Strong Indonesia earthquake kills hundreds

A powerful earthquake that struck western Indonesia (Padang, the capital of West Sumatra province) trapped thousands of people under collapsed buildings — including hospitals, a hotel and a classroom, officials said. At least 200 bodies were found in one coastal city and the toll was expected to be far higher.

The temblor Wednesday started fires, severed roads and cut off power and communications to Padang, a coastal city of 900,000 on Sumatra island. Thousands fled in panic, fearing a tsunami. It was felt hundreds of miles (kilometers) away in Malaysia and Singapore, causing buildings there to sway.

The undersea quake of 7.6 magnitude was followed by a powerful, shallow inland earthquake on Thursday morning with a preliminary magnitude of 6.8, the U.S. Geological Survey said. It hit about 150 miles (240 kilometers) south of Padang at a depth of just under 20 miles (24 kilometers).

Shallow, inland earthquakes generally are more destructive. There were reports that the second quake badly damaged dozens of additional buildings.

In Padang, the capital of West Sumatra province, the shaking was so intense from Wednesday’s temblor that people crouched or sat on the street to avoid falling. Children screamed as an exodus of thousands of frantic residents fled the coast in cars and motorbikes, honking horns.

At least 500 buildings in Padang collapsed or were badly damaged, said Disaster Management Agency spokesman Priyadi Kardono, adding that 200 bodies had been pulled from the rubble there. The extent of damage in surrounding areas was still unclear due to poor communications. Indonesia, a poor, sprawling nation with limited resources, was cobbling together an emergency aid response, and the government was preparing for the possibility of thousands of deaths.

Padang’s mayor appealed for assistance on Indonesian radio station el-Shinta. “We are overwhelmed with victims and … lack of clean water, electricity and telecommunications,” Mayor Fauzi Bahar said. “We really need help. We call on people to come to Padang to evacuate bodies and help the injured.”

Hundreds of people were trapped under collapsed buildings in Padang alone, including a four-star hotel, he said. Other collapsed or seriously damaged buildings included hospitals, mosques, a school and a mall.

“I was studying math with my friends when suddenly a powerful earthquake destroyed everything around me,” an unidentified boy told the TVOne broadcaster. He escaped out of the top floor just as the three-story structure, used for after-school classes, crumpled. TVOne footage showed heavy equipment breaking through layers of cement in search of more than 30 children it said were missing and feared dead. Thousands were believed trapped throughout the province, said Rustam Pakaya, head of the Health Ministry’s crisis center.

Search and rescue teams were working in heavy rain when the second strong quake struck, causing widespread panic and badly damaging 30 houses in Jambi, another Sumatran town. It was not yet clear if there were injuries, said Jambi Mayor Hasfiah, who uses only one name, like many Indonesians. Frantic parents were seen rushing to local schools in search of their children.

“This is a high-scale disaster,” Health Minister Siti Fadilah Supari told Metro TV, referring to the Wednesday quake.

The first quake struck just off the coast of Padang, the U.S. Geological Survey reported. It occurred a day after a killer tsunami hit islands in the South Pacific and was along the same fault line that spawned the 2004 Asian tsunami that killed 230,000 people in a dozen nations.

A tsunami warning was issued Wednesday for countries along the Indian Ocean, but was lifted after about an hour; there were no reports of giant waves.

The shaking in Padang felled trees and crushed cars. A foot could be seen sticking out from one pile of rubble. At daybreak, residents used their bare hands to search for survivors, pulling at the wreckage and tossing it away piece by piece.

“People ran to high ground,” said Kasmiati, who lives on the coast near the quake’s epicenter. “I was outside, so I am safe, but my children at home were injured,” she said before her cell phone went dead.

The loss of telephone service deepened the worries of those outside the stricken area.

“I want to know what happened to my sister and her husband,” said Fitra Jaya, who owns a house in downtown Padang and was in Jakarta when the quake hit. “I tried to call my family there, but I could not reach anyone at all.”

Hospitals struggled to treat the injured as their relatives hovered nearby.

Indonesia’s government announced $10 million in emergency response aid and medical teams and military planes were being dispatched to set up field hospitals and distribute tents, medicine and food rations.

Local television reported more than two dozen landslides in the province. Some blocked roads, causing miles-long traffic jams of cars and trucks.

On Tuesday, a powerful earthquake off the South Pacific islands of Samoa, American Samoa and Tonga — thousands of miles (kilometers) from Indonesia — spawned tsunami that killed at least 120 people. Experts said the seismic events were not related.

Dijual (segera) tanah di Bojonegoro Jawa Timur

DIJUAL (SEGERA) :

SEBIDANG TANAH.

LOKASI :

JL. RAYA KEPOH KIDUL KEDUNGADEM, BOJONEGORO JAWA TIMUR.

Cocok untuk rumah tinggal, SPBU, ataupun perkantoran.

DATA TEKNIS :

Status : Sertifikat Hak Milik.

Luas Tanah : 2.900 meter persegi.

Lebar Depan : 40 meter

HARGA (NEGO) :

Rp.125.000,-/ meter persegi.

HUBUNGI :

08156800057 (Bapak Enggit)

[NoAdv : A.0909-03]

Ramadhan 2009

Nobody’s perfect

I’m too

I’ve made a lot of mistakes to my family and my friends

Before entering the Ramadhan 2009

Please forgive me for everything what I’ve done

May Allah SWT blesses us in this holy month

Amien

AMANAT BERSAMA #INDONESIAUNITE

From IndonesiaUnite!

AMANAT BERSAMA #INDONESIAUNITE

- Kami adalah generasi baru, pewaris sah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Kami adalah generasi baru, yang menolak untuk hidup dan tumbuh dengan rasa takut. Kami memilih menjadi pemberani.

- Kami adalah generasi baru, yang percaya setiap kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Karena itu, kami akan berusaha untuk memutus rantai kekerasan melalui karya kemanusiaan di mana pun kami berada.

- Kami adalah generasi baru, yang percaya penuh dengan prinsip demokrasi, kemanusiaan, kesetaraan, dan saling menghormati. Karena itu, kami menolak segala bentuk diskriminasi.

- Kami adalah generasi baru, yang akan membangun sebuah bangsa dan negara yang bermartabat dan terhormat, mampu mempersatukan Indonesia, melindungi hak-hak individu, berdiri di atas semua golongan, serta memuliakan manusia-manusia yang menjadi rakyatnya.

16 Agustus 2009
#IndonesiaUnite

————————–—————–

Amanat Bersama ini disusun melalui proses wiki di http://wiki.indonesiaunite.com dari tanggal 9 Agustus 2009 sampai dengan 14 Agustus 2009.

Aduh, di Kantor Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ada virus KKN juga!

Anda tidak percaya? Coba ikuti berita berikut ini.

Seorang mantan pegawai yang didakwa menggigit seorang petugas keamanan menolak minta maaf, Senin, 10 Agustus 2009. Ia malah mengatakan ingin kasus itu dibawa ke pengadilan sehingga ia bisa membeberkan masalah kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) di PBB. Nicola Baroncini (35) dituduh melakukan penyerangan tingkat tiga dalam kejadian pada 22 Juni. Pengacaranya mengatakan kepada seorang hakim New York ia takkan menyatakan bersalah atas dakwaan melakukan gangguan. “Saya ingin kasus ini dibawa ke pengadilan sehingga saya dapat mengatakan dan memperlihatkan betapa banyak orang disewa di PBB,” kata Baroncini dilansir Reuters. Ditambahkannya, itu adalah “perkoncoan mencolok“.

Baroncini dituduh menggigit petugas keamanan PBB yang berusaha mengawal dia ke luar kantor. Saat itu Boroncini baru saja menyampaikan keluhan karena dilangkahi dalam penentuan jabatan dalam tindakan yang menguntungkan putri seorang pejabat tinggi PBB. Warga negara Italia tersebut mengatakan ia sedang membela diri dari tiga penjaga PBB yang menggunakan semprotan merica dan memukul dia. Baroncini mengatakan ia telah menyampaikan keluhan mengenai tindakan perkoncoan yang melibatkan Alan Doss, Wakil Sekretaris Jenderal PBB dan utusan khusus untuk RepubliK Demokraik Kongo. Ia menyatakan bermaksud memperlihatkan kepada seorang pejabat lain PBB satu surat elektronik dari Doss yang digunakannya untuk memanfaatkan pengaruhnya guna melincinkan jalan bagi pengangkatan putrinya.

Juru bicara Program Pembangunan PBB, Stephane Dujarric, mengatakan dipekerjakannya putri Doss sedang diselidiki. Doss adalah pegawai lama UNDP tapi telah dipinjamkan ke departemen pemeliharaan perdamaian, bagian terpisah PBB, sejak 2001. Ia dipindahkan dari UNDP ke departemen pemeliharaan perdamaian pada 1 Juli, hari putrinya, Rebecca, memangku jabatan barunya sebagai pembantu khusus di UNDP. Baroncini, yang bekerja di UNDP dan memiliki akses ke surat elektronik bosnya, melihat satu surat elektronik dari Doss yang merujuk kepada lamaran di Rebecca untuk bekerja di badan itu, yang tidak secara resmi mempekerjakan anggota dari keluarga yang sama. “Saya telah meminta keluwesan, yang akan memungkinkan seorang anggota staf yang telah lama bertugas dan dipercaya di UNDP memperoleh peluang sebelum ia menunaikan tugas,” tulis Doss di dalam surat elektronik –yang salinannya dilihat oleh Reuters. Doss mengatakan ia tak bersedia berkomentar selama menunggu penyelidikan UNDP. Ref.

PESANNYA: KKN dimana-mana ……………… ampun deh. Sudah banyak manusia yang KKN, masa kita mau nambahi lagi? Jangan deh.

Peraturan Daerah yang tumpang tindih akan menggerus UMKM!

Seusai membuka Seminar Bisnis bertajuk ‘Prospek Pemulihan Krisis Ekonomi dan Implikasinya bagi Perkembangan Industri Jasa Persewaan Kendaraan‘ di Hotel Four Season Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sandiaga S Uno menyatakan:

a. Masih banyak peraturan daerah yang tumpang tindih sehingga memberatkan para pengusaha UMKM, termasuk pada usaha jasa rental kendaraan.

b. Perda tumpang tindih ini dinilai berperan besar dalam menurunkan daya saing produk jasa rental kendaraan. Ada beberapa daerah yang memberi masukan bahwa ada peraturan yang tidak seragam dan badan-badan yang membawahinya banyak.

c. Dicontohkan peraturan daerah mengenai rental kendaraan untuk pariwisata masing-masing berbeda di bawah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian. Tentu saja, interaksi dengan badan-badan ini akan membengkakkan biaya.

d. Pengusaha rental kendaraan biasanya harus mengeluarkan biaya sekitar 5-10 persen lebih banyak akibat ekonomi biaya tinggi yang dilegalisasi, seperti pungli dan retribusi.

e. Diharapkan pemerintah melakukan sinkronisasi perda agar tidak memberatkan para pengusaha jasa rental kendaraan sehingga meningkatkan daya saing dan menekan harga sewa.

PESANNYA: Ini kenyataan yang sulit dipungkiri oleh siapapun, kecuali oleh pakar pungli dan birokrator kotor. Ekonomi biaya tinggi berbasis birokrasi, pungli, dan restribusi menjadi PR kita semua. Harus dihapuskan adagium populer sesama koruptor, “kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah“, kalau bangsa/negara ini mau maju dan mampu bersaing dengan bangsa/negara lain.

Bagaimana sih kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga Republik Indonesia?

Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2009 di Gran Melia, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009 bicara tentang kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga Republik Indonesia:

Tahun 2004, jumlah temuan BPK pada laporan keuangan pemerintah pusat ada 57 temuan.

Tahun 2008, jumlah temuan BPK pada laporan keuangan pemerintah pusat ada 26 temuan.

PESANNYA:

Jumlah temuannya tampak menurun, namun nilai temuannya menurun nggak ya?

Berapa sih kekayaan Pemerintah Republik Indonesia?

Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2009 di Gran Melia, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2009 menyatakan tentang Kekayaan Bersih Pemerintah RI:

Tahun 2004 : (minus) Rp 497,15 triliun (jumlah kewajiban lebih besar dibandingkan dengan total aset yang ada)

Tahun 2008 : (positif) Rp 378,01 triliun

PESANNYA:

Coba direnungkan, negara kaya raya seperti Indonesia ini Tahun 2004 kok bisa minus kekayaannya khan aneh bin ajaib. Lalu distribusi kekayaan yang buaaaaaaaaaaaaaaanyak itu kemana saja? Apa banyak yang masuk ke dalam aset pribadi pejabat ya? Legal atau Ilegal? Korupsi? Ogah ah!

Cara berpuasa bagi para penderita penyakit akut

Berpuasa merupakan kewajiban setiap muslim. Nyatanya, manfat puasa memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan tubuh. Dunia medis sendiri mengakui, puasa merupakan momen yang tepat bagi tubuh mereparasi diri usai menjalani kegiatan berat selama setahun. Namun, bagaimana dengan pasien penderita penyakit akut seperti jantung, diabetes, hipertensi dan kanker? Bisakah mereka berpuasa layaknya orang sehat?

Seperti diketahui, banyak pasien yang ingin berpuasa namun terbentur dengan pengobatan yang dijalaninya. Akan tetapi, benturan itu bisa teratasi dengan kordinasi dokter dan pasien dalam menganalisis kemungkinan untuk berpuasa. Dengan begitu, dokter bisa menyalurkan aspirasi keinginan berpuasa pasien, dan pasien bisa menerima segala keputusan dokter tentang kemungkinan berpuasa.

Ahli Cerna Rumah sakit Asri, Jakarta , Dr. Agus Sudiro Waspodo menyatakan kegiatan berpuasa bagi pasien penyakit berat sangat mungkin dilakukan dengan catatan harus melalui kontrol ketat minimal dua minggu sebelum puasa. Dengan kontrol ketat itu, pasien dapat mengetahui bisa atau tidak menjalani kegiatan berpuasa. “Penderita penyakit yang terkontrol akan dimungkinkan menghindari efek perubahan pola saat berpuasa. Sementara bagi penderita yang belum menjalani kontrol diyakini akan mengalami kesulitan beradaptasi bahkan bisa tergolong membahayakan dirinya sendiri,” tutur dia kepada Republika Online, akhir pekan lalu.

Kontrol yang dimaksud menyangkut beberapa aspek seperti kandungan gula darah, tekanan darah dan kandungan kolesterol. Bila ketiga aspek tergolong aman maka dokter pun akan mengizinkan pasien berpuasa. Meski terbilang aman,pasien tetap disarankan waspada dan mengkontrol dirinya sendiri walau dokter turut pula memantau.

Terstruktur

Pendapat yang sama juga diutarakan Ahli Penyakit dalam Kardiovaskular, Rumah Sakit Asri, Jakarta, Dr. Kasim Rasjidi. Menurut Kasim, semua dokter sebenarnya menganjurkan pasien untuk berpuasa. Pasien yang berpuasa akan merasakan bagiamana membentuk sebuah pola gaya hidup yang baik dan terstruktur. Pola yang harusnya bisa dilakukan tidak hanya saat berpuasa tapi dalam keseharian. Kasim lantas mencontohkan penderita diabetes tipe 2. Puasa bagi penderita diabetes bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Tetap Dengan catatan, pasien harus melalui kontrol gula darah sebelum menjelang puasa guna menghindari resiko komplikasi macam hipoglokemia (kandungan kadar gula dalam darah rendah) dan hiperglokimia (kandungan kadar gula dalam darah rendah). Selain itu,kadar gula pada penderita diabetes disarankan dalam level tinggi.

Kasim menjelaskan, bila kondisi kadar gula dalam darah berada pada level rendah bisa berpotensi besar mengalami hipoglokemia dan berakibat fatal bila diteruskan berpuasa.”Otak kita memerlukan pasokan nutrisi berupa glukosa dalam darah. Bila pasokan berkurang maka berdampak pada kerusakan otak,” ungkapnya. Dia menekankan, penderita diabetes harus memperhatikan dua hal yaitu obat dan pola makan. Pola konsumsi obat disesuaikan dengan kondisi dimana obat berfungsi menjaga kadar gula tetap stabil. Sedangkan pola konsumsi pasien tidak berubah, tetap memperhatikan kandungan kalori dan gula dalam makanan. Pasien juga dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung gula langsung. “kebutuhan makanan disesuaikan dengan tubuh, Dengarkan tubuh kita. Setelah itu ikuti dengan pengobatan dan kebiasaan makan,” ujarnya. Kasim mencontohkan,pasien boleh mengkonsumsi nasi putih asalkan tetap memperhatikan kadar kalori dan gulanya.

Dikendalikan

Sama halnya dengan penderita diabetes, bagi penderita penyakit jantung dan kanker juga dimungkinkan berpuasa. Yang paling penting diperhatikan pada penyakit jantung korone yagn tercatat sebagai penyebab kematian nomor satu di dunia yaitu pengendalian faktor pencetus pada saat berpuasa. Faktor risiko yang bisa dikontrol atau diubah adalah pola makan, kebiasaan bergerak, merokok, kondisi hipertensi, status diabetes, dan kelebihan berat badan dimana faktor pencetusnya adalah stres dan alkohol. ”Dengan berpuasa, segala faktor pencetus dapat dihindari. Makan menjadi lebih teratur, kebiasaan merokok terkurangi, pikiran lebih tenang sehingga jauh dari stres,” tutur Kasim.

Dengan berpuasa, maka kelebihan berat badan sebagai salah satu faktor risiko penyakit jantung koroner dapat dikurangi. Hasil dari berpuasa sehat bisa menyebabkan tekanan darah dan keseimbangan kadar kolesterol ataupun gula darah menjadi terkontrol. Demikian pula dengan penyakit kanker, khusus diluar  penyakit yang menyerang pencernaan semisal kanker serviks dan payudara memang dimungkinkan berpuasa. Akan tetapi penggunaan obat dalam beberapa jenis kanker yang mengakibatkan efek muntah tentu menjadi pertimbangan untuk tidak berpuasa. Pada akhirnya, baik dari kedua dokter berpendapat apa yang diinginkan pasien untuk berpuasa tergantung dengan kondisi, niat dan kepatuhan pasien terhadap anjuran dokter. Dengan begitu ragam resiko bisa dihindari saat berpuasa.

BENDERA by Coklat

biar saja ku tak seindah matahari
tapi selalu ku coba tuk menghangatkanmu
biar saja ku tak setegar batu karang
tapi selalu ku coba tuk melindungimu

biar saja ku tak seharum bunga mawar
tapi selalu ku coba tuk mengharumkanmu
biar saja ku tak seelok langit sore
tapi selalu ku coba tuk mengindahkanmu

ku pertahankan kau demi kehormatan bangsaku
ku pertahankan kau demi tumpah darah
semua pahlawan-pahlawanku

merah putih teruslah kau berkibar
di ujung tiang tertinggi di indonesiaku ini
merah putih teruslah kau berkibar
di ujung tiang tertinggi di indonesiaku ini
merah putih teruslah kau berkibar
ku akan selalu menjagamu

Akhirnya ketahuan juga, Microsoft takut pada Linux!

Akhirnya ketahuan juga, Microsoft takut pada Linux! Bacalah PCWorld, 5 Agustus 2009.

Hingga saat ini Microsoft masih berjaya dengan sistem operasi andalannya, Windows. Namun, kehadiran sistem operasi open source Linux tak urung membuat Microsoft ketar-ketir juga. Ketakutan Microsoft akan Linux terungkap dalam laporan tahunannya kepada Security and Exchange Commission. Untuk pertama kalinya Microsoft memasukkan Canonical pembesut Ubuntu dan Red Hat yang merupakan distributor Linux sebagai kompetitor untuk divisi Client, pembuat Windows. Sebelumnya memang Microsoft juga pernah menunjuk Red Hat sebagai kompetitor tapi untuk divisi Business and Server & Tools.

Selain menyebut Linux sebagai ancaman bagi Windows, Microsoft juga menunjuk Apple sebagai salah satu ancaman baginya. Berikut pernyataan Microsoft tentang pesaing-pesaing yang dianggap sebagai ancaman: Client menghadapi persaingan sengit dari perusahaan yang memiliki pendekatan yang berbeda di pasar PC. Software pesaing tersebut misalnya varian Unix yang diusung kompetitor seperti Apple, Canonical, dan Red Hat. Apple melakukan gebrakan di dunia PC dan meraih pasar, khususnya di AS dan segmen consumer. Sementara Linux yang merupakan turunan dari Unix juga berhasil menyedot perhatian, sehingga memaksa OEM untuk menurunkan harga. Rekanan seperti HP dan Intel juga mengembangkan kerjasama dengan OS berbasis Linux. Selain itu Microsoft juga menunjuk rival beratnya dalam persaingan browser. Nama-nama yang ditunjuk Microsoft sebagai pesaing, yakni Google, Apple, Opera, dan tentu saja Mozilla.

Ayo terus, kita lanjutkan pakai Open Source. Indonesia Bisa.

Memahami tanda-tanda serangan jantung ……….

Penyakit jantung koroner atau serangan jantung merupakan sakit yang paling banyak mengakibatkan kematian mendadak. Serangan jantung bikin bergidik karena prosesnya ada yang dalam hitungan detik saja. Ayo, pahami tanda-tanda serangan jantung? Penyakit jantung sendiri terdiri dari berbagai macam, seperti penyakit jantung koroner (serangan jantung), penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung anemia, penyakit jantung tiroid serta penyakit jantung bawaan.

Serangan jantung itu sendiri disebabkan oleh adanya atherosclerosis yaitu pengerasan pembuluh darah karena adanya kerak yang menempel. Kerak tersebut makin lama makin menumpuk yang bisa menyumbat saluran pembuluh darah koroner sehingga mengakibatkan orang menjadi cepat capek atau sesak nafas. “Kerak yang menumpuk tersebut suatu saat nanti bisa pecah dan menutupi saluran pembuluh darah itulah yang disebut dengan serangan jantung. Serangan jantung yang mengakibatkan kematian mendadak biasanya karena kerak tersebut menutupi seluruh pembuluh darah,” ujar Dr. Sally Aman Nasution, SpPD dalam jumpa pers di RSCM, Jakarta, 5 Agustus 2009. Dr. Sally mengatakan ada beberapa hal yang menunjukkan tanda-tanda serangan jantung, yaitu:

Nyeri di dada, nyeri yang dirasakan seperti diperas atau tertimpa benda berat. Nyeri ini terjadi pada tulang dada bagian tengah yang rasa sakitnya bisa menjalar ke lengan kiri, tulang punggung, rahang bawah atau juga ke ulu hati. Biasanya menyebabkan sesak nafas dan terjadi selama 10-15 menit.

Mengeluarkan keringat yang berlebihan.

Mual dan muntah.

Pemicu lainnyanya seperti olahraga yang berlebihan, marah yang mengeluarkan banyak emosi atau kegiatan lain yang tidak biasa dilakukan secara berlebihan.

Jika mengalami tanda-tanda tersebut segera beri pertolongan dengan membawa pasien ke rumah sakit agar cepat ditangani, karena jika serangan jantung yang terjadi masih ringan pasien masih bisa disembuhkan. Untuk itu sebaiknya setiap orang mengenali faktor risiko yang ada pada diri masing-masing atau keluarganya. Faktor risiko sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

Faktor yang tidak bisa dimodifikasi, seperti usia, jenis kelamin laki-laki biasanya lebih sering, ada riwayat keluarga berpenyakit jantung dan menopause karena hormon estrogen sudah tidak bisa melindungi lagi.

Faktor yang bisa dimodifikasi, seperti hipertensi, diabetes, kolesterol (kolesterol tinggi kerak makin tebal), merokok, gaya hidup buruk, obesitas dan kepribadian (sering stres, cemas atau emosional).

