % data di beberapa tempat terus dianggap atau direpresentasikan dengan statistik (yang menipu) menjadi sekian % data di Indonesia, nggak bisa itu. Karena DPT harus real, nyata, apa adanya, bukan permainan statistik deskriptif ataupun statistik inferens.

b. Saya sebagai Ketua RT, kok melihat (setidaknya di lingkungan daerah saya) secara berjenjang para pekerja KPUD (yang saya ketahui) dan perangkat Pemilu di bawahnya sudah berusaha dan bekerja mati-matian menyukseskan pesta demokrasi ini, sudah berusaha mendata hak-hak politik WNI dan menyalurkan informasi pencontrengan serta undangan untuk mencontreng sampai tingkat terbawah ….

c. Ayo, adu data DPT saja dan siarkanlah secara langsung proses itu di TV, supaya jelas, yang katanya ada Jutaan DPT kisruh itu benar atau nggak, saya betul-betul penasaran …..

Mari memonitor hasil survai/polling (terbaru) Pemilu Presiden 2009

Setelah hiruk pikuk masa kampanye, menjelang pemilu Presiden, 8 Juli 2009, kini saat-saat yang tepat untuk memonitor hasil survai dan polling dari berbagai sumber. Anda boleh meyakini, boleh juga tidak meyakini. Anda boleh menyukai, boleh juga tidak menyukai. Kemerdekaan menerima informasi dan menolak informasi silakan dipegang secara pribadi. Kebenaran data polling/survai silakan dilacak ke sumber referensi yang saya sebutkan juga disini. Mau anda jadikan referensi untuk mencontreng pada 8 Juli 2009 nanti, atau anda mengabaikan apapun hasil survai/polling terserah saja. Saya hanya menyajikan indikasi dan informasi ini, anda pribadi yang berhak menentukan. Dan, nantinya (setelah hari contrengan 8 Juli 2009) anda tinggal membuktikan dan mencocokkan hasil polling/survai dari lembaga/media/pribadi/website manakah yang paling mendekati kenyataan. Ingat, hasil polling/survai jangan pernah anda katakan ada yang salah, paling-paling yang bisa dikatakan adalah mendekati atau jauh dari kenyataan.

1. Sumber : Polling  detik diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.50 WIB

2. Sumber : Polling Republika diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.51 WIB

3. Sumber : Polling Mardoto diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.52 WIB

4. Sumber : Survai Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.30 WIB

Survai 2-4 Juli 2009,  Mega-Prabowo 22,25 persen, SBY-Boediono 51,95 persen, JK-Wiranto 18,27 persen.

Survai 26-30 Juni 2009,  Mega-Prabowo 21,02 persen, SBY-Boediono 53,95 persen, JK-Wiranto 18,15 persen.

Survai 17-24 Juni 2009,  Mega-Prabowo 17,51 persen, SBY-Boediono 54,30 persen, JK-Wiranto 18,13 persen

Survai 4-11 Juni 2009,  Mega-Prabowo 22,17 persen, SBY-Boediono 52,15 persen, JK-Wiranto 17,20 persen

Survai 11-17 Mei 2009, Mega-Prabowo 24,26 persen, SBY-Boediono 57,39 persen, JK-Wiranto 12,37 persen

5. Sumber : Survai Lembaga Survei Indonesia (LSI) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.45 WIB

6. Sumber : Survai Swamedia Research dan Communication (SRC) di Jawa Tengah diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 19.00 WIB

Mega-Prabowo 28,3%, SBY-Boediono 50,4%, JK-Wiranto 4,7%.

7. Sumber : Survai Survey Strategic Indonesia (SSI) diakses Senin, 6 Juli 2009, jam 23.45 WIB

Survai 1 Juli sampai 3 Juli 2009: Mega-Prabowo 20,34 persen; SBY-Boediono 46,86 persen; JK-Wiranto 32,46 persen.

Survai Juni 2009: Mega-Prabowo 20,11 persen, SBY-Boediono 52,14 persen,JK-Wiranto 27,57 persen.

N.B. Sekali lagi, saya hanya mengindikasikan dan menginformasikannya, andalah yang memutuskan!

Konsep ‘The Responsibility to Protect’ Masih Sering Diartikan Intervensi

Meskipun telah memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan, suatu negara masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan akan rasa aman dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun, tidak sedikit negara yang gagal menjalankan tanggung jawab tersebut. Masih sering terjadi berbagai kasus pelanggaran, baik berupa pelanggaran kemanusiaan, pembunuhan massal/genocide, maupun pemusnahan suatu etnis. Ketidakmampuan suatu negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat pada akhirnya mendorong dunia internasional untuk melakukan intervensi guna menyelesaikan berbagai persoalan yang berkecamuk.

Intervensi kemanusiaan ini dikenal dengan konsep ‘Responsibility to Protect’ (RTP) dan telah mulai dimunculkan pada 2001 silam. Hal tersebut kerap kali tidak hanya mengundang perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hubungan internasional, tetapi juga menuai kritik dan tentangan keras, khususnya berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hukum internasional. “Di satu sisi ada yang beranggapan bahwa konsep ini merupakan sebuah ruang untuk melakukan intervensi. Padahal, dengan mengadopsi konsep ini tidak serta-merta berarti intervensi,” kata Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Drs. Muhadi Sugiyono, M.A., Selasa (30/6) di Fortakgama UGM.

Ditegaskan oleh staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fisipol UGM ini, RTP memang memungkinkan sebuah negara untuk diintervensi, tetapi bukan berarti harus diasosiasikan sebagai intervensi. Justru yang harus diperhatikan adalah bagaimana negara tersebut membangun kapasitas internasional untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran kemanusiaan.

Mengenai intervensi ini, disampaikan Muhadi, terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan pemberlakuannya. Tindakan intervensi diambil berdasarkan, antara lain, alasan atau dasar yang kuat, tujuan yang benar, besarnya ancaman, dan wewenang yang sah. Selain hal tersebut, tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan sarana-sarana yang proporsional. “Yang penting di sini bahwa keputusan untuk melakukan intervensi didasarkan pada keyakinan bahwa hal ini merupakan cara paling akhir dalam memecahkan persoalan yang apabila tidak diambil tindakan intervensi akan mengakibatkan kondisi yang lebih buruk,” terangnya.

Sempat disinggung pula oleh Muhadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering dilanda berbagai persoalan kemanusiaan, misalnya pada era Orde Baru, isu tentang pelanggaran HAM begitu hangat diperbincangkan. “Meskipun begitu, Indonesia masih mampu melindungi rakyatnya dari berbagai persoalan kemanusiaan yang ada walaupun belum cukup optimal,” tambahnya.

Adanya konsep RTP seyogianya diambil sebagai bahan pembelajaran dan dijadikan alat peringatan dini bagi Indonesia untuk lebih sensitif terhadap berbagai hal yang menimbulkan konflik. Dengan memahami konflik internal, akan semakin kecil kesempatan intervensi dari pihak luar masuk ke Indonesia. Referensi

Perhatian: Ini dia empat masalah Papua dan jawabannya

Persoalan Papua tidak pernah usai sampai saat ini. Kegelisahan akan terpisahnya propinsi yang berada di bagian paling Timur itu dari Indonesia terus menggelanyut. “Namun kita harus lihat, apa sebenarnya arti kemerdekaan yang mereka minta. Apakah merdeka dalam arti bebas secara politik atau bebas dari keterbelakangan yang sampai saat ini mereka alami,” kata Dr. Adriana Elisabeth, peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ditemui menjelang peluncuran buku dan diskusi buku Papua Road Map di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Adriana, salah satu penulis Papua Road Map (PRM), persoalan kemerdekaan yang kerap mencuat mesti didudukkan pada konteks menyeluruh persoalan papua. “Dalam penelitian kami, yang dituangkan dalam buku ini (PRM), ada 4 persolan utama yang ada di Papua,” ungkap Adri, sebagaimana ia biasa disapa.

Persoalan pertama, lanjutnya, terkait dengan masyarakat Papua yang masih termarginalisasi dan mengalami diskriminasi. “Orang Papua tuntut kesamaan. Kita belum merekognisi masyarakat Papua secara merata,” papar Adri.

Soal kedua, kegagalan pembangunan. Hal ini terkait dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak berhasil karena tidak adanya supervisi atau pendampingan dari pemerintah pusat dan kekurangsiapan pemerintah daerah dan masyarakat Papua. “Otsus hanya dilihat dari dananya yang besar saja,” katanya.

Ketiga, soal kekerasan negara dan pelanggaran HAM. “Sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik. Anda sendiri sudah tahu kan,” ungkapnya.

Terakhir, sampai saat ini politik dan sejarah integrasi terus diperdebatkan dan digugat. “Memang secara hukum kita berhak atas wilayah Papua,” paparnya.

Lebih jauh, sebagaimana disampaikan Adri, para peneliti LIPI tidak mau fokus pada persoalan saja tapi juga menawarkan solusi berdasar soal yang ditangkap. “Untuk soal pertama kami menawarkan solusi supaya kita mau mengakui dulu kalau di Papua ada masalah. Setelah itu, kita harus merekognisi masyarakat Papua dan memberdayakan mereka sehingga sama dengan yang lain,” paparnya.

Untuk soal pembangunan, menurut Adri tiap daerah memiliki kebutuhan yang khas satu sama lain, tidak bisa dipukul rata. Saat ini, masyarakat Papua sangat membutuhkan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Solusi ketiga, pemerintah mesti terus mengupayakan merekonsiliasi dengan masyarakat Papua terkait dengan banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di sana. “Pengadilan HAM sudah dilakukan tapi tidak ditangkap pentolannya dan kompensasinya bagi masyarakat Papua tidak jelas, tidak adil,” tutur Adri.

Terakhir, hal yang mesti diupayakan adalah melalui dialog. Hal ini sudah dilakukan pada tahun 1999 dengan dialog Tim Seratus pada pemerintahan Habibie. Namun, pada waktu itu persiapannya kurang matang sehingga hasilnya tidak jelas dan tidak terjadi kesepakatan.

Untuk itu, para peneliti LIPI merekomendasikan supaya dilakukan dulu pra dialog. Pada tahapan ini, kedua belah pihak mesti kenyepakati dulu isu, mekanisme, siapa saja yang terlibat, dan pembagian yang merata siapa wakil Papua sehingga sungguh mewakili pada dialog. “Kalau terjadi kesepakatan baru diadakan dialog. Mediatornya bisa bebas tergantung dari kesepakatan dua belah pihak,” katanya.

Dengan diterbitkannya buku ini, tambah Adri, berarti LIPI sudah selesai dalam menjalankan mandatnya terkait soal Papua. Tawaran solusi menjadi realisasi ketika dilaksanakan. “Kami berharap, bagaimana nanti menyelesaikan persoalan Papua harus secara damai, bermartabat, tanpa kekerasan dan menyeluruh,” pungkasnya.

Diskusi yang ditulis 5 orang dari LIPI melalui penelitian sejak 2004 ini akan dihadiri Menteri Pertahanan RI Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang menggantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berhalangan hadir, Peneliti Utama Kajian Papua LIPI Dr. Muridan S. Widjojo dan 4 penanggap yang terdiri dari Wakil Gubernur Propinsi Papua Alex Hesegem, Anggota Komisi I DPR RI Efendi Choiri, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris dan Septer Manafandu dari Foker LSM. Yang akan menjadi moderator adalah Adri. Referensi

Ayo isi Polling Pilpres disini, untuk mengimbangi hasil survai banyak lembaga survai yang sulit dipercaya!

Pilpres hampir tiba.

Hasil survai bertebaran dimana-mana.

Ada yang suka ada yang benci

Suka karena hasil survai memenangkan Capres-Cawapresnya. Benci karena hasil survai merendahkan Capres-Cawapresnya.

Sudahlah daripada meributkan hasil survai, yang nggak ada habis-habisnya.

Anda sendiri bisa “mempengaruhi” ataupun “menyaingi” ataupun “merubah” hasil survai semuanya.

Caranya? Isilah polling Pilpres di blog ini, sesuka anda, sesuai pilihan anda. Terserah Capres-Cawapres mana yang anda cintai ……….

Mau ngeklik berulang-ulang silakan kalau bisa …… sepertinya nggak bisa, soalnya polling ini berbasis IP-Address.

Mau nyoba silakan …………………. kecuali pakai komputer dan IP-Address berlainan ……………

Ayo, anda bisa mempengaruhi polling Pilpres dengan satu klik di blog ini.

Saya tunggu ……….. sampai 5 Juli 2009.

Perlu ada revolusi persepakbolaan di Indonesia?

Sepak bola Indonesia kembali menunjukkan ke-nyinyir-an. Final Copa Dji Sam Soe Indonesia (CDSSI) berakhir dengan pemogokan pemain Persipura Jayapura. Persipura pun dinyatakan kalah walk out dalam kedudukan kalah 0-1 dari Sriwijaya FC, Minggu, 28 Juni 2009.

Duel bergengsi yang mempertemukan Sriwijaya FC sebagai juara bertahan dan Persipura sebagai juara Liga Super Indonesia itu memang menuai ketidakpuasan. Badan Liga Indonesia baru menetapkan Stadion Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, sebagai tempat penyelenggaraan pada awal bulan ini. Sriwijaya FC yang akhirnya lolos ke final mendapat keuntungan karena bisa bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Akhir buruk pada laga kali ini sangat berseberangan dengan awal pertandingan yang dibuka dengan seremoni meriah. Ratusan penari dan sorotan sinar laser meramaikan dibukanya perebutan gelar juara musim ini. Vokalis musik cadas Godbless Ahmad Albar pun tampil untuk memimpin kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah peluit kick-off dibunyikan, pertandingan pun berjalan menarik. Kedua tim tidak ragu bertukar adegan keras untuk menghalau serangan lawan. Para pemain Papua bermain cepat dan berulang kali melakukan tikaman melalui Boaz Solossa. Namun, kiper Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu bermain baik dan berkali-kali menggagalkan upaya Boaz, David Da Rocha, maupun Ernest Jeremiah. Dua menit sebelum istirahat, gawang Ferry kembali mendapat dua ancaman maut. Ancaman pertama datang ketika Ferry berupaya menangkap tendangan lambung dari sayap kiri. Tangkapannya tidak sempurna, tapi bola membentur tiang dan kembali ke tangan sang kiper. Semenit kemudian, tendangan bebas David Da Rocha menuju pojok kiri gawang. Kali ini Ferry berhasil menepisnya.

Di babak kedua, Persipura kembali menunjukkan serangan-serangan cepat. Namun, justru tuan rumah berhasil mencetak gol pada menit ke-51. Mohammad Nasuha mengirim umpan silang dari sayap kiri dan Anoure Richard Obiora berhasil menanduknya di antara kepungan lawan. Gol itu membuat serangan “Laskar Wong Kito” kian deras. Tak lama kemudian, sebuah kemelut terjadi di gawang Jendry Pitoy, namun anak-anak asuh Rahmad Darmawan gagal memanfaatkannya menjadi gol. Persipura membalas kemelut tersebut. Pada menit ke-60, Ian Kabes berhasil mendapat bola di kotak penalti. Tiba-tiba Ferry datang dan berusaha menghalau bola, tapi gerakannya justru menjatuhkan Jeremiah. Bola muntah disambar oleh Boaz, tapi tendangannya (sepertinya) mengenai tangan lawan dan keluar lapangan. Wasit Purwanto tak meniup peluit tanda pelanggaran dan ini membuat kubu Persipura marah. Sejumlah pemain Persipura mendorong wasit dan mengakibatkan kericuhan di lapangan. Tim “Mutiara Hitam” kemudian mogok bermain sehingga laga dihentikan beberapa menit. Puluhan suporter Persipura turun ke lapangan dan membujuk timnya untuk kembali bermain. Hingga 45 menit penghentian waktu, “Mutiara Hitam” tetap menolak melanjutkan pertandingan.

Setelah lebih dari satu jam penghentian, wasit memutuskan Sriwijaya FC sebagai pemenang. Sang juara berhak mendapat hadiah uang senilai dua miliar rupiah, sementara runner-up memperoleh Rp 750 juta. Deltras Sidoarjo menyabet posisi ketiga dengan hadiah Rp 350 juta setelah menang 3-1 atas Persijap Jepara pada duel di tempat yang sama.

Inilah wajah “puncak” sepakbola Indonesia sesungguhnya! Di dalam dan di luar lapangan penuh kekisruhan. Alih-alih mau ikut (jadi tuan rumah) Piala Dunia …………. ampun, mana mampu kalau masih seperti ini? Ini merusak wajah profesional persepakbolaan Indonesia. Saya yakin, para pemain bola yang baik dan benar masih banyak, pelatih dan ofisial juga begitu, wasit dan para pengadil juga masih buaaaaaaaaaanyak yang adil beneran. Pengurus? ya, juga saya yakin masih banyak yang konsisten dan kompeten ……….. cuma, sebenarnya saya melihat hanya segelintir saja personal-personal sekitar persepakbolaan Indonesia yang nggak beres …… sayangnya justru yang segelintir itulah yang sekarang “menguasai”  …… memang perlu ada revolusi dalam persepakbolaan Indonesia! Itu kunci ke depan, kalau sepakbola Indonesia mau maju. Selain itu, sudahlah nggak usah neko-neko dengan kebijakan-kebijakan aneh-aneh dalam percaturan sepakbola Indonesia, ikuti dan patuhi saja aturan sepakbola yang standar … FIFA kek, atauinternasional mana tuh yang “normal” dan “umum”. Tegakkan aturan dengan adil, selesailah sebagian permasalahan …….. jangan campur aduk dengan politik, atau lainnya ……… sepakbola ya sepakbola ….. real sport!

P.S. Saya masih tetap belum setuju kalau sepakbola Indonesia “memangsa” APBD/APBN. Profesional ya harus tetap profesional dengan sistem keuangan profesional ………… nggak boleh nyedot duit rakyat!

Pemekaran daerah, keinginan elit politik atau rakyat? Faktanya, tahun 2009 ini menyedot anggaran Rp 14,272 Triliun

Pemekaran daerah, keinginan elit politik atau rakyat sih?Ada yang kehausan untuk berkuasa? Lalu bikin daerah baru atau memang  murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Susah memahaminya ……

Faktanya: Pemekaran daerah kian memberatkan anggaran pemerintah karena di awal-awal tahun pembentukannya memerlukan dana pengadaan fasilitas pemerintahan. Anggaran untuk daerah baru meningkat dari Rp 8,09 triliun pada 2007 menjadi Rp 14,272 triliun pada 2009. Ada 48 daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai sekitar 70 persen dari total APBD-nya, bahkan ada yang 87 persen. Itu artinya, eksekutif daerah tidak bisa hidup tanpa APBD, namun rakyatnya malah tetap bisa hidup tanpa APBD sekalipun. Konsekuensi pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahan kantor-kantor vertikal untuk melayani urusan pemerintah pusat di daerah, antara lain, kantor kepolisian, komando distrik militer, kantor agama, pengadilan, kejaksaan, Bea dan Cukai, pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Badan Pusat Statistik. Dampak lain pemekaran daerah adalah tersedotnya jatah dana alokasi umum (DAU), tidak hanya pada daerah induk, melainkan pada seluruh daerah di Indonesia.

Mulai tahun 2010, ada 26 daerah yang dimekarkan pada tahun 2006-2007 yang lepas dari daerah induknya dinyatakan sebagai daerah mandiri. Pada awalnya, daerah pemekaran masih berbagi DAU dengan daerah induknya hingga tahun pertama. Namun, setelah itu, dia menjadi daerah mandiri sehingga langsung mendapatkan jatah DAU 100 persen dari pusat. DAU untuk daerah baru tersebut akan diambil merata dari seluruh daerah yang terbentuk lebih dulu.

Sebagai gambaran, 15 daerah baru akan menyedot DAU daerah lain Rp 4,08 triliun tahun 2010. Daerah itu, antara lain, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pidie Jaya (NAD), Kota Subulusallam (NAD), Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), Bandung Barat (Jawa Barat/Jabar), dan Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat). Ada juga Kabupaten Konawe Utara (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Siao Tagulandang Biaro (Sulawesi Utara), Gorontalo Utara (Gorontalo), Nagekeo (Nusa Tenggara Timur/NTT), dan Membramo Raya (Papua). Untuk itu, harus ada peninjauan kembali konsep pemekaran ini. Daerah baru harus tetap terkait daerah induk 3-5 tahun setelah dibentuk. Dengan demikian, daerah induknya akan berpikir panjang. Bila perlu harus ada, “pengereman” usaha-usaha pemekaran daerah, terutama yang tidak signifikan bagi rakyat daerah tersebut secara nyata.

Sebaiknya, perlu usaha melihat realitas top-down dari pemerintah pusat. Artinya aparat pemerintah pusat jangan hanya menunggu laporan pengusul pemekaran daerah secara sepihak. Lihat Natuna. Itu, kan daerah yang memperkaya Jawa, tetapi tidak memiliki infrastruktur. Departemen Dalam Negeri harus berani menolak pemekaran baru. Jangan bergantung pada laporan pengusul daerah baru, karena laporan itu bisa dibeli. Data menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah naik 20 persen per tahun, sejak 10 tahun desentralisasi. Bahkan, pada tahun 2008, porsi belanja daerah mencapai 30 persen dari pembiayaan pemerintah pusat. Pengeluaran terbesar desentralisasi selama 2005-2008 ada di sektor pendidikan, 23 persen dari belanja pemerintah daerah.

Mekar atau tidak suatu daerah, ujung-ujungnya mesti ditanyakan ke rakyat-nya. Mereka jadi bisa merasakan peningkatan keadilan dan kemammuran sesungguhnya atau nggak, kalau elit poitiknya saja yang menjadi kaya dan raja-raja kecil di daerah baru ya percuma saja …………….

Bahasa Inggris 600 Guru RSBI “memble”, lalu apa keunggulan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional?

Saya sudah pernah menulis Saya suka terganggu dengan kata “Internasional” 10 Juni 2009 yang lalu. Sebagian cukilannya adalah sebagai berikut:

Ada lagi di dunia pendidikan: SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Apa sih bedanya dengan yang reguler, akselerasi atau lainnya? Apa dikarenakan dalam proses pendidikannya menggunakan bahasa internasional (Inggris), sementara hal-hal lainnya nggak berbeda secara signifikan dengan program lain, lalau pantas ditempeli kata “Internasional“? Aneh! Kualitas standar internasional atau bahasa yang dipakai sebagai legitimasi? Nggak penting itu kata “Internasional” ditempel, semestinya yang lebih penting kualitas hasil didiknya yang utama! Di luar negeri juga nggak ada sekolah tingkat SMA yang perlu dilabel “Internasional“. Ini Indonesia kok nganeh-nganehin sendiri? Memang kalau pakai SBN (Sekolah Berstandar Nasional) turut derajat begitu? Kalau produk/barang pabrikan khan sudah ada standarnya yaitu SNI. Jadi, nyata-nyata kata “Internasional” hanya tempelan belaka, kebanyakan nggak merujuk dan nggak menunjukkan pada nilai produk/jasa yang berkualitas internasional/tinggi kok!

Lalu kita denger ada berita terbaru:

Berdasarkan Test of English for International Communication (ToEIC), dari sekitar 600 guru sekolah rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia, terungkap bahwa penguasaan bahasa Inggris guru dan kepala sekolahnya rendah. Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Surya Dharma, MPA, Ph D, di Jakarta, Selasa (23/6). Surya mengatakan, penetapan sebagai sekolah berstandar internasional (SBI) ternyata sering mengabaikan tuntutan berbahasa Inggris aktif. Akibatnya, Surya melanjutkan, kemampuan bahasa Inggris guru dan kepala sekolah di sekolah rintisan SBI rendah. “Hasil tes itu menunjukkan standar bahasa Inggris guru dan kepala sekolah RSBI pada umumnya rendah, sebanyak 60 persennya berada pada level paling rendah kemampuan berbahasa,” tutur Surya. Referensi

Sementara, data yang lain menunjukkan penduduk dunia diperkirakan bakal mencapai lima kali lipat pada 2050, menurut mencapai British Council. Artinya, jumlah pengguna Bahasa Inggris juga meningkat lima kali lipat. Konsekuensinya, anak yang tidak menguasai Bahasa Inggris tidak bisa menikmati peluang tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Depdiknas, Mudjito AK, saat Simposium Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar di Jakarta, 26 mei 2009. Karena itu, lanjut Mudjito, kebutuhan penguasaan Bahasa Inggris tidak terlelakkan. Mutlak untuk setiap orang karena menjadi alat komunikasi penting bagi setiap orang. “Pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD telah menjadi kebutuhan dasar, baik diajarkan secara mandiri maupun sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran lain atau yang dikenal dengan billingual,” kata Mudjito.

Bahkan di beberapa daerah Bahasa Inggris telah menjadi satu muatan lokal. Sayangnya, menurut Penasihat Pendidikan British Council, Itje Chodidjah, sampai saat ini guru belum berhasil menjadi contoh yang baik sebagai pengguna Bahasa Inggris. Akibatnya, pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD masih harus dikembangkan lebih lanjut dan konsisten. Itje mengakui, masih banyak kendala ditemui. Utamanya justru terletak pada guru karena mereka adalah fasilitator dan katalisator yang bisa memantik potensi berbahasa pada siswa. “Permasalahan mendasar mereka adalah pada cara menerapkan bahasanya kepada siswa dan itu banyak penyebabnya,” kata Itje.

Itje menyontohkan, beberapa penyebabnya seperti pemilihan kata yang tidak tepat, pemakaian kata benda yang tidak akrab di kuping si anak, nada bicara yang tidak pas dengan kalimat, serta ekspresi wajah dan sikap tubuh yang kaku dan kadang berbeda dengan kalimat yang keluar dari sang guru. “Karena pemahaman dan praktik Bahasa Inggris para guru saat ini rata-rata Bahasa Inggris kering atau text book, bukan komunikatif,” tandas Itja. Itja menambahkan, hal itu terjadi lantaran proses aktivasi Bahasa Inggris mereka rendah. “Padahal, sebaliknya, mereka harus luwes dan komunikatif. Kunci keberhasillan mereka ada di masalah komunikasi, yaitu penyampaian yang interaktif antara mereka dan siswa, bukan satu arah,” ujar Itja. Referensi

Lalu, kalau sudah begini, apa yang bisa diharapkan? Artinya kata “internasional” di berbagai hal, termasuk dalam Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, hanya tempelan belaka? Substansinya nggak sesuai yang diharapkan?

Obama Ungkapkan Kemarahannya kepada Iran. Ada apa sebenarnya?

Presiden Barack Obama, Selasa (23/6), menyampaikan pernyataan lebih keras menyangkut penanganan pemerintah Iran terhadap aksi demo memprotes hasil pemilu.

Obama mengekspresikan kemarahannya atas tindakan keras pemerintah Iran menyusul tayangan video menyayat hati seorang perempuan yang tewas ditembak selama protes di Teheran.

Berbicara dalam jumpa pers di Gedung Putih, untuk pertama kalinya Obama menyampaikan pendapat bahwa strateginya untuk menawari negosiasi kepada musuh utama AS, Iran, akan tergantung kepada bagaimana akhir dari krisis Iran. “Amerika Serikat dan masyarakat internasional jijik dan marah atas ancaman, pemukulan dan pemenjaraan yang terjadi di hari-hari terakhir ini,” kata Obama memperkeras retorikanya terhadap Iran.

“Saya sangat mengutuk aksi yang tidak adil dan saya bersama rakyat Amerika berduka untuk semua dan setiap korban yang tidak berdosa yang meninggal.”

Obama berkuasa sejak Januari lalu dan menawarkan dialog dengan musuh-musuh AS termasuk Iran yang sebelumnya sangat dijauhi pemerintahan George W Bush. “Kami tetap menunggu untuk melihat bagaimana krisis itu diakhiri,” kata Obama merujuk situasi di Iran.

“Pendirian saya semenjak masuk ke kantor ini (Gedung Putih) adalah bahwa AS memiliki kepentingan keamanan nasional inti dalam meyakinkan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menghentikan ekspor terorismenya ke luar perbatasannya. Kami mencermati dalam beberapa hari terakhir, di pekan-pekan lalu, untuk tidak memberikan dukungan, dengan alasan bahwa rezim Iran lah yang boleh memilih jalannya.”

Obama menegaskan, dia tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran seperti dituduhkan pemerintah Iran, tetapi menyatakan dia harus memberi kesaksian bagi keberanian dan martabat rakyat Iran.

Secara khusus dia menyebut tayangan video kematian Neda Agha-Soltan, yang adalah penonton unjuk rasa yang ditembak mati di jalanan dan gambarnya menyebar ke seluruh dunia, sebagai simbol demonstrasi pasca-pemilu.

“Tayangan itu menyayat hati dan saya yakin bahwa semua orang yang menyaksikannya tahu bahwa ada ketidakadilan yang fundamental di balik itu. Saya kira, manakala seorang gadis tertembak di jalanan tatkala dia hendak keluar dari kendaraannya, adalah masalah (teramat besar).”

Beberapa tokoh Republik, termasuk lawan Obama dalam Pemilu 2008, John McCain, menuduh Presiden AS ini dingin dan terlalu lamban menyikapi demonstrasi yang meledak menyusul terpilihnya kembali Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang ditentang Mir Hossein Mousavi.

Obama membalas kritik kelompok Republik ini dengan berkata, “Hanya sayalah Presiden Amerika Serikat. Apa pun yang dilakukan pemerintah selalu dilihat maju mundur oleh Republik. Itu bukan apa yang relevan bagi rakyat Iran.”

McCain kemudian mengatakan dalam wawancara dengan CNN bahwa dia sepakat hanya ada satu presiden di AS, tetapi mempertahankan haknya untuk berbicara. “Kebanyakan dari kita yang bertahun-tahun berpengalaman menangani masalah-masalah seperti Iran tidak hanya berhak untuk berbicara, namun kita juga memiliki tanggung jawab untuk berbicara demi orang lain yang sedang tertindas.”

Baru saja hari ini satu komisi kunci pada DPR AS setuju menjadikan Iran sebagai target larangan impor minyak dan sektor energi domestiknya dengan melarang Bank Ekspor Impor AS membantu perusahaan-perusahaan yang mengekspor bahan bakar ke Iran atau membantu produksi minyak Iran.

Departemen Luar Negeri juga menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Hillary Clinton berbicara tentang Iran via telepon dengan mitranya dari Perancis, Inggris, dan Jerman, tetapi enggan mengungkapkan isi pembicaraan itu.

Obama terlihat berhati-hati bersikap di Iran dengan menyeimbangkan empatinya kepada para demonstran Iran, seraya tidak terlihat ingin merenggangkan hubungan dengan musuh Washington yang dituduh menguasai senjata nuklir itu.

“Komentar-komentar saya telah keliru diterjemahkan di Iran dengan menyatakan bahwa saya membiarkan para perusuh melanjutkan aksinya dan terus membuat kegaduhan. Ada laporan bahwa CIA berada di balik itu semua. Semua itu keliru, tapi itu membuat Anda berada pada posisi yang justru disukai pemerintah Iran untuk dimainkan (sebagai alasan untuk menyebut ada intervensi asing di Iran),” demikian Obama. Referensi

Survei LSI: JK Naik, SBY Turun, Mega Stagnan

Hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), 15-20 Juni 2009, menunjukkan temuan yang dinamis. Mega-Prabowo cenderung stagnan, SBY-Boediono menurun, dan JK-Wiranto mengalami kenaikan jika dibandingkan survei LSI pada akhir Mei.

Kendati demikian, SBY-Boediono masih menempati posisi teratas dengan 67 persen, Mega-Prabowo (16 persen) dan JK-Wiranto (9 persen). Pada survei akhir Mei, SBY-Boediono meraih 70 persen, Mega-Prabowo (16,4 persen), dan JK-Wiranto (7 persen).

Pada rilis LSI dipaparkan, jika dibaca secara konservatif, dengan margin of error 2,8 persen, dukungan SBY-Boediono 64 persen. Kenaikan JK-Wiranto, jika dibaca secara optimistis, elektabilitasnya mencapai 12 persen. Sementara itu, Mega-Prabowo, dengan pembacaan optimistis dengan margin of error 2,8 persen, dukungannya pada waktu survei sebesar 19 persen.

Dengan penurunan 3 persen dari survei terakhir, pasangan SBY-Boediono akan memperoleh elektabilitas 64 persen jika penurunan tersebut terjadi secara linier. Pasangan JK-Wiranto, dengan sisa waktu sekitar 20 hari menjelang pemilu, jika dibaca secara optimistis, diprediksi akan memeroleh 20 persen suara. Sementara itu, pasangan Mega-Prabowo, dengan pembacaan optimistis juga diprediksi memperoleh suara yang relatif sama dengan JK-Wiranto, 20 persen.

Survei yang melibatkan 2.000 responden ini dipilih dengan teknik multistage random sampling. Sampel akhir yang dapat dianalisis sekitar 99,5 persen atau 1.989 responden. Margin of error +/- 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Referensi

Renungan saya: Negara-negara di dunia akan terfragmentasi dalam partai politik

Dulu, negara-negara dunia terfragmentasi dalam isme. Ada blok sosialis, komunis, liberal, dan sebagainya ….

Juga negara-negara di dunia mengkutub pada tiga kutub, Blok Barat (NATO), Blok Timur (Pakta Warsawa) dan Non-Blok.

Tetapi, ke depan?

Kalau mencermati tulisan Seiichi Okawa, soal end of  the state dan borderless world, serta beberapa tulisan sejenis lainnya, maka saya sempat merenungkan,

ADA KEMUNGKINAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA NANTINYA (MUNGKIN 25 TAHUN YANG AKAN DATANG) AKAN TERFRAGMENTASI KE DALAM PARTAI-PARTAI POLITIK DUNIA ….

Apa artinya?

Partai-partai politik di negara-negara dunia akan mengalami konvergensi alamiah terstruktur dari banyaknya aliran  partai politik nasional-regional ke dalam (mungkin) hanya puluhan partai politik besar dunia (internasional). Jumlah aliran partai politik tak akan terlepas dari pengaruh parpol-parpol di negara besar yang betul-betul eksis.

Barangkali parpol yang eksis nantinya dengan isme benar-benar parpol, yang tentu saja berbeda dengan isme-isme jaman dahulu, seperti isme agama, suku, ras, regional, kelompok,  adalah:

a. Partai Republik

b. Partai Demokrat

c. Partai Konservatif

d. Partai Buruh

e. Partai Liberal/Kebebasan

f. Partai Hijau

g. Partai ………

Ini sepertinya sulit dihindari, karena jarak dan waktu tempuh dalam transportasi, berhubungan dan keterpengaruhan antar negara-bangsa sudah sulit “dibatasi” lagi.

Sehingga di Indonesia pun, nama parpol ecek-ecek pasti tergusur …. taste-nya pasti internasionalnya. Cuma, bagaimana ya posisi Pancasila, nantinya?

Nantinya kita bisa melihat, eh, suatu negara dikuasai oleh Partai X, misalnya, pasti negara-bangsa ini afiliasinya yang kuat dengan negara-bangsa lain yang  juga dikuasai Partai X. Tapi bukan seperti sistem franchise lho atau agen negara lain ….

Sehingga kalau ada pemilu di suatu negara, bangsa/negara lain yang punya partai politik afiliasi ikut mempengaruhi, bahkan ikut kampanye tuh tokoh-tokoh lintas negara ….

Yakin? Tunggu saja sekian tahun yang akan datang …., inilah renungan saya.

Jadi bentuk suatu negara apakah republik, monarkhi, atau lainnya …. terreduksi oleh parpol internasional …………….

Saya (sekarang) lagi asyik memperhatikan Iran: Ada pergulatan media, TI, politik dan kepentingan asing!

Saya (sekarang) lagi asyik memperhatikan Iran: Ada pergulatan media, TI, politik dan kepentingan asing! Mau ikut lihat, coba perhatikan hal-hal berikut ini …………. kalau kita cermat kita bisa melihat dan merasakan “ada skenario yang manis yang disusun oleh sutradara yang jempolan yang mampu menggiring situasi dan kondisi ke arah yang diinginkan”  ….

Yang pertama:

Kemelut panas usai terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran terus berlangsung. Video seorang wanita yang tertembak saat berlangsung protes dijadikan sebagai simbol oleh oposisi. Wanita ini tewas tertembak di jalan saat menyaksikan protes di ibukota Iran, Teheran, 20 Juni lalu. Tidak diketahui siapa penembaknya, namun yang pasti video detik-detik sebelum kematiannya ini, beredar luas di internet dan menggemparkan jagat maya. YouTube, Facebook, Twitter, dan sejumlah situs-situs lain memuat video ini. Video tersebut menggambarkan tentang sang korban yang bersimbah darah akibat peluru yang menembus dadanya. Terlihat, darah bukan hanya keluar dari dadanya, namun juga dari mulutnya hingga akhirnya melintasi wajahnya. Beberapa pria di sampingnya terlihat berusaha menghentikan pendarahan yang ia alami. Siapa wanita yang akhirnya tewas itu? Belum diketahui identitas aslinya, namun ia dikenal dengan nama Neda. Nama ini mengacu pada situs mikroblogging Twitter yang dihujani komentar, dukungan dan empati dari para anggotanya. Dikutip dari USAToday, Senin (22/6/2009), #Neda telah menjadi salah satu hashtag (kata atau akronim yang diawali dengan simbol #) yang paling sering digunakan di Twitter. Neda juga menjadi populer di pencarian Google serta beberapa media besar turut mengeksposnya. Kini ‘video berdarah’ tersebut dijadikan sebagai simbol bagi kaum oposisi yang menentang Ahmadinejad.

Yang kedua:

Kalau anda sempat baca tulisan-tulisan berikut ini, kita makin yakin ada link yang terencana dengan jelas:

a. Iranian election: “Mission accomplished” yang dimuat Today, 14 Juni 2009.

b. Iran tries to put a lid on election protests yang dimuat Los Angeles Times, 15 Juni 2009.

c. Serangkaian tulisan di purplepeoplevote.com (15 dan 17 Juni 2009), yaitu:
Following Iran Elections on Twitter – A Lesson in Freedom and Technology, American’s Practical Support of A Free Iran, Twitter Changing the Playing Field In Iran and For Totalitarianism

d. Stealing the Village Vote yang dimuat New York Times, 18 Juni 2009.

e. Obama Says ‘Justice’ Is Needed for Iranians yang dimuat di The New York Times, 20 Juni 2009.

Yang ketiga (agak mengejutkan):

Seorang mantan pejabat pemerintahan Amerika Serikat –yang bertugas di era George W. Bush– membuat komentar mengejutkan. Pendiri Twitter disebut layak mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Adalah pejabat bernama Mark Pfeifle, mantan Deputy National Security Advisor untuk mantan Presiden AS George W. Bush yang mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan FoxNews. Dikutip dari TechCrunch, Selasa (23/6/2009), Pfeifle menganggap pendiri Twitter punya peran dalam menangani krisis di Iran. Menurut Pfeifle Twitter memiliki peran besar dalam menyebarkan pesan-pesan ke rakyat Iran selama rusuh pasca pemilihan Presiden. Ia menyebut Twitter, Facebook, Flickr dan YouTube sebagai yang berjaya dalam krisis tersebut. “Jika ada yang mungkin perlu mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian berikutnya, harusnya adalah para pendiri Twitter yang menunda perbaikan sistem demi menjaga tetap banyak tweet (pesan di twitter-red) yang dikirimkan dalam seminggu lalu (saat puncak kerusuhan di Iran-red),” tutur Pfeifle.

Tentunya konteks Pfeifle adalah seperti bercanda. Namun di sisi lain Pfeifle seperti ingin mengatakan bahwa peran internet dalam menyebarkan informasi di Iran tidak bisa disepelekan lagi. Menurut Pfeifle perkembangan media dari jejaring sosial mampu memberikan suara pada pihak yang sebelumnya dibungkam. “Pada tanggal 17 (Juni 2009) saja ada 221.000 tweet soal Iran, 3.000 video di Youtube. Ini mengagumkan,” ia memaparkan.

Okelah, para WNI Nomor 1, kita sudah dapat melihat dan “melihat” dengan terang bagaimana pergulatan media (asing) dan teknologi informasi (khususnya internet, khusus lagi jejaring sosial) telah digunakan secara maksimum dalam membentuk opini, “memaksakan kehendak” dan memainkan politik strategis dengan segala kepentingannya. Dan kita melihat, kepentingan siapakah yang bermain di Iran ?

CNN sudah menjadi musuh Al Jazeera dalam penyiaran soal Iran, sama dengan soal Irak dahulu, sehingga pemerintah Iran berang. Kini Twitter dimainkan juga, bahkan sebelum Pemilu Iran pun sesungguhnya sudah terendus permainan iniyu, sehingga Pemerintah Iran sempat berang, dengan “menyetop” Twitter dan konco-konconya. Apakah ada yang salah? Ada. Kalau permainan ini tidak melihat realitas politik dan hasil pemilu sesungguhnya, kekhawatirannya apapun hasil Pemilu Iran, harus misi kepentingan “asing” yang di-goal-kan. Ini khan rawan sebagai dan bagi bangsa yang independen. Lihat saja, sudah muncul usul Nobel bagi pendiri Twitter, apa maksudnya? Bahkan Presiden AS yang lama dan baru pun bersuara soal “hukum” di Iran.

Saya berfikir, sangat mungkin anda melihat saya pro Iran, oh jangan salah, saya pun protes kalau ratusan blogger ditangkapi disana, itu bisa menjurus pelanggaran HAM. Tetapi justru yang saya fikirkan, kalau locus deliti di Iran dan Grand Scenario asing itu, punya kemungkinan dipindahkan di Indonesia, karena Indonesia juga mau Pemilu Presiden 8 Juli 2009 nanti, apakah kita terima cara-cara beginian? Kita harus menomorsatukan negara dan bangsa Indonesia. Itulah prinsip WNI Nomor 1. Jangan mau asing masuk dan mendikte kita semaunya, bahkan melewati jalur-jalur jejaring sosial. Inilah yang harus diwaspadai, dapat diduga kepentingan asing itu sangat besar terhadap negara dan bangsa Indonesia. Kalau ada yang nggak bisa merasakan hal-hal seperti ini ya hati-hati saja ….

Oleh sebab itu, kita harus meyakini Proses Pemilu itu penting untuk berjalannya proses demokratisasi secara baik di suatu negara dan bangsa …. untuk itu Panitia Pemilu (KPU) harus mampu menjalankan secara baik, benar, akurat dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu dalam semua proses dan tahapan pemilu.

Yang lebih penting lagi para Capres-Cawapres peserta Pilpres 2009, Tim Sukses dan para pendukungnya harus SIAP UNTUK MENERIMA KEMENANGAN MAUPUN KEKALAHAN. Demi bangsa, negara dan masa depan rakyat Indonesia, kalaupun ada (mungkin) permasalahan kecil dari proses Pemilu yang nggak signifikan dalam mempengaruhi hasil akhir (mana sih ada makhluk/perilaku yang sempurna di dunia ini) janganlah dibesar-besarkan dan dibakar-bakar, biar rakyat bergelora, bahkan sengaja mengundang campur tangan asing, oh janganlah. Tetap saja kalau ini terjadi: rakyat yang menderita.

Jadilah WNI Nomor 1, berlandaskan Konstitusi dan Aturan hukum yang berlaku, serta tak lupa akar budaya dan etika khas Indonesia …

Akhirnya ketahuan, biar saja negara-negara dunia sengsara seperti apapun, yang penting IMF dapat untung! Itu sepertinya jargon nomer wahid tukang kredit

Akhirnya ketahuan, biar saja negara-negara dunia sengsara seperti apapun, yang penting IMF dapat untung! Itu sepertinya jargon nomer wahid tukang kredit ……….

Dana Moneter Internasioal (IMF), Senin, 22 Juni 2009 mengatakan, pihaknya mengakhiri tahun fiskal dengan sebuah laba 126 juta dolar AS, karena krisis ekonomi global memicu peningkatan pinjaman. IMF mengatakan, keuangannya membaik setelah semula diproyeksikan turun sekitar 292 juta dolar AS untuk tahun fiskal yang berakhir 30 April. Perbaikan itu terutama bersumber dari lebih tingginya daripada perkiraan pendapatan pada portofolio investasi IMF, yang meningkat terutama pada sekuritas perpenghasilan tetap, dan sebuah kenaikan dalam pendapatan pinjaman yang mencerminkan besarnya pinjaman dari para anggota untuk pembiayaan di tengah memburuknya kondisi ekonomi global. Laba untuk tahun fiskal ini dibandingkan dengan rugi 89 juta dolar AS setahun terdahulu, karena IMF sebagai “lender of last resort” kepada negara-negara dalam krisis.

Setahun lalu, IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal. Sekarang, dengan krisis global yang mendalam, IMF memperbesar ekspansi pinjamannya kembali. Untuk tahun fiskal 2010 yang dimulai 1 Mei, “skenario garis dasar” IMF menargetkan sebuah laba 446 juta dolar AS. Tetapi, berdasarkan pada kemungkinan pinjaman baru yang sedang didiskusikan, ini dapat tumbuh hingga mencapai 1,1 miliar dolar AS. “Proyeksi ini lebih tinggi dari pada kesepakatan biasa dari ketidakpastian kesulitan yang diberikan dari prediksi permintaan mendatang untuk pembiayaan dan evolusi krisis keuangan,” kata sebuah pernyataan IMF.

Pernyataan mengatakan, perbaikan tidak mengubah kebutuhan untuk waktu implementasi dari sebuah model pendapatan berkelanjutan yang disepakati para dewan eksekutif pada April 2008 untuk mengurangi ketergantungan IMF pada pendapatan pinjaman sementara. Bagian dari itu akan menjadi dasar pada sebuah pembentukan sokongan laba dari penjualan terbatas cadangan emas IMF, yang belum resmi disetujui.

Makanya, sudahlah jangan percaya kepada tukang kredit berhati jahat. Apapun misinya mau cari untung dan untung dan untung. Nggak ada yang lain! Hanya negara dan bangsa bodoh saja yang mau masuk perangkap IMF. Mau bukti? Perhatikan kalaimat di alinea 3 tersebut di atas “… IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal ….” Kalau memang niatnya baik dan tulus, mestinya IMF bangga dan senang kalau ada negara/bangsa yang mampu melunasi pinjamannya lebih awal, seperti Argentina dan Brasil. Lha ini kok IMF merasa terluka. Coba dipikir bener nggak cara berfikir begini? Sudahlah, percayalah tukang kredit itu pasti punya misi, entah hidden entah transparan, intinya mau menyetir negara/bangsa yang terjerat hutangnya untuk kepentingan Grand Scenario politiknya!

Tinggal 15 hari lagi Pemilu Presiden, latihan isi polling Pilpres yuk ….

Tinggal 15 hari lagi Pemilu Presiden, latihan isi polling Pilpres yuk ….

Ekspresikan pilihanmu, sesukamu. Jangan ragu-ragu … latihan memutuskan pilihan mulai sekarang, biar besok nggak grogi …. pokoknya pilih saja diantara tiga kandidat itu, mana yang paling anda sukai, paling anda cocoki untuk memimpin negara selama 5 tahun, mulai 2009 ini, silakan di-klik sekarang juga, di blog ini juga.

Lalu lihatlah hasilnya ……………… saya sebagai AdminBlog, pun sama sekali tidak mampu merekayasa pilihan anda …. lihat saja, cek saja. Bahkan andapun nggak bisa merekayasa juga, misalnya mau meng-klik bolak-balik biar nambah suara untuk kandidat tertentu, oh, sorry saja, pasti tertolak …………

Silakan KLIK polling, sekarang juga! Tanggal 5 Juli 2009, polling mau ditutup!

Era ICT nggak bisa “diberangus” semaunya oleh negara!

Mengikuti krisis Iran, yang diberitakan adanya sejumlah blogger ditahan di tempat tersembunyi, saya merasa aneh. Betulkah itu? Kalau Twitter yang “diganggu” oleh pemerintahnya, sudah lama terdengar sebelum pelaksanaan pemilu Iran ….

“Pemerintah Iran menahan 23 wartawan dan blogger sejak protes terhadap hasil Pilpres di negara tersebut muncul sepekan lalu. Menurut media setempat, para wartawan menjadi target utama pemimpin Iran. Di antara wartawan yang ditahan termasuk juga Ketua Asosiasi Jurnalis Iran. Demikian seperti dikutip dari Straits Times, 21 Juni 2009. “Ini mendatangkan lebih banyak masalah lagi bagi jurnalis,” kata Benoit Hervieu dari RSF. Keseluruhan wartawan, editor, dan blogger Iran itu ditahan sejak 14 Juni. Beberapa dari mereka sulit dihubungi dan diyakini ditahan di tempat tersembunyi. Hervieu mengatakan, tidak ada jurnalis asing yang ikut ditahan. Hingga kini tidak ada alasan yang jelas mengenai penahanan tersebut. Presiden Mahmoud Ahmadinejad dinyatakan sebagai pemenang mutlak pada pilpres yang berlangsung 12 Juni. Namun, pendukung rivalnya, mantan PM Iran Mirhossein Mousavi, melontarkan berbagai kecurangan pemilu. Pemerintah Iran melarang media asing untuk meliput di Iran dan hanya mengizinkan wawancara melalui telepon. Informasi dari sumber pejabat disampaikan melalui media pemerintah.  Tidak hanya itu, banyak website di Iran yang diblokir. Negara tersebut memang dikenal sangat sensitif terhadap internet. Pun demikian, lewat situs internet pula Mousavi terus mendorong pendukungnya untuk melanjutkan aksi protes terhadap hasil Pilpres Iran. “Proteslah kembali terhadap kebohongan dan kecurangan (pemilu),” kata Mousavi dalam situsnya.”

Lain di Iran, lain di China, Google disana tak boleh memberi saran.

Google boleh saja punya banyak kemampuan, namun di China tak semuanya bisa dinikmati. Misalnya fitur saran alias Google Suggest yang di Negeri Tirai Bambu itu jadi fitur terlarang. Seperti dikutip dari Softpedia, 22 Juni 2009, Google ternyata baru saja selesai membuat kesepakatan dengan pemerintah China. Salah satu poin kesepakatan itu adalah pelarangan beberapa fitur Google di China — yaitu lewat Google.cn. Salah satu yang dilarang adalah fitur Google Suggest. Fitur ini memungkinkan pengguna layanan pencarian Google untuk mendapatkan saran seputar hasil pencarian yang mereka lakukan. Pemerintah China konon menganggap banyak saran Google yang justru mengarah ke situs terlarang, termasuk pornografi. “Kami melakukan peninjauan menyeluruh pada layanan kami dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki masalah apapun pada hasil pencarian. Ini merupakan kerja yang berat, dan kami yakin telah mengatasi sebagian besar masalah,” sebut pernyataan resmi Google.”

Ini Era ICT, kok masih ada hal seperti itu. Saya agak terhibur, saat Lolly Amalia, Ketua Pokja Teknis Tim Sosialisasi Internet Sehat Depkominfo,  menyatakan bahwa memblokir kontens di internet tak segampang yang dikira. Sebab, katanya, alih-alih bermanfaat, dikhawatirkan malah akan mengganggu hal berguna lainnya. Jadi sensor Internet itu sulit diatur dengan ‘Tangan Besi’. Saya setuju, Indonesia tak bisa disamakan dengan negara lain yang menerapkan sensor ketat terhadap akses internet. Sifat internet yang universal alias terhubung dengan berbagai hal membuat Indonesia tak cocok menerapkan kebijakan ‘tangan besi’ tersebut. “Misalkan kita blokir kata ’sex’ di internet. Bagaimana kalau ada yang lagi ingin mencari bahan tentang pendidikan sex atau kesehatan sex. Ini kan jadi bisa terblokir juga,” jelasnya kepada detikINET di sela ajang Festival Komputer Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis (11/6/2009). Selain dapat mengganggu konten lain, pemblokiran atau pemfilteran juga dapat mengurangi kecepatan akses internet pengguna. “Sebab, semakin banyak data-data yang perlu diproses,” tukas wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi Depkominfo ini. Alhasil, Depkominfo berpikir berkali-kali untuk memutuskan pemblokiran untuk suatu konten. Begitu juga untuk situs-situs ‘nakal’, dikhawatirkan yang terjadi adalah mati satu tumbuh seribu. Yang terbaik, memang lebih baik mengandalkan sosialisasi dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran serta memperbaiki moral masyarakat sambil memperbanyak konten-konten bermanfaat dan baik untuk dikonsumsi pengguna internet. Dari sini pelan-pelan diharapkan dapat timbul filter alami dari setiap  dan pengguna internet. Cuma pertanyaannya adalah kapan hal itu terjadi? Ya kita harus berusaha saja.

Makanya, harus difahami oleh kita semua sekarang ini Era ICT. Nggak jamannya lagi “berangus-berangusan”. Kalau mau berangus ya biarkanlah kekuatan rakyat saja yang bergerak sepanjang masih dalam koridor hukum. Negara sebagai regulator, dinamisator, controller yang ciamik saja … nggak boleh menekan berlebihan apalagi terhadap warganegaranya sendiri …. kalau dengan imperium asing seperti Google ataupun Microsoft harus berani bicara dan nego, terutama untuk “Hak dan Kewajiban” ke-Indoneisaan ….. dan kebaikan warganegara kita …. jangan sampailah blogger ditahan/dipenjara hanya gara-gara tulisannya, kebangeten ………

Begitu ya?

Setelah melihat Debat Capres, sepertinya pengertian kata “debat” harus diperbaharui!

Setelah melihat Debat Capres yang begitu-begitu saja, saya jadi iseng ingin tahu apa sih arti kata “debat”. Saya lalu membuka internet cari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang online, jadi pusing. Banyak jenisnya. Ada yang pakai KBBI, tapi kepanjangannya Kamus Bersama Bahasa Indonesia. Ini jelas bukan yang saya cari. Mengapa? Karena setelah saya inputkan kata “debat”, eh, ternyata menampilkan: Kosa kata yang anda cari tidak ditemukan. Wadalah! Akhirnya saya temukan juga KBBI yang (moga-moga) asli. Lalu, setelah saya inputkan kata “debat” hasilnya adalah seperti ini:

de·bat /débat/ n pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dng saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing: debat tt calon presiden mendapat perhatian dr masyarakat;
– kusir debat yg tidak disertai alasan yg masuk akal;
ber·de·bat v bertukar pikiran tt suatu hal dng saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat;
men·de·bat v membantah pendapat orang lain dng mengajukan alasan;
per·de·bat·an n 1 soal yg diperdebatkan; 2 perbantahan;
mem·per·de·bat·kan v menjadikan bahan untuk berdebat (berbantah); memperbantahkan;
pen·de·bat n orang yg mendebat

Nah, sekarang cocokkan dengan kenyataan pada saat Debat Capres, adakah kesesuaian arti kata ini dengan realitasnya? pas blas! Tidak ada adu alasan-alasan atau saling mempertahankan pendapat masing-masing, tidak ada bantahan-bantahan yang masuk akal, padahal kalau melihat Tim Sukses-nya yang berdebat Menurut saya kok nggakkhan sepertinya antar tim-tim itu kayak bumi dan langit, sehingga sering nggak ketemuan pendapat (ketemuan pendapatan mungkin saja ya!). Lho, dari sini mestinya visi dan misinya para Capres-Cawapres penuh aroma yang bisa dan mesti diperdebatkan secara serius? Kalau nggak ada hal-hal yang diperdebatkan, berarti sama saja diantara mereka? Lalu, apa perbedaannya? Iklannya saja seperti antara air dan minyak, ketemuan langsung kok malah “kuthuk“?