“Beberapa hal yang menyebabkan serangan jantung tersebut berat atau ringan tergantung dari berapa pembuluh yang tersumbat, kondisi dasar jantungnya apakah memang sudah ada kelainan atau belum dan luasnya serangan,” ujar Dr. Sally dari Divisi Kardiologi Departemen Penyakit Dalam FKUI-RSCM.

Kematian akibat serangan jantung bisa mencapai 10 persen yang rata-rata disebabkan oleh keterlambatan pertolongan, beratnya serangan yang terjadi dan masalah keuangan. Untuk itu kenalilah apakah Anda atau orang terdekat sekitar Anda memiliki faktor risiko penyakit jantung dan tanda-tandanya. Periksalah kesehatan seperti pemeriksaan kolesterol, gula darah dan pemeriksaan lainnya secara rutin setidaknya setahun sekali. Ref

Indonesia bermimpi jadi negara industri pada 2020

Indonesia berambisi menjadi negara industri baru di dunia pada tahun 2020. Beberapa upaya tengah dipersiapkan termasuk mengembangkan teknologi yang bisa mendukung sektor industri. Berdasarkan Perpres No.28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional (KIN) hingga 2025 Indonesia bertekad menjadi negara industri tangguh yang diawali sebagai negara industri baru pada 2020. Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan untuk menjadi negara industri baru maka Indonesia harus bekerja keras dan siap menganggarkan dana yang besar dalam mendukung sektor belanja industri. Ia mengatakan keinginan Indonesia sebagai industri baru merupakan pernyataan kualitatif. Pada tahun 1997 lalu Indonesia sudah berhasil dinyatakan oleh dunia menjadi negara yang berpotensi sebagai negara industri baru. “Kita belum bisa melepas kata potensial sampai sekarang, mesti buat beberapa upaya untuk melepas itu,” katanya dalam acara workshop perencanaan pengembangan teknologi dalam mencapai visi Indonesia sebagai negara Industri baru tahun 2020 di kantor Depperin, Jakarta, 6 Agustus 2009.

Terkait dengan komitmen pembiayaan bagi sektor industri dalam mendukung upaya Indonesia menjadi industri baru. Maka perlu komitmen dana yang harus dibelanjakan terhadap sektor industri dan komitmen pembiayaan jangka panjang. Ia menambahkan belanja investasi industri dari APBN terhadap PDB tahun 1993-1997 merupakan rasio yang tertinggi sampai sekarang yaitu mencapai 1,8% (belanja untuk industi terhadap PDB). Kemudian setelah itu mengalami penurunan terus menurus, rasio terkecil tercatat antara periode 2001-2004 hanya 0,8% kemudian sedikit naik dalam periode 2004-2009 sebesar 0,9%. “Jadi kalau mau jadi negara industri baru, berapa uang yang harus dibelanjakan untuk bidang industri. Kalau angkanya itu masih seperti sekarang, itu hanya menjadi mimpi saja,” ucapnya.

PESANNYA: Uang yang untuk dibelanjakan untuk bidang industri, memang darimana ya? Bukankah ini kait mengkait, industri dulu, baru datang uang, atau uang dulu baru datang industri? Yang jelas, yang manapun yang akan terjadi, faktor manusia disini menjadi penting! Bahkan sangat penting. Pertanyaaannya, betulkah manusia Indonesia sudah siap masuk dalam kancah negara industri? Dimana profesionalisme, kreativitas, persaingan dalam konteks efisiensi, produktivitas berlanjut dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif  agak merupakan faktor yang perlu digarap terlebih dahulu …..

Rahasia di balik warna-warni makanan

Berbagai jenis warna dalam makanan ternyata memiliki banyak khasiat yang dapat melindungi manusia dari berbagai jenis penyakit. Warna pada makanan tidak sekedar membuat tampilannya jadi lebih hidup. Pernahkah terbesit dalam pikiran, mengapa apel berwarna merah, jeruk berwarna oranye, bayam berwarna hijau, anggur berwarna ungu, susu berwarna putih, atau cumi berwarna hitam? Warna-warna tersebut rupanya memberikan manfaat bagi tubuh.

Berbagai macam warna pada makanan itu berasal dari senyawa alamiah (pigmen) yang merupakan senyawa fitokimia. Suatu bahan pangan sebenarnya terdiri dari berbagai jenis pigmen, namun warna yang akhirnya muncul adalah warna pigmen yang paling dominan diantara yang lainnya.

Sebuah warna dihasilkan karena adanya kemampuan ikatan kimia suatu pigmen untuk menyeleksi gelombang cahaya yang diserap dan dipantulkan. Sebagai contoh, warna merah yang pada buah apel adalah warna yang dipantulkan oleh pigmen tersebut, sedangkan warna-warna lainnya hanya diserap saja, tidak dipantulkan.

Bambang Nurhadi, STP Msc, dosen dan ahli Teknologi Pangan di Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran mengatakan selain sebagai pemanis tampilan, warna dalam makanan juga memiliki efek fungsional bagi tubuh. “Warna yang berasal dari pigmen pada makanan umumnya memang membawa efek kesehatan bagi tubuh dan bersifat sebagai antioksidan. Bahkan pigmen antosianin yang tergolong pigmen tidak bernutrisi pun masih memiliki sifat antioksidan yang berguna dalam menangkal radikal bebas dalam tubuh,” ujarnya.  Bambang pun menjelaskan bahwa pigmen terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang bernutrisi dan tidak bernutrisi. Pigmen yang bernutrisi artinya ia menyumbangkan zat yang dapat menyehatkan tubuh, seperti beta-karoten yang merupakan provitamin A dan akan diubah menjadi vitamin A dalam tubuh.

Sedangkan vitamin yang tidak bernutrisi artinya ia tidak menyumbang zat (vitamin), tetapi ia memiliki gugus polifenol yang bersifat sebagai antioksidan, contohnya pigmen antosianin. Namun kedua jenis pigmen tersebut sama-sama bermanfaat. Bagaimana sebuah warna dapat memberikan khasiat bahkan menyembuhkan penyakit pada tubuh kita? Orang-orang Mediterania misalnya percaya bahwa buah tomat dapat mengobati penyakit jantung. Kepercayaan mereka ternyata memang beralasan, pasalnya buah tomat mengandung pigmen berwarna merah (likopen) yang merupakan senyawa yang dapat memberikan efek antioksidan yang dapat mencegah oksidasi kolesterol buruk ‘LDL’.

Sebuah penelitian yang dilansir dari health24 pun menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan diet mediterania dengan mengonsumsi tomat sebanyak 1 kg (mengandung 60 mg likopen) setiap harinya selama 3 bulan, mengalami penurunan kolesterol LDL dalam darah sebanyak 14%. Selain itu, likopen juga berfungsi sebagai zat antikanker, mengendalikan kadar gula darah dan juga diketahui dapat meningkatkan aktivitas sperma. Likopen dapat ditemukan juga pada apel, pepaya, strawberry, semangka, bayam merah, paprika, daging kerang, ikan salmon, lobster, dan lainnya. Pigmen-pigmen pembentuk warna lainnya pun tak mau kalah menyumbangkan khasiatnya, diantaranya:

Warna Jingga. Pigmen pembentuknya adalah karoten. Beta-karoten merupakan pigmen yang paling umum dan penting bagi tubuh karena merupakan provitamin A yang dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Beta-karoten sangat baik untuk kesehatan mata, sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas (anti kanker), antinyeri/peradangan. Karoten banyak terdapat pada wortel, mangga, jeruk, labu kuning, ubi merah, kangkung, bayam, dll.

Warna Kuning. Pigmen pembentuknya adalah xanthophyll. Berfungsi mengurangi risiko kanker, tumor, mencegah kerusakan DNA, mencegah osteoporosis dan juga menjaga kesehatan mata. Xanthopyll banyak terdapat pada jeruk, nanas, melon, pir, timun suri, jagung, telur, kunyit, dll.

Warna Hijau. Pigmen pembentuknya adalah klorofil. Klorofil dan hemoglobin memiliki struktur yang sama, sehingga sering disebut ‘darah hijau’ yang berfungi mentransportasikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Berfungsi pula sebagai zat antibakteri, antikanker. Klorofil banyak terdapat pada alpukat, kiwi, anggur hijau, asparagus, bayam, brokoli, daun singkong, kacang polong, paprika hijau, sawi, dll.

Warna Ungu. Pigmen pembentuknya adalah antosianin. Berfungsi mengobati kanker (payudara, prostat, kulit, pankreas, usus besar), diabetes mellitus, anti peradangan, antibakteri, dan kesehatan mata. Antosianin banyak terdapat pada anggur ungu, plum, manggis, terong ungu, kol ungu, dll.

Warna Putih. Tidak memiliki pigmen yang memantulkan warna tertentu sehingga semua warna yang masuk ke dalam bahan tersebut dipantulkan semua sehingga terlihatlah warna putih. Berfungsi meningkatkan imunitas tubuh dan menyehatkan saluran pencernaan. Buah-buahan yang berwarna putih seperti leci, rambutan dan kengkeng kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi daripada jeruk. Pangan lainnya yang berwarna putih yaitu susu, sawi putih, tauge, bawang putih, bawang bombay, dll

Warna Hitam. Makanan yang berwarna hitam memang tidak terlalu banyak dijumpai. Cumi-cumi dan cincau hitam merupakan salah satunya. Cumi-cumi mengandung protein yang tinggi, mineral dan asam-asam amino esensial. Tinta cumi pun diiketahui dapat mengaktifkan sel-sel darah putih untuk memerangi kanker. Sedangkan cincau hitam merupakan sumber serat pangan, karbohidrat dan dipercaya dapat mengobati demam, sakit perut, mual, diare dan hipertensi. Selain karena pigmen yang terkandung dalam makan itu sendiri, warna juga sebenarnya dipengaruhi oleh karakteristik permukaan dan lingkungan. “Coba saja bandingkan warna pada apel yang kusam dengan apel yang sudah digosok, pasti warnanya berbeda,” ujar dosen yang menyelesaikan studi S2-nya di Universitas of New South Wales, Australia tersebut. “Warna juga berfungsi dalam proses-proses fisiologis pada hewan dan tumbuhan, seperti untuk menarik binatang (lawan jenis), mempertahankan diri (pada bunglon), proses penyerbukan, dan yang paling penting yaitu merupakan sumber awal dari sebuah makanan itu sendiri (klorofil untuk proses fotosintesis),” ujar Bambang.

Setiap warna alami yang terdapat pada makanan memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu mengonsumsi makanan yang berwarna-warni sangat dianjurkan karena dapat mencegah bahkan mengobati kita dari berbagai penyakit. Bambang pun menyarankan agar kita memvariasikan konsumsi sayuran atau makanan yang berwarna dan menyesuaikannya dengan selera serta kemampuan ekonomi yang dimiliki. Satu pesan dari Bambang yang disampaikan yaitu, “Pilihlah buah-buahan atau sayuran sesuai dengan warna pada umumnya, maksudnya jika warna wortel itu adalah oranye, maka jangan mengonsumsi yang warnanya menyimpang“. Begitu banyak khasiat yang ditawarkan alam lewat bahan pangan, namun semuanya tergantung lagi pada pilihan hidup. Mau hidup sehat atau tidak? Ref

Suka mengeluh kurang waktu? Tinggalkan kebiasaan buruk itu!

Banyak orang yang merasa pekerjaannya terlalu banyak sementara waktu yang diberikan sedikit. Tak heran kerap terdengar keluhan tentang kurang waktu. Bukan waktunya yang kurang, tapi jangan-jangan memang Anda yang tidak bisa mengelola dengan baik. Keseharian kita menuntut lebih banyak waktu bekerja yang kadang membuat kita merasa tidak cukup waktu atau kecolongan waktu.

Hilangkan kebiasaan mengeluh itu, bisa jadi karena memang Anda yang salah mengatur waktu. Waktu bagaikan pedang, pepatah yang sudah sering Anda dengar itu memang benar tapi mungkin sering dilupakan. Akibatnya, kita sering beralasan kurangnya waktu untuk mengerjakan tugas. Andaikan satu hari lebih dari 24 jam, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan di atas sebenarnya tidak akan terjawab jika Anda selalu melakukan kebiasaan yang salah dalam mengatur waktu.

Kegiatan yang Anda lakukan pun akan sama saja bahkan bisa jadi lebih banyak waktu yang akan Anda sia-siakan. Komputer dan internet yang seharusnya membuat hidup lebih mudah justru membuat orang semakin sibuk. Pikiran ‘kurangnya waktu’ tidak akan pernah menyelesaikan masalah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatur waktu agar lebih efektif dan lebih banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan.

Dikutip dari eHow, 6 Agustus 2009, ini dia tips untuk mengatur waktu lebih baik lagi.

1. Buatlah perencanaan sehari-hari. Tuliskan dalam notebook Anda dan buatlah target penyelesaiannya. Awalnya mungkin sulit bagi Anda yang terbiasa menjalani aktivitas sehari-hari dengan prinsip ‘mengalir begitu saja’, tapi paksakan diri Anda untuk mencobanya dan perhatikan perubahan apa yang terjadi selanjutnya.

2. Kerjakan tugas ketika level semangat tinggi. Cobalah kerjakan tugas terutama pekerjaan yang sulit pada saat semangat Anda dalam level yang setinggi-tingginya. Jangan menundanya hingga esok hari ketika rasa malas mulai menghampiri Anda.

3. Jadwalkan waktu pribadi dan orang lain. Membuat jadwal untuk orang lain termasuk Anda sendiri akan membuat waktu terasa sangat efektif. Jadwalkan bangun di pagi hari lebih awal setengah atau satu jam dari biasanya, tidur lebih cepat, rencanakan piknik bersama pasangan di akhir minggu atau aturlah makan siang bersama teman-teman.

4. Buat prioritas. Prioritaskan apa yang seharusnya Anda selesaikan terlebih dahulu. Dalam prinsip ‘pareto’ dinyatakan bahwa 80 persen pencapaian datang dari 20 persen usaha, jadi berpikirlah strategis. Fokuslah pada usaha yang sekiranya mendapat pencapaian terbesar.

5. Delegasikan pekerjaan. Jika Anda merasa kesulitan dalam memyelesaikan pekerjaan, ada baiknya mendelegasikannya pada orang lain yang sekiranya dapat membantu. Minta tolong pada istri, anak-anak, teman atau pasangan bisa meringankan beban dan membuat waktu lebih efisien.

6. Belajar mengatakan ‘Tidak’. Gangguan bisa datang dari mana saja, belajarlah berkata ‘tidak’ untuk kegiatan-kegiatan tidak penting yang menyita waktu Anda. Jangan berbaik hati menjadi sukarelawan atau datang ke suatu acara jika Anda tidak memiliki waktu.

7. Hindari Menjadi Seorang ‘Perfeksionis’ Jangan menyia-nyiakan waktu hanya karena terobsesi mengerjakan sesuatu sesempurna mungkin. Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak lagi ketimbang memikirkan suatu pekerjaan yang menurut Anda tidak sempurna-sempurna.

Menerawang “kode” nomor kamar pengebom Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta

Lewat sudah 2 minggu setelah pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta.

Aparat keamanan sedang berusaha keras membongkar kasus bom itu. Ada baiknya kita juga turut sedikit membantu menerawang “kode” pengeboman 2 hotel tersebut, dengan melihat nomor kamar yang dipilih.

1. Nomor kamar yang diduga dijadikan “markas” sang bomber sebelum melakukan pengeboman adalah 1808. Punya makna apa nomer kamar ini? Tahukah anda, kejadian pengeboman adalah tanggal 17 Juli 2009 atau tanggal-bulannya adalah 17-07. Kalau nomor kamar itu diterawang punya makna kode “yang dekat” dengan tanggal kejadian: (18-01) dan (08-01) artinya 17-7 khan? Jadi, mereka sepertinya “sudah merancang” bahwa deadtime pengeboman adalah tanggal 17 juli 2009.

2. Masih terkait nomor kamar yang diduga dijadikan “markas” sang bomber. Coba perhatikan, kalau kita berfikir logika pasti kelompok pengebom itu benci sekali dengan Densus 88 yang tugasnya memang memerangi teroris. Nah, pemilihan nomor kamar itu, jangan-jangan juga sebagai kode perwujudan perlawanan terhadap Densus 88, karena nomor kamar itu yang diminta, nggak mau nomor kamar lain yang ditawarkan bagian resepsionis hotel. Tahukah anda, 1808 bisa dimaknai 1-TRUE dan 0-FALSE atau 1-TEMAN dan 0-MUSUH, sementara 88 merujuk pada organisasi anti teror punya Polri, Densus 88.

3. Nomor kamar 1808 punya arti lain juga, apa? Sepertinya pendeklarasian 1(I am)808(Bomber). Nah khan, klop juga?

4. Nomor kamar 1808 punya arti apa lagi? Sepertinya ingin menunjukkan bahwa memang ada 2 target hotel “berdekatan” yang diincar, terlihat dari angka 18 dan 08. Pernah ikut tes psikologi atau belajar matematika aljabar? Urutan angka lumrahkan: 08, terus 18, lalu 28, kemudian 38, dan seterusnya ….. 08 dan 18 benar-benar berdekatan!

5. Coba dibaca balikannya nomor kamar (1808) itu, jadi apa? 8081 bisa juga memeberi kesan mendalam tentang nama seseorang yang ingin “membuat sejarah”, yang mungkin panggilannya BOBI (BOBY atau BABY). Agak klop sedikitlah, toh polisi menduga pelaku juga masih tergolong anak-anak (16-17 tahun). Untuk anda yang bernama BOBY nggak boleh nervous-lah, ini logika saja dari semua kemungkinan yang bisa saja terjadi.

Ada lagi?

Tunggu saja “inspirasi” lanjutannya. Yang jelas anda boleh menganggap ini tulisan “main-main”, namun dapat juga anda menganggap tulisan ini “sense of logical“. Yang pasti, semua WNI NOMOR 1 mesti bersatu melawan TERORISME. Indonesia Unite.

Selamat dan sukses untuk Air Top Gunner Skadron 3

Tidak mudah untuk meraih gelar sebagai Air Top Gunner (gelar keahlian menembak dengan menggunakan pesawat tempur supersonik).   Seperti yang dilakukan Mayor Pnb Firman Dwi Cahyono, ia harus rajin berlatih dengan konsentrasi penuh, disiplin, dan melaksanakan evaluasi setiap usai latihan.  Namun demikian, segala sesuatu yang dilakukan dengan serius didasari kedisiplinan tinggi tentu akan memperoleh hasil yang memuaskan pula.  Sebagaimana latihan penembakan peluru Air to Air Taxan yang dilaksanakan oleh Wing 3 Lanud Iswahjudi pada tanggal 13 s.d. 22 Juli 2009, Mayor Firman berhasil menunjukkan hasil kerjanya selama ini.

Selama latihan berlangsung, melalui data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa Mayor Pnb Firman menjadi penembak paling jitu,  dari 200 peluru yang ditembakkan, 198 buah mengenai sasaran, akurasinya hampir 100%.  Tak pelak, Firman pun dapat dikatakan sebagai Air Top Gunner dalam latihan tersebut.  Kelihaian Firman menembak sasaran di udara, tentunya tidak lepas dari usaha kerasnya selama berlatih dan bermanuver dengan pesawat F-16 / Fighting Falcon.  Kerja kerasnya tidak sia-sia,  Firmanpun menyandang gelar Air Top Gunner kali ini.

Mayor Pnb Firman DC adalah Alumnus AAU tahun 1996 yang saat ini menjabat sebagai Dan Flight Ops “C” Skadron Udara 3.   Statusnya di pesawat F-16 dapat dikatakan lengkap yaitu Instruktur, Flight Leader dan juga sebagai Test Pilot pesawat F-16/Fighting Falcon.  Bergabung di Skadron Udara 3, sejak tahun 1998 dan sampai saat ini sudah mengantongi 1300 jam terbang dengan pesawat F-16, sehingga Firman memiliki total 2150 jam terbang di berbagai jenis pesawat.

Letkol Pnb Fajar selaku Komandan Skadron Udara 3, merasa puas dan bangga atas  prestasi yang telah diraih anak buahnya tersebut. “Firman menjadi Air Top Gunner kali ini, membuktikan bahwa jerih payahnya selama latihan tidak sia-sia.  Saya memang membina dan menempa para penerbang F-16, dengan keras, penuh disiplin dan profesional.  Jika mereka belum memenuhi standar, maka akan saya perintahkan untuk mengulangi bahkan tak segan-segan saya menghukum mereka.  Itu semua demi profesionalisme penerbang yang muaranya adalah keselamatan terbang atau Safety“,  Ujar Fajar. Letkol Pnb Fajar menegaskan bahwa latihan ini menyuguhkan penembakan peluru (air gunnery) 20 mm yang dimuntahkan dari dua jenis pesawat F-16 dan F-5 dengan sasaran Taxan yang berbentuk tetra plan seperti layang-layang berwarna merah yang ditarik oleh pesawat F-5.   Di dalam badan Taxan ini terdapat Radio sensor dan transmiter yang berfungsi mendeteksi peluru yang masuk dalam radius 10 meter lalu memberikan datanya kepada petugas di bawah,  sehingga berapa peluru yang mengenai sasaran bisa langsung diketahui saat itu juga.

Alat ini sangat membantu latihan para penerbang tempur di Lanud Iswahjudi, untuk meningkatkan kemampuannya bermanouver dan menembak sasaran di udara.   Penerbang secara langsung dapat mengetahui berapa peluru yang ditembakkan tersebut, mengenai sasaran, semakin banyak peluru yang masuk, maka semakin jitu si Penerbang dalam menembak.

Selamat ya Fir, semoga sukses terus. Air Top Gunner itu “harganya” mahal lho, ati-ati dan jaga diri ….. Semoga dapat mempertahankan terus skill yang dimiliki, performance leadership-nya dan kepribadian yang terbaik, sehingga mampu mencapai puncak karir secara cemerlang pada masa mendatang ….. Kembangkan terus sayapmu, sayap SWA BHUWANA PAKSA.

Gaya Obama menyelesaikan masalah “berbau rasis”

Anda sudah baca tulisan yang saya posting soal masalah “berbau rasis” yang menimpa seorang profesor Amerika Serikat yang ditangkap secara ngawur oleh polisi:
“Seorang Profesor kulit hitam ditangkap, Obama sebut polisi bodoh!” ?

Rupanya masalah itu diselesaikan oleh Presiden Barack Obama dengan gayanya yang khas dan disebut sebagai “teachable moment” (momen pembelajaran). Mereka yang terkait berkumpul di suatu taman, ada sang profesor yang ditangkap, ada sersan polisi yang menangkapnya, dan sang presiden. Seraya minum-minum, dan berkomunikasi penuh persahabatan. Lihatlah fotonya:

Momen Pembelajaran

Pelajaran apa yang bisa dipetik? Masalah berat yang “berbau ras” pun kalau mau diselesaikan, dipertemukan, diisi dengan niat baik, bisa dituntaskan secara terhormat. Hal ini akan berbuah manis, sepanjang semua manusia mau memahami bahwa di dunia adanya pluralisme dan multikulturisme tidak bisa dinafikan, harus diterima apa adanya. Semoga WNI Nomor 1 mau mempelopori bahwa kita hidup di Indonesia, yang sesungguhnya memang penuh warna, penuh suara dan penuh harapan.

Mau membaca selengkapnya kisah penyelesaian masalah ini? Klik saja disini Obama, Gates, policeman pledge to try and move on. Salam Indonesia.

Modal Pemimpin : Integritas, Percaya Diri dan Keterbukaan

Saat hadir dalam acara makan malam bersama Kasau dan mantan Kasau dalam acara Sambung Rasa sebagai Rangkaian Peringatan Ke-62 Hari Bhakti TNI AU Tahun 2009 di Gedung Handrawina Akademi Angkatan Udara, tanggal 28 Juli 2009, ada ungkapan kata yang perlu disimak dari Mantan Kasau Marsekal TNI (Pur) Herman Prayitno, bahwa ada tiga hal yang harus dipegang oleh seorang pemimpin dalam berkarya agar sukses:

1. Integritas (Integrity)

2. Percaya Diri (Self Confidence)

3. Keterbukaan (Full Disclosure)

Memang, semestinya begitu. Tentu patut direnungkan lebih dalam, serta diaplikasikan secara lebih luas, bertingkat dan berlanjut di lingkungan kerja.