Jadi kesimpulan saya (sementara ini, seraya menunggu Debat Capres Jilid 2), bisa jadi bukan para Capres-nya yang salah, atau aturan KPU yang terlalu “memaniskan” acara debat, tetapi mungkin pengertian kata “debat” yang di KBBI itulah yang seharusnya disesuaikan dan diperbaharui. Hal ini penting, supaya klop antara kata dan perbuatan!

Setuju?

Anda sudah lihat debat PERTAMA para Capres? Saatnya isi polling disini, sesuai kesimpulan anda sendiri.

Anda sudah lihat debat PERTAMA para Capres? Saatnya isi polling disini, sesuai kesimpulan anda sendiri, setelah melihat visi dan visi Calon Presiden, untuk topik HAM dan CGG, serta mencermati kemampuan Capres dalam mengkomunikasikan ide dan harapannya dan meyakinkan rakyat, bisakah mereka merealisasikan “janji-janjinya” nantinya kalau menjabat?

Dengan mengisi polling, anda telah dapat menyumbang fakta, harapan dan keinginan rakyat melalui suara rielnya melalui dunia maya. Silakan segera isi dan klik polling, dan lihat hasilnya. Lalu, jangan lupa hadir di Pemilu Presiden, 8 Juli 2009, tentukan suara anda secara riel untuk mencontreng salah satu Capres-Cawapres yang anda harapkan mampu membawa perubahan negara-bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih adil dan lebih makmur.

Saatnya sekarang klik polling di blog ini. Tunjukkan anda memang mau berperan positif untuk Pemilu Presiden 2009.

Tahun 2012 Kepulauan Seribu baru bisa menikmati listrik 24 jam?

Kompas : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, tahun 2012 semua pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu sudah bisa menikmati listrik 24 jam. Sejauh ini, hanya warga di beberapa pulau yang bisa menikmati listrik 24 jam. Pemprov tengah membangun jaringan listrik tahap I dari Teluk Naga, Tanjung Pasir, Tangerang ke Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Kecil, Lancang Besar, Pulau Payung, Pulau Tidung Kecil, dan Pulau Tidung Besar. Kabel yang digelar mencapai 46 kilometer dengan besar anggaran mencapai Rp 114 miliar. Tahap II Pemprov menganggarkan Rp 117 miliar untuk menyambung aliran listrik ke Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan sejumlah pulau pariwisata. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Rabu (17/6), mengatakan, program kabel listrik bawah laut Kepulauan Seribu ditargetkan selesai 2012. Saat ini baru wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang sudah teraliri listrik 24 jam. “Sambungan listrik bawah laut sudah diprogramkan multi years dengan terbagi dua tahapan. Tahap awal sudah berjalan untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan dan 2012 nanti kami berharap program ini bisa berjalan secara keseluruhan,” kata Fauzi. Program listrik ini, kata dia, menggunakan sistem pra-bayar. Tujuannya agar masyarakat tidak boros. “Program ini murni dibiayai dari APBD DKI Jakarta dengan besar biaya yang cukup besar. Dibanding pendapatan perkapita warga Kepulauan Seribu program ini termasuk investasi yang mahal,” katanya.

Oalah, nasibmu warga Kepulauan Seribu. Meskipun wilayah ini jaraknya hanya selemparan batu dari Jakarta, Ibukota Indonesia, soal energi listrik saja seperti ini ….. bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau soal energi listrik saja seperti ini …. para Capres-Cawapres tahu ini nggak ya?

Hebat, di depan 200 tokoh agama dunia yang bertemu di Roma, Din Syamsuddin berani menyebut krisis global akibat negara maju yang serakah!

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan krisis global yang terjadi sekarang akibat ulah negara maju yang serakah. Din meminta negara-negara maju yang tergabung dalam Kelompok 8 (G-8) berinvestasi bagi perdamaian dunia, bukan sebaliknya bersaham bagi terciptakan kerusakan dunia. Din menyampaikan hal ini dalam pidatonya di depan 200 tokoh agama dunia yang sedang bertemu di Roma dalam rangka memberi masukan bagi G-8 Summit yang akan bersidang di Roma pada 8-10 Juli 2009.

Din yang diminta bicara mewakili Islam menegaskan bahwa kerusakan dunia yang ditandai antara lain adanya aneka krisis global – pangan, energi, lingkungan hidup dan keuangan – adalah akibat ulah negara-negara maju yang serakah dan mau menang sendiri. Sebagai akibatnya, tercipta ketidakadilan global, merajalelanya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, pandemi, perang dan berbagai bentuk kekerasan. Pada sesi yang juga menghadirkan Menlu Italia Franco Frattini sebagai pembicara lain, Din membeberkan fakta-fakta kemiskinan dan  pengangguran di dunia dewasa ini, dan betapa negara-negara besar mengeluarkan dana besar-besaran untuk militer dan perang. Untuk itu Din mengajukan saran dari perspektif umat beragama kepada negara-negara maju.

Pertama, agar dilakukan perubahan paradigma pembangunan dari sekadar sustainable development menjadi sustainable development with meaning (pembangunan berkelanjutan dengan makna), yang dalam aplikasi ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan semata tapi mengabaikan pemerataan dan keadilan sosial. Begitu pula, paradigma ini akan menolak eksploitasi sumber daya alam tanpa upaya pelestarian.

Kedua, agar negara-negara maju berinvestasi bagi perdamaian dunia, semisal melakukan langkah-langkah nyata dalam menerapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah menjadi konsensus mereka sejak 2000, tapi belum ada realisasi nyata.

Ketiga, agar negara-negara maju mengedepankan soft power or love power dalam mengatasi masalah-masalah di negara-negara lain, tidak seperti sekarang ini lebih menonjolkan hard power sehingga mereka terjebak ke dalam kekerasan negara atas negara lain.

Di akhir pidatonya yang mendapat sambutan antusias peserta, Din menaruh harapan kepada Presiden baru AS Barack Obama dengan memberi apresiasi terhadap pidatonya dari Kairo beberapa waktu lalu untuk membuka hubungan baru dengan dunia Islam atas dasar saling memahami, menghormati dan kepentingan bersama. Namun, tandas Din, umat Islam sedunia menunggu realisasi janji tersebut, karena perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Tapi betapapun juga, sikap Obama itu memberi harapan baru kepada dunia, dan Din optimistis perbaikan dunia terjadi jika ada kesadaran baru dari para pemimpin negara-negara maju yang benar-benar berniat bagi kemajuan dan kesejahteraan dunia.

Selama di Roma, Din bersama sejumlah tokoh agama dunia Selasa sore diterima oleh Presiden Italia Giorgio Napolitano di Istana Kepresidenan. Pada audiensi tersebut, para tokoh agama menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin G-8 atas perhatiannya terhadap saran-saran kalangan agamawan. Presiden Napolitano juga menegaskan penting nilai-nilai moral dan etika agama untuk melandasi pembangunan dunia. Pada kesempatan audiensi tersebut Din Syamsuddin menyampaikan rasa duka cita atas gempa yang melanda L’Aquila, Italia April lalu dan berharap Semangat L’Aquila (tempat G-8 Summit) akan memberi solusi terhadap problematika dunia dan mencerahi peradaban dunia di masa depan.

Adakah lagi, tokoh-tokoh Indonesia lainnya yang mau menyatakan secara jujur di depan publik internasoional secara langsung tentang kondisi dunia sekarang ini, karena ulah tokoh-tokoh dunia itu? Manalagi hayo ….

Iklan Capres-Cawapres sudah memasuki titik jenuh?

Melihat iklan Capres-Cawapres yang banyak beredar di berbagai stasiun TV dan media cetak, sepertinya kok  sudah memasuki titik jenuh ya?

Setiap kali saya melihat, bahkan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang nonton TV yang ada iklan Capres-Cawapres-nya, kok nggak terlihat ada respon positif, malah ganti channel … mengapa ya?

Kalau saya sih sudah pasti nggak mau nonton iklan Capres-Cawapres, alasannya ya simpel saja, terlalu monoton dan “menggampangkan”. Saya lebih suka melihat apa visi misi dan program yang mereka tawarkan sebagai “harapan”, logis atau nggak, etis atau nggak, normal atau nggak, bualan atau realistis, dan termasuk “rekam jejaknya”. Ini semua tidak saya peroleh dari TV atau media cetak. Saya nggak mau “dibodohi”, saya cari dari internet sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya, dari buku-buku dan majalah lama (yang terbitan sebelum 1998). Kalau membuka “berita dan cerita tentang mereka yang berlaga” rasanya saya jadi tertawa dan bergumam sendiri “Oh gitu ya. Politik nhi …”

Apakah karena iklannya begitu-begitu saja, nggak ada yang menggebrak dengan aroma baru, rasa baru, harapan baru, atau gairah baru?

Atau karena yang diiklankan orangnya ya begitu-begitu saja, sindar-sindir, tonjok sana-tonjok sini, kasar dan kurang daya estetika alias penggarapannya tidak “berkelas”, atau ya masyarakat memang jenuh dengan janji-janji yang banyak bergelayutan di tubuh iklan-iklan itu?

Padahal baru setengah putaran masa kampanye lho ….

Atau karena flooding iklan yang hard dan langsung, sekaligus iklan terselubung, dibungkus debat, wawancara, tanya jawab, lain-lain bentuk, yang sesungguhnya iklan juga. Jadi jenuh, sumpek dan BT.

Terus, besok mau bikin iklan kayak apalagi sih? Warnanya ya gitu-gitu saja …. nadanya ya begitu-gitu saja …. modelnya ya nggak jauh-jauh bedanya ……………  tujuannya ya gitu-gitu saja …………… jenuh, ah. Mbok dibolak-balik, bungkusnya dikemas-kemas kayak apa saja, ya begitu juga isinya. Sudah pada ketahuan kok …………..

Oalah, iklan-iklan, ada stasiun teve yang senang dapat banyak iklan, karena selama ini memang tidak dapat banyak ikan. Tetapi hebat juga ada statsiun TV yang menolak menayangkan iklan Capres-Cawapres, padahal iklan itu bagai ikan yang gemuk lho …. khan sama saja menolak rejeki ya? Hebat stasiun TV itu, idealisme atau kepentingan? Barangkali memang materi iklannya yang nggak bermutu ya ….. Demokrasi nggak berarti semua jenis iklan (apapun mutunya?) bisa ditayangkan di TV khan?

Jenuh!

Komentar tokoh-tokoh dunia atas kemenangan Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilihan presiden Iran

Menlu AS Hillary Clinton : “AS menahan diri untuk tidak mengomentari mengenai pemilihan di Iran. Kami dengan jelas mengharapkan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak dan keinginan sejati rakyat Iran. AS mengawasi situasi yang berkembang di Iran.”

Menlu Kanada Lawrence Cannon : “Kami terganggu oleh laporan intimidasi, dari kantor calon oposisi, dari (tindakan) pasukan keamanan.”

Kementerian Luar Negeri Perancis : “Hasil Pemilu yang dipertengkarkan”.

William Hague, jurubicara urusan luar negeri kubu oposisi utama  Inggris: “Pukulan pada semua rakyat Iran yang mengharapkan perubahan dalam kepemimpinan, pembaruan di negara mereka dan hubungan yang lebih baik dengan dunia luar. Secara khusus prihatin karena laporan-laporan bahwa hasil itu dicurangi…Jika ini benar-benar kasusnya, maka itu tanda tidak baik bagi harapan bahwa Iran siap untuk mengikuti jalan pembicaraan ketimbang penentangan dalam masalah program nuklirnya“.

Ketua Komisi Urusan Internasional Duma (parlemen) Konstantin Kosachev, Moskow:  “Ahamdinejad agar menunjukkan lebih pengertian dan bijak terhadap masyarakat internasional pada masa jabatan keduanya.”

Danny Ayalon, wakil menlu Israel: “Hasil pemilihan itu menunjukkan, ancaman Iran akan semakin kuat. Masyarakat internasional harus menghentkan program nuklir dan terorisme yang datang dari Iran.”

Sekjen Liga Arab Amr Mussa : “Kami mengharapkan untuk bekerjasama untuk mencapai keamanan regional melalui pembersihan Timur Tengah dari senjata pemusnah massal.”

Dewan Perlawanan Nasional Iran yang bermarkas di Paris, yang didirikan Juli 1981 di Teheran untuk menentang pemerintah Iran : “Menggandakan upaya untuk memperoleh senjata nuklir, meningkatkan ekspor terorisme dan fundamentalisme, menambah campur tangan di Irak dan hasutan konflik di kawasan itu.“

Presiden Suriah Bashar al -Assad : “perlunya kedua negara itu bekerjasama untuk mencapai perdamaian yang kekal dan komprehensif di kawasan itu dan dunia.”

Menlu Afghanistan Rangin Dadfar Spanta : “Keinginan Afghanistan adalah melihat Iran yang stabil dan membanggakan.”

Presiden Venezuela Hugo Chavez : “Mencerminkan perasaan dan komitmen rakyat Iran untuk membangun dunia baru.”

Masih banyak komentar tokoh dunia lainnya, sementara cukup disini, dan mari kita fahami:

1. Lihatlah dan dalami contents komentar “musuh” dan “kawan”, sarat kepentingan, terlihat nyata. Meski Pemilu luberpun tetap bisa dipelintir oleh tokoh negara “musuh”.

2. Pemilu itu kepentingan siapa? Mestinya untuk rakyat setempat/negara bersangkutan, mengapa orang/negara luar ikut-ikutan cuap-cuap, pasti ada maunya dan punya agenda …. itulah politik ambivalen …

3. Nanti kita pasti juga dikomentari oleh tokoh-tokoh itu. Kalaupun Pemilu luber, tetapi negara “musuh” punya agenda yang lain, pasti komentarnya miring. Apalagi jika ada Capres-Cawapres yang kalah, dan nggak puas, terus dengan akalnya, melalui suara negara “musuh” titip komentar, bisa parah itu …. Ingat, semua negara luar PASTI PUNYA KEPENTINGAN DAN AGENDANYA SENDIRI. Makanya jangan pernah urusan Pemilu, urusan dalam negeri dicampurtangani oleh mereka …

4. Mari kita junjung konstitusi dan hukum kita, dengan pelaksanaan Pemilu yang baik, benar, elegan dan betul-betul luber. Yang menang nggak boleh sombong, yang kalah nggak usah cari kambing hitam, neko-neko. Ini khan pemilu persaudaraan ………..

Jargon Capres di masyarakat : cuma jadi guyonan ….

Minggu pagi ini, 14 Juni 2009, kami warga Dukuh Tegalsari, Desa Tirtomartani, Kalasan, mengadakan kerja bakti bersama pembersihan dan merapikan jalan pedukuhan. Di tengah dan diantara kegiatan tersebut, jargon para Capres jamak digunakan sebagai guyonan.

Lantaran sudah agak siang (kerja bakti mulai dari jam 06.00), disaat istirahat sejenak, menyantap makanan kecil dan sekadar minum pengganti keringat, mulai ada yang nyeletuk: Yuk LANJUTKAN. Yang lain menimpali, tinggal sedikit, LEBIH CEPAT LEBIH BAIK. Yang lain lagi menambahi, ntar ada siaran langsung tinju, nhi, kalau memang PRO RAKYAT ya kita tuntaskan segera. Begitulah komentar dan celetukan yang beredar di kalangan akar rumput. Mereka memaknai jargon-jargon itu sekadar untuk guyonan …………….

Wah, kalau mengaspal jalan dan ngasih bis beton saluran kali, tinggal panggil Tim Sukses Capres saja, nanti mereka pasti tandatangan dan setuju membantu. Beres. Begitu juga celetukan masyarakat bawah tatkala melihat di depan matanya jalanan pedukuhan yang masih tanah-nah, asli, berumput, dan penuh belukar, sambil mengingat-ingat adanya Cpares yang tandatangan sana-sini dan menebarkan kesanggupan bantuan ……. sekali lagi, mereka sekadar membuat hiburan dan guyonan ….

Apakah para Capres-Cawapres tahu sendiri apa sebenarnya yang berdenyut di jantung-jantung masyarakat bawah? Saya nggak yakin betul, karena mereka bergerak di ranah tinggi, meski sepertinya di ranah bawah. Karena mereka sesungguhnya saat ini “wayang” bagi Tim Pemenangannya, yang merencanakan dan menjalankan strategi. Persoalannya, seberapa jujur mereka yang masuk dalam Tim Pemenangan itu dengan fakta, data dan pengaruh suara riel yang terjadi di bawah? Itulah “gap” sesungguhnya …………. Jangan-jangan ABS, katanya oke-oke dalam memotret (calon pemilih) dari suara masyarakat (terutama masyarakat kelas bawah) tetapi sesungguhnya itu hanya “bayangan yang salah”, lihat saja nanti …..

Saya melihat sendiri sepertinya masyarakat bawah “sudah punya pilihan”, mereka sudah cerdas. Makanya spanduk, baliho, televisi, radio, dan embel-embel jaring komunikasi lainnya, dengan jargon-jargon indah itu …… menurut saya, hanya ditangkap sebagai guyonan belaka oleh masyarakat bawah. Jargon itu agaknya hanya konsumsi calon pemilih kelas menengah ke atas! Percaya, nggak percaya, lihat saja nanti.

Lihat saja? Ya, besok : 8 Juli 2009. Kalaupun ada pilpres putaran ke dua (dengan biaya lagi dari uang rakyat lagi, sebesar 4 Trilyun rupiah) pada tanggal 8 September 2009.

Pembahasan RUU Susduk, sebuah keanehan yang nyata ………..

Pembahasan Rancangan Undang Undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) DPR masih alot. Partai-partai politik yang sekarang masih eksis melalu fraksinya masing-masing di DPR dan periode 2009-2014 masih bercokol juga, pada berkepentingan sesuai maunya sendiri. Salah satu yang jadi perebutan, ada yang menginginkan kursi Ketua DPR  otomatis menjadi milik partai yang punya kursi terbanyak alias sebagai pemenang pemilu, tapi partai yang kursinya sedikit jelas-jelas menolak. Rupanya beradu bargaining position sedang terjadi. Sementara fraksi yang masih punya “sisa-sisa power” justru tidak sepaham dengan usulan semacam itu.

Dalam pembahasan RUU Susduk yang tengah berlangsung beberapa fraksi justru mengusulkan pimpinan DPR dipilih secara paket. Mekanisme inilah yang dipakai dalam menentukan komposisi pimpinan DPR periode sebelumnya. Selain itu ada juga yang mengusulkan komposisi pimpinan DPR diisi sesuai urutan hasil pemilu, namun siapa yang menjadi ketuanya belum disepakati.

RUU Susduk ini ditargetkan rampung pada masa sidang ini dan bisa disahkan pada akhir Juni.  Padahal kita ketahui bahwa anggota DPRD akan melangsungkan pelantikan anggota yang baru pada bulan Juli. Sehingga anggota DPR dan DPRD terpilih bisa segera menerapkan UU Susduk yang baru ini.

Saya mengganggap aneh proses pembahasan RUU Susduk ini, ini khan organisasi tingkat negara, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, wadahnya/organisasinya sudah ada, orang-orang yang mau mengisi wadah/organisasi itu juga sudah ada, yaitu anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2009 kemarin, namun aturan (RUU) struktur dan tata manajemen organisasinya baru digarap, aneh bin ajaib. Ini potensi garap-garapan, dan memanfaatkan peluang terakhir, karena periode 2009-2014 jumlah per parpol dan komposisi anggota DPR khan berubah konstelasinya. Jadinya ini kesempatan “mengatur” supaya besok-besok periode berikutnya nggak kesulitan, supaya masih ada “sisa power” bagi yang kalah dalam Pemilu 2009 ……  Semestinya, secara manajemen organisasi yang benar, baik dan elegan, alias CGG yang betul-betul good, RUU Susduk ini seharusnya SUDAH JADI UU SEBELUM PEMILU LEGISLATIF 2009 berlangsung, biar nggak ribut-ribut rebutan pengaruh, sehingga apapun yang terjadi, siapapun yang menang Pemilu Legislatif, termasuk yang “kalah” juga, sudah faham positioningnya, langsung main, langsung kerja dengan susunan dan aturan organisasi yang sudah siap digunakan. Kalau seperti sekarang ini kesannya mencari-cari kesempatan terakhir dan memanfaatkan momentum …………………. nggak legowo …….., artinya apa:

Ibarat sepakbola, lapangannya sudah siap, para penonton sudah hadir, pemain sudah di tengah lapangan, wasit juga sudah ada, eh, susunan dan tata auturan permainannya lagi disusun ………… Aneh-aneh, Indonesia kita ini, sepertinya banyak orang pintar, banyak wakil rakyat yang hebat (katanya) tapi kok ……………..?

Bacalah dengan hati dan otak (sehat) 2 berita ini!

Kejagung: Fasilitas RS Omni ke Kejari Tangerang Hanya Kebetulan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya pelayanan kesehatan gratis di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Banten. Pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional tersebut dikatakan hanya kebetulan berlokasi di Kejari. “Secara kebetulan, RS Omni Internasional bertugas memberikan pelayanan di Kejaksaan Negeri Tangerang,” kata Kapuspenkum Kejagung M jasman Panjaitan di kantornya, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, rabu (10/6/2009).

Menurut Jasman, fasilitas pelayanan kesehatan yang ditempel di Kejari Tangerang tersebut sesuai dengan tugas yang diterima RS Omni dari PT Askes. RS Omni sendiri merupakan salah satu rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan PT Askes untuk daerah hukum Kabupaten Tangerang. “Tetapi apakah ini sudah dimanfaatkan, kita belum tahu, yang jelas tanggal 18 Mei itu ada mobil untuk pelayanan secara mobile,” jelas mantan Kajari Jakarta Timur ini.

Jasman juga menyanggah jika dikatakan pelayanan tersebut diberikan RS Omni terkait penanganan kasus Prita Mulyasari. Hal ini karena, penanganan kasus Prita baru ditangani Kejari pada 25 Mei. “Sebelumnya yang berkoordinasi dengan penyidik dalam perkara ini adalah Kejaksaan Tinggi (Banten),” ungkapnya. “Askes kan sifatnya pribadi. Makanya saya katakan secara institusi tidak terlibat. Siapapun pemilik kartu askes bisa menggunakan kartu itu. Kebetulan saja tempatnya ada di kejaksaan. Kalau dari pihak pegawai Pemda, itu dirujuk ke RS Sari Asih,” pungkasnya.

Kejaksaan: Pelayanan Gratis RS Omni Bukan Gratifikasi

Kejaksaan mengaku tidak bekerjasama dengan RS Omni International, Tangerang karena pelayanan kesehatan gratis RS itu merupakan kerjasama antara pemerintah dengan PT Askes. Karena itu Kejagung menganggap pelayanan itu bukan gratifikasi. “PT Askes melakukan MoU dengan intansi pemerintah. Oleh karena itu pengumuman itu ditempel. Secara institusional, nggak ada kerjasama antara kejaksaan dengan RS Omni,” ujar Kapuspenkum Kejagung Jasman Pandjaitan saat dihubungi detikcom, Rabu (10/6/2009). Menurut Jasman, RS Omni merupakan salah satu dari 8 RS yang bekerja sama dengan PT Askes untuk pelayanan kesehatan gratis. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan 7 jaksa Kejari Tangerang pada Selasa (9/6/2009) kemarin.

Jasman mengungkapkan pihaknya masih mengkaji hasil pemeriksaan 7 pejabat itu yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan RS Omni. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke pimpinan Kejaksaan. “Untuk sementara hasil pemeriksaan 7 jaksa di Tangerang masih dikaji, juga nanti akan diberikan rekomendasi,” imbuh dia. Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan, fasilitas medis gratis yang diterima pejabat instansi pemerintah bisa dikategorikan gratifikasi bila tidak ada aturan yang menaunginya.

Rekan-rekan blogger, rakyat Indonesia yang masih waras, dan penggiat penegakan HAM, saya punya pesan (sekaligus empati) :

1. BACALAH DENGAN HATI DAN OTAK (SEHAT) DUA BERITA INI.

2. PERHATIKAN KATA-KATA YANG SAYA BOLD.

3. KALAU MEMANG MAU KASIH PELAYANAN KESEHATAN GRATIS LEBIH PANTAS DIBERIKAN UNTUK RAKYAT YANG MASIH KEKURANGAN/RAKYAT MISKIN/RAKYAT YANG TERMARJINALKAN!

Pancasila ”Pendongkrak” Ketahanan Bangsa dan Pilpres

PROSES “Kehamilan dan kelahiran” Pancasila sangat luar biasa, kemudian juga tumbuh kembangnya yang subur; namun di umur ‘lansia’ negara ini sepertinya habis manis sepah dibuang, disia-siakan (orang Jakarta bilang, kasihan dech loe). Bukankah Pancasila telah terbukti sebagai unsur penting kearifan lokal dan ketahanan bangsa? Mengapa pada saat pemilu legislatif yang lalu tak terdengar gaungnya? Bagaimana pada kampanye pilpres ini?

Historis Luar Biasa

Setelah Budi Oetomo sebagai organisasi (yang berorientasi kemerdekaan) pertama lahir pada tanggal 20 Mei 1908, disusul kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air Indonesia”, maka kemudian pada sekitar Maret tahun 1945 sebagai persiapan (syarat) proklamasi kemerdekaan, Jepang memerintahkan Pemuda Soekarno dkk untuk menyusun dasar negara. Perintah ini sebenarnya bernada pelecehan, menyudutkan (Jawa’ “nglulu”), maka dengan semangat baja bak “rindik asu digitik”, benih-benih kehamilan Pancasila yang telah dikandung Ibu Pertiwi, dikonsepsikan dan disertai target waktu secepatnya, dilahirkanlah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian disusul dengan proses persiapan dan puncak Peristiwa Sejarah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; suatu lompatan prestasi sejarah heroik yang luar biasa di saat kritis dan mendesak, mampu merumuskan dasar negara yang dua setengah bulan kemudian berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Batang, ranting, daun butir-butir bunga Pancasila pun kemudian tumbuh subur berkembang sehat sebagai primadona pendidikan, pelatihan P4 dan pemersatu bangsa. Bagaimana perjalanan sejarah bangsa ini kemudian?

Pancasila Kini

Dirasakan semangat heroik nasionalisme persatuan, semangat kebersamaan, gotong royong, butir-butir Pancasila semakin hari semakin luntur,  bahkan itu juga cenderung terjadi di pelosok desa yang kental dengan semangat budaya gotong royong merti dusunnya. Peristiwa-peristiwa heroik sejarah dan budaya kearifan lokal masa lalu, seakan-akan telah hanyut tertelan zaman.

Menurut banyak tokoh pengamat, Pancasila sebagai dasar negara secara historis, materi substansi, legal formal, efisiensi operasional sudah final, sehingga kalau saat ini cenderung timbul disharmoni disintegrasi kehidupan sosial budaya masyarakat bangsa, justru kita harus merefleksikan, mengkaji dan menguatkan kembali pelaksanaan implementasi butir-butir Pancasila secara utuh komprehensif, bukan untuk menggugat afektivitasnya atau terlebih untuk menggantinya !! Hal ini sekaligus harus kita sadari bahwa Pancasila sungguh sangat penting sebagai modalitas kepercayaan diri, harga diri martabat kearifan lokal bangsa dan ketahanan nasional kita, dalam mengantisipasi derasnya arus globalisasi dan internasionalisasi budaya ideologis global. Ketahanan Nasional Pancasila adalah pola hidup selaras, serasi, seimbang sebagai kearifan lokal.