Dengan Integritas tentu ada kontrol diri yang kuat mengenai kepatuhan terhadap norma-norma standar, yaitu norma hukum, norma etika, norma agama, dan norma profesi. Bahkan tanpa ada cara-cara penandatanganan Pakta Integritas pun, sang pemimpin itu akan tetap beraktivitas dan menjalankan tugasnya secara tertib aturan, kesadaran bahwa selalu ada yang mengontrol selain dirinya sendiri itulah yang akan menjadi filter terkuat kalau mau berbuat menyimpang.

Dengan Percaya Diri, seorang pemimpin akan mengambil keputusan secara matang, dengan menggunakan dasar-dasar yang kuat, serta harus berani menghadapi resiko apapun yang terjadi akibat keputusannya itu. Untuk itu bagi seorang pemimpin agar tumbuh rasa percaya diri yang kuat, dia harus selalu mau belajar dengan baik dan benar terutama terkait dengan bidang/jabatan yang sedang dijalaninya dengan segala aspek yang melingkupinya. Dengan mengasah diri (membaca dan menulis) secara terus menerus, dengan meng-update informasi yang senantiasa berkembang secara dinamis, dengan mengembangkan analisis yang dipenuhi akal sehat, serta menjalankan strategi komunikasi intens dengan partner kerja, tentu rasa percaya diri akan terbangun secara maksimum. Adalah salah, kalau seorang pemimpin hanya mengandalkan stafnya secara total dalam membangun rasa percaya dirinya. Justru sang pemimpin itulah yang harusnya mampu mendayagunakan staf sekaligus membangun sumber-sumber pendorong munculnya rasa percaya diri secara terpadu.

Dengan Keterbukaan, seorang pemimpin akan dapat bekerja secara tenang tanpa terganggu praduga-praduga yang negatif dari stafnya ataupun dari koleganya yang lain. Dalam batas-batas tertentu keterbukaan ini memang menjadi positif dalam meneguhkan kepemimpinannya, namun ada juga hal-hal yang terkait keterbukaan ini yang mestinya dikembangkan dan dijalankan secara proporsional sesuai levelering-nya. Keterbukaan bukanlah harus dimaknai semua orang harus tahu semuanya! Namun dengan niat yang baik, keterbukaan bisa juga diartikan mau menerima masukan konstruktif, kritik ataupun “protes” yang memang ada dasarnya, dari siapapun, tanpa melihat level yang memberi masukan, sepanjang disampaikan secara etis. Tidaklah jamannya mengklaim bahwa pemimpin pasti benar segalanya, nggak pernah salah. Namun selalu ada cara untuk “memperbaiki” hal ini dengan keterbukaan yang sinergis.

Gaya hidup modern bikin otak gila?

Gaya hidup modern membuat orang harus terus mengaktifkan otaknya yang kadang membuat stres karena cepatnya perubahan yang terjadi. Otak yang terus mengalami tekanan bisa menjadi sumber kegilaan. “Kita terus dibombardir oleh informasi baik dari email, berita-berita tragis maupun tuntutan personal. Otak akan bereaksi terhadap stres dan jika ada pemicunya seperti infeksi berpotensi menyebabkan kerusakan otak di daerah-daerah kepala, dahi atau terjadi benjolan keras,” kata Stephen Ilardi, psikolog dari University of Kansas dan penulis buku “The Depression Cure: The 6-Step Program to Beat Depression without Drugs“, seperti dilansir Health, 31 Juli 2009.

Para peneliti menemukan penyakit gangguan jiwa atau schizophrenia telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan seseorang. Gaya hidup ala Amerika juga diduga menjadi penyebab gangguan kejiwaan. Dalam banyak hal gangguan mental adalah peradangan yang terjadi dalam tubuh yang jika parah kasusnya menjadi besar. Peradangan yang dialami tubuh sebenarnya adalah cara tubuh untuk melindungi diri. Namun jika kasusnya membesar menjadi sangat bahaya. Penyakit jantung, diabetes, schizophrenia, depresi, autis, gelisah diduga penyebabnya adalah karena terjadi peradangan di dalam tubuh. “Penyakit-penyakit ini terus meningkat dalam gaya hidup moderen saat ini,” kata Illardi.

Apakah gaya hidup nenek moyang kita lebih baik?

Memang para leluhur dulu tidak selamanya bebas dari stres tetapi nenek moyang kita memiliki banyak faktor yang bisa menghentikan tekanan stres. Menenun untuk membuat pakaian adalah salah satu pereda stres. Sementara saat ini bisnis fashion membuat semuanya gampang didapat. Contoh lain para leluhur dulu jika menghadapi binatang buas di jalan juga bisa frustasi dan berkata menemukan batu besar yang menghambat jalan sehingga butuh fisik kuat untuk menghindarinya. Tetapi saat ini para kaum urban yang terjebak kemacetan tidak dapat melakukan apa-apa kecuali marah.

Banyak penyakit mental yang berhubungan dengan otak saat ini dirawat dengan obat-obat kimia. Tetapi cara seperti itu juga mengubah otak menjadi lebih sakit. Sementara beberapa kebiasaan primitif yang ditemukan para peniliti justru dapat mencegah otak sakit. Melihat pemandangan yang sejuk dapat mengubah perilaku menjadi lebih tenang dan terbukti lebih efektif menyembuhkan gangguan kejiwaan ketimbang memberikan obat-obatan kimia.

Berikut beberapa cara untuk melindungi Anda dari kegilaan perilaku modern saat ini:

Seimbangkan Kebutuhan Omega untuk Kesahatan otak. Konsumsi Omega yang ideal antara omega 6 dan omega 3 adalah satu banding satu. Sementara dalam pola diet Amerika perbandingannya sangat berlebihan 16 banding satu. Terlalu banyak Omega 6 justru akan mendorong terjadinya peradangan dalam tubuh, kerja darah dan otak yang semakin keras akan menyebabkan depresi. Sedangkan lemak Omega 3 yang banyak ditemukan di ikan salmon, dan kenari dapat membantu mengurangi peradangan yang bersiklus.

Cukupkan Waktu Tidur. Satu abad yang lalu orang tidur malam selama 9 jam. Sementara hari ini menurut survei National Sleep Foundation banyak orang yang tidurnya kurang dari 7 jam, kecenderungan ini terkait dengan penurunan kesehatan mental. Usahakanlah tidur 8-10 jam tiap malam untuk membantu otak melakukan pemulihan secara sempurna.

Perbanyaklah hubungan sosial. Para leluhur dahulu sangat senang jika menikmati buah atau makan bersama dengan 50-100 orang. Tapi kini dengan jumlah penduduk dunia yang sebanyak 6,5 miliar orang justru makin sedikit memiliki teman. Padahal sikap ego yang tinggi menjadi salah satu terganggunya kesehatan mental.

Hentikan sejenak beban pikiran. Fokus pada masalah terbukti membantu memecahkan masalah lebih cepat. Carilah solusi yang tepat agar masalah segera tuntas sehingga otak tidak terus menerus berputar.

Berolahragalah. Leluhur kita tidak cuma menghabiskan banyak waktu untuk gerakan aerobik yang mudah tapi juga melakukan angkat berat seperti menggali atau membangun pondok. Hanya 90 menit latihan per minggu bisa menjadi efektif sehingga tubuh dan otak tetap segar.

Luangkan waktu untuk berjemur. Sinar matahari dapat mencegah penyakit. Sinarnya dalam jumlah cukup dan tidak berlebihan bisa memproduksi zat pembentuk Vitamin D. Seperti Omega 3, vitamin D adalah salah satu obat anti peradangan.

Sedangkan penelitian mengenai hubungan antara agama dan kesehatan mental bisa menjadi salah satu cara untuk memahami dunia dan makna hidup baik secara filosofis atau ilmiah.

Ingat-ingat : Rasa Berdosa

Apakah anda lagi terserang penyakit qolbu? Saya telah membaca tulisan di Republika ini, agaknya pantas kita simak dan kita telaah dalam-dalam …… semoga penyakit qolbunya jadi membaik, dan dapat beraktivitas lagi dengan lancar, sehingga kesuksesan menghinggapi kita semua.

Kastrotul masaas yufqidul ihsaas, Ini adalah pepatah Arab yang artinya adalah sesuatu kalau sering disentuh akan berkurang rasanya. Pada sentuhan pertama kita akan merasakan rasanya sangat kuat tetapi pada sentuhan kedua, ketiga, dan seterusnya, rasa itu akan terus berkurang. Pertama kali manusia menembus angkasa dan mendarat di bulan, beritanya begitu menggemparkan. Tetapi, ketika ekspedisi kedua, ketiga, dan seterusnya gaung beritanya mulai berkurang.

Begitu juga dengan diri kita terhadap dosa. Pertama kali berbuat dosa, diri yang fitri akan bergetar takut. Rasa takut ini akan berkurang apabila dosa yang sama diulang kedua kalinya. Dan, akan terus berkurang pada pengulangan ketiga, keempat, sampai akhirnya pekerjaan dosa itu menjadi biasa, menjadi adat dan kebiasaan.

Imam Hasan Al Bashri berkata, ”Yang aku takutkan adalah apabila hati kita telah terbiasa dengan dosa-dosa. Hati adalah bagian yang sangat peka dalam diri manusia, tetapi kepekaan ini akan hilang dengan dosa yang berulang-ulang.”

Dengan jelas Rasulullah saw juga telah menggambarkan hilangnya kepekaan hati. Hati itu, kata Rasulullah saw, pada awalnya ibarat kain putih tanpa noda. Bila seseorang melakukan dosa maka akan ada titik hitam pada hati itu. Jika dia bertobat, maka titik hitam itu akan dihapus dan hatinya kembali putih. Tapi, bila tidak dan dia kembali mengulang berbuat dosa maka titik hitam itu ditambah lagi sampai akhirnya hatinya menjadi hitam legam. Hati seperti ini tidak lagi peduli dengan kemungkaran dan tidak lagi mengenal kebajikan. Inilah hati yang disebut Alquran sebagai al Qulub al Qosiyah, yang lebih keras dari batu sekalipun.

Secara lebih jelas dapat dirinci fase-fase hati menjadi qosiyah (keras membatu) sebagaimana dijelaskan Alquran. Pertama, dimulai dengan lupa dzikir kepada Allah karena dikuasai setan: ”Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah,” (QS 58:19). Kedua, karena lupa kepada Allah maka Allah lupakan mereka kepada diri mereka sendiri: ”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri,” (QS.59:19). Ketiga, kemudian setan akan menjadi teman paling dekatnya: ”Barang siapa yang berpaling dari dzikrullah maka akan Aku jadikan setan sebagai teman yang selalu menyertainya,” (QS.43:36).

Keempat, setan ini akan menghiasi semua perbuatan mungkar yang dilakukan sehingga nampak baik dan benar baginya: ”… Dan setan pun menghiasi bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka,” (QS.29:38). Kelima, karena itu semua maka hati mereka mengeras bagai batu bahkan lebih keras daripada batu.

Tetapi yang lebih berbahaya dari hilangnya kepekaan hati terhadap dosa adalah hilangnya kepekaan atas azab Allah. Sering orang tak tahu bahwa ia sedang diazab Allah karena dosanya. Azab ini bisa berbentuk musibah, bencana, krisis, dan sebagainya, tetapi juga bisa berbentuk kenikmatan duniawi.

Ibnu Qoyim berkata, ”Ketahuilah sebesar-besar cobaan adalah kegembiraan karena berhasil berbuat dosa dan sebesar-besar azab adalah ketika manusia tidak merasa sedang diazab.’‘

Seorang wanita Sudan diadili karena bercelana panjang. Kebangeten sekali!

Seorang wanita Sudan akan diadili di pengadilan Khartoum dengan ancaman 40 cambukan karena MENGENAKAN CELANA PANJANG. Wanita bernama Lubna Hussein, mantan wartawan yang kini bekerja untuk PBB, mengundang wartawan dan peninjau ke persidangan. Dia ditahan di sebuah restoran di ibukota Sudan, Khartoum, bersama beberapa wanita lain awal bulan ini, karena mengenakan busana “tidak senonoh“.  Dia mengatakan, 10 wanita yang ditahan, termasuk yang non-muslim, kemudian dicambuk 10 kali dan dikenai denda $100.

Empati berbasis HAM

Hussein dan dua wanita lain meminta didampingi pengacara dan menangguhkan sidang kasus mereka. Kini, Hussein, mencetak 500 kartu undangan dan menyebarkan e-mail. Dia mengatakan dia ingin sebanyak mungkin orang menghadiri sidang pada hari Rabu. Dia mengatakan, dia tidak melanggar apa-apa berdasarkan hukum syariah, tapi bisa dinyatakan melanggar ketentuan dalam undang-undang pidana Sudan yang melarang orang mengenakan busana tidak senonoh. “Saya ingin mengubah undang-undang ini, sebab undang-undang ini tidak sesuai dengan konstitusi. Orang perlu tahu yang terjadi,” kata Hussein dalam undangan yang dia sebarkan. “Mereka akan mencambuk kami 40 kali, dan juga mendenda saya 250 pound sudan (sekitar Rp1 juta),” tambahnya. Wartawan BBC James Copnall di Khartoum mengatakan, Hussein bertekad untuk menggalang publisitas seluas mungkin atas kasusnya.

Dalam perkembangan terkait, seorang wartawai yang menulis artikel yang kritis terhadap perlakuan atas Lubna Hussein didakwa mencemarkan nama baik polisi. Amal Habbani, wartawati tersebut, menghadapi hukuman denda besar jika dinyatakan bersalah, lapor kantor berita AFP.

PESANNYA:

1. Jaman begini, kok masih ada ya negara yang mengadili warganegaranya hanya karena memakai celana panjang (dianggap sebagai busana tidak senonoh), kebangeten, pasti negara ini nggak mau menghargai Hak Asasi Manusia (Wanita).

2. Kalau wanita itu diadili karena jadi WTS, membunuh bayinya, menelantarkan anaknya, jualan narkoba, dan segala jenis kriminalitas yang merusak tatanan hidup, bolehlah dia diadili. Masak hanya karena bercelana panjang saja diadili, piciklah itu!

3. Untuk WNI Nomor 1, khususnya kaum hawa, bersyukurlah kita hidup di Indonesia, negara dan bangsa yang telah menghargai Hak Asasi Manusia dan kesamaan gender. Maka cintailah negara dan bangsa Indonesia sepenuhnya, bangunlah jiwa kita, bangunlah badan kita, untuk Indonesia Raya, berikan sumbangsih terbaik untuk negara dan bangsa ini …… seraya menyongsong Peringatan ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2009 : MERDEKA!

“Surat Noordin M Top” beredar di internet. Asli atau tipu-tipu? Indonesia Unite!

Surat elektronik yang mengatasnamakan tokoh teroris yang menjadi buruan polisi, Noordin M Top, beredar di beberapa situs. Surat itu dapat ditemukan di sejumlah situsweb sejak sepekan lalu. Isi surat yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu berupa ‘pernyataan resmi dan bentuk tanggung jawab’ orang yang mengatasnamakan dirinya Noordin M Top atas peledakan dua bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli lalu. Meski demikian, beberapa pihak meragukan kesahihan surat elektronik itu.

Berikut ini petikan lengkap surat elektronik dari orang yang mengatasnamakan Noordin M Top soal peledakan bom di dua hotel tersebut:

KETERANGAN RESMI TANDZIM AL QO’IDAH INDONESIA ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH DI HOTEL JW. MARRIOT JAKARTA

اَلْحَمْدُ ِللهِ مُعِزِّ اْلإِسْلاَمِ بِنَصْرِه، وَمُذِلِّ الشِّرْكِ بِقَهْرِه، وَمُصَرِّف اْلأُمُور بِأَمْرِه، وَمُسْتَدْرِجِ اْلكَافِرِيْنَ بِمَكْرِه، اَلَّذِي قَدّرَ اْلأَيَّامَ دُولاً بِعَدْلِه، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَعْلَى اللهَُ مَنَارَ اْلإِسْلاَمِ بِسَيْفِه.

أمَّا بعد

Ini adalah keterangan resmi dari Tandzim Al Qo’idah Indonesia untuk ummat Islam dengan Amaliyat Jihadiyah Istisyhadiyah di Hotel JW. MARRIOT Jakarta, pada hari Jum’at pagi, tanggal 17 juli 2009 M./24 Rojab 1430 H. yang dilakukan oleh salah satu ikhwah mujahidin terhadap “KADIN Amerika” di Hotel tersebut.

Sesungguhnya telah sempurna pelaksanaan Amaliyat Istisyhadiyah dengan karunia Allah dan karomah-Nya setelah melakukan survey yang serius dan pengintaian yang mendalam terhadap orang-orang kafir sebelumnya.

Dan sungguh benar firman Allah :

“Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al Anfal : 17).

Ini juga sesuai dengan firman Allah Ta’ala :

“Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman”. (QS. Attaubah : 14).

Agar ummat ini mengetahui bahwasanya Amerika, khususnya orang-orang yang yang berkumpul dalam majlis itu, mereka adalah para Pentolan Bisnisman dan Inteljen di dalam bagian ekonomi Amerika. Dan mereka mempunyai kepentingan yang besar dalam mengeruk harta negeri Indonesia dan pembiyaan tentara kafir (Amerika) yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan kami akan menyampaikan kabar gembira kepada kalian wahai ummat Islam, bi idznillahi Ta’ala dengan mengeluarkan cuplikan-cuplikan film dari Amaliyat Istisyhadiyah ini insya Allah.

Dan kami beri nama Amaliyat Istisyhadiyah ini dengan : “SARIYAH DR. AZHARI”.

Kami ber-Husnu Dhon kepada Allah bahwa Allah akan menolong kami dan menolong kaum muslimin dalam waktu dekat ini.

الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون

Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia

Abu Muawwidz Nur Din bin Muhammad Top

Hafidzohullah

KETERANGAN RESMI DARI TANDZIM AL QO’IDAH INDONESIA ATAS AMALIYAT JIHADIYAH ISTISYHADIYAH  DI HOTEL RIZT CALRTON JAKARTA

اَلْحَمْدُ ِللهِ مُعِزِّ اْلإِسْلاَمِ بِنَصْرِه، وَمُذِلِّ الشِّرْكِ بِقَهْرِه، وَمُصَرِّف اْلأُمُور بِأَمْرِه، وَمُسْتَدْرِجِ اْلكَافِرِيْنَ بِمَكْرِه، اَلَّذِي قَدّرَ اْلأَيَّامَ دُولاً بِعَدْلِه، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ أَعْلَى اللهَُ مَنَارَ اْلإِسْلاَمِ بِسَيْفِه.

أمَّا بعد

Ini adalah keterangan resmi dari Tandzim Al Qo’idah Indonesia untuk ummat Islam dengan Amaliyat Jihadiyah Istisyhadiyah di Hotel Rizt Calrton Jakarta, pada hari Jum’at pagi, tanggal 17 juli 2009 M./24 Rojab 1430 H. yang dilakukan oleh salah satu ikhwah mujahidin terhadap antek-antek Amerika yang berkunjung di Hotel tersebut.

Sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kami jalan untuk menyerang Hotel termegah yang dimiliki oleh Amerika di Ibukota Indonesia di Jakarta, yaitu Rizt Calrton. Yang mana penjagaan dan pengamanan di sana sungguh sangatlah ketat untuk dapat melakukan serangan seperti yang kami lakukan pada kali ini.

“Mereka membuat Makar dan Allah pun membuat Makar. Dan Allah itu Maha Pembuat Makar”. (QS. Ali Imron : 54).

Adapun sasaran yang kami inginkan dari amaliyat ini adalah :

1. Sebagai Qishoh (pembalasan yang setimpal) atas perbuatan yang dilakukan oleh Amerika dan antek-anteknya terhadap saudara kami kaum muslimin dan mujahidin di penjuru dunia

2. Menghancurkan kekuatan mereka di negeri ini, yang mana mereka adalan pencuri dan perampok barang-barang berharga kaum muslimin di negeri ini

3. Mengeluarkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Terutama dari negeri Indonesia

4. Menjadi pelajaran buat ummat Islam akan hakikat Wala’ (Loyalitas) dan Baro’ (Permusuhan), terkhusus menghadapi datangnya Klub Bola MANCESTER UNITED (MU) ke Hotel tersebut. Para pemain itu terdiri dari para salibis. Maka tidak pantas ummat ini memberikan Wala’nya dan penghormatannya kepada musuh-musuh Allah ini

5. Amaliyat Istisyhadiyah ini sebagai penyejuk dan obat hati buat kaum muslimin yang terdholimi dan tersiksa di seluruh penjuru dunia

Yang terakhir ….. bahwasanya Amaliyat Jihadiyah ini akan menjadi pendorong semangat untuk ummat ini dan untuk menghidupkan kewajiban Jihad yang menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan Khilafah Rosyidah yang telah lalu, bi idznillah.

Dan kami beri nama Amaliyat Jihadiyah ini dengan : “SARIYAH JABIR”

الله أكبر ولله العزة ولرسوله والمؤمنون

Amir Tandzim Al Qo’idah Indonesia
Abu Mu’awwidz Nur Din bin Muhammad Top

Hafidzohullah

PESANNYA:

a. Asli atau tipu-tipu? Biarkan pihak yang berwajib yang membuktikan. Rakyat Indonesia mestinya tenang-tenang saja, namun tetap waspada. Ini abad informasi, begitu mudah bagi siapa saja untuk mengeluarkan informasi, mengacau informasi, memalsu informasi, mereduksi informasi, mengolah informasi, merekayasa informasi, memformulasikan informasi …. ya, namanya saja perang informasi.Untuk apa? Yang jelas, untuk mempengaruhi, secara fisik ataupun psikologis. Mungkin saja informasi ini benar, mungkin juga informasi ini sesat. Jangan terlalu mudah percaya informasi dari internet, jangan pula 100% mengabaikan informasi semacam ini, sikapilah dengan proporsional, seraya check & recheck informasi, sekaligus crosscheck informasi beginian.

b. Lepas dari benar atau tidak informasi ini, tetaplah rakyat Indonesia waspada secara terus menerus, jangan pernah lengah, apalagi tersesatkan! Jaman sekarang ini terlalu mudah bagi siapa saja untuk bikin tulisan dan menampilkannya di blog/website, oleh sebab itu, ada informasi pasti ada kontra informasi, begitu seterusnya.Kalau anda tahu ada yang nggak beres laporkan segera kepada pihak yang berwajib.

c. Dengan adanya, contents-contents keras, nakal, bahkan berbau agitatif yang berseliweran di berbagi blog/website dan tampaknya sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya (setidaknya masih perlu dipertanyakan keasliannya), apakah ini berarti kita harus bereaksi keras dengan “mengunci” internet supaya nggak mudah bagi siapa saja memposting tulisan di blog/website, mengirim email, atau chatting? Ach, mestinya nggak harus sedrastis itulah. Zaman kebebasan informasi, yang menghantarkan rakyat Indonesia telah bebas menghirup udara Hak Asasi Manusia-nya dalam alam kebebasan memperoleh informasi dan mengeluarkan pendapat mestinya tetap dipertahankan, jangan mundur lagi. Aturan hukum dan undang-undang, serta penegakannya (secara adil dan beradab) mestinya yang diperkuat, disosialisasikan, diterapkan secara terukur dan selalu up to date dengan dinamikan perkembangan sosial, politik, hukum dan ekonomi kita. Tetapi tidak dalam kerangka “mengerangkeng” kebebasan masyarakat. Rakyat harus diedukasi dengan karakter sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan internet!

d. Rakyat Indonesia harus bersatu melawan terorisme yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia Unite!

Taman Nasional Komodo masuk final “New 7 Wonders of Nature”, ayo dukung terus ….