Budaya Toleransi

Salah satu contoh simpul pendongkrak Pancasila untuk menguatkan kearifan lokal dan ketahanan bangsa tersebut adalah budaya toleransi dan mengendalikan diri. Pancasila menekankan perlunya pengakuan, penghormatan, penghayatan toleransi dan pengendalian diri menjadi perilaku keseharian (budaya) masyarakat yang bhinneka, heterogen, multi kultur, multi religi, multi suku, multi pulau, multi partai, multi golongan, multi lapisan masyarakat, bahkan dalam skala kelompok kecil misalnya kampus adalah perbedaan profesi spesialis, sub spesialis, residen senior, residen junior, bahkan sampai tingkat terbawah dusun, RT menyangkut perbedaan-perbedaan lebih kecil lagi. Lebih dari itu juga diperlukan toleransi dan pengendalian diri terhadap alam, lingkungan, lahan pertanian serta keagungan ciptaan Allah yang lain; terlebih (terutama) pengendalian diri kita yang bersumber secara vertikal untuk menaati, mensyukuri, perintah firman-firman kasih kuasa Allah. Dengan toleransi, pengendalian diri kita bisa membentuk kebersamaan dan kegotong-royongan, kemudian membangun dusun, desa, masyarakat, instansi dan bangsa. Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh, Nah saat ini bukankah kita cenderung bercerai berai?

Demikian butir-butir dan simpul-simpul Pancasila yang lain, yang semestinya Pancasila kita implementasikan secara integratif, komprehensif. Kalau pada saat kampanye pemilu legislatif yang lalu, kita tidak banyak mendengar “gaungnya” Pancasila; tentu sangatlah relevan dan signifikan kalau kita (dalam memilih capres-cawapres nanti)  juga menargetkan standar parameter penilaian naluri rasa-rasa keluhuran berAgama, Nasionalisme Pancasila, ekonomi Pancasila, budaya Pancasila, demokrasi Pancasila serta butir-butir Pancasila yang dihayati sekaligus dikampanyekan oleh ketiga pasangan capres-cawapres kita.

Kita bisa membayangkan sekaligus mengharapkan bahkan meyakinkan, betapa bangsa ini akan sangat kuat apabila para elite politik dan kemudian semua rakyatnya bersatu, bekerja sama membangun bersama! Roh dan kekuatan kita, apalagi kalau bukan Pancasila! Untuk itu bertitik tolak pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 2009 yang sangat monumental karena bersamaan dengan terpilihnya legislatif dan presiden baru nanti, marilah kita hidupkan kembali Pancasila.

Bersama Kita Pasti Bisa!

Selamat merefleksikan kembali butir-butir Pancasila dan Selamat memilih Capres-Cawapres yang Pancasilais, dan tentu Selamat mengimplementasikan kembali butir-butir Pancasia dan Selamat menghidupkan kembali Pancasila sebagai budaya bangsa, sehingga ungkapan persatuan dan kesatuan kita menjadi lebih lengkap “Satu Tanah Air, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Budaya….. Indonesia”. *) Dokter JB Soebroto, Panitia Hari Bakti Dokter, Forum Komunikasi Sleman Sehat, Ketua Desa Wisata Sorowulan/Banyu Sumilir. Referensi

Cuma ada yang sedikit mengganjal saya, terutama soal “pengabdi Pancasila” kalau merujuk pada acara Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei s.d. 1 Juni 2009 beberapa waktu lalu. Apa itu? Dengan mata kepala sendiri, saya melihat memang yang hadir banyak sekali, sekitar 400 orang, sayangnya dari total yang hadir saya perkirakan 80% tokoh-tokoh tua, bapak-bapak dan ibi-ibu yang sudah sepuh, di atas 60 tahun-lah yang dominan. Pertanyaan saya, kemanakah kaum mudanya? Apakah Pancasila nggak populer di kalangan generasi muda? Aduh, trenyuh hati ini ….

Episode 2: Mencermati Pidato Barack Husein Obama di Mesir. Cek, Recek dan Reaksi selengkapnya.

1. PENGAKUAN KETERLIBATAN AS DALAM KUDETA DI IRAN

Presiden AS Barack Obama membuat langkah besar rekonsiliasi dengan Iran Kamis ketika ia mengakui keterlibatan AS dalam kudeta 1953 untuk menggulingan pemerintah Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. “Di tengah Perang Dingin, AS telah memainkan peran dalam menggulingkan pemerintah Iran yang dipilih secara demokratis,” Obama mengatakan dalam pidato penting pada dunia Muslim di Kairo.

Itu adalah pertama kalinya presiden AS yang menjabat mengakui secara terbuka keterlibatan AS dalam kudeta tersebut. Badan Intelijen AS, dengan bantuan Inggris, mendalangi kudeta itu setelah Mossadegh menasionalisasi industri minyak, yang dijalankan ketika itu oleh Anglo-Iranian Company milik Inggris. Bagi banyak orang Iran, kudeta itu menunjukkan perbuatan bermuka dua oleh AS, yang menampilkan dirinya sebagai pembela kebebasan tapi tidak ragu-ragu menggunakan metode licik untuk membuang satu pemerintah yang terpilih secara demokratis untuk menyesuaikan dengan kepentingan ekonominya sendiri. Washington terus menjadi pendukung kuat Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang terguling dalam Revolusi Islam 1979.

Hubungan antara kedua negara tersebut putus sejak itu sebagai akibat revolusi itu dan bekas presiden George W. Bush menjadikan pemerintah Teheran bagian dalam “poros kejahatan“nya bersama dengan Irak pimpinan Saddam Hussein dan negara Stalinis Korea Utara. Namun, sejak memegang tampuk pemerintahan awal tahun ini, Obama telah berulang kali membuat tawaran pada Iran di antaranya pembicaraan mengenai program nuklirnya dan masalah lain yang belum selesai.

Pada Kamis, 4 Juni 2009, Obama tidak menyembunyikan luasnya perbedaan antara kedua pemerintah itu tapi menegaskan kesiapannya untuk berusaha mengatasinya melalui diplomasi. “Selama beberapa tahun, Iran telah menentukan dirinya sebagian dengan penentangannya pada negara saya, dan ada sebetulnya sejarah yang menggemparkan di antara kita,” kata presiden AS itu. “Sejak revolusi Islam, Iran telah memainkan peran dalam aksi penyaderaan dan kekerasan terhadap tentara dan warga sipil AS. Sejarah ini terkenal. Ketimbang terperangkap dalam masa lalu, saya sudah jelaskan pada para pemimpin dan rakyat Iran bahwa negara saya siap untuk melangkah maju. Masalahnya sekarang bukan apakah Iran menentang, tapi lebih pada masa depan yang negara itu ingin bangun,” ujarnya.

Tak lama setelah pelantikan Obama 20 Januari, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menuntut permintaan maaf atas “kejahatan” yang ia katakan AS telah lakukan terhadap Iran, yang dimulai dengan kudeta 1953. Pemimpin Institut Arab-Amerika James Zogby mengatakan bahwa meskipun pengakuan Obama mengenai keterlibatan AS dalam kudeta itu menambah sedikit pada pengetahuan sejarah karena hal tersebut telah diketahui, itu (pengakuan) tetap langkah penting bagi Iran. “Itu tidak mengejutkan,” kata Zogby ketika ditanya mengenai fakta keterlibatan CIA tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa pengakuan Obama itu tetap merupakan “pernyataan yang sangat penting.”

2. LEBIH KIRI DARIPADA CHAVEZ DAN CASTRO?

Slogan yang ditawarkan Barack Obama ketika berkampanye ‘yes we can‘, ternyata bukan sekadar isapan jempol belaka. Paling tidak hal ini sekarang diakui langsung oleh salah satu musuh Amerika Serikat (AS), Venezuela. Tidak hanya itu, Chavez yang terkenal sebagai salah satu presiden yang berani menetang rezim liberal AS juga menyebut Obama dengan sebutan ‘comrade’, yang merupakan sebutan untuk rekan atau sahabat perjuangan kaum kiri. “Hey, Obama yang baru saja menasionalisasi tidak lebih dan tidak kurang dari General Motors. Kamerad (sahabat) Obama. Fidel, hati-hatilah atau kita akan berakhir di sebelah kanan dia,” sindir Presiden Venezuela Hugo Chavez, seperti dikutip dari reuters, Kamis (4/6/2009). Maksud kalimat ‘di sebelah kanan’ yang dimaksud oleh Chavez bermaksud bahwa Obama saat ini lebih kiri daripada dirinya dan Fidel Castro. Sindiran terhadap Presiden obama tersebut juga disiarkan langsung di televisi waktu setempat.

Hal tersebut tentu bukan tanpa sebuah alasan pastinya. Sindiran yang diberikan kepada presiden kulit hitam pertama di negeri Paman Sam tersebut menyusul kebijakan Obama mengambilalih General Motors Corp oleh Washington. Langkah Obama dalam mendukung kebangkrutan General Motors Corporation, dikarenakan hal itu merupakan cara bertahan hidup untuk bangkit kembali. Obama juga berharap perusahaan itu segera menyelesaikan proses kebangkrutan di pengadilan pailit, dan pemerintah akan menyuntikkan dana tambahan US$ 30 miliar.

3. MENUKIL AYAT-AYAT AL QUR’AN, MAKSUDNYA UNTUK APA?

Presiden AS Barack Obama menukil ayat Alquran pada pidatonya di Universitas Kairo, Mesir, Kamis (4/6). Hal tersebut dikatakannya saat menjelaskan perlunya babak baru untuk membangun hubungan baik antara AS dan muslim di seluruh dunia. “Seperti Kitab Suci Alquran menyatakan kepada kita, Berserahlah kepada Tuhan dan senatiasa katakanlah kebenaran,” ujar Obama. Ia mengatakan hal itu karena menurutnya untuk memulai membangun hubungan baik perlu keterbukaan kedua pihak.

Obama mengakui, untuk mewujudkannya tidak cukup semalam apalagi hanya dengan pidatonya saja. Ia mengatakan, harus ada keterbukaan antara AS dan dunia Islam untuk membicarakan hal-hal yang selama ini terpendam di dalam hati masing-masing, saling mendengarkan, saling belajar, dan tenggang rasa, untuk menemukan kesamaan. Nukilan ayat Alquran juga dikatakan Obama saat mengajak dunia Islam memerangi teror ektrimis dan menegakkan perdamaian. Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan ekstrimis tetap tak bisa dibenarkan termasuk dalam Islam. “Kitab Suci Alquran mengajarkan kepada kita baha barang siapa membunuh seseorang yang tak berdosa, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia; dan Kitab Suci Alquran juga mengajarkan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan semua manusia,” ujar Obama.

4. INDONESIA DIJADIKAN CONTOH KEHIDUPAN PENUH TOLERANSI

Untuk menggambarkan toleransi beragama, Barack Obama menjadikan pengalamannya di Indonesia semasa kecil sebagai contoh langsung. Hal tersebut diungkapkan Presiden AS tersebut saat berpidato di Universitas Kairo, Mesir, Kamis (4/6). Obama juga sempat menceritakan pengalaman masa kecilnya di Indonesia untuk menggambarkan bahwa hubungan yang didasari nilai-nilai kemanusiaan jauh lebih membangun daripada terus mencari perbedaan. “Saya penganut Kristen. Tapi, ayah saya datang dari keluarga Kenya yang terdapat muslim dari generasi ke generasi. Saat masih anak-anak, saya menghabiskan beberapa tahun di Indonesia dan mendengarkan Azan saat subuh dan saat Matahari terbenam,” kata Obama.

Ia mengatakan telah mengenal Islam di tiga benua sebelum datang ke tanah kelahirannya. Hal itulah yang menurut Obama menjadi panduannya untuk menentukan bahwa untuk membangun hubungan baik antara AS dengan dunia Islam harus dimulai dari pemahaman apakah Islam itu dan bukan sebaliknya. “Islam dikenal sebagai tradisi toleransinya. Kami melihatnya dalam sejarah Andalusia dan Cordoba selama inkuisisi. Saya melihatnya langsung saat kecil di Indonesia di mana penganut Kristen bebas beribadah di tengah bangsa yang mayoritas muslim,” ujarnya.

5. DEMOKRASI VERSI OBAMA

“Demokrasi, aturan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, itu semua bukan semata-mata prinsip-prinsip Barat yang diambil negara-negara tersebut, namun lebih sebagai prinsip universal yang bisa mereka anut dan tegaskan sebagai bagian identitas nasional mereka,” kata Obama.

Episode 1: Mencermati Pidato Barack Husein Obama di Mesir. Transkripsi selengkapnya.

Kairo, Mesir, 4 Juni 2009

Terima kasih. Selamat siang. Saya merasa terhormat berada di kota Kairo yang tak lekang oleh waktu, dan dijamu oleh dua institusi yang luar biasa. Selama lebih seribu tahun, Al Azhar telah menjadi ujung tombak pembelajaran Islam, dan selama lebih seabad, Universitas Kairo telah menjadi sumber kemajuan Mesir. Bersama, anda mewakili keselarasan antara tradisi dan kemajuan. Saya berterima kasih atas keramahan anda, dan keramahan rakyat Mesir. Saya juga bangga membawa niat baik rakyat Amerika, dan menyampaikan salam perdamaian dari warga muslim di negara saya: “assalamu’alaikum”.

Kita bertemu pada saat ada ketegangan besar antara Amerika Serikat dan warga Muslim seluruh dunia – ketegangan yang berakar pada gerak sejarah yang melampaui setiap perdebatan kebijakan yang kini berlangsung. Hubungan antara Islam dan Barat selama berada-abad mencakup koeksistensi dan kerja sama, tapi juga konflik dan peperangan bernuansa agama. Akhir-akhir ini, ketegangan muncul akibat kolonialisme yang menyangkal hak dan peluang bagi banyak warga Muslim, serta Perang Dingin yang membuat banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim diperlakukan sebagai boneka dengan mengabaikan aspirasi mereka. Lebih jauh lagi, perubahan besar yang diusung oleh modernitas dan globalisasi membuat kalangan Muslim menilai Barat bersikap memusuhi Islam.

Kelompok ekstrimis garis keras telah mengeksploitasi hubungan yang tegang itu, jumlah mereka kecil namun memiliki potensi di kalangan Muslim. Serangan pada 11 September 2001 dan upaya berkelanjutan dari kalangan ekstrimis ini untuk menyerang warga sipil telah membuat sebagian kalangan di negara saya menilai Islam bukan cuma memusuhi Amerika dan negara Barat, melainkan juga hak asasi manusia. Semua ini semakin memupuk rasa takut dan saling tidak percaya.

Selama hubungan Barat dan Islam ditentukan oleh perbedaan-perbedaan, kita akan memperkuat mereka yang menyebarkan kebencian ketimbang perdamaian, serta memperkuat mereka yang mempromosikan konflik ketimbang kerja sama yang dapat membantu rakyat mencapai keadilan dan kemakmuran. Lingkaran kecurigaan dan permusuhan ini harus kita akhiri.

Saya datang ke Kairo untuk mengupayakan awal baru antara Amerika Serikat dan Muslim diseluruh dunia, berdasarkan kepentingan bersama dan rasa saling menghormati – dan berlandaskan pada kenyataan bahwa Amerika dan Islam tidaklah eksklusif satu sama lain, dan tidak perlu bersaing. Kedua pihak bertemu dan berbagi prinsip yang sama – yaitu prinsip-prinsip keadilan dan kemajuan; toleransi dan martabat semua umat manusia.

Saya menyadari perubahan tidak dapat terjadi dalam semalam. Saya tahu banyak harapan terhadap pidato ini, tetapi satu pidato tidak akan mampu menghapus rasa curiga yang terpupuk selama bertahun-tahun, dan dalam waktu singkat siang ini saya juga tidak akan mampu menjawab semua pertanyaan rumit yang membawa kita ke titik ini. Tapi saya percaya bahwa agar bisa melangkah maju, kita harus secara terbuka mengatakan kepada satu sama lain hal-hal yang ada dalam hati kita, dan yang seringkali hanya diungkapkan di belakang pintu tertutup. Harus ada upaya terus menerus untuk mendengarkan satu sama lain; saling belajar satu sama lain; saling menghormati, dan mencari persamaan. Sebagaimana kitab suci Al Qur’an mengatakan, “Ingatlah kepada Allah dan bicaralah selalu tentang kebenaran.” Ini yang akan saya lakukan hari ini – berbicara tentang kebenaran sesuai kemampuan saya, dengan rendah hati oleh tugas di depan kita, dan dengan keyakinan bahwa kepentingan bersama yang kita miliki sebagai umat manusia jauh lebih kuat daripada kekuatan-kekuatan yang memisahkan kita.

Sebagian dari keyakinan ini berakar dari pengalaman saya pribadi. Saya penganut Kristiani, tapi ayah saya berasal dari Kenya yang turun temurun penganut Muslim. Saat kecil, saya tinggal di Indonesia beberapa tahun dan mendengar lantunan adzan subuh dan maghrib. Ketika muda, saya bekerja di komunitas-komunitas kota Chicago yang banyak anggotanya menemukan martabat dan kedamaian dalam keimanan Islam.

Sebagai pelajar sejarah, saya juga mengetahui peradaban berhutang besar terhadap Islam. Adalah Islam – di tempat-tempat seperti Universitas Al-Azhar – yang mengusung lentera ilmu selama berabad-abad, dan membuka jalan bagi era Kebangkitan Kembali dan era Pencerahan di Eropa. Adalah inovasi dalam masyarakat Muslim yang mengembangkan urutan aljabar; kompas magnet dan alat navigasi; keahlian dalam menggunakan pena dan percetakan; dan pemahaman mengenai penularan penyakit serta pengobatannya. Budaya Islam telah memberikan kita gerbang-gerbang yang megah dan puncak-puncak menara yang menjunjung tinggi; puisi-puisi yang tak lekang oleh waktu dan musik yang dihargai; kaligrafi yang anggun dan tempat-tempat untuk melakukan kontemplasi secara damai. Dan sepanjang sejarah, Islam telah menunjukkan melalui kata-kata dan perbuatan bahwa toleransi beragama dan persamaan ras adalah hal-hal yang mungkin.

Saya juga tahu bahwa Islam selalu menjadi bagian dari riwayat Amerika. Negara pertama yang mengakui negara saya adalah Maroko. Saat menandatangani Perjanjian Tripoli pada tahun 1796, presiden kedua kami John Adams menulis, “Amerika Serikat tidaklah memiliki karakter bermusuhan dengan hukum, agama, maupun ketentraman umat Muslim.” Dan sejak berdirinya negara kami, umat Muslim Amerika telah memperkaya Amerika Serikat. Mereka telah berjuang dalam sejumlah peperangan, bekerja dalam pemerintahan, memperjuangkan hak-hak sipil, mengajar di perguruan-perguruan tinggi kami, unggul dalam arena-arena olah raga kami, memenangkan Hadiah Nobel, membangun gedung-gedung kami yang tertinggi, dan menyalakan obor Olimpiade. Dan ketika warga Muslim-Amerika pertama terpilih sebagai anggota Kongres belum lama ini, ia mengambil sumpah untuk membela Konstitusi kami dengan menggunakan Al Quran yang disimpan oleh salah satu Bapak Pendiri kami – Thomas Jefferson – di perpustakaan pribadinya.

Jadi saya mengenal Islam di tiga benua sebelum datang ke kawasan tempat agama ini pertama kali diturunkan. Pengalaman tersebut memandu keyakinan saya bahwa kemitraan antara Amerika dan Islam harus didasarkan pada apakah Islam itu, bukan pada apakah yang bukan Islam. Dan saya menganggap ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk memerangi stereotip negatif tentang Islam di mana pun munculnya.

Tapi prinsip yang sama harus diterapkan pada persepsi tentang Amerika. Seperti halnya umat Muslim tidak sesuai dengan stereotip yang mentah, Amerika juga bukan stereotip mentah tentang sebuah kekaisaran yang memiliki kepentingan sendiri. Amerika Serikat telah menjadi salah satu sumber kemajuan terbesar yang dikenali dunia. Kami lahir akibat revolusi melawan sebuah kekaisaran. Kami berdiri berdasarkan ide bahwa semua orang diciptakan sama, dan kami telah menumpahkan darah dan berjuang selama berabad-abad untuk memberikan arti kepada kata-kata tersebut – di dalam batas negara kami, dan di sekeliling dunia. Kami terbentuk oleh setiap budaya, yang datang dari setiap sudut bumi, dan berdedikasi pada sebuah konsep sederhana: E pluribus unum: “Dari banyak menjadi satu”.

Banyak dikatakan menyangkut fakta bahwa seorang Amerika keturunan Afrika dengan nama Barack Hussein Obama dapat terpilih sebagai presiden. Tapi kisah pribadi saya bukanlah sesuatu yang unik. Mimpi akan kesempatan bagi semua belumlah terwujud bagi setiap orang di Amerika, tapi janji itu diberikan bagi semua yang datang ke pantai kami – termasuk hampir tujuh juta warga Muslim Amerika di negara kami saat ini yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi dari rata-rata.

Lebih jauh lagi, kebebasan di Amerika tidaklah terpisahkan dari kebebasan menjalankan agama. Itu sebabnya ada masjid di setiap negara bagian di negeri kami, dan ada lebih dari 1200 masjid di dalam batas negara kami. Itu sebabnya pemerintah Amerika telah maju ke pengadilan untuk membela hak wanita dan anak perempuan mengenakan hijab, dan untuk menghukum mereka yang mengingkarinya.

Jadi janganlah ada keraguan: Islam adalah bagian dari Amerika. Dan saya percaya bahwa Amerika memegang kebenaran dalam dirinya bahwa terlepas dari ras, agama, dan posisi dalam hidup, kita semua memiliki aspirasi yang sama – untuk hidup dalam damai dan keamanan; untuk memperoleh pendidikan dan untuk bekerja dengan martabat; untuk mengasihi keluarga kita, masyarakat kita, dan Tuhan kita. Ini adalah hal-hal yang sama-sama kita yakini. Ini adalah harapan dari semua kemanusiaan.

Tentu saja, mengenali persamaan kemanusiaan merupakan awal dari tugas kita. Justru ini adalah awal. Kata-kata saja tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Kebutuhan baru terpenuhi jika kita bertindak berani di tahun-tahun mendatang; Dan kita harus bertindak dengan pemahaman bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah tantangan bersama, dan kegagalan kita mengatasinya akan merugikan kita semua.

Karena kita telah belajar dari pengalaman baru-baru ini bahwa ketika sistem keuangan melemah di satu negara, kemakmuran di mana pun ikut dirugikan. Ketika jenis flu baru menulari satu orang, semua terkena risiko. Ketika satu negara membangun senjata nuklir, risiko serangan nuklir bagi semua negara ikut naik. Ketika kelompok ekstrim keras beroperasi di satu rangkaian pegunungan, rakyat di seberang samudera pun ikut menghadapi bahaya. Dan ketika mereka yang tak bersalah di Bosnia dan Darfur dibantai, itu menjadi noda dalam nurani kita bersama. Itulah artinya berbagi dunia di abad ke-21. Inilah tanggung jawab kita kepada satu sama lain sebagai umat manusia.

Dan ini adalah tanggung jawab yang sulit diemban. Karena sejarah manusia telah merekam berbagai bangsa dan suku yang mencoba menaklukkan satu sama lain demi kepentingan sendiri. Tapi di era baru ini, sikap seperti itu justru akan mengalahkan diri sendiri. Karena saling ketergantungan kita, setiap tatanan dunia yang mengangkat satu bangsa atau sekelompok orang lebih tinggi dari yang lain pada akhirnya akan gagal. Jadi apa pun pikiran kita mengenai masa lalu, kita tidak boleh terperangkap olehnya. Masalah-masalah kita harus ditangani dengan kemitraan; kemajuan harus dibagi bersama.

Itu tidak berarti kita tidak mengindahkan sumber-sumber ketegangan. Justru yang disarankan adalah sebaliknya: kita harus menghadapi ketegangan-ketegangan ini secara langsung. Dan dalam semangat ini, saya akan berbicara sejelas dan segamblang mungkin mengenai isu-isu spesifik yang saya percaya akhirnya harus kita hadapi bersama.

Isu pertama yang harus kita hadapi adalah ekstrimisme garis keras dalam semua wujud.

Di Ankara, saya telah menjelaskan bahwa Amerika tidak sedang – dan tidak akan pernah – berperang dengan Islam. Kami akan, meski demikian, tak lelah-lelahnya melawan kelompok ekstrim keras yang mengancam serius keamanan kami. Karena kami menolak apa yang juga ditolak oleh semua orang beragama: yaitu pembunuhan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah. Dan adalah tugas saya yang pertama sebagai Presiden untuk melindungi rakyat Amerika.

Situasi di Afghanistan mendemonstrasikan sasaran-sasaran Amerika dan kebutuhan kita untuk bekerja sama. Lebih tujuh tahun lalu, Amerika Serikat mengejar Al Qaida dan Taliban dengan dukungan internasional yang luas. Kami tidak melakukannya karena ada pilihan, kami melakukannya karena perlu. Saya sadar bahwa sejumlah orang mempertanyakan atau membenarkan peristiwa serangan 11 September. Tapi mari kita perjelas: Al Qaida membunuh hampir 3000 orang pada hari itu. Para korban adalah kaum pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah dari Amerika dan banyak negara lain yang tidak berbuat apa-apa untuk melukai orang lain. Tapi Al Qaida memilih untuk dengan kejam membunuh mereka, mengklaim pujian atas serangan tersebut, dan bahkan sekarang menyatakan tekad mereka untuk membunuh lagi dalam skala sangat besar. Mereka memiliki kaki tangan di banyak negara dan sedang mencoba untuk memperluas jangkauan mereka. Ini bukan opini yang dapat diperdebatkan; ini adalah fakta yang harus dihadapi.

Janganlah salah paham: kami tidak menginginkan tentara kami di Afghanistan. Kami tidak berencana mendirikan basis militer di sana. Sangat menyakitkan bagi Amerika untuk kehilangan nyawa banyak warga pria dan wanita kami. Adalah mahal dan sulit secara politik untuk melanjutkan konflik ini. Kami dengan senang hati akan memulangkan setiap tentara kami jika kami bisa yakin bahwa tidak ada kaum ekstrimis keras di Afghanistan dan Pakistan yang bertekad membunuh sebanyak mungkin orang Amerika sebisa mereka. Tetapi hal itu tidak bukanlah kenyataan yang ada sekarang.

Itulah sebabnya kami bermitra dengan koalisi 46 negara. Dan meksi biayanya besar, niat Amerika tidak akan melemah. Tak satu pun dari kita yang seharusnya mentoleransi kaum ekstrimis seperti ini. Mereka telah membunuh di banyak negara. Mereka telah membunuh orang dari beragam agama – lebih dari yang lain, mereka telah membunuh umat Muslim. Tindakan-tindakan mereka sangat bertentangan dengan hak umat manusia, kemajuan bangsa-bangsa, dan dengan Islam. Kitab suci Al Quran mengajarkan bahwa siapa yang membunuh orang tak bersalah, maka ia seperti telah membunuh semua umat manusia; dan siapa yang menyelamatkan satu orang; maka ia telah menyelamatkan semua umat manusia. Iman indah yang diyakini oleh lebih semiliar orang sungguh lebih besar daripada kebencian sempit sekelompok orang. Islam bukanlah bagian dari masalah dalam memerangi ekstrimisme keras – Islam haruslah menjadi bagian penting dari penggalakkan perdamaian.