Taman Nasional Komodo berhasil menjadi finalis “New 7 Wonders of Nature”. “New 7 Wonders Foundation” mengumumkan pekan lalu, bersama 27 finalis lainnya, TNK berhasil menyisihkan sekitar 440 nomine dari 220 negara. “Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Republik Indonesia menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang telah mendukung Taman Nasional Komodo dalam kampanye New 7 Wonders of Nature Tahap I dan II,  hingga tanggal 7 Juli 2009,” demikian pernyataan pers Debudpar, 27 JUli 2009.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang bertindak sebagai “Komodo National Park Official Supporting Committee” akan mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan dunia untuk berpartisipasi aktif memilih (vote) kembali TNK dalam kampanye “New 7 Wonders of Nature”. Besar harapan, Taman Nasional Komodo terpilih sebagai salah satu dari “Tujuh Keajaiban Dunia bernuansa Alam” yang akan ditentukan pada tahun 2011. Pada tahap final kampanye “New 7 Wonders of Nature”, ke-28 finalis akan bersaing kembali tanpa memperhitungkan peringkat dan jumlah suara pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dan dunia yang telah memilih pada tahap I dan II (sebelum 7 Juli 2009), diharapkan untuk kembali menentukan pilihannya.

Ada dua cara menentukan pilihan pada tahap akhir ini:

Pertama, masyarakat dapat mengunjungi www.new7wonders.com dan memberikan suaranya langsung di situs itu. Pilih gambar ini di nomer satu pilihan anda:

Memang agak memakan waktu anda sedikit, tapi luangkanlah sobat, demi ikon negara dan bangsa kita. Oh ya, jangan lupa, siapkan email anda, karena ada isian dan konfirmasi yang perlu dilakukan. Nggak apalah friends, luangkan waktu sedikit, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini, kalau yang begini saja memberatkan ….. ok, segera klik www.new7wonders.com sekarang juga!

Kedua, pemilihan dapat dilakukan melalui saluran telepon internasional. Caranya, hubungi nomor +41 77 312 4041, setelah pesan selesai dan terdengar bunyi beep tekan kode 7717 untuk memilih Taman Nasional Komodo.

Ayo bergerak, kalau anda semua mengaku sebagai WNI NOMOR 1, kita dukung Taman Nasional Komodo agar terpilih sebagai salah satu dari “Tujuh Keajaiban Dunia bernuansa Alam” yang akan ditentukan pada tahun 2011. Informasikan hal ini ke teman-teman anda dan saudara-saudara anda. Rakyat Indonesia banyak, masak hanya untuk memberikan suara demi pemilihan ini tidak mampu. Ayo bagaimana caranya harus menang. Kalau kita bersatu pasti bisa. Dunia pariwisata kita makin menanjak dan pemasukan dari sisi ini akan meningkatkan pemasukan devisa/APBN. Pokoknya efek positifnya banyak, termasuk bidang ekonomi.

Menelisik TNI di UU RI No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dari UU 22/2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan tanggal 22 Juni 2009, kita bisa menelisik bagaimana pemberlakuan ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) :

Pasal 47

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

e. kendaraan khusus.

Penjelasan Huruf e: Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 59

(5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan

Pasal 72

(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 137

(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

Sedikit referensi ini semoga bermanfaat bagi kita semua, bagaimana berlaku di jalan dan berlalu lintas yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagaimana dengan Konvoi di jalanan yang kerapkali kita temui itu?

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b. ambulans yang mengangkut orang sakit;

c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;

d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;

f. iring-iringan pengantar jenazah; dan

g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Dari Pasal 134 Ayat g ini kita bisa melihat bahwa untuk Konvoi TNI memang punya dasar kuat, karena termasuk dalam kepentingan tertentu (kepentingan alat pertahanan negara), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pasti memahami hal ini. Yang penting dalam pelaksanaan Konvoi diatur dengan tertib, mengikuti ketentuan/aturan lalu lintas umum yang berlaku, termasuk petugas pengatur yang di jalan/lapangan juga harus antisipasi dan merespon adanya Konvoi secara cekatan dan proaktif.

Selain itu, kalau soal Konvoi, harus selektiflah, ya jangan semua diberi ijin untuk konvoi dan dikawal dengan label kepentingan tertentu. Dilihat pantes-pantesnyalah!

CINTA HARUS DIMENGERTI by The Sabian Band

Saat cinta memang harus diakhiri
Saat cinta takkan bisa dimengerti
Engkau tak lagi beri aku
Kesempatan lagi

Aku bukanlah malaikat
Juga bukan makhluk dari surga
Maafkanlah aku
Yang tak sempurna
Di hadapanmu

Hapus rasa hapus cinta hapus kisah
Kini engkau bukanlah milikku
Meski takkan mudah tuk dilupakan
Semua kenangan indah

Aku bukanlah malaikat
Juga bukan makhluk dari surga
Maafkanlah aku
Yang tak sempurna
Di hadapanmu

Saat cinta memang harus diakhiri

PESANNYA : Dengan cinta kita dipertemukan, dengan cinta kita dipisahkan. Oleh sebab itu, mengapa cinta mesti dipandang dari satu arah? Harus dua arah. Cinta bisa mengantarkan rasa bahagia, cinta juga bisa mengantarkan kesedihan mendalam. Apa maknanya? Biarkan cinta berlalu apa adanya. Dan, ingatlah bahwa cinta tidak mesti berarti hubungan satu individu dengan individu lainnya, karena cinta begitu luas. Cinta terhadap negara dan bangsa ini juga sesuatu yang indah kalau kita bisa memeliharanya, menjaganya dan mengaplikasikannya secara baik dan benar. Dengan cinta terhadap negara dan bangsa ini kita dilahirkan, dengan cinta terhadap negara dan bangsa ini kita mengarungi kehidupan, dengan cinta terhadap negara dan bangsa ini kita berbakti sampai menutup mata.

Makanlah makanan sesuai usia anda, sesuai pula dengan kadar kemanusiaan

Menjelang usia 30, 40, dan 50-an tahun Anda harus sudah mulai memilih makanan yang tidak memberikan dampak buruk pada kesehatan. Pada usia tersebut stamina tidak lagi sekuat usia remaja atau 20-an, tapi kegiatan tetap tidak berkurang sehingga perlu makanan tepat untuk menjalaninya. Makan makanan yang terbaik adalah salah satu rahasia menjaga kebugaran tubuh dan menyiapkan segala perubahan yang terjadi pada tubuh seiring bertambahnya usia. Berikut jenis makanan yang harus diprioritaskan di usia 30, 40 dan 50-an tahun, adaptasi dari sebuah tulisan yang dipajang di Health, 27 Juli 2009.

Usia 30-an

Pada usia ini biasanya orang sudah mulai fokus pada pekerjaan setelah di usia 20-an biasanya masih terus mencari pekerjaan apa yang cocok buat Anda. Di usia ini biasanya seorang wanita karir juga harus menyeimbangkan kerja dan mengurus anak yang masih balita, masih aktif menjaga kebugaran dan bergaul dengan banyak teman. Mungkin di usia ini perempuan kerap dijuluki serba bisa alias multi tasking karena menyelesaikan banyak tugas baik di kantor maupun keluarga. Makanan yang harus tersedia adalah adalah yang banyak mengandung besi, folic acid dan kalsium. Anda perlu 18 mg besi setiap hari untuk menghindari anemia dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika Anda sedang berusaha untuk hamil cobalah perbanyak makanan yang mengandung folic acid. Mengkonsumsi 400 microgram folic acid per hari akan mencegah terjadinya cacat pada bayi.

Kalsium juga sangat penting untuk menjaga tulang yang kuat karena setelah usia 35 tahun Anda akan banyak kehilangan massa tulang. Perempuan usia 19-50 tahun butuh 1.000 mg kalsium per hari, sayangnya lebih dari separuh populasi perempuan usia itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kalsium itu. Makanan yang disarankan:
1. Sereal komplit yang mengandung 100% besi dan folic acid dalam satu mangkung yang dimakan.
2. Daging sapi dengan sedikit lemak dan kacang-kacangan juga kaya akan zat besi. Sedangkan folic acid bisa didapat dari jeruk, asparagus, sayuran hijau.
3. Susu rendah lemak, keju, yogurt akan memberikan kalsium yang cukup.

Usia 40-an

Pekerjaan, anak, orang tua meminta perhatian yang lebih dari Anda. Pada usia ini aktivitas jalan juga mulai berkurang namun Anda tetap harus menjaga berat badan yang seimbang. Makanan yang harus tersedia adalah yang mengandung fiber (serat), kalium, kalsium, kaya nutrisi dan makanan rendah kalori.

Di usia ini untuk wanita kerja metabolisme juga sudah mulai melambat, tingkat kolesterol dan tekanan darah bisa tiba-tiba tinggi karena menjelang menopause (berhentinya haid) dan munculnya risiko sakit jantung dan diabetes tipe 2. Anda butuh serat sedikitnya 25 mg per hari dan makanan yang kaya potasium sekitar 4.700 mg per hari, buah-buahan dan sayur-sayuran. Pasokan kalsium juga masih penting dengan tetap mengkonsumsi 1.000 mg per hari. Makanan yang disarankan:
1. Perbanyak makanan dari gandum, beras merah, roti gandum, jagung atau havermut.
2. Konsumsi sedikitnya 2,5 cangkir jus seperi pisang, strawberi.
3. Mulai kurangi sodium dengan konsumsi paling banyak hanya 2.300 mg per hari untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Jagalah tulang tetap kuat dengan konsumsi brokoli, atau minuman dari kedelai.

Usia 50-an

Di usia ini seseorang sudah mulai benar-benar mengontrol apa yang dimakannya jika tidak tubuh akan lebih cepat bereaksi dan perlu waktu lama untuk pemulihan jika Anda sakit. Makanan yang harus dikonsumsi adalah makanan yang kaya vitamin B, antioksidan, kalsium dan vitamin D. Di usia ini juga tubuh akan mengalami perubahan-perubahan besar karena sudah menjalani masa menopause. Berkurangnya estrogen akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan osteoporosis. Maka itu penting untuk melindungi jantung dengan konsumsi vitamin B6 sebanyak 1,5 mg per hari dan B12 sebanyak 2,4 mg per hari. Nutrisi ini penting untuk mencegah penyakit-penyakit lain seperti katarak.

Phytoestrogens juga dapat membantu menurunkan gejala menopause dan menurunkan dari risiko kanker payudara. Jangan lupa untuk terus mengonsumsi kalsium sebanyak 1.500 mg agar tulang tak mudah patah. Makanan yang disarankan:
1. Pisang, kentang dan buah delima banyak mengandung B6. Sedangkan B12 terdapat di telur, ikan dan ayam. Beberapa sereal juga melengkapinya dengan vitamin ini.
2. Makan sayur atau buah yang berwarna hijau gelap, kuning tua seperti jeruk, brokoli, dan kubis untuk mendapatkan antioksidan yang bisa melawan kanker.
3. Jagung, apel, dan kedelai adalah makanan yang banyak mengandung Phytoestrogens untuk mengatasi gejala menopause.
4. Lindungi mata dengan konsumsi lutein dan zeaxanthin yang terdapat dalam bayam.
5. Dapatkan kalsium dari keju rendah lemak, almond dan brokoli. Makan pula makanan yang mengandung folic acid seperti jeruk, asparagus, susu rendah lemak, yogurt.

Nah, apakah anda masih tergolong sebagai makhluk hidup pemakan segala? Sungguh kebangeten kalau ini terjadi. Kalau manusia masih makan segalanya, bagaimana dengan hak hidup makhluk hidup lainnya? Mau makan apa? Bayangkan saja, kalau manusia sudah mampu membuat dan mengolah produk makanan seperti Ikan duri lunak ataupun Ayam tulang lunak, terus duri dan tulang disantap manusia juga, jadinya anjing dan kucing lantas makan apa? Keserakahan manusia soal makan-makanan dapat menghadirkan aneka jenis penyakit dan gangguan kesehatan.