Kami juga tahu bahwa kekuatan militer saja tidak akan memecahkan masalah di Afghanistan dan Pakistan. Itu sebabnya kami berencana untuk menanam investasi sebesar 1,5 miliar dolar setiap tahun selama lima tahun ke depan untuk bermitra dengan warga Pakistan membangun sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, dan usaha, dan ratusan juta untuk membantu mereka yang telah kehilangan tempat tinggal. Dan itu sebabnya kami menyediakan lebih dari 2.8 miliar dolar untuk membantu rakyat Afghanistan membangun ekonomi mereka dan menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Kini saya akan berbicara tentang masalah Irak. Tidak seperti Afghanistan, Irak adalah perang karena pilihan yang telah menimbulkan perbedaan-perbedaan kuat di negara saya dan di dunia. Meski saya percaya bahwa rakyat Irak pada akhirnya lebih baik tanpa tirani Saddam Hussein, saya juga percaya bahwa peristiwa-peristiwa di Irak telah mengingatkan Amerika tentang perlunya menggunakan diplomasi dan membangun konsensus untuk mengatasi masalah-masalah kita kapan pun memungkinkan. Kita bahkan dapat mengingat kata-kata salah satu presiden terbesar kami, Thomas Jefferson, yang mengatakan: “Saya berharap kebijakan kita akan bertambah sejalan dengan kekuatan kita, dan mengajarkan kita bahwa semakin sedikit kita menggunakan kekuatan, justru semakin besar kekuatan itu.”

Hari ini Amerika memiliki dua tanggung jawab: yaitu untuk membantu Irak membangun masa depan yang lebih baik, dan untuk menyerahkan Irak ke tangan rakyat Irak. Saya telah menjelaskan kepada warga Irak bahwa kami tidak berencana mendirikan basis di sana, dan tidak mengklaim baik teritori maupun sumber daya mereka. Kedaulatan Irak ada di tangan mereka sendiri. Itu sebabnya saya memerintahkan pencabutan brigade-brigade tempur kami sampai bulan Agustus mendatang. Itu sebabnya kami akan menghormati kesepakatan kami dengan pemerintah Irak yang terpilih secara demokratis untuk menarik pasukan tempur dari kota-kota Irak pada Juli mendatang, dan untuk memulangkan semua tentara kami dari Irak pada tahun 2012. Kami akan membantu Irak melatih Tentara Keamanan dan membangun ekonominya. Tapi kami akan mendukung Irak yang aman dan bersatu sebagai mitra, dan tidak pernah sebagai pelindung.

Dan akhirnya, seperti halnya Amerika tidak pernah bisa mentoleransi kekerasan oleh kaum ekstrimis, kami tidak pernah boleh mengompromikan prinsip-prinsip kami. Serangan 11 September adalah trauma besar bagi negara kami. Rasa takut dan marah yang muncul karenanya bisa dipahami, tapi dalam sejumlah kasus, itu telah membuat kami bertindak berlawanan dengan pemikiran-pemikiran kami. Kami sedang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengubah arah. Saya telah sepenuhnya melarang praktik penyiksaan oleh Amerika Serikat, dan saya telah memerintahkan penutupan penjara di Teluk Guantanamo awal tahun depan.

Jadi Amerika akan membela diri, dengan menghormati kedaulatan bangsa-bangsa dan aturan hukum. Dan kami akan melakukannya dalam kemitraan dengan masyarakat-masyarakat Muslim yang juga terancam. Semakin cepat kaum ekstrimis diisolasi dan diusir dari dalam masyarakat-masyarakat Muslim, semakin cepat kita semua akan menjadi selamat.

Sumber ketegangan besar yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah situasi antara warga Israel, Palestina, dan dunia Arab.

Ikatan yang kuat antara Amerika dan Israel telah banyak diketahui. Ikatan ini tidak dapat dipatahkan. Ini lahir berdasarkan ikatan budaya dan sejarah, serta pengakuan bahwa aspirasi atas sebuah tanah air Yahudi berakar dari sebuah sejarah tragis yang tidak bisa diingkari.

Di seantero dunia, kaum Yahudi telah ditindas selama berabad-abad, dan anti-Semitisme di Eropa memuncak dalam peristiwa Holocaust yang tidak pernah ada sebelumnya. Besok saya akan mengunjungi Buchenwald yang menjadi bagian dari jaringan kamp-kamp tempat kaum Yahudi diperbudak, disiksa, ditembak, dan digas hingga tewas oleh Third Reich. Enam juta orang Yahudi terbunuh – lebih banyak dari seluruh populasi Yahudi di Israel hari ini. Mengingkari fakta tersebut adalah tidak berdasar, bodoh, dan penuh kebencian. Mengancam Israel dengan penghancuran – atau mengulangi stereotip keji tentang umat Yahudi – sungguh sangat salah dan hanya akan membangkitkan kembali ingatan yang terperih di benak umat Yahudi sembari mencegah perdamaian yang patut dimiliki rakyat di kawasan ini.

Di sisi lain, tidak bisa diingkari bahwa rakyat Palestina – baik yang Muslim maupun yang Kristen – telah menderita dalam perjuangan memperoleh tanah air. Lebih dari enam puluh tahun, mereka telah merasakan sakitnya tidak memiliki tempat tinggal. Banyak yang menunggu di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, Gaza, dan tanah-tanah tetangga untuk sebuah kehidupan yang damai dan aman yang belum pernah mereka jalani. Mereka menerima hinaan setiap hari – besar dan kecil – yang hadir bersama pendudukan. Jadi janganlah ada keraguan: situasi yang dihadapi rakyat Palestina tidaklah dapat ditoleransi. Amerika tidak akan bersikap tidak acuh terhadap aspirasi sah Palestina atas martabat, kesempatan, dan sebuah negara milik mereka sendiri.

Selama beberapa dekade, yang ada hanyalah jalan buntu: Dua rakyat dengan aspirasi yang sah, masing-masing memiliki sejarah menyakitkan yang membuat kompromi sulit dilakukan. Adalah mudah untuk menuding – rakyat Palestina menuding hilangnya tempat tinggal akibat berdirinya negara Israel, dan rakyat Israel menuding permusuhan yang terus menerus dan serangan dari dalam batas negaranya sendiri dan dari luar sepanjang sejarah negara tersebut. Tapi jika kita melihat konflik ini hanya dari satu sisi mana pun, maka kita akan dibutakan dari kebenaran: satu-satunya resolusi adalah aspirasi kedua pihak diwujudkan melalui dua negara, di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing hidup dalam damai dan keamanan. (tepuk tangan)

Ini adalah kepentingan Israel, kepentingan Palestina, dan kepentingan Amerika. Itu sebabnya saya berniat untuk secara pribadi mengejar hasil ini, dengan segala kesabaran yang dituntut oleh tugas ini. (tepuk tangan) Kewajiban-kewajiban yang telah disepakati pihak-pihak menurut Peta Jalan telah jelas. Supaya perdamaian terwujud, waktunya bagi mereka – dan bagi kita semua – untuk melakukan tanggung jawab kita.

Warga Palestina harus meninggalkan kekerasan. Perlawanan lewat kekerasan dan pembunuhan adalah salah dan tidak akan berhasil. Selama berabad-abad, rakyat kulit hitam di Amerika menderita hentakan pecut sebagai budak dan penghinaan akibat pemisahan berdasarkan warna kulit. Tetapi bukan kekerasan yang memenangkan hak-hak persamaan sepenuhnya. Sebuah tuntutan damai namun penuh tekad bagi realisasi kondisi ideal yang merupakan inti dari pendirian Amerika. Kisah sama ini juga diceritakan oleh rakyat mulai dari Afrika Selatan sampai Asia Selatan; dari Eropa Timur sampai Indonesia. Sebuah kisah yang mengandung kebenaran yang sederhana: bahwa kekerasan merupakan sebuah jalan buntu. Bukanlah sebuah tanda keberanian atau kekuasaan kalau menembak roket ke anak-anak yang sedang tidur, atau meledakkan perempuan tua di dalam bis. Itu bukanlah cara untuk mengklaim moralitas; namun itu merupakan cara untuk menghilangkannya.

Kini waktunya untuk warga Palestina memusatkan perhatian kepada apa yang bisa mereka bangun. Penguasa Palestina harus mengembangkan kemampuan untuk memerintah, dengan institusi yang melayani kebutuhan rakyatnya. Hamas memiliki dukungan di sebagian kalangan rakyat Palestina, tetapi mereka juga punya tanggung jawab. Guna memainkan peran yang memenuhi aspirasi rakyat Palestina, dan untuk mempersatukan rakyat Palestina, Hamas harus mengakhiri kekerasan, menghormati persetujuan di masa lalu dan mengakui hak eksistensi Israel.

Secara bersamaan, rakyat Israel harus mengakui bahwa sebagaimana hak Israel untuk eksis tidak bisa dibantah, demikian pula halnya dengan hak Palestina. Amerika Serikat tidak menerima keabsahan dari mereka yang berniat melenyapkan Israel ke dalam laut, tetapi kami juga tidak menerima keabsahan dari penerusan pembangunan pemukiman (tepuk tangan) Yahudi. Pekerjaan konstruksi ini melanggar persetujuan sebelumnya dan melemahkan usaha mencapai perdamaian. Sudah tiba waktunya pembangunan pemukiman ini dihentikan. (tepuk tangan)

Israel harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan rakyat Palestina bisa hidup dan bekerja serta membangun masyarakat mereka. Selain menghancurkan banyak keluarga Palestina, terus berlangsungnya krisis kemanusiaan di Gaza juga tidak memperkuat keamanan Israel; begitu pula halnya dengan terus berlangsungnya kelangkaan peluang di Tepi Barat. Kemajuan dalam kehidupan sehari-hari rakyat Palestina harus menjadi bagian dari peta jalan menuju perdamaian, dan Israel harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberdayakan kemajuan semacam itu.

Akhirnya, Negara-Negara Arab harus menyadari bahwa Inisiatif Perdamaian Arab merupakan awal yang penting, tetapi bukan akhir dari tanggung jawab mereka. Konflik Arab – Israel tidak bisa lagi dipakai untuk mengalihkan perhatian rakyat negara-negara Arab dari masalah-masalah lainnya. Sebaliknya, konflik itu harus menjadi penggerak untuk membantu rakyat Palestina mengembangkan institusi yang akan melanggengkan negara mereka; mengakui hak Israel; serta memilih kemajuan ketimbang fokus pada masa lalu yang begitu melemahkan.

Amerika akan menyesuaikan kebijakannya dengan mereka yang memperjuangkan perdamaian dan mengatakan secara terbuka apa yang kami katakan secara pribadi kepada warga Israel, Palestina, dan Negara-Negara Arab. (tepuk tangan) Kita tidak bisa memaksakan perdamaian. Tetapi secara pribadi, banyak orang Muslim menyadari bahwa Israel tidak akan lenyap; juga banyak orang Israel menyadari perlunya kehadiran sebuah negara Palestina. Waktunya sudah tiba bagi kita untuk bertindak berdasarkan apa yang oleh setiap orang diketahui merupakan hal yang benar.

Terlalu banyak air mata sudah diteteskan. Terlalu banyak darah sudah ditumpahkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk berjuang menciptakan sebuah masa dimana para ibu Israel dan Palestina bisa menyaksikan anak-anak mereka tumbuh tanpa ketakutan; masa dimana Tanah Suci dari ketiga agama besar merupakan tempat perdamaian yang diinginkan Allah; masa dimana Jerusalem merupakan tempat tinggal aman dan langgeng bagi orang Yahudi dan Kristen dan Muslim, dan merupakan sebuah tempat untuk semua keturunan Abraham hidup bersama secara damai sebagaimana dikisahkan dalam ISRA, ketika Musa, Yesus dan Muhammad (damai bersama mereka) bergabung dalam ibadah doa. (tepuk tangan)

Sumber ketegangan ketiga adalah kepentingan kita bersama sehubungan hak-hak dan tanggung jawab negara-negara atas senjata nuklir.

Isu ini menjadi sumber ketegangan baru-baru ini antara Amerika dan Republik Islam Iran. Selama bertahun-tahun, Iran mendefinisikan dirinya sebagian lewat oposisinya terhadap negara saya, dan memang ada sejarah yang kacau di antara kami. Di tengah-tengah Perang Dingin, Amerika memainkan peran dalam penggulingan pemerintah Iran yang terpilih secara demokratik. Sejak Revolusi Islam, Iran telah memainkan peran dalam tindak penyanderaan dan kekerasan terhadap pasukan dan warga sipil Amerika. Sejarah ini diketahui secara luas. Daripada terperangkap dalam masa lalu, saya telah menjelaskan kepada para pemimpin dan rakyat Iran bahwa negara saya siap untuk melangkah maju. Pertanyaannya kini, bukanlah apa yang ditentang Iran, tetapi masa depan apa yang ingin dibangunnya.

Sulit untuk mengatasi puluhan tahun ketidakpercayaan, tetapi kami akan maju dengan keberanian, kebenaran dan tekad. Banyak isu yang harus dibahas oleh kedua negara kita, dan kami siap melangkah maju tanpa prasyarat namun didasarkan pada sikap saling menghormati. Tetapi jelas bagi semua pihak yang berkepentingan bahwa dalam soal senjata nuklir kita telah mencapai titik yang menentukan. Ini bukan sekedar terkait kepentingan Amerika, ini berhubungan dengan pencegahan perlombaan senjata nuklir yang bisa menyebabkan wilayah ini terjerumus ke dalam jalur sangat berbahaya dan menghancurkan tatanan non-proliferasi global.

Saya memahami mereka yang memprotes bahwa beberapa negara memiliki senjata sementara yang lainnya tidak. Tak satupun negara bisa menentukan negara-negara mana yang boleh memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya saya secara kuat mempertegas komitmen Amerika untuk mengusahakan sebuah dunia di mana tak satu pun negara memiliki senjata nuklir. (tepuk tangan) Dan setiap negara – termasuk Iran – harus punya akses ke energi nuklir untuk tujuan damai apabila ia patuh pada tanggung jawabnya dibawah Persetujuan Non-Proliferasi Nuklir. Komitmen itu merupakan inti dari Persetujuan itu, dan harus diberikan kepada semua pihak yang mematuhinya.

Isu keempat yang akan saya tanggapi adalah demokrasi.

Saya percaya pada sebuah sistem pemerintahan yang memberi hak bersuara kepada rakyatnya, dan yang menghormati penegakan hukum serta hak untuk semua manusia. Saya tahu bahwa ada kontroversi tentang penggalakkan demokrasi dalam tahun-tahun terakhir ini, dan sebagian dari kontroversi ini terkait dengan perang di Irak. Saya perjelas: sistem pemerintahan apa pun tidak bisa dipaksakan kepada sebuah negara oleh negara lainnya.

Tetapi hal itu tidak mengurangi komitmen saya kepada negara-negara yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Setiap negara menghidupkan prinsip-prinsipnya dengan caranya sendiri, yang berasal dari tradisi rakyatnya. Amerika tidak berpretensi tahu apa yang terbaik untuk semua orang, sebagaimana juga kami tidak berpretensi bahwa kami bisa menentukan hasil dari sebuah pemilihan damai. Tetapi saya memiliki keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa semua orang merindukan hal-hal tertentu: Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dan ikut menentukan bagaimana bentuk pemerintahan; mempercayai penegakan hukum dan penyelenggaraan keadilan yang sama untuk setiap orang; pemerintahan yang transparan dan tidak mencuri dari rakyatnya; kebebasan untuk hidup sesuai pilihan masing-masing. Itu bukan sekedar ide-ide Amerika, itu adalah hak asasi manusia dan oleh karena itu kami akan mendukungnya di mana saja.

Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: pemerintahan-pemerintahan yang melindungi hak-hak ini pada akhirnya akan lebih stabil, sukses dan aman. Tak ada garis lurus untuk menciptakan janji itu. Tetapi yang jelas adalah: Memberangus ide-ide tidak pernah berhasil melenyapkannya. Amerika menghormati hak-hak dari semua suara damai dan patuh hukum agar didengar di seluruh dunia meskipun kita tidak sepakat dengan mereka. Dan kami menyambut gembira semua pemerintahan terpilih dan damai – asalkan mereka memerintah dengan menghormati rakyatnya. Dimanapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua fihak yang memegang kekuasaan,

Butir ini penting karena ada yang memperjuangkan demokrasi hanya pada saat mereka tidak berkuasa; setelah berkuasa, mereka secara keji memberangus hak-hak orang lain. (tepuk tangan) Di manapun kekuasaan itu berada, pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat merupakan standar tunggal untuk semua pihak yang memegang kekuasaan. anda harus mempertahankan kekuasaan lewat konsensus, bukan pemaksaan; anda harus menghormati hak-hak minoritas, dan berpartisipasi dalam semangat toleransi dan kompromi, anda harus mendahulukan kepentingan rakyat anda dan usaha sah dari proses politik di atas kepentingan partai. Tanpa ramuan ini pemilihan saja tidak akan menciptakan demokrasi yang murni.

Isu kelima yang harus kita tanggapi bersama adalah kebebasan beragama.

Islam memiliki sebuah tradisi toleransi yang patut dibanggakan. Kita menyaksikan hal ini dalam sejarah Andalusia dan Kordoba. Saya menyaksikan hal itu langsung ketika masih kanak-kanak di Indonesia, di mana warga Kristen yang saleh bebas beribadah di sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Itulah semangat yang kita butuhkan kini. Orang di setiap negara harus bebas memilih dan menjalankan keyakinan mereka berdasarkan keyakinan pikiran, hati dan jiwa. Toleransi ini penting agar agama bisa berkembang, tetapi juga ditantang dengan berbagai cara.

Di kalangan Muslim tertentu ada kecenderungan yang merisaukan, yakni mengukur kedalaman keyakinan diri sendiri lewat penolakan keyakinan orang lain. Kebhinekaan agama yang memperkaya harus ditegakkan – apakah itu kelompok Maronit di Lebanon atau Koptik di Mesir. (tepuk tangan) Dan garis pemisah juga harus dihilangkan di antara warga Muslim, sebagaimana perpecahan antara Sunni dan Syiah telah mengakibatkan kekerasan yang tragis, khususnya di Irak.

Kebebasan beragama penting bagi kemampuan rakyat hidup bersama. Kita harus senantiasa menelaah cara-cara yang kita pakai untuk melindunginya. Misalnya, di Amerika Serikat, peraturan sumbangan amal telah mempersulit warga Muslim untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Itulah sebabnya saya bertekad untuk bekerja sama dengan warga Muslim Amerika guna memastikan mereka bisa memenuhi zakat.

Juga penting agar negara-negara Barat mencegah larangan kepada warganegara Muslim untuk mempraktikkan agama sesuai kehendak mereka – misalnya, dengan mendikte pakaian apa yang boleh dikenakan seorang perempuan Muslim. Sederhananya, kita tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan terhadap agama apapun lewat alasan liberalisme.

Keyakinan seharusnya mempersatukan kita. Itulah sebabnya kami mengikhtiarkan proyek-proyek di Amerika yang mempertemukan warga Kristen, Muslim dan Yahudi. Itulah sebabnya kami menyambut gembira usaha dialog Antar Agama Raja Abdullah dan kepemimpinan Turki dalam Aliansi Keberadaban. Di seluruh dunia kita bisa memanfaatkan dialog menjadi pelayanan Antar Keyakinan, sehingga jembatan di antara berbagai rakyat mengarah pada tindakan – apakah itu berupa perang melawan malaria di Afrika atau menyediakan bantuan bencana alam.

Isu keenam yang ingin saya tanggapi adalah hak-hak perempuan.

Saya tahu ada perdebatan tentang isu ini. Saya menolak pandangan beberapa pihak di Barat bahwa perempuan yang memilih untuk menutupi rambutnya seakan-akan tidak memiliki persamaan hak, tetapi saya juga berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak bisa menikmati pendidikan tidak diberi kesamaan hak. Dan bukan kebetulan bahwa negara-negara di mana kaum perempuannya terdidik secara baik juga makmur.

Saya perjelas: isu-isu mengenai persamaan hak perempuan bukan semata-mata merupakan isu untuk Islam. Di Turki, Pakistan, Bangladesh dan Indonesia, kita saksikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka memilih seorang perempuan untuk memimpin. Sementara itu, perjuangan bagi persamaan hak perempuan masih terus merupakan aspek dalam kehidupan di Amerika, dan di negara-negara di seluruh dunia. Itulah sebabnya Amerika akan bermitra dengan setiap negara yang mayoritas penduduknya Muslim guna mendukung perluasan pemberantasan buta huruf untuk perempuan, dan membantu perempuan muda memperjuangkan pekerjaan lewat pinjaman untuk usaha kecil yang membantu rakyat merealisasikan cita-cita mereka.

Saya yakin putri-putri kita bisa menyumbang kepada masyarakat setara seperti putra-putra kita, (tepuk tangan) dan kemakmuran kita bersama bisa dimajukan dengan memberi kesempatan kepada semua orang – laki-laki dan perempuan – mencapai potensi mereka sepenuhnya. Saya berpendapat perempuan tidak harus membuat pilihan sama seperti laki-laki agar mencapai kesamaan, dan saya menghormati perempuan yang memilih peran tradisional dalam menjalankan kehidupan mereka. Tetapi hal itu haruslah merupakan pilihan mereka sendiri.

Akhirnya, saya ingin membahas pembangunan ekonomi dan kesempatan.

Saya tahu untuk banyak kalangan, wajah globalisasi bertentangan. Internet dan televisi bisa mengantarkan pengetahuan dan informasi, tetapi juga seksualitas yang bersifat ofensif dan kekerasan tak berperi kemanusiaan. Perdagangan bisa menciptakan kekayaan dan peluang baru, tetapi juga gangguan dan perubahan di masyarakat. Di semua negara – termasuk negara saya – perubahan ini bisa menyebabkan ketakutan. Ketakutan karena akibat modernitas kita kehilangan kendali atas pilihan ekonomi kita, politik kita dan yang terpenting, identitas kita – hal-hal yang paling kita hargai dari masyarakat kita, keluarga kita, tradisi kita dan keyakinan kita.

Tetapi saya juga tahu kemajuan manusia tidak bisa ditampik. Tidak perlu ada kontradiksi antara pembangunan dan tradisi. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan membina ekonomi mereka sambil tetap mempertahankan budaya mereka. Hal yang sama juga berlaku pada kemajuan mengagumkan dalam Islam mulai dari Kuala Lumpur sampai ke Dubai. Di masa kuno dan di masa kita, masyarakat Muslim membuktikan bahwa mereka mampu berada di garis depan inovasi dan pendidikan.

Ini penting karena tak ada strategi pembangunan yang semata-mata didasarkan pada apa yang dihasilkan tanah, dan strategi pembangunan juga tidak bisa dipertahankan kalau generasi mudanya tidak memiliki pekerjaan. Banyak Negara Teluk menikmati kekayaan sebagai akibat penghasilan minyaknya, dan beberapa sudah mulai memusatkan perhatian pada pembangunan yang lebih luas. Tetapi kita semua harus menyadari bahwa pendidikan dan inovasi akan menjadi faktor penentu dari abad ke 21. (tepuk tangan) dan di banyak masyarakat Muslim masih kekurangan investasi dalam bidang-bidang ini..Saya tekankan hal itu di negara saya. Dan sementara Amerika di masa lalu memusatkan perhatian pada minyak dan gas alam di bagian dunia ini, kami kini menghendaki hubungan yang lebih luas.

Dalam pendidikan, kami akan memperluas program pertukaran dan memperbanyak bea siswa, seperti yang mengantar ayah saya ke Amerika, sementara juga mendorong lebih banyak warga Amerika untuk belajar di tengah masyarakat Muslim. Dan kami akan menempatkan siswa-siswa Muslim yang menjanjikan di tempat-tempat magang di Amerika; melakukan investasi dalam pembelajaran online untuk guru-guru dan anak-anak di seluruh dunia; dan menciptakan jaringan online baru, sehingga seorang remaja di Kansas mampu berkomunikasi langsung dengan remaja di Kairo.

Dalam rangka pembangunan ekonomi, kami akan menciptakan sebuah korps relawan bisnis baru untuk bermitra dengan counterpartnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Dan saya akan menyelenggarakan KTT Kewiraswastaan tahun ini untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa mempererat hubungan antara pemimpin bisnis, yayasan dan wiraswasta sosial di Amerika dan masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Dalam bidang sains dan teknologi, kami akan meluncurkan sebuah dana baru untuk mendukung pembangunan teknologi di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan membantu mentransfer ide-ide ke pasar-pasar sehingga tercipta lapangan pekerjaan. Kami akan membuka pusat keunggulan sains di Afrika, Timur Tengah dan Asia Tenggara serta mengangkat Utusan Sains baru untuk bekerja sama dalam program-program yang mengembangkan sumber energi baru, menciptakan lapangan pekerjaan hijau, digitalisasi catatan, air bersih dan menumbuhkan tanaman panen baru. Dan hari ini saya mengumumkan sebuah usaha global baru bersama Organisasi Konferensi Islam guna memberantas polio. Dan kita juga akan memperluas kemitraan dengan masyarakat Muslim guna menggalakkan kesehatan anak dan ibu.

Semua ini harus dilakukan lewat kemitraan. Rakyat Amerika siap bergabung dengan warganegara dan pemerintahan; organisasi kemasyarakatan, pemimpin agama dan bisnis di masyarakat Muslim diseluruh dunia guna membantu rakyat kita memperjuangkan kehidupan yang lebih baik.

Isu-isu yang telah saya uraikan tidak mudah ditanggapi. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk bergabung demi memperjuangkan dunia yang kita cita-citakan – sebuah dunia di mana ekstremis tidak lagi mengancam rakyat kita, dan pasukan Amerika bisa pulang; sebuah dunia di mana rakyat Israel dan Palestina masing-masing memiliki negara mereka sendiri yang aman, dan energi nuklir dipergunakan untuk tujuan damai; sebuah dunia di mana pemerintahan melayani warganegaranya serta hak-hak dari semua umat Allah dihormati. Ini merupakan kepentingan bersama. Itulah dunia yang kita cita-citakan, tetapi hal itu hanya kita bisa capai bersama.

Saya tahu ada banyak – Muslim dan non-Muslim – yang mempertanyakan apakah kita bisa membina permulaan baru ini. Beberapa ingin menghasut api perpecahan, dan menghalangi kemajuan. Beberapa mengatakan hal ini tidak ada gunanya – bahwa kita sudah ditakdirkan untuk berseteru dan berbagai peradaban ditakdirkan beradu. Banyak lagi yang sekedar skeptis bahwa perubahan nyata bisa terselenggara. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketidak percayaan. Tetapi kalau kita memilih untuk terperangkap dalam masa lalu maka kita tidak pernah akan melangkah maju. Dan saya secara khusus ingin mengatakan kepada generasi muda dari setiap kepercayaan, di setiap negara – anda, lebih dari orang lain, memiliki kemampuan untuk menata kembali dunia, menyusun kembali dunia.

Kita semua menghuni dunia ini untuk waktu yang singkat. Pertanyaannya adalah apakah kita melewatkan waktu itu terpusat pada hal-hal yang memecah belah kita, atau apakah kita mendedikasikan diri pada usaha – usaha berkesinambungan – untuk mencapai kesamaan, memusatkan perhatian pada masa depan bagi anak-anak kita dan menghargai harga diri semua insan manusia.

Hal-hal ini tidaklah mudah. Lebih mudah memulai perang ketimbang menghentikannya. Lebih mudah menuduh pihak lain ketimbang melakukan introspeksi diri; untuk melihat apa yang berbeda pada diri seseorang ketimbang menemukan kesamaan kita. Tetapi ada pula sebuah aturan yang merupakan inti setiap agama – bahwa kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Kebenaran ini berlaku lintas negara dan lintas rakyat – sebuah keyakinan yang tidak baru, yang tidak hitam atau putih atau coklat; bukan kebenaran Kristen, atau Muslim atau Yahudi. Ini merupakan keyakinan yang berdetak dalam dari buaian keberadaban, dan masih tetap berdetak dalam jantung miliaran manusia. Ini merupakan rasa percaya pada orang lain, dan hal itulah yang membawa saya kesini hari ini.

Kita memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang kita cita-citakan, tetapi hanya apabila kita punya keberanian untuk memasuki awal yang baru, sambil ingat pada apa yang tertulis.

Kitab Suci Al Quran mengatakan, “Wahai manusia! Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal…”

Talmud mengatakan kepada kita: “Seluruh Torah adalah untuk maksud menggalakkan perdamaian.”

Kitab Suci Injil mengatakan pada kita, “Diberkatilah pencipta perdamaian, karena mereka akan disebut putra-putra Allah.”

Rakyat seluruh dunia bisa hidup bersama dalam damai. Kita tahu itu merupakan visi Allah. Kini, itu menjadi kewajiban kita di Dunia. Terima kasih. Dan semoga damai Allah bersama anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Referensi

Ponsel di negara berkembang harus lebih tahan banting. Mengapa hayo?

Anda sudah baca berita ini:

Penggunaan ponsel di antara negara berkembang dan negara maju memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini memunculkan penilaian bahwa ponsel-ponsel yang didistribusikan ke negara berkembang harus lebih tahan banting. “Berdasarkan riset soal penggunaan ponsel yang dimiliki Nokia, disimpulkan bahwa negara-negara maju lebih cepat dalam life cycle untuk penggunaan ponsel. Artinya mereka lebih cepat mengganti ponsel lama dengan produk baru. Sementara di negara berkembang yang terjadi sebaliknya,” ujar Riadi Sugihtani, Head of Marketing Nokia Indonesia, dalam jumpa pers Ovi Mail di Warung Daun, Jakarta, Selasa (2/6/2009).

Riadi menyebutkan, jarak penggantian ponsel pada negara maju sekitar 18 bulan. Jadi misal seseorang memiliki ponsel A, kemudian dia membeli ponsel B. Jarak antara pembelian ponsel A dengan ponsel B adalah 18 bulan. Sementara itu di negara berkembang, rata-rata 27-28 bulan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di negara berkembang, konsumen membutuhkan ponsel yang tidak gampang jebol alias tahan banting. Selain itu perbedaan tipikal penggunaan ponsel di antara keduanya juga berbeda. Di negara maju, pengguna lebih lebih memikirkan konvergensi perangkat, yakni bagaimana menghubungkan fitur-fitur di ponsel ke perangkat lain, misal komputer. Sementara di negara berkembang, pengguna cenderung lebih melihat fitur-fitur apa saja yang ada di ponselnya. Misalnya, kamera berapa megapixel, ada pemutar musik atau tidak.

Untuk Indonesia, Nokia mengkategorikan sebagai negara berkembang, karena lama dalam life cycle. Sehingga perlu strategi khusus bagi produsen ponsel untuk memancing konsumen agar membeli produk. Misal dengan kampanye tahun baru untuk menggunakan ponsel baru.

Ach, menurut saya reasoning riset ini kurang lengkap. Sebagian besar alasan riset itu masuk akal dan memang begitu adanya, tetapi ada yang lebih signifikan, mengapa negara berkembang butuh ponsel yang tahan banting, yaitu:

1. Temperamen manusia negara berkembang (termasuk Indonesia) akhir-akhir ini suka marahan, ngamukan dan “merusak”. Sedang kita ketahui ponsel alias HP itu perangkat paling dekat dan mudah dijangkau oleh manusia yang sedang marah, maka ponsel pasti akan jadi sasaran utama untuk dibanting! Peduli amat ponsel murah atau mahal. Peduli amat punya 1 ponsel atau lebih. Padahal kalau dibanting, terus rusak mau beli lagi sudah susah. Pusing. Wah, makin kalap, makin merusak, makin banting-bantingan. Apalagi kalau ponsel itu ternyata jadi sumber masalah yang sedang berkecamuk diantara orang-orang yang berkonflik, misalkan antara suami dan istri, gara-gara adanya miscalled asing, sms mesra atau foto/video orang ketiga. Jadi deh, nasib ponsel pasti merupakan pelengkap penderita yang harus mau dibanting-banting.

2. Kontrol diri dan pemeliharaan terhadap perangkat yang dipunyai (semisal HP) manusia negara berkembang sangat kurang dan ceroboh banget. Sehingga jatuh bolak-balik, kebanting sana-sini itu alat semakin sering saja. Wong menjaga dirinya dan sanak saudaranya agar nggak kebanting-banting saja juga nggak begitu bisa!

3. Orang-orang negara berkembang nggak pernah membiasakan diri untuk membaca manual operasional dan pemeliharaan dari setiap perangkat teknologi yang dipunyai. Jangan nipu deh. Pernahkah anda beli motor baru, teve baru, kulkas baru, HP baru, buku petunjukknya anda baca dengan serius sampai tuntas baru mencoba menghidupkan/menggunakan itu perangkat? Nggak banyak yang melakukan hal ini. Yang umum yaitu pasti langsung mencoba/menggunkan alat itu dengan dasar coba-coba atau menurut katanya orang lain atau pengalaman-pengalaman yang pernah diperoleh sebelumnya. Padahal setiap perangkat (yang apalgi berbeda spesifikasi) punya kekhasan masing-masing, dan batasan-batasan yang relatif berbeda satu sama lain dalam operasionalnya dan pemeliharaannya!

Nggak tahu, menurut anda mungkin beda lagi pandangan ya? Nggak apa beda, yang penting jangan pakai banting-bantingan ponsel ya …. apalagi banting pintu, banting meja dan kursi, dan sepertinya kok nggak tahan marah!

Rujukan Pemilu Presiden 2009, jangan lupa ya mencontreng : 8 Juli 2009

A. DATA CAPRES, CAWAPRES DAN TIM KAMPANYE/PEMENANGAN

NOMOR URUT 1 : Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto

Julukan: Mega-Pro

Website: www.megaprabowo.com

Harta Kekayaan: Megawati S.P. Rp256,45 miliar dan 0 dolar AS (2009) dan Prabowo S. Rp1,58 triliun dan 7.572.916 dolar AS (2009)

Saldo awal dana kampanye: Rp15,005 miliar

Tim Kampanye/Pemenangan (74 orang) : Theo Safei (Ketua) dan Fadli Zon (Sekretaris)

Daftar menteri dalam Tim Kampanye/Pemenangan: Tidak ada.

Partai pendukung (9 parpol): PDIP, Partai Gerindra, Partai Buruh, PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.

Kekuatan suara sah nasional: 18,74%

Kekuatan kursi DPR: 21,6 %

Tokoh/Pengusaha pendukung: 1. Hashim Djojohadikusumo (Tirtamas Group) ; 2. Gunadi Sinduwinata (Indomobil) ; 3. Hariyadi Sukamdani ( Hotel Sahid) ; 4. Rini Mariani Sumarno (Kanzen Motor) ; 5. Murdaya Poo (Berca,Metropolitan Kentjana)

NOMOR URUT 2 : Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono

Julukan: SBY – Boediono

Website: www.sbypresidenku.com

Harta Kekayaan: Susilo Bambang Yudhoyono Rp6,85 miliar dan 246.389 dolar AS (2009) dan Boediono Rp22,07 miliar dan 15.000 dolar AS (2009)

Saldo awal dana kampanye: Rp20,075 miliar

Tim Kampanye/Pemenangan (347 orang) : Hatta Rajasa (Ketua), Marzuki Ali (Sekretaris)

Daftar menteri dalam Tim Kampanye/Pemenangan: 1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali ; 2. Menteri Kehutanan MS Kaban ; 3. Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta ; 4. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik ; 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Efendi ; 6. Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi ; 7. Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Lukman Edy ; 8. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa

Partai pendukung (23 parpol): Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PDP, PNBKI, PKPI, Partai Republika Nusantara, Partai Patriot, PPPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPDI, PPIB, dan PPI.

Kekuatan suara sah nasional: 51,72% lebih

Kekuatan kursi DPR: 56,07%

Tokoh/Pengusaha pendukung: 1. Alim Markus (Maspion) ; 2. Antony Salim (Salim Group) ; 3. Franky O.Wijaya (Sinar Mas) ; 4. Tommy Winata (Artha Graha) ; 5. Aguan atau Sugianto Kusuma(JHD) ; 6. Herman A.Kusumo (Tambang) ; 7. Hartati Murdaya (Berca) ; 8. Anindya Bakrie (group Bakrie)

NOMOR URUT 3 : Jusuf Kalla – Wiranto

Julukan: JK-Wiranto

Website: www.jk-wiranto-2009.com

Harta Kekayaan: Jusuf Kalla Rp314,5 miliar dan 25.668 dolar AS (2009) dan Wiranto Rp81,75 miliar dan 378.625 dolar AS (2009)

Saldo awal dana kampanye: Rp10 miliar

Tim Kampanye/Pemenangan (800 orang) : Fahmi Idris (Ketua)

Daftar menteri dalam Tim Kampanye/Pemenangan: 1. Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta ; 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie ; 3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta ; 4. Menteri Perindustrian Fahmi Idris

Partai pendukung (3 parpol): Golkar, Hanura, dan PKNU

Kekuatan suara sah nasional: 18,22%

Kekuatan kursi di DPR: 22,32%

Tokoh/Pengusaha pendukung: 1. Erwin Aksa (Bosowa Group) ; 2. Sofjan Wanandi (Gemala/Pakerti Yoga Group) ; 3. Tito Sulistio (Mitra Rajasa) ; 4. Benny Sutrisno(Apac Group) ; 5. Siswono Yudhohusodo ( Bangun Tjipta Group) ; 6. Aburizal Bakrie (Bakrie Group)

B. LAIN-LAIN

1. Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres ; 2. Peraturan KPU Nomor 45/2009 tentang tahapan, jadwal, dan program pilpres.

2. Seluruh jenis kampanye dijadwalkan mulai 2 Juni hingga 4 Juli 2009, kecuali rapat umum yang dijadwalkan 12 Juni-4 Juli 2009.

Purbalingga tolak hypermarket. Siapa lagi yang sadar, segera menyusul …

Rupanya tak hanya Bupati Bantul Idham Samawi yang menolak kehadiran hipermarket dan mall di wilayahnya. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Triyono Budi Sasongko, juga menyatakan menolak pembangunan hipermarket atau sejenisnya di lokasi bekas Pasar Kota Purbalingga (pasar lama) karena dianggap tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan. “Dengan melihat pengalaman di berbagai kabupaten, pasar yang digarap investor pada akhirnya akan memberatkan pedagang,” kata bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko saat pembukaan Pasar Segamas (Segitiga Emas) di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (1/6).

Bahkan dalam pembangunan Pasar Segamas, kata dia, pihaknya sengaja tidak melibatkan investor karena dikhawatirkan harga jual atau sewa kios akan memberatkan para pedagang yang berjualan di tempat tersebut. Pembangunan Pasar Segamas di atas lahan seluas 5 hektare dan luas bangunan 18.560 meter persegi tersebut menelan biaya sebesar Rp21,7 miliar yang sepenuhnya ditanggung APBD Kabupaten Purbalingga dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kata dia, dari dana yang dikeluarkan sebesar Rp21,7 miliar tersebut,yang kembali ke kas daerah sebagai biaya service charge hanya Rp7,9 miliar. Referensi

Ayo bangkitkan nasionalisme dan membela rakyat kecil secara nyata. Bupati/Walikota mana lagi yang mau seperti ini? Janganlah mengorbankan rakyat kecil, pedagang kecil dan bangsa sendiri untuk kepentingan asing! Jangan buat bangsa ini jadi kuli di negeri sendiri. Mari kita jadikan bangsa ini semakin cerdas, kuat, mampu bersaing dengan koridor nasionalisme. Jangan sampailah iming-iming setoran, uang balas jasa dan gula-gula materi menjadikan tangan mudah tanda tangan memberi perijinan kepada kaum predator, penghisap darah rakyat, menjerumuskan nasib rakyat …. dasar “hyper” ….

Oh, Indonesia tanah air beta ….

Tema debat capres-cawapres Pemilu Presiden 2009 nggak merujuk ke UUD 1945?

Ada satu berita …..

Para aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli Indonesia mengusulkan isu perempuan masuk dalam tema debat capres-cawapres. Mereka menilai saat ini para capres-cawapres kurang memberi perhatian terhadap isu-isu perempuan. “Kami mengusulkan isu perempuan menjadi tema tersendiri dalam debat capres-cawapres,” kata Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Masruchah dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2009). Dalam jumpa pers itu Masruchah didampingi para aktivis perempuan dari organisasi lain yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli Indonesia, antara lain Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-Undang Politik (ANSIPOL), dan lain-lain. Menurut mereka, isu perempuan penting untuk dijadikan tema tersendiri mengingat selama ini diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi. Misalnya di bidang hukum, ada 45 peraturan daerah (Perda) yang dinilai tidak sensitif jender. Di bidang ekonomi, perlakuan terhadap buruh migran perempuan seringkali tidak manusiawi. Mereka kerap menjadi korban human trafficking melalui kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Karena itu isu tersebut menjadi penting untuk dibahas secara serius. Sementara dari 5 tema yang ditetapkan KPU, tidak ada sama sekali yang secara khusus membahas isu perempuan.

Menurut anggota KPU Endang Sulastri, meski tidak secara spesifik membahas isu perempuan, tapi dari 5 tema itu banyak yang berkaitan dengan isu perempuan. Misalnya soal hukum dan ekonomi. “Isu perempuan itu tidak perlu masuk ke dalam satu tema tersendiri, tapi bisa masuk ke dalam tema-tema yang lain,” kata Endang. Menanggapi hal itu, Masruchah mengatakan waktu yang tersedia tidak memadai. Waktu 90 menit yang dialokasikan kPU untuk tiap kali debat tidak memungkinkan para capres-cawapres itu membahas secara detail isu menyangkut perempuan yang sangat kompleks. “Waktu 90 menit itu pendek, sudah gitu harus dibagi ke 3 capres. Kalau tidak ada tema khusus, pasti pembahasan soal isu perempuan tidak akan mendalam,” kata Masruchah.

Ach, menurut saya boleh-boleh saja usul apa saja yang perlu dijadikan tema debat capres-cawapres. Wong ini negara demokrasi. Kepentingan dan kepentingan boleh saja dipatingsliwer-kan. Tetapi harus dimengerti dan disadari, kita punya konstitusi, UUD 1945. Mengapa harus nyari-nyari lagi. Mestinya rujukan semuanya soal tema capres-cawapres itu kesana. Mengapa?

Untuk mengetahui kualitas para capres dan cawapres dalam menghadapi masalah bangsa, KPU mengagendakan acara debat capres dan cawapres selama 5 kali dengan 5 tema sebelum pemilihan presiden 8 Juli mendatang. Harapannya, masyarakat dapat mengenali sosok calon yang akan dipilih untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lima tema yang akan menjadi bahan perdebatan antara capres dan cawapres adalah masalah pemerintahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan strategi dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

1. Tentang pemerintahan akan membahas soal strategi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum.

2. Tentang ekonomi akan membahas soal bagaimana mengatasi problematika kemiskinan dan pengangguran serta masalah ketahanan pangan.

3. Tentang pendidikan, akan membahas soal bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun kehidupan beragama yang toleran.

4. Tentang kesehatan, soal upaya peningkatan kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Tentang strategi ke depan dalam mengatasi berbagai problematika bangsa termasuk solusinya.

Teknis debat akan dipandu langsung oleh moderator dan saling menjawab. Tidak ada pertanyaan dari audiens selain capres dan cawapres yang berdebat. Ini murni untuk melihat visi dan misi capres dan cawapres dalam mengatasi masalah bangsa. Acara debat capres akan disiarkan langsung oleh semua televisi dan radio. Mengenai tempatnya dilakukan secara bergantian sesui hasil undian. Debat pertama antar capres akan digelar di studio Trans 7 pada tanggal 18 Juni. Dilanjutkan dengan debat cawapres di studio SCTV pada tanggal 23 Juni. Debat capres kedua dilakukan pada tanggal 25 Juni bertempat di Stasiun Metro TV dan debat cawapres kedua dilakukan pada tanggal 30 Juni di stasiun TV One. Debat capres terakhir digelar di stasiun RCTI pada tanggal 2 Juli. Pembagian tempat dan jadwal debat capres -cawapres itu di dasarkan pada hasil undian stasiun TV yang mengajukan proposal. Acara debat dijadwalkan mulai pukul 19.00-21.00 WIB.

Nah, anda sudah lihat tema yang disiapkan untuk debat. Sekarang bandingkan dengan Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perhatikan, kalimat “…. untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia ….” jelas? Kalau sudah jelas, berikutnya fahami, para capres-cawapres itu khan mau “merebut kekuasaan” menjadi/mencari mandat sebagai Pemerintah Negara Indonesia, untuk itulah mereka harusnya diukur gagasannya/program kerjanya/materi yang diperdebatkan dengan standar yang 4 itu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. memajukan kesejahteraan umum

3. mencerdaskan kehidupan bangsa

4. ikut melaksanakan ketertiban dunia

JADI SECARA KONSTITUSI APA YANG DITAWARKAN DAN DIPERDEBATKAN SEBAGAI PEMIKIRAN, PROGRAM KERJA, AGENDA ATAUPUN GAGASAN CAPRES-CAWAPRES TIDAK BOLEH LEPAS DARI 4 HAL TERSEBUT. INI PRINSIP, KALAU KPU MEMANG BERFIKIR JERNIH DAN BERDASARKAN KONSTITUSI, NGGAK PERLU REPOT-REPOT CARI TEMA DEBAT, SAMPAI HARUS “KOMUNIKASI” DULU DENGAN TIM SUKSES PARA CAPRES DAN CAWAPRES. Yang namanya mau nyalon, jelas saja mau memilih tema yang cenderung “dikuasai” dan “disenangi” yang bersangkutan. KPU nggak sadar ini?

Okelah, mengapa hal ini menjadi penting dan prinsip? Karena program kerja, gagasan, dan ide maupun pemikiran capres-cawapres yang terpilih itu nantinya akan menjadi bahan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan yang tentu saja sangat menentukan nasib bangsa dan negara ini mau dibawa kemana? Sehingga kalau nggak jelas arahnya khan sangat berbahaya …. bisa-bisa 235 juta rakyat Indonesia bisa dibawa ke arah “semaunya” capres-cawapres terpilih … Jaman orde baru memang berbeda, capres-cawapres nggak perlu “menawarkan” agenda yang diukur konstitusi, karena akan dibekali MPR dengan GBHN. Sekarang khan tidak demikian ….

Lha, makanya harus disadari semua stakeholder negara bangsa ini, usul apapun soal materi debat boleh saja, tetapi buka dan cermatilah konstitusi negara/bangsa ini … sehingga nanti kita bisa memperkirakan agenda capres-cawapres itu sudah (semakin) mengarah ke tujuan nasional nggak …..? SAYA NGGAK YAKIN, sebab: tema-tema debat itu tidak terlihat langsung berhubungan nyata dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan “ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Sebaiknya UU Pilpres mengatur hal seperti ini juga!

BAGAIMANA MENURUT ANDA? ANDA OPTIMIS DALAM KEPESIMISAN ATAU ANDA PESIMIS DALAM KEOPTIMISAN?

Pak Guru, Jangan “Text Book” Dong !

Judul tulisan yang dibuat Kompas ini benar-benar berbau gender. Memang bu Guru nggak ada yang textbook, begitu? Ha ha ha …. nggaklah itu yang saya maksudkan mengapa saya refer itu tulisan, namun soal textbook-nya itu lho … baca dulu ya …

Guru belum berhasil menjadi role model sebagai pengguna Bahasa Inggris yang baik. Untuk itulah, pembelajaran Bahasa Inggris khususnya di tingkat sekolah dasar perlu dikembangkan lebih lanjut dan konsisten. Hal tersebut dikatakan oleh Itje Chodidjah, Penasihat Pendidikan British Council, saat membuka “Simposium Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar” di Jakarta, Selasa (26/5). Simposium diikuti oleh guru-guru sekolah dasar negeri dari berbagai provinsi yang pernah mengikuti program pengembangan pembelajaran Bahasa Inggris, Access English, hasil kerja sama British Council dan Direktorat Pembinaan TK dan SD Depdiknas. “Tidak bisa menyalahkan kurikulum karena kurikulum telah didesain sesuai kemampuan siswa, tetapi para pendidiklah yang harusnya dituntut untuk memiliki kemampuan lebih atas kurikulum tersebut, kalau tidak mereka hanya akan menjadi text book teacher,” ujar Itje.

Itje mengatakan, Bahasa Inggris sudah sejak lama diajarkan di tingkat sekolah dasar. Dalam pelaksanaannya, pengajaran tersebut banyak menemui tantangan, baik itu dalam pembelajaran, sistem evaluasi, substansi materi, serta sarana dan prasarana. Namun dari semua itu, Itje mengaku bahwa sebetulnya yang menjadi kendala utama adalah guru sebagai fasilitator dan katalisator yang memantik potensi berbahasa sesungguhnya pada siswa. “Permasalahan mendasar mereka adalah pada cara menerapkan bahasanya kepada siswa dan banyak penyebabnya,” kata Itje. Itje mencontohkan, beberapa penyebab tersebut seperti pemilihan kata yang tidak tepat, pemakaian kata benda yang tidak akrab di kuping si anak, nada bicara yang tidak pas dengan kalimat, serta ekspresi wajah dan sikap tubuh yang kaku dan kadang berbeda kalimat yang keluar dari mulut sang guru. “Bagaimana siswa tidak bingung, tiap kali bicara intonasinya seperti orang sedang membaca. Bahasa tubuh dan bahasa lisan harus sejalan untuk memberikan pengajaran bahasa yang baik, supaya nyambung,” ujar Itje.

Bener khan. Sepertinya saya merasakan hal yang sama …. di sekolah, di teve, di lingkungan kantor, dan di banyak tempat, banyak orang (termasuk guru, termasuk dosen) nggak punya wujud SINKRONISASI antara intonasi, bahasa tubuh, bahasa hati, apalagi bahasa pikiran, pada nggak ekspresif alias nggak nyambung … textbook ya? … atau bawaan pribadi-pribadi sekarang yang sepertinya multiwajah multi perilaku, yaitu TIDAK SATUNYA KATA DAN PERBUATAN … apalagi di dunia politik seperti sekarang …. gemebyar mirip pasar malem … tetapi mutu dagangan yang ditawarkan masih perlu dipertanyakan lebih lanjut?!

Oalah ….

Cara berfikir dikotomis yang “merusak” kemajemukan Indonesia! Hindarilah.

Anda sudah membaca berita ini : Maftuh: Menag Sebaiknya Tidak dari Parpol

Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni berharap bahwa orang yang menggantikan dirinya memimpin Departemen Agama (Depag) tidak berasal dari kalangan partai politik, tetapi dari kalangan profesional. “Diharapkan ke depan, Depag tidak ’dipegang’ oleh orang partai karena nanti bisa mempunyai ‘bos’ dua, tetapi harus profesional,” ujar Maftuh ketika berdialog di acara Milad ke-81 dan Rakernas ke-2 Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta, Sabtu (23/5). Menurut dia, jika pucuk pimpinan departemen itu dijabat oleh orang yang berasal dari kalangan partai politik, maka dikhawatirkan terjadi dualisme tanggung jawab yang diemban, yakni kepada presiden dan partai.

Belum lagi, berbagai permasalahan yang harus dihadapi lembaga yang mengurusi umat beragama itu beragam. Dengan demikian, lembaga ini membutuhkan sosok orang yang tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku. “Karena itu, mereka yang menjabat Menag harus militan, gagah, dan profesional sehingga loyalitas kepada presiden terpilih tidak diragukan lagi,” katanya. Selama menjadi Menag, Maftuh mengaku lebih mengutamakan “khusnul khotimah” dan dia meyakini masih banyak orang yang mampu menggantikan jabatan yang diembannya yang akan berakhir dalam empat bulan ke depan. “Saya ini sudah tua dan saya yakin masih banyak tenaga yang lebih militan lagi dari saya untuk memimpin departemen ini,” ujarnya.

Muhammad Maftuh Basyuni lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939. Ia diangkat sebagai Menag pada kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum menduduki jabatan politis itu, Maftuh yang pernah mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi dan Pondok Pesantren Modern Gontor, Jawa Timur, pernah menduduki sejumlah jabatan lain di negeri ini.

Anda punya komentar? Ok, kalau anda nggak punya, saya punya sedikit tanggapan.

1. Sejujurnya saya sangat muak dengan model berfikir dikotomis kepejabatan kita dari banyak pejabat atau tokoh kita yang sebenarnya sudah kita nggap level tinggi itu. Dikotomis? Ya, itulah yang selalu dikembangkan, disangkakan, dan divoniskan dalam koridor alam demokratis, multikultural dan pluralisme. Bahkan disempitkan lagi pendikotomian ini dalam koridor loyalitas. Masya Allah. Ketika saya, dan saya yakin anda pun yang berfikir normal, memahami bahwa Indonesia sangat luas, kompleks, rumit, dengan multikultural dan pluralisme yang nyata, di berbagai hal, seperti banyak agama, beragam suku dan bahasa daerah, banyak kelompok, golongan dan ras, tentu kepemimpinan yang muncul di Indonesia semestinya dapat bersumber darimana saja dan kita terima apa adanya. Konteks dikotomi kepemimpinan yang disumberkan dari: antar agama, antar profesi militer-sipil, antar pria dan wanita, antar profesionalisme dan orang parpol, antar suku, antar pengguna bahasa, antar golongan, antar kelompok, bahkan antar tingkat usia, bukanlah cara terbaik untuk membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa dan komunitas yang besar. Naturally, pemimpin bisa darimana saja, sepanjang munculnya melalui proses yang sesuai aturan konstitusi/hukum, secara adil dan beradab, mengikuti prosedur mekanisme demokrasi yang wajar. Tidak bisa dan mestinya tidak boleh lagi muncul kata JANGAN DARI ITU, JANGAN DARI INI. Inilah sisa-sisa pemimpin yang punya sifat divide et impera yang masih bercokol, suka memecah-mecah bangsa, dengan pola pendikotomian. Kalau punya jiwa Indonesia Banget, harusnya plong, ikhlas dan legowo siapapun pemimpin yang akan muncul dalan hirarki manapun, presiden/wakilnya, menteri-menteri, gubernur, bupati/walikota, bahkan pemimpin rakyat di ranah legislatif.

2. Jadi apa yang anda fahami tentang hal-hal yang saya katakan ini? Terlalu banyak pendikotomian pala aras sumber kepemimpinan dan penebaran kata JANGAN INI dan JANGAN ITU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah merupakan potensi sumber penyakit! Jadi tidak membuat lingkungan kehidupan bangsa dan negara kita menjadi sehat, ini berbahaya. Mestinya yang muncul cukup: Jangan melanggar konstitusi, hukum, etika dan budaya bangsa. Titik. Demokrasi kita pun akan berjalan baik …. Kalau terlalu banyak muncul ungkapan Jangan dari parpol, jangan dari suku ini, jangan dari agama ini …. wah rusak tatanan negara ini.

3. Semestinya pejabat kita pada level tertentu faham tentang negara dan bangsa ini tidak hanya pada sisi teknis bidangnya saja. Semakin ke atas mestinya faham generalisnya muncul dengan baik biar tahu, negara ini Pemerintahannya berfaham Presidensial atau Parlementer. Jangan mendikotomikan bahwa pemimpin profesional pasti punya loyalitas kepada atasannya, sebaliknya yang dari parpol dianggap tidak akan bisa profesional, bahkan dianggap tidak bisa loyal. Masya Allah, cara berfikir ini salah besar! Kalau Indonesia sudah memilih jakan demokrasi, mestinya pemimpin bisa muncul dari parpol juga, meskipun itu jabatan teknis (bukan jabatan politis). Jabatan menteri, misalnya, terserah bagaimana Presiden terpilih menentukan orang-orang yang menjabat menteri itu di kabinetnya, dengan caranya/gayanya sendiri berkomunikasi dengan parpol-parpol dan kelompok-kelompok pendukungnya. Namun janganlah distigmakan bahwa dari parpol nggak akan bisa profesional, nggak akan bisa loyal, mendua hati, sangat keterlaluan itu. Lagipula kalau Departemen Agama, saya perlu bertanya, yang dimaksud profesional itu darimana sih? Kalau Departemen Kesehatan, jelas profesional kalau dari kalangan medis, Departemen Hukum dan HAM, jelas dari kalangan hukum, Departemen Agama? Aneh nian!

4. Saya bukan orang parpol, terus menulis hal ini dengan segala kepentingan. Tidak. Saya orang Indonesia yang cinta banget dengan negara dan bangsa ini. Saya tidak rela warganegara Indonesia dicekoki cara berfikir yang salah dan dikotomis yang tak berdasar dalam membangun bangsa dan negaranya, sementara koridor kita jelas multikultural, pluralisme, Pancasila dan NKRI. Saya jadi teringat, seorang kakek yang sudah renta kalau melihat seorang cucunya yang mulai punya keinginan dan latihan memanjat pohon, seringkali dilarang, jangan nanti jatuh, jangan nanti celakaI. Oh, betapa naifnya. Bukankah lebih baik, malah seharusnya diajari sesuai aturan dan ketentuan hukum alam, oh, cucuku mau belajar naik pohon ya, mari sini pilih ranting yang besar, kuat, jadikan pijakan, berhati-hatilah kalau naik, jangan lengah, pegangan yang kencang ….. mestinya begitu ya, diajari, jangan dilarang-larang. Nanti anak jadi ikutan picik, malah nggak punya pengalaman dan kemampuan memanjat. Begitulah mbah ….. jangan, nganeh-nganehilah, ….…

Musnahkan pola fikir dikotomis yang membahayakan negara dan bangsa. Apakah anda punya tanggapan?

Ssst, anda memasuki RUANG KEMERDEKAAN, ayo bangkit bangsaku …

Pasangan Capres-Cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2009 (updated)

1. Jusuf Kalla-Wiranto

Julukan: JK-Wiranto

Harta Kekayaan: JK Rp 253,9 miliar (2007) dan Wiranto Rp 46,2 miliar (2004)

Ketua Tim Pemenangan: Fahmi Idris

Partai pendukung (3 parpol): Golkar, Hanura, dan PKNU

Kekuatan suara sah nasional: 18,22%

Kekuatan kursi di DPR: 22,32%

Tokoh pendukung: Sofyan Wanandi

2. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

Julukan: SBY-Boediono

Harta Kekayaan: SBY Rp 7,5 miliar (2007) dan BoedionoRp 18,6 miliar (2008)

Ketua Tim Pemenangan: Hatta Rajasa

Partai pendukung (23 parpol): Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PDP, PNBKI, PKPI, Partai Republika Nusantara, Partai Patriot, PPPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, PPDI, PPIB, dan PPI.

Kekuatan suara sah nasional: 51,72% lebih

Kekuatan kursi DPR: 56,07%

Tokoh pendukung: Chairul Tanjung, Anindya Bakrie dan Hartati Murdaya

3. Megawati-Prabowo

Julukan: Mega-Prabowo

Harta Kekayaan: Megawati S.P. Rp 105,8 miliar (2005) dan Prabowo S. Rp 1,7 triliun (2009)

Ketua Tim Pemenangan: Theo Safei

Partai pendukung (9 parpol): PDIP, Partai Gerindra, Partai Buruh, PNI Marhaenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.

Kekuatan suara sah nasional: 18,74%

Kekuatan kursi DPR: 21,6 %

Tokoh pendukung: Mariani Soemarno (Rini Suwandi)

Catatan: Data yang ditampilkan di blog ini masih dalam situasi dan kondisi proses, sesuai perkembangan politik yang masih dinamis. Untuk itu ikuti terus perubahannya (updated) juga di blog sampai diperoleh data yang lebih fixed.

Anda sudah baca ini: “Kesalahan pemilihan teknologi, data tabulasi KPU lamban”

Anda sudah baca? Kalau belum silakan baca. Baca dari sumbernya langsung juga boleh.

Pakar teknologi informasi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom., menilai lambannya data penghitungan suara yang masuk di pusat tabulasi nasional KPU disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tidak tepat. Menurutnya, kesalahan ini lebih disebabkan pembacaan data scanning yang salah pada formulir C1-IT sehingga memakan waktu untuk proses validasi ulang. “Secara teknis, perhitungan suara dengan menggunakan IT seharusnya lebih cepat. Namun, dengan pemilihan teknologi yang kurang tepat memang boleh jadi menjadi penghambat dan menjadi masalah,” kata Mustofa saat dihubungi wartawan di kantornya, Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) UGM, Kamis (7/5).

Dikatakan Mustofa, tabulasi data di KPU menggunakan rekapitulasi dari scanning hasil tulisan tangan petugas. Menurutnya, formulir yang digunakan tidak dipersiapkan secara matang sehingga menyebabkan pembacaan hasil scanner menjadi multiinterpretasi. Staf pengajar FMIPA UGM ini menilai seharusnya formulir pengisian data didesain khusus dari awal yang cocok untuk pemilu. “Kalau di-scanning hasil tulisan tangan, maka hasil tulisan tangan ini multiinterpretasi, artinya ketika kita menulis angka satu dengan angka tujuh akan mirip, begitu juga dengan angka 3 dan delapan,” terangnya.

Mustofa membandingkan dengan sistem scanning yang tidak menggunakan hasil tulisan tangan di formulir tes ujian masuk UGM. Penerapan sistem pembulatan justru mempercepat pembacaan hasil oleh scanner. Apabila KPU bersikeras masih ingin menerapkan sistem scanning ini, ia menyarankan untuk mengganti formulir dan sistem pengisian data di formulir bukan berdasarkan atas tulisan tangan. Di samping itu, juga memperbaiki software pemindai Intelligent Character Recognition (ICR) yang berfungsi memindai formulir C1-IT.

Mustofa berpendapat sistem IT di KPU semestinya segara dibenahi agar pengadaan IT yang telah didanai begitu mahal tidak lagi menghasilkan performa tidak optimal seperti sekarang ini.

Lewat SMS

Terkait dengan dekatnya waktu pelaksaanan pilpres dan kebutuhan masyarakat untuk memantau hasil perolehan suara lewat tabulasi nasional, Mustofa berharap agar KPU dapat memanfaatkan teknologi SMS dalam pengumpulan data secara cermat. “Sebagai alternatif bisa lewat sms. Namun, sebelumnya nomor sms petugas yang mengirim itu sudah terdaftar di KPU sehingga tidak perlu menggunakan sistem scanning lagi. Meskipun yang lebih valid, data perhitungan suara nantinya lewat manual,” imbuhnya. Untuk mengatasi timbulnya crowded dalam pengiriman sms di waktu yang bersamaan, Mustofa meyakinkan masih tetap dapat diatur. Namun, hal yang perlu ditekankan adalah pada otentifikasi, benar dan tidaknya pengirim sms tersebut ke KPU.

Nah, inti tulisan itu menyorot kerja perangkat dan staf TI KPU. Lalu kalau anda berkesempatan dan punya waktu, coba baca tulisan saya di blog ini beberapa waktu lalu:  OH, IT KPU, SEDIH DEH ….

Apa yang anda temukan? Ya, idenya mirip, mengapa pakai teknologi yang repot-repot yang mis-place, mis-time  dan mis-use untuk mengolah data suara Pemilu. Lewat SMS saja sangat memungkinkan dan bisa cepat kok! Hanya beberapa masalah teknis yang perlu dipersiapkan lebih matang. Apalagi kalau bisa kerjasama dengan Operator Telekomunikasi, pasti metode ini lebih lancar. Nggak perlu ide yang nganeh-nganehi, tapi nggak berjalan dengan mulus. Malah nanti dicurigai banyak pihak. Oke, mari kita tunggu, untuk Pilpres bagaimanakah tingkat kedigdayaan TI KPU …. mau nggak pakai SMS saja ….

Sabar, sabar, sabar, …., alon-alon asal kelakon, lagi?

Info Hasil Pemilu Legislatif 2009 (Updated)

Sumber : Berbagai Lembaga Survai, KPU dan detik.com. Updated terakhir : Rabu, 6 Mei 2009, Jam 12.00 WIB

A. Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1	Demokrat (31)	16.236.668	20,24%
2	PDIP (28)	12.025.305	14,99%
3	Golkar (23)	11.954.231	14,90%
4	PKS (8)	6.378.590	7,95%
5	PAN (9)	4.865.868	6,06%
6	PPP (24)	4.492.838	5,60%
7	PKB (13)	3.670.937	4,58%
8	Gerindra (5)	3.534.143	4,40%
9	Hanura (1)	2.943.132	3,67%
10	PBB (27)	1.560.357	1,94%
11	PKPB (2)	1.250.072	1,56%
12	PKNU (34)	1.145.157	1,43%
13	PBR (29)	944.636	1,18%
14	PPRN (4)	932.731	1,16%
15	PDS (25)	927.265	1,16%
16	PKPI (7)	695.047	0,87%
17	PDP (16)	675.510	0,84%
18	Barnas (6)	615.712	0,77%
19	PPPI (3)	586.953	0,73%
20	PDK (20)	521.646	0,65%
21	RepublikaN (21)	440.521	0,55%
22	PPD (12)	413.912	0,52%
23	PNBK (26)	339.104	0,42%
24	Patriot (30)	332.688	0,41%
25	PMB (18)	311.548	0,39%
26	PPI (14)	299.587	0,37%
27	Kedaulatan (11)	283.864	0,35%
28	Pelopor (22)	250.963	0,31%
29	PNI M (15)	230.516	0,29%
30	PIS (33)	228.350	0,28%
31	Pakar Pangan (17)	224.002	0,28%
32	Partai Buruh (44)	184.546	0,23%
33	PKDI (32)	183.973	0,23%
34	PPIB (10)	152.488	0,19%
35	PPNUI (42)	113.753	0,14%
36	PSI (43)	107.138	0,13%
37	PPDI (19)	90.022	0,11%
38	Merdeka (41)	87.739	0,11%
39	PDA (36)	0	0,00%
40	Partai SIRA (37)	0	0,00%
41	PRA (38)	0	0,00%
42	Partai Aceh (39)	0	0,00%
43	PBA (40)	0	0,00%
44	PAAS (35)	0	0,00%
	Jumlah	80.231.512	100%

Real Count KPU ini didata dari 519.920 TPS, mulai Jumat, 10 April 2009 jam 14.00 WIB dibuka/dapat diakses untuk umum. KPU merencanakan hanya menayangkan data Real Count sampai sejumlah 80% dari keseluruhan jumlah TPS.

B. Prediksi Pengunjung Blog WNI Nomor 1

C. Hasil Quick Count Berbagai Lembaga Survai

Keterangan: LSI (1): Lembaga Survei Indonesia ; LSN : Lembaga Survei Nasional ; LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia ; CIRUS : CIRUS Surveyors Group

D. Quick Count Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Stategis (Puskaptis). Daftar 10 besar perolehan suara Parpol adalah :

1. Partai Demokat (20,64 persen)

2. PDIP (14,48 persen)

3. Partai Golkar (14,16 persen)

4. PKS (8,70 persen)

5. PAN (6,26 persen)

6. PPP (5,67 persen)

7. PKB (5,11 persen)

8. Gerindra (4,49 persen)

9. Hanura (3,54 persen)

10. PKPB (1,85 persen)

E. Quick Count LP3ES

Keyakinan pengunjung blog ini terhadap hasil Pemilu Legislatif 2009?

Ditengah keriuhan penilaian terhadap proses dan hasil Pemilu Legislatif 2009 yang dianggap sebagian orang penuh carut marut, terutama soal DPT, distribusi kertas suara yang beberapa salah kirim, maupun proses penghitungan suara, khususnya TPN KPU yang lambat banget, saya sempat memajang Polling di blog ini terkait keyakinan pengunjung blog terhadap Pemilu Legislatif 2009. Hasilnya?

Yang mengklik dan menjadi responden memang nggak begitu banyak (lebih sedikit dibandingkan dengan polling-polling lain yang telah dipajang sebelumnya), hal ini normal saja wong waktu tayangnya hanya 5 hari. Karena keburu diganti dengan polling Capres-Cawapres yang sekarang juga masih ditayangkan, hot issue sih.

Okelah, kembali ke hasil polling: Dengan responden yang berjumlah 24 orang, hasilnya terlihat bahwa kecenderungan responden adalah 16 orang (66,50%) cenderung yakin dengan hasil pemilu Legislatif 2009. Sisanya 8 orang (33,50%) punya kecenderungan tidak yakin dengan hasil yang sudah terlihat secara Quick Count, meskipun KPU masih menuntaskan pemrosesan datanya. Apa kesimpulannya? Ya, apapun terimalah hasil ini, kalaupun ada penyimpangan bawa saja ke ranah hukum, biar diselesaikan disana. Fokuskan berikutnya ke pelaksanaan Pemilu Presiden 2009? Dari koalisinya, DPT-nya, kertas surat suara, surat panggilan, dan penghitungan suara contrengannya, lebih sempurnalah dari Pemilu Legislatif 2009, biar nggak saling tuding menuding. Dan lebih legitimate!

Akuur khaaaaaaaaaan?

Ini baru berita: Satu Caleg “sudah memperoleh” 2 kursi!

Ini baru berita. Ada caleg yang sudah menggondol 2 kursi. Terus dikemanakan ya …. itu kursi yang satunya ….?

Jika caleg lain masih stress mikirin dapat atau tidak dapat itu kursi, karena minimnya perolehan suara, tidak demikian dengan H. Abdul Rahman. Perolehan suara sementara PKB di Kabupaten Malang memang jeblok. Namun, ada sedikit yang bisa dibanggakan, sekaligus unik sekali. Salah satu calegnya, H. Abdul Rahman, berhasil memperoleh suara yang fantastis. Pada hasil hitung sementara, Abdul Rahman yang kini masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang berhasil memperoleh 18.000-an suara. Padahal, sesuai hitungan BPP, untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Malang, cukup dengan ‘hanya’ mengantongi 8.000 suara. Jadi perolehan suara caleg ini sudah setara dengan 2 kursi DPRD. Hebat.  Caleg dari Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Pagak, Bantur, Gedangan, dan Donomulyo ini juga menjadi jagoan mendulang suara dari semua caleg yang bertarung di Kabupaten Malang. Caleg lain rata-rata baru mengantongi 6.000 suara sampai 9.000 suara. Ditemui di Gedung Dewan, Abdul Rahman mengatakan, perolehan itu baru sementara karena saat ini penghitungan suara di beberapa TPS masih berlangsung. “Suara saya dari Kecamatan Donomulyo belum masuk karena saat ini penghitungan kartu suara belum rampung,” ungkap Abdul Rahman yang juga Ketua Fraksi PKB ini.

Kalau Caleg sudah dapat lebih dari 1 kursi seperti H. Abdul Rahman itu, gimana ya, ada nggak aturan yang memberikan dia “bonus” apalah bentuknya, karena orang seperti ini tentu legitimate sekali. Dipercaya rakyat. Kalau merangkap dua kursi sekaligus jelas nggak mungkin ya, nanti dikira tamak (meski hitungan jumlah suara memungkinkan haknya dobel), kalau di-sodaqoh-kan untuk temannya (siapapun yang dikehendaki) jelas nggak bisa ya …. Mestinya parpolnya memeprhatikan orang-orang semacam ini. Begitupun anggota dewan yang lainnya (nanti kalau sudah jadi) mestinya memberikan apresiasi … mungkin jadi Ketua DPRD? Kejadian ini fenomenal lho …. mengingat kilas balik Pemilu 2004 dulu, memang ada Caleg yang melampaui BPP, contohnya Hidayat Nur Wahid sewaktu bertarung di Dapil DKI Jakarta, tetapi hasil yang dicapai pun tidak sampai lipat dua, alias belum setara 2 kursi. Hasil yang dicapai H. Abdul Rahman barangkali juga efek perubahan aturan Caleg jadi dengan suara terbanyak. Okelah, saya ucapkan selamat kepada pak Abdul Rahman, anda sudah mendapat amanah yang signifikan dari rakyat, tinggal bagaimana anda nanti berkiprah saat betugas (lagi) sebagai anggota legislatif, semoga sukses  ….

Untuk para Caleg yang masih berdoa terus dan mengais suara dari hitung-hitungan sekarang ini monggo belajar dari Pak H. Abdul Rahman … mungkin MURI bisa mencatat rekor baru soal ini ya …?

Yth. WNI Nomor 1, perhatikan, 20 April 2009 deadline DPT Pemilu Presiden, yang proaktif ngecek ya …

Sewaktu Pemilu Legislatif kemiarin anda ribut-ribut dan meributkan soal Daftar Pemilih tetap (DPT)? Okelah, sudah lewat. Menjelang Pemilu Presiden semoga nggak meributkan lagi. Proaktiflah untuk mengecek nama anda sendiri, sudah masuk DPT? Karena warga yang belum terdaftar dalam DPT Pileg hanya memiliki waktu hingga 20 April 2009 untuk mendaftarkan dirinya. Mengingat pelajaran Pileg kemarin, anda semuanya diminta proaktif mendaftar.

“Saya kira semua memperoleh pelajaran dari kemarin. Karena itu masyarakat yang belum terdaftar proaktiflah untuk mendaftar,” ujar anggota KPU Andi Nurpati, Jumat, 10 April 2009. Dalam Peraturan KPU Nomor 10/2009 tentang Tahapan dan Program Pilpres sebenarnya disebutkan, jadwal untuk pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat adalah 1-7 April. Namun penetapan DPT oleh KPU kabupaten/kota baru dilakukan tanggal 20 April. Menurut Andi, masyarakat yang belum terdaftar memiliki waktu hingga 20 April 2009 untuk mendaftarkan diri. Mereka bisa mendaftrar ke KPPS, Ketua RT, Ketua RW, atau ke PPS di kelurahan.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) juga akan proaktif mendata warga yang belum terdaftar sekaligus mencoret nama-nama ganda dan nama yang tidak berhak memilih. Dalam upaya pemutakhiran itu, KPU telah meminta seluruh jajarannya di bawah untuk berkoordinasi dengan pemerintah mengingat jaringan pemerintahlah yang paling mengetahui tentang warganya. Andi menerangkan, untuk Pilpres putaran ke-2 tidak akan dilakukan pemutakhiran data pemilih lagi. DPT-nya sama dengan DPT Pilpres putaran pertama. Karena itu, saat inilah kesempatan paling baik bagi masyarakat untuk memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih.

Berikut jadwal penetapan DPT Pilpres dalam Peraturan KPU:

1-7 April Pengumuman DPS dan tanggapan dari masyarakat.

8-20 April Perbaikan DPT hasil tanggapan masyarakat oleh PPS dan PPS LN.

25-28 April Penetapan DPT dan rekapitulasi oleh KPU kabupaten kota.

1-5 Mei Rekapitulasi DPT oleh KPU provinsi.

6-13 Mei Penetapan DPT nasional oleh KPU pusat.

Aktiflah mengecek DPT Pemilu Presiden, kalau anda memang WNI Nomor 1, nggak perlu pakai ribut-ribut. Jangan menempatkan diri sebagai mental “juragan” saudara-saudaraku, ada waktu dan kesempatan ngecek DPT nggak mau ngecek, waktu contrengan nggak ada namanya marah-marah, maunya apa? Aduh malu deh kita jadi warganegara beginian … para pengurus parpol semestinya juga membantu para konstituennya ikut aktif mengecek DPT …. biar semua pada plong, pemilu lancar, sukses, demokrasi bergema positif dan Indonesia mendapatkan pimpinan negara/bangsa yang legitimate & berkualitas.

Ayo ikut ngecek DPT Pemilu Presiden ramai-ramai sekarang juga ….

Menjelang Pemilu Presiden 2009: Koalisi permanen dong ….

Pemilu Legislatif sudah melewati tahap pencontrengan, sekarang tinggal tahap penghitungan suara. Hasil Quick Count pun sudah banyak diketahui oleh rakyat Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil ini sudah dapat diperkirakan 9 parpol yang diperkirakan akan eksis di DPR. Namun, harus difahami bahwa hasil perhitungan (manual) KPU-lah yang nanti akan digunakan secara resmi, formal dan legal untuk menentukan parpol pemenang Pemilu Legislatif dan sekalian jatah/distribusi jumlah kursi DPR yang diperoleh masing-masing Parpol.

Sementara itu, saat ini para petinggi Parpol, terutama yang mempunyai kemungkinan eksis di DPR periode 2009-2014 mulai berhitung, mulai berkomunikasi, mulai ancang-ancang melakukan tahapan Pemilu berikutnya, yaitu Pemilihan Umum Presiden RI. Pendekatan sana-sini mulai diutak-atik. Kata yang populer untuk hal ini adalah: KOALISI.

Nah, soal Koalisi inilah saya suka sumpek melihatnya. Terutama dengan kenyataan perilaku parpol dan bangunan-bangunan Koalisi yang dilakukan Parpol pada periode 2004-2009 itu. Tampaknya sungguh aneh. Ada parpol yang masuk dalam suatu Koalisi namun tidak segan-segan menyodok parpol lain (entah di parlemen, ataupun di pemerintahan) yang sebenarnya masih dalam satu naungan Koalisinya. Ada lagi dua parpol yang secara nasional berseberangan, satu memosisikan sebagai parpol oposisi dan satunya parpol pemerintah yang sedang berkuasa, namun di beberapa Pemilu (Pilkada) Gubernur/Walikota/Bupati mereka bekerjasama bahu-membahu meng-goal-kan pasangan calon pimpinan daerah tertentu, aneh bin ajaib, terus makna koalisi bagaimana? Posisi partai oposisi dan partai pemerintah bagaimana? Kok bisa-bisanya “menipu” rakyat soal jenis kelamin parpolnya pada peridoe pemerintahan tertentu itu … Jadi nggak jelas betul, ide, isme dan warna yang digeluti parpol-parpol itu …. agaknya kepentingan pragmatis dan hitung-hitungan kue kekuasaan yang ingin digapainya …. substansi visi-misi parpol dengan kerangka kerja untuk kepentingan rakyat agar menuju masyarakat yang adil dan makmur sepertinya diabaikan …. Sesungguhnya hal beginian boleh? Boleh saja untuk parpol-parpol yang BANCI dalam bepolitik dan berkoalisi, takut kehilangan kekuasaan …. itu koalisi semu!

Jadi apa yang kita mau? Mestinya yang kita harapkan adanya KOALISI PERMANEN diantara parpol-parpol itu. Bagaimana itu Koalisi permanen? Dalam pikiran saya kalau ada beberapa parpol sudah berani memutuskan untuk mengikatkan diri dalam suatu koalisi, ya sudah dalam periode kepemerintahan 5 tahun (misalkan 2009-2014 sebagai Koalisi parpol-parpol yang berkuasa di pemerintahan) suka ataupun tidak suka semua parpol yang masuk koalisis ini harus satu suara dengan kebijakan pemerintah, apapun kondisinya, pahit getirnya, enak nggak enaknya, harus konsisten selama 5 tahun (koalisi) pemerintahan, jangan ada yang mangkir, jangan ada yang jahat menusuk dari belakang demi cari muka ataupun cari simpati rakyat. Hati-hati rakyat sekarang sudah pinter, ngerti soal ini. Begitu pula dalam kurun waktu 5 tahun koalisi itu harus konsisten saling dukung dalam Pemilu (Pilkada) Gubernur/Walikota/Bupati, mestinya begitu, jangan koalisi sana koalisi sini nggak jelas jenis kelaminnya. Artinya apa? Koalisi yang dibangun di tingkat nasional harus secara otomatis dan konsisten dijalankan juga di tingkat daerah. Ini namanya Koalisi permanen. Jelas warnanya. Begitupun juga mestinya berlaku untuk parpol-parpol yang mau Koalisi dalam konteks Oposisi, harus terus menjaga ikatan oposisinya secara permanen dan terstruktur dari pusat (nasional) sampai bawah (daerah). Jangan plin plan, di pusat oposisi, di daerah gandengan tangan. Super aneh, warna parpol nanti nggak ada bedanya dengan bunglon dong? Jadi ikatlah Koalisi yang kuat (bila perlu dengan kontrak tertulis yang mengikat secara hukum dan sosial politis), permanen, konsisten, dengan rentang waktu satu masa pemerintahan (5 tahun) begitu. Bahwasanya pada periode berikutnya (masa pemerintahan yang akan datang) mau pecah kongsi, mengkonstruksi kelompok koalisi yang berbeda dengan parpol-parpol lain, itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja secara politik, namanya juga kepentingan ….

Begitulah yang saya pikirkan, karena saya berharap parpol-parpol kita itu punya WARNA yang jelas, IDE yang brilian, dan mental perilaku tokoh-tokohnya NGGAK PLIN PLAN, mentang-mentang hidup di partai politik terus gampang saja berpayung kata-kata usang “ya begitulah politik, nggak ada teman dan lawan yang abadi, yang abadi hanya kepentingan”. Ihh bejat banget, rakyat mengerti kok tentang makna kata-kata ini, jangan dibelokkan melalui falsafah politik, wong itu sesungguhnya hanya upaya meraih kepentingan pribadi! Jujur sajalah. Kalau memang berpolitik yang santun, smart, pride, ideolog, dan punya harga diri pasti nggak mudahlah ganti-ganti parpol, nggak gampanglah bikin-bikin parpol baru/tandingan, nggak gampanglah koalisi dengan parpol lain yang nyata-nyata nggak “seideologi”, bahkan warnanya saja nyata berseberangan! Itulah high class politics! Kesimpulan: Bangunlah Koalisi permanen untuk Pemilu Presiden 2009, dengan sebenar-benarnya koalisi. Biar demokrasi di Indonesia bersemi dengan indah.

Anda punya ide yang lain?

Ayo ungkapkan tingkat keyakinan anda terhadap hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan mengisi polling

Selamat merayakan Hari Contreng Nasional : 9 April 2009

Semoga suara anda bermakna!

Sisi lain Pemilu 2009: 2. Kultur demokrasi?

NILAI (KULTUR) DEMOKRASI (menurut Henry B. Mayo dalam buku Miriam Budiardjo, 1990) adalah sebabagi berikut:

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela.

2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai.

3. Pergantian penguasa secara teratur.

4. Penggunaan (cara) paksaan sesedikit mungkin.

5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.

6. Menegakkan keadilan.

7. Memajukan iptek.

8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Adakah rumah demokrasi?

LEMBAGA (STRUKTUR) DEMOKRASI menurut Miriam Budiardjo (1997) adalah :

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.

2. DPR mewakili golongan/kepentingan masyarakat dan dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia. Dewan perwakilan rakyat menjalankan control terhadap jalannya pemerintahan.

3. Organisasi politik lebih dari satu partai.

4. Pers bebas menyatakan pendapat.

5. Sistem peradilan bebas yang menjamin Hak Asasi Manusia dan mempertahankan keadilan.

CIRI (PROSES) DEMOKRATISASI :

1. Berlangsung secara Evolusioner.

2. Proses perubahan secara Persuasif (Tidak destruktif).

3. Proses yang tidak pernah selesai (Never Ending Process).

Sisi lain Pemilu 2009: 1. Cara mengukur negara/pemerintah yang demokratis?

Untuk mengingatkan kita, dan mewarnai suasana sekitar Pemilu 2009, perlu kiranya kita merefresh apa itu demokrasi dan bagaimana sih suatu negara/pemerintahan yang demokratis itu? Biar kita nggak mudah sedikit-sedikit ngomong nggak demokratis-lah, menyimpulkan demokrasi mandeg-lah, hanya gara-gara hal-hal yang dianggap nggak tertib (sedikit saja) dalam pelaksanaan pemilu.

Abraham Lincoln (1863) : Government, of the people, by the people, and for the people, artinya harus dapat mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.

Prinsip utama-nya adalah:

1. Freedom/Equality, adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya kesetaraan.

2. People’s sovereignty, artinya adanya kedaulatan rakyat.

Prinsip-prinsip Sistem politik demokrasi adalah:

1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)

2. Pemerintahan Konstitusional

3. Pemerintahan berdasarkan hukum

4. Pemerintahan mayoritas

5. Pemerintahan dengan diskusi

6. Pemilu yang bebas

7. Parpol lebih dari satu dan menjalankan fungsinya

8. Manajemen terbuka

9. Pers yang bebas

10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas

11. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

12. Peradilan bebas dan tidak memihak

13. Pengawasan terhadap admonistrasi negara

14. Mekanisme politik yang berubah mempengaruhi hubungan/kehidupan politik dan masyarakat.

15. Kebijakan pemerintahan tanpa paksaan dari lembaga manapun

16.Penempatan pejabat pemerintah menggunakan merit system bukan poll system

17.Penyelesaian (masalah) secara damai, bukan kompromi

18. Jaminan kebebasan individu nyata

19. Konstitusi/UUD demokratis

20. Prinsip persetujuan (dari rakyat).

"dalam bayangan demokrasi"

Tahapan Demokratisasi adalah:

Tahapan 1: Pergantian penguasa non demokratis ke penguasa demokratis.

Tahapan 2: Pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi.

3.

Tahapan 3: Konsolidasi demokrasi.

Tahapan 4: Praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis berdasarkan Rule of Law (menurut Komisi Internasional Ahli Hukum, Konferensi di Bangkok, 1965) adalah:

1. Perlindungan konstitusional: menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya.

2. Badan kehakiman bebas: tidak memihak.

3. Pemilu bebas.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.

6. Adanya Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Nah, anda penggiat, pemain, pengamat dan penonton hal ikhwal demokrasi di negara ini, dalam kehidupan kenegaraan bangsa ini, sudah memahamikah hal-hal yang tertulis di atas? Mari kita bawa alam demokrasi di Indonesia menuju kehidupan demokrasi sesungguhnya, semestinya, sesuai kaidah-kaidah normal (syukur-syukur yang ada dasarnya) nggak asal katanya, asal maunya, …..

Tanggal 9 April 2009 kita (para netter) ngalah yuuuuukkk ….

SUDAHKAH ANDA MEMPERHATIKAN BERITA INI:

Pemilu Bisa Bikin Lalu Lintas Internet macet? Bisa!

Sebelum dan sesudah perhitungan suara diprediksi akan membuat lonjakan trafik internet gila-gilaan. Bahkan hal ini dikatakan dapat menjadi isu nasional. Kok bisa?

Pasalnya, seperti dijelaskan Wakil Ketua Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII), sebagian besar penyelenggara jasa internet (ISP) tidak mempunyai persiapan apa-apa menghadapi Pesta Demokrasi 2009. Alhasil, bisa-bisa lalu lintas internet di Indonesia macet. Alasannya?

Pemilu Tahun 2004:

a. Pengguna internet Indonesia baru sekitar 8 juta.

b. Saat itu hanya ada 24 partai politik.

c. Model pemilihannya belum suara terbanyak untuk caleg.

Itu saja sudah berakibat situs tnp.kpu.go.id ketika itu kebanjiran request sehingga harus upgrade bandwidth sumbangan APJII dan PT Telkom.

Pemilu Tahun 2009:

a. Jumlah pengguna internet Tanah Air sudah lebih dari angka 30 juta.

b. Sekitar 15 juta pengguna rutin online setiap hari.

c. Jumlah partai ada 38 ditambah partai lokal, dan caleg ada ribuan.

d. Ratusan tim sukses.

e. Ratusan Simpatisan.

f. Diilhami Barack Obama yang sukses menggunakan internet dalam Pilpres AS beberapa waktu lalu, kini puluhan situs partai politik, situs tim sukses, Facebook caleg dan lain sebagainya banyak bertebaran di jalur internet kita. Semuanya tentu antusias ingin memanfaatkan dan mengikuti semua berita dan perkembangan bukan hanya cuma perolehan suara.

g. Ada quick count puluhan, yang pasti lebih dulu dipublikasikan. Tentu orang penasaran untuk mencocokkan dengan hasil rekapitulasi entri IT KPU.

h. Belum lagi kalau ada ketidaksesuaian data yang simpang siur, insiden, dugaan kecurangan dan semua orang menampilkannya di blog, forum, milis, dll.

Alangkah riuh rendahnya lalu lintas internet kita sekitar 9 April 2009 nantinya. Dengan demikian, hal itu pun berpotensi mengakibatkan bottle neck yang luar biasa pada lalu lintas internet di Tanah Air. Apalagi jika ISP tidak menyadarinya. IIX (Indonesia Internet Exchange) dan OIXP (Open Inter Exchange Point) diperkirakan akan ada lonjakan trafik signifikan, tapi yang lebih rawan itu adalah trafik dari daerah ke Jakarta (IIX, OIXP dan internasional – Facebook, blog dll.) Perkiraannya, 10 hari setelah pemilu akan terus berlangsung. Mungkin pada saat pencontrengan hingga selesai week end trafik akan landai karena perkantoran libur dan ada quick count, tapi nanti begitu awal minggu, hari senin, rasanya orang akan berduyun-duyun untuk akses internet.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas internet pada, sebelum dan sesudah hari perhitungan suara, Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) memang telah dihimbau untuk mempersiapkan diri untuk menyiapkan langkah antisipasi. Caranya? Tentu saja dengan menaikkan kapasitas backbone. Namun, hal itu tentu saja membutuhkan biaya dan perhitungan akurat. Karena biasanya kalau mau naik (menaikkan kapasitas) gampang, tapi turun lagi susah. Padahal lonjakan trafik ini paling hanya satu minggu atau maksimal satu bulan maksimal. Alhasil, hal ini laksana buah simalakama bagi para ISP. Mau menaikkan kapasitas dengan terpaksa harus merogoh kocek tambahan atau membiarkannya alias tak membuat persiapan dengan harapan jaringan mereka tak akan down diserbu lonjakan trafik nantinya. Namun itu semua tergantung ISP masing-masing, ada yang menambah bandwidth itu cukup satu kali klik, seperti buka keran, tapi ada juga yang sampai perlu ganti peralatan untuk menaikkan kapasitasnya. Yang jelas, akan ada biaya ekstra. Lalu siapa yang akan menanggung biaya tambahan ini? Yang jelas bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Tentunya menjadi beban tiap ISP. Kalau mereka cuek, ya seluruh layanan bisa terganggu.

Sebuah alternatif yg baik

APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN?

Nah, kalau dugaan situasi dan kondisi dunia internet sekitar tanggal 9 April 2009 seperti itu, lalu bagaimana kita menanggapinya? Kalau kita sebagai WNI Nomor 1 yang masih berfikir dan bertindak demi negara dan bangsa, menurut saya ada hal-hal yang dapat kita lakukan:

a. Kita puasa ngenet-lah pada sekitar tanggal 9 April 2009. Berilah kesempatan pada yang lebih perlu untuk menggunakan lalu lintas internet, biar nggak terjadi kemacetan. Biar penghelatan bangsa dan negara dalam menegakkan demokrasi dapat berjalan lancar.

b. Kita ajak teman-teman yang lain juga berfikiran sama, untuk sementara waktu puasa ngenet. Malah bagusnya turun ke lapangan/lingkungan nyata tempat TPS untuk melihat situasi nyata di arus bawah.

c. Kalau pun terpaksa butuh ngenet, ya seperlunya saja. Nggak perlu lama-lama sesuai kebutuhan saja.

d. Mengakses berita hasil contrengan pemilu atau quick count? Ikuti saja televisi, sementara waktu, toh mereka juga selalu meng-update informasinya.

e. Kita ter-rugi-kan? Nggaklah, malah dengan berbesar hati dan ikhlas (untuk tidak ngenet sementara waktu), akan memudahkan kita menikmati hasil pemilu lebih cepat, lebih baik dan proses pengumpulan suara akan lebih lancar. Itu juga sumbangan kita untuk keberhasilan pemilu, dan lebih luasnya kehidupan demokrasi di negara ini.

f. Kita juga bisa lebih berkomunikasi sosial dan bercengkerama dengan keluarga, sahabat, tetangga ataupun lingkungan secara lebih nyata ….. bahkan lebih hemat ya, sementara waktu nggak ngeluarin pulsa/duit untuk ngenet ….

Kira-kira bisa nggak ya kita jalani ini?

Atau ada yang sudah masuk kategori: “sehari nggak ngenet? apa kata dunia?”

Walah walah, nyandu dong ….

Lho, Prof. Amal, kok cuma 9 parpol pada pemilu 2014?

Pakar politik UGM, Prof.Dr.Ichlasul Amal, memperkirakan Indonesia hanya memiliki sembilan partai politik (parpol) yang mencerminkan fragmentasi ideologi kubu Islam dan nasionalis pada Pemilu 2014 jika aturan “parliamentary threshold” sebesar 2,5 persen dijalankan secara konsisten.  “Parpol yang tidak mencapai dua setengah persen `parliamentary threshold` (ambang batas perolehan suara di DPR-RI) tidak boleh duduk di DPR. Suaranya akan diberikan ke parpol lain (yang menang). Dengan demikian, diperkirakan jumlah parpol pada 2014 hanya sembilan saja,” katanya di Brisbane, Minggu. Penerapan “parliamentary threshold” itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah parpol yang pasti juga akan lebih memudahkan publik mengontrol kinerja parpol dan para anggota DPR sehingga perjalanan demokrasi Indonesia akan lebih sehat, katanya. Berbicara dalam “Dialog Politik Menyambut Pemilu 2009″ yang diselenggarakan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Universitas Queensland (UQ) (UQISA) bersama KJRI Sydney itu, ia lebih lanjut mengatakan, pengurangan jumlah parpol juga bisa dilakukan dengan merujuk pada pengalaman Korea Selatan. Di negara itu, warga negaranya boleh mendirikan parpol baru setelah membayar dana deposit yang besar. “Uang deposit ini akan dipulangkan (pihak berwenang) kalau parpol tersebut mampu mencapai perolehan suara yang besar untuk menekan avonturisme. Sistim deposit ini efektif menekan jumlah parpol,” katanya.

Lho, Prof. Amal, kok cuma 9 parpol pada pemilu 2014?

Kalau saya memahami pemikiran penyederhanaan jumlah parpol ya nggak sesederhana itu. Hanya dengan Parliamentary Threshold (PT) atau dengan Deposit uang segede-gedenya di Bank. Wong PT saja diajukan J-Review di MK, meskipun gagal. Terus sekarang ada beberapa parpol yang mengkonsolidasikan diri dengan memintakan ke Pemerintah untuk penundaan pelaksanaan PT. Terus, hak berorganisasi bagaimana? Kebebasan berpolitik?

Saya cenderung berfikir dan berpendapat yang ada di DPR itu cukup 8 parpol saja. Tetapi yang ikut pemilu nasional (utama) bisa 17 parpol, karena ini menampung hak-hak berserikat dan berpolitik warganegara. Kalau ada 17 parpol ikut pemilu nasional, lha sembilan parpolnya lagi (karena yang 8 sudah eksis di DPR) darimana? Ya, itulah yang saya usulkan, diperoleh dari Pemilu pendahuluan (proses seleksi parpol baru dan parpol yang tergradasi/nggak lolos sebelumnya). Mungkin yang boleh ikut pemilu pendahuluan perlu dibatasi, misalnya 45 parpol. Sehingga 9 parpol yang mendapat suara tertinggi pada pemilu pendahuluan yang boleh ikut pemilu raya-nya. Pemilu pendahuluannya bagaimana? Dibuat praktis saja, 45 parpol itu diadu/diuji cukup di 3 propinsi saja (dari 33 propinsi di Indonesia). Tiga propinsi yang dijadikan ajang seleksi parpol ya tentu berdasarkan jumlah pemilih (DPT): propinsi dengan DPT tertinggi (rank 1), propinsi dengan DPT tengah (rank 17), dan propinsi dengan DPT terendah (rank 33).

Okelah, soal pembatasan jumlah parpol. Pakai Bank Garansi yang besar baguslah, biar bikin parpol nggak main-main. Lihat saja di Yogyakarta, dari 38 parpol yang ikut Pemilu 2009 yang aktif hidup berparpolria dan berpolitik real cuma 40% saja. Lainnya? Matisuri! Kegiatan kampanyenya saja nggak jelas, sunyi senyap. Kemana saja itu pengurus parpol yang matisuri? Padahal ini di Pulau Jawa, kota besar, masak nggak mampu beraktivitas? Pakai PT boleh-boleh saja, tapi cara ini tidak ada kepastian nantinya berapa partai yang eksis di DPR setiap selesai Pemilu. Menurut saya dibuat simpel saja dengan membuat ketentuan, ke 8 parpol yang memperoleh suara tertinggi dari seluruh parpol peserta pemilu boleh eksis di DPR. Tinggal diurut saja perolehan suaranya untuk pengecekan.

Memang kalau banyak parpol di pemilu bikin pusing semua pihak. Boros, jlimet, dan sok demokrasi! Padahal tidak ada bukti bahwa jumlah parpol makin banyak itu menunjukkan suatu negara/bangsa makin demokrasi.

Betul begitu Prof. Amal?

Semoga Pemilu 2014 lebih baik & lebih berkualitas

Pemilu 2009 belum final & tuntas. Legislatif dan Eksekutif belum dipilih. Tetapi melihat proses yang sudah dan sedang terjadi memang terlihat Pemilu 2009 sarat dengan “permasalahan” dan kerikil-kerikil kecil. Tetapi tentu kita berharap semoga pemilu kali ini tetap dapat diselesaikan dengan baik-baik sesuai rencana sampai akhirnya nanti kita mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang dapat “memenuhi” keinginan rakyat banyak.

Ada yang menyebut pemilu kali ini agak “mengkhawatirkan” karena ada perubahan regulasi/peraturan dibandingkan pemilu 2004. Kalau saya menganggapnya tidak itu saja. Memang perubahan peraturan ada pengaruhnya, tetapi bukan satu-satunya. Kalau dicermati ada beberapa penyebab hal-hal tersebut adalah:

1. Tidak sekadar perubahan regulasi/peraturan. Saya melihat waktu “terbitnya” regulasi itu juga punya andil membuat proses pemilu terpengaruh. Bagaimana mungkin regulasi pemilu keluarnya (diketok palu oleh DPR & Pemerintah) hanya sekitar 13 bulanan menjelang waktu penyelenggaraan Pemilu. Aneh, mengapa regulasi Pemilu tidak menjadi prioritas untuk ditetapkan oleh Pemerintah & DPR yang sedang berjalan jauh sebelum waktu Pemilu berikutnya? Misalnya untuk Pemilu 2009, mengapa tahun 2005 tidak diusahakan sudah muncul regulasi Pemilu? Banyak keuntungan kalau regulasi itu dapat dimunculkan lebih awal (jauh sebelum) dari waktu pelaksanaan Pemilu. Pihak penyelenggara Pemilu (KPU) akan lebih mudah memproses tahapan pemilu dengan aturan yang pasti dan aturan teknisnya lebih dapat disiapkan karena waktunya lebih cukup, sehingga sosialisasinya pun dapat meluas, menjangkau sampai pada rakyat Indonesia di ujung daerah terpencil secara baik. Pemerintah sebagai fasilitator Pemilu juga dapat merencanakan dengan lebih baik. Parpol (calon peserta Pemilu) juga dapat mempersiapkan organisasinya secara lebih matang dengan step by step waktu yang tidak terlihat keburu-keburu terus. Dan yang lebih penting lagi ada ruang waktu bagi elemen/kelompok masyarakat yang sekiranya mau mempermasalahkan regulasi Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dengan cukup waktu, dengan putusan MK apapun nantinya juga cukup waktu bagi penyelenggara Pemilu mengantisipasinya. Jangan seperti Pemilu 2009 sekarang regulasi sudah keluarnya mepet, ada judicial review lagi untuk sebagian pasalnya, terus pelaksanaan teknis jadi logis kalau kalang kabut. Okelah, untuk Pekmilu 2014 semoga kita dapat berharap regulasi sudah keluar tahun 2010, ya setidaknya 2011, artinya ada 3 tahun waktu untuk semuanya mempersiapkan Pemilu 2014 secara lebih baik dan tentu diharapkan lebih berkualitas.

2. Hal lainnya ialah visi dan antsipasi penyusun regulasi Pemilu sepertinya tidak mampu melihat “apa yang akan terjadi nantinya”, kecenderungannya ego partai, ego kelompok lebih dominan mewarnai regulasi Pemilu yang dihasilkan. Ini sah-sah saja dalam demokrasi politik dan hukum prosedural, artinya jalan yang ditempuh untuk menelurkan regulasi pemilu memang sudah tertib prosedur, namun sejatinya demokrasi yang diharapkan tidak selesai hanya sampai prosedural belaka, mestinya sampai ke substansial dong. Contohnya soal caleg terpilih yang berdasarkan nomor urut akhirnya diruntuhkan MK menjadi berdasarkan suara terbanyak. Terlihat sekali para penyusun regulasi itu “bermain-main” pada gap keinginan regulator (demokrasi prosedural) dan keinginan rakyat (demokrasi substansial). Inilah persoalan yang harus dibenahi juga, apalagi untuk Pemilu 2014 seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran sosial politik rakyat yang makin membaik, tentu tuntutan regulasi Pemilu sebagai perwujudan demokrasi substansial makin tinggi. Fenomena tuntutan diberlakukan sistem distrik murni boleh jadi makin nyata. Tuntutan penyederhanaan jumlah parpol sangat mungkin ada, dihadapkan pula dengan tuntutan kebebasan berserikat dan berpolitik/membentuk parpol, bisa jadi muncul konsep Pemilu Pendahuluan sebagai ajang seleksi parpol baru. Hal ini bukan tidak mungkin! Kemudian kemungkinan adanya tuntutan pola penghitungan suara berbasis Teknologi Informasi (TI) sebagai pengganti penghitungan manual, boleh jadi juga muncul. Siapa tahu juga proses munculnya anggota DPD ada perubahan, karena bisa jadi efek dari keinginan ada kesetaraan positioning antara DPR dan DPD, siapa tahu ada usulan Amandemen UUD-nya dan terealisir. Nah, banyak kemungkinannya “perubahan” yang dapat diusulkan masuk, sehingga para konseptor serta pengetok palu regulasi Pemilu harus punya visioner demokrasi substansial yang kuat dengan waktu realisasinya yang cepat, nggak diulur-ulur menjelang pelaksanaan pemilu baru mau disahkan untuk “bargaining” politik. Keterlaluan itu!

3. Pendidikan politik terlihat belum maksimum. Formal atau non formal. Tokoh-tokoh politik masih sulit dijadikan teladan dalam proses pendidikan dan pembelajaran politik. Memang betul politik itu ujung-ujungnya kekuasaan, tetapi proses mendapatkannya itu khan pakai seni dan ilmu, manajemen strategi misalnya, serta etika, kalau di Indonesia khan jelas normanya Pancasila. Apakah itu dicontohkan dengan baik oleh stakeholder politik Indonesia? Tidak. Makanya harus diberikan pendidikan politik yang baik, benar, beretika dan berdasarkan konstitusi/hukum ke seluruh warganegara secara terarah, terukur dan tidak bias, bahkan dapat masuk ke ruang-ruang kelas melalui kurikulum pendidikan.

Oke, mari kita tunggu Pemilu 2014 yang lebih baik! Bravo Indonesia.

Saya muak melihat debat antar parpol yang begituan …

Saya sesungguhnya sangat antusias melihat acara debat atau diskusi “hidup” dan bermutu. Termasuk melihat debat antar parpol yang sekarang lagi ngetrend di TV sejalan dengan makin dekatnya waktu pen-contreng-an Pemilu 2009.

Tetapi beberapa kali melihat debat antar parpol di 2 stasiun televisi yang memang gencar memberitakan hingar bingarnya pesta demokrasi ini, TvOne dan MetroTv, saya mulai kerasukan rasa MUAK. Why?

1. Aneh sekali, dalam acara debat itu seringkali pihak TV/presenter sudah menentukan topik yang mau diperdebatkan, namun faktanya sepanjang acara berlangsung topik itu dianggap tempelan belaka. Saya berharap dapat menyerap dan menilai ide-ide ataupun pemikiran cemerlang dari tokoh-tokoh parpol yang berdebat tentang topik itu dan bagaimana mengimplementasikannya untuk pembangunan rakyat dan bangsanya. Tapi sia-sia saja saya menunggu hal itu sampai acara debat berakhir! Parah sekali. Justru yang  dirasani, diocehkan dan dikritisi adalah mengenai kebijakan atau program-program parpol lain, bahkan parpol yang waktu itu nggak ikut berdebat pun dikritisi. Aneh betul. Lha, pemikiran orisinal dari parpol-parpol yang berdebat itu mana? mana? Kayaknya mereka kecanduan dan terhipnotis oleh tayangan-tayangan infotainment, sehingga juragan-juragan parpol itu bisanya ngegosip saja … malah seringkali nggak ada juntrungannya, ngoceh tanpa data, …. Apa yang bisa diharapkan dari mereka ….

2.  Yang juga parah adalah perilaku supporter parpol pendukung yang lagi ikut debat itu, ngomong sana sini, interupsi segala, tanpa merasa “berdosa” bahwa yang diomongkan itu apa, nggak ada isinya, teriak-teriak lagi? Seolah-olah rakyat Indonesia yang menyaksikan (kebetulan menyaksikan) dianggap bodoh semua …. para supporter itu agaknya berasumsi  diri dan parpol mereka yang paling benar, hebat dan ppopuler …. ach, rupanya setali tiga uang dengan manusia-manusia yang sekarang lagi keluyuran di jalanan, bergerak dari satu panggung kampanye ke panggung kampanye lainnya, sana sini naik motor, mobil, truk,  ngang ngeng ngong nggak ngerti maksudnya sesungguhnya ……

Jadi? Ya bener deh, saya jadi muak kalau melihat debat kayak gituan ….

Bagaimana dengan anda? Pasti anda usul ke saya untuk ganti channel ya? Ach, nggak perlu disuruh, itu sudah pasti!

Mungkinkah Pemerintah yang berkuasa di RI dari satu parpol?

Di tengah hiruk pikuk suasana kampanye seperti sekarang ini, saya melihat kehindahan demokrasi sedang memancar di negeri kita. Arus peserta kampanye berseliweran, hilir mudik kesana kemari, membawa apa-apa yang pantas ditampilkan dalam suasana kesepertaian diantara mereka. Sementara itu para Caleg dan pengurus parpol berkreasi menggeber suasana kampanye dengan aneka jargon, janji dan pentas musik, diantara kibaran spanduk dan umbul-umbul kebesaran parpol pmasing-masing. Sedangkan ribuan baliho bertengger diam menyaksikan keriuhan musim kampanye dengan bentuk dan mimik wajah-wajah Caleg penuh harap, penuh impian untuk ditatap, dipilih dan dicontreng. Menunggu waktu yang terasa lamban menjelang 9 April 2009. Saat vonis rakyat memilih atau memilah mereka, mencontreng atau menendang mereka, mensyukuri atau mensingkuri mereka, para Caleg yang budiman, dan baik hati di kala musim kampanye seperti sekarang ini.

Pada waktu dan tempat lain, saya dapat memperhatikan para petinggi parpol, pengatur puncak organisasi politik ini, sibuk kontak-kontak antar kolega dan para pejuang di parpol lain. Ada yang sekadar silaturrahim ada yang meminatkan diri masing-masing parpol untuk bergandengan menyongsong Pemilu Presiden. Yang tentunya kepastiannya menunggu hasil dari Pemilu Legislatif. Ada yang seperti sungguh-sungguh untuk berkoalisi, tapi ada yang malu-malu, takut daya tawar-menawarnya nggak kuat lantaran parpolnya mungkin miskin suara. Tetapi ada juga yang merasa percaya diri berlebihan, seolah-olah rakyat Indonesia akan dengan gampang menyetor suara mereka ke parpol tersebut. Oh, sombong sekali! Raja GR. Ada yang berbalas pantun dengan kata-kata tak bermoral dan jauh dari kesan intelek. Asal nerocos. Seolah-olah diri dan kelompok satu parpolnyalah yang paling hebat, dan pantas dipilih rakyat Indonesia. Lihat saja setelah 9 April 2009, menang atau menangis kau! Begitulah perilaku petinggi parpol di musim kampanye. Entah itu semua dilakukan murni demi rakyat dan bangsanya atau hanya demi menggolkan agenda parpolnya yang dibungkus manis atas nama rakyat. Lagaknya seperti siluman. Ya, ini sekadar pandangan mata dan hati yang lagi resah dengan ulah mereka.

Tetapi sesungguhnya tulisan saya tidak ingin memotret hiruk pikuk kampanye dengan aneka bumbunya itu.  Saya ingin menukik ke soal pemerintahan saja.

Ada yang dapat kita pelajari dari Hasil Pemilu 2004 lalu untuk dijadikan referensi bagi pola pembentukan pemerintahan RI 2009-20014 nantinya. Mengawali tulisan ini saya ingin mengajak anda, melihat pengelompokan parpol yang eksis di DPR 2004-2009 setidaknya ada 5 kelompok:

1. Parpol Pemerintah, parpol yang mendukung penuh pemerintah yang sedang berkuasa, dimana Presiden juga ada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet.

2. Parpol pro Pemerintah, parpol yang mendukung penuh pemerintah yang sedang berkuasa, dimana Presiden tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet.

3. Parpol 1/2 pro Pemerintah, parpol yang mendukung setengah hati saja pada pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini ada di kabinet. Jenis kelamin parpol ini nggak jelas betul, masuk koalisi tapi kok berseberangan, cenderung hemaprodite, kadang mendukung program pemerintah, kadang menolak program pemerintah. Tergantung anginnya … mana yang menguntungkan parpol ini itulah yang dipilih … Ini jelas parpol PLIN-PLAN!

4. Parpol 1/2 Oposisi terhadap Pemerintah, parpol yang punya jenis kelamin 1/2 oposisi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden jelas tidak berada di parpol tersebut, anggota parpol ini tidak ada di kabinet. Jenis kelamin parpol ini sesungguhnya cukup jelas yaitu tidak segaris dengan Pemerintah yang berkuasa, namun kadang-kadang bisa deket dengan Pemerintah, terutama kalau program yang dijalankan pemerintah dianggap selaras dengan misi parpol ini.

5. Parpol Oposisi penuh terhadap Pemerintah, parpol yang punya jenis kelamin oposisi penuh terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, Presiden jelas tidak berada di parpol tersebut (mungkin kalau ada kesempatan koalisi antar parpol, saya yakin nggak akan terjadi koalisi parpol ini dengan parpol presiden yang berkuasa), anggota parpol ini tidak ada yang di kabinet, sepertinya diharamkan masuk kabinet. Jenis kelamin parpol ini sangat jelas dan tegas oposisi sepanjang waktu terhadap Pemerintah yang berkuasa, nggak peduli program apa saja yang dijalankan pemerintah dianggap perlu dikritisi.

Nah, jelas sudah, begitulah potret parpol-parpol yang eksis di DPR RI periode 2004-2009. Menurut saya apapun kebijakan dan pilihan yang diputuskan oleh parpol-parpol tersebut sepanjang betul-betul untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, itu sah-sah saja. Apalagi kalau demi segera tercapainya tujuan nasional kita, masyarakat adil dan makmur. Siip itu. Namun betulkah itu nyata terlihat?

Konstelasi dan perilaku parpol dan pengelompokannya jelas tampak nyata tidak menyiratkan hal tersebut secara murni dan konsekuen. KEPENTINGAN KEKUASAAN lebih banyak berbicara. Syahwat politik tanpa sopan santun dan keluhuran etika tidak terlihat dengan nyata sebagai hal yang perlu dikedepankan disana. Perilaku miring, korupsi dan haus “uang” adalah pertimbangan tawar menawar anggaran! Kebijakan yang pro rakyat dan demi kebaikan bangsa dan negara tidak selalu nyata mulus digolkan di ruang-ruang kerja wakil rakyat itu. Harus ada tarik ulurnya … Oh, dunia, oh negaraku.