Jadi, soal makanan, disamping sesuaikan dengan usia, jangan lupa bahwa masih ada makhluk hidup lainnya yang juga masih butuh makanan ….. makanya makanlah yang proporsional, sehat, baik untuk fisik, juga baik untuk hati. Artinya, makanlah makanan yang halalan toyyiban. Jangan serakah, ukuran daya tampung perut satu manusia dengan manusia lain nggak jauh berbeda. Selain itu, ingatlah jangan sekali-sekali membuang makanan atau membiarkan ada sisa makanan secara sia-sia, di lain tempat masih banyak manusia lain yang untuk memperoleh sekerat makanan saja sulitnya minta ampun …… berbagilah makanan dengan orang lain yang masih kekurangan ….

Seorang Profesor kulit hitam ditangkap, Obama sebut polisi bodoh!

Presiden AS Barack Obama menyebut polisi di Cambridge, Massachusetts bertindak bodoh dalam penangkapan seorang profesor kulit hitam di Harvard University pekan lalu. Profesor Henry Louis Gates Jr ditangkap di rumahnya di Massachusetts dengan tuduhan tidak mematuhi perintah polisi. “Saya tidak tahu, tidak berada di sana dan tidak melihat semua fakta apa yang terjadi. Tetapi saya kira adil mengatakan, pertama kita semua akan sangat marah, kedua polisi Cambridge bertindak bodoh menangkap seseorang yang telah membuktikan bahwa ia berada di rumahnya sendiri, dan ketiga ada sejarah panjang di negara ini tentang orang Afrika-Amerika dan Latin yang diperlakukan di depan hukum secara tidak proporsional,” kata Obama, Kamis (23/7).

Menurut Obama –presiden AS kulit hitam pertama– insiden itu menunjukkan perlakukan tidak proporsional tersebut masih terjadi di Amerika. Obama membenarkan sang profesor adalah temannya. Gedung Putih buru-buru membantah bahwa Obama menyebut polisi berkulit putih yang menangkap Gates bertindak bodoh.  “Biar saya jelaskan, dia tidak menyebut polisi bodoh,” kata juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs.

Masalah itu bermula ketika seorang warga melaporkan kemungkinan terjadinya pencurian saat Gates dan seorang temannya terlihat memaksa masuk pintu rumahnya yang macet. Saat polisi datang, Gates di dalam rumah dan menunjukkan bukti bahwa dia pemilik rumah. Namun, dia tidak menuruti perintah ketika diminta keluar. Dan setelah saling berdebat, Gates akhirnya ditangkap. Tuduhan terhadap Gates akhirnya dibatalkan, Selasa (21/7). Namun, Gates menegaskan akan tetap melanjutkan kasus ini. “Ini bukan tentang saya, ini tentang mudahnya orang kulit hitam diserang di Amerika,” kata Gates kepada CNN.

Pesannya: JANGAN ASAL TANGKAP, BIAR NGGAK DISEBUT BODOH!

10 Teori Konspirasi Paling Top

1. The JFK Assassination

This much we can stipulate: President John F. Kennedy was assassinated 45 years ago this week, on Nov. 22, 1963, struck by two bullets — one in the head, one in the neck — while riding in an open-topped limo through Dealey Plaza in Dallas. Lee Harvey Oswald was charged with killing him, and a presidential commission headed by Chief Justice Earl Warren found that Oswald acted alone.

That conclusion hasn’t passed muster with the public. A 2003 ABC News poll found that 70% of Americans believe Kennedy’s death was the result of a broader plot. The trajectory of the bullets, some say, didn’t square with Oswald’s perch on the sixth floor of the Texas School Book Depository. Others suggest a second gunman — perhaps on the grassy knoll of Dealey Plaza — participated in the shooting. Others believe in an even broader conspiracy. Was Kennedy killed by CIA agents acting either out of anger over the Bay of Pigs or at the behest of Vice President Lyndon Johnson? By KGB operatives? Mobsters mad at Kennedy’s brother for initiating the prosecution of organized crime rings? Speculation over one of history’s most famous political assassinations is such a popular parlor game that most people have taken the rumors to heart: just 32% of those polled by ABC believe Oswald carried out the killing on his own. Ref.

2. 9/11 Cover-Up

Not since the JFK assassination has there been a national tragedy so heavily imprinted in American minds — or that has given rise to quite as many alternative explanations. While videos and photographs of the two planes striking the World Trade Center towers are famous around the world, the sheer profusion of documentary evidence has only provided even more fodder for conspiracy theories.

A May 2006 Zogby poll found that 42% of Americans believed that the government and the 9/11 commission “concealed or refused to investigate critical evidence that contradicts their official explanation of the September 11th attacks.” Why had the military failed to intercept the hijacked planes? Had the government issued a “stand down” order, to minimize interference with a secret plan to destroy the buildings and blame it on Islamic terrorists? In 2005, Popular Mechanics published a massive investigation of similar claims and responses to them. The reporting team found that the North American Aerospace Defense Command (NORAD) did not have a history of having fighter jets prepped and ready to intercept aircraft that had gone off route. And while the team found no evidence that the government had planned the attacks, lack of proof has rarely stopped conspiracy theorists before. Ref.

3. Area 51 and the Aliens

We may have Tang thanks to the space program, but who gave us such innovations as the Stealth fighter and Kevlar? Aliens, of course. Conspiracy theorists believe that the remains of crashed UFO spacecrafts are stored at Area 51, an Air Force base about 150 miles from Las Vegas, where government scientists reverse-engineer the aliens’ highly advanced technology. Fodder for this has come from a variety of supposed UFO sightings in the area and testimony from a retired Army colonel who says he was given access to extraterrestrial materials gathered from an alien spacecraft that crashed in Roswell, New Mexico. Some also believe that the government studies time travel at Area 51, also known as Groom Lake or Dreamland.

The government has developed advanced aircraft and weapons systems at nearby Nellis Air Force Base, including Stealth bombers and reconnaissance planes. And the government’s official line — that the details of Area 51 are classified for purposes of national security — is only seen as further proof that the military is hiding aliens or alien spacecraft. Ref.

4. Paul Is Dead

Paul McCartney never wrote “Maybe I’m Amazed.” He never formed the band Wings. He never clashed with Yoko, became a vegetarian, or fathered any of his children. When Queen Elizabeth knighted him in 1997, she was actually knighting someone else. This is because, conspiracy-minded Beatlemaniacs say, Paul McCartney secretly died in 1966. Theorists claim the other Beatles covered up his death — hiring someone who looked like him, sang like him, and had the same jovial personality. But the guilt eventually got to them and they began hiding clues in their music. In the song “Taxman,” George Harrison gave his “advice for those who die,” meaning Paul. The entire Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band album was awash with Paul-is-dead clues: the Beatles had formed a “new” band featuring a fictional member named Billy Shears — supposedly the name of Paul’s replacement. The album contained John Lennon’s “A Day in the Life,” which had the lyrics “He blew his mind out in a car” and the recorded phrase “Paul is dead, miss him, miss him,” which only becomes evident when the song is played backward. Lennon also mumbled, “I buried Paul” at the end of “Strawberry Fields Forever” (in interviews, Lennon said the phrase was actually “cranberry sauce” and denied the existence of any backward messages).

Paul-is-dead believers think the Beatles accompanied these backward tape loops and veiled references to death with album covers that illustrated the loss of their friend. The original cover of 1966’s Yesterday and Today album featured the Beatles posed amid raw meat and dismembered doll parts — symbolizing McCartney’s gruesome accident. If fans placed a mirror in front of the Sgt. Pepper album cover, the words Lonely Hearts on the drum logo could be read as “1 ONE 1 X HE DIE 1 ONE 1.” And of course, there’s the Abbey Road cover, on which John, George and Ringo forwent all pretense and pretended to cross the street as a funeral procession. John wore all white, like a clergyman. Ringo, the mourner, dressed in black. George donned jeans, like a gravedigger. Paul wore no shoes (he didn’t need them, because he was dead) and walked out of step with the others.

If Paul is dead, then his imposter is still at large. He met and married Linda Eastman, with whom he had four children before losing her to breast cancer in 1998. He released a live album in 1993 called Paul Is Live (likely story), and produced more than 20 solo albums — and that’s not even counting the ones released by Wings. Then he endured a horrible divorce from Heather Mills, which may have made him wish he were dead — or, at least, were still Billy Shears. So who is the real McCartney? The world may never know. Ref.

5. Secret Societies Control the World

If you were really a member of the global elite, you’d know this already: the world is ruled by a powerful, secretive few. Many of the rest of us peons have heard that in 2004 both candidates for the White House were members of Yale University’s secretive Skull and Bones society, many of whose members have risen to powerful positions. But Skull and Bones is small potatoes compared with the mysterious cabals that occupy virtually every seat of power, from the corridors of government to the boardrooms of Wall Street.

Take the Illuminati, a sect said to have originated in 18th century Germany and which is allegedly responsible for the pyramid-and-eye symbol adorning the $1 bill: they intend to foment world wars to strengthen the argument for the creation of a worldwide government (which would, of course, be Satanic in nature). Or consider the Freemasons, who tout their group as the “oldest and largest worldwide fraternity” and boast alumni like George Washington. Some think that despite donating heaps of cash to charity, they’re secretly plotting your undoing at Masonic temples across the world. Or maybe, some theorize, the guys pulling the strings aren’t concealed in shadow at all. They might be the intelligentsia on the Council on Foreign Relations, a cadre of policy wonks who allegedly count their aims as publishing an erudite bimonthly journal and establishing a unified world government — not necessarily in that order. Ref.

6. The Moon Landings Were Faked

It’s now been nearly four decades since Neil Armstrong took his “giant leap for mankind” — if, that is, he ever set foot off this planet. Doubters say the U.S. government, desperate to beat the Russians in the space race, faked the lunar landings, with Armstrong and Buzz Aldrin acting out their mission on a secret film set, located (depending on the theory) either high in the Hollywood Hills or deep within Area 51. With the photos and videos of the Apollo missions only available through NASA, there’s no independent verification that the lunar landings were anything but a hoax.

The smoking gun? Film of Aldrin planting a waving American flag on the moon, which critics say proves that he was not in space. The flag’s movement, they say, clearly shows the presence of wind, which is impossible in a vacuum. NASA says Aldrin was twisting the flagpole to get the moon soil, which caused the flag to move. (And never mind that astronauts have brought back hundreds of independently verified moon rocks.) Theorists have even suggested that filmmaker Stanley Kubrick may have helped NASA fake the first lunar landing, given that his 1968 film 2001: A Space Odessey proves that the technology existed back then to artificially create a spacelike set. And as for Virgil I. Grissom, Edward H. White and Roger B. Chaffee — three astronauts who died in a fire while testing equipment for the first moon mission? They were executed by the U.S. government, which feared they were about to disclose the truth.

Far-fetched as the hoax theory may seem, a 1999 Gallup poll showed that it’s comparatively durable: 6% of Americans said they thought the lunar landings were fake, and 5% said they were undecided. Ref.

7. Jesus and Mary Magdalene

Jesus and Mary Magdalene might have been married, or so says the Gospel of Philip. Sure, it’s the basic plot of The Da Vinci Code (the thriller also wraps in conspiracy shibboleths like Opus Dei and the Knights Templar for good measure) — but the theory finds its basis in writings from the Gnostic Gospels, which were discovered in 1945 and whose authenticity religious experts still dispute. In the Gospel of Philip, Mary Magdalene, who is referred to as Jesus’ koinonos, a Greek term for “companion” or “partner,” is depicted as being closer to Jesus than any other apostle.

In an exchange between Peter and Mary, he admits to her that “the Saviour loved you above all other women” — a tense moment in the scripture that seems to portray the jealousy that the other apostles might have felt for Mary’s relationship with Jesus. The only other evidence used to support the theory is a mention of Jesus kissing Mary often, but some say kissing was the custom and it was typical of Jesus to practice it with those close to him. (Remember Judas?) Ref.

8. Holocaust Revisionism

Despite overwhelming evidence and an admission and apology from Germany decades ago, revisionists continue to claim that nearly 6 million Jews were not killed by Nazis during the Holocaust. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, for one, has called the Holocaust a “myth” and suggested that Germany and other European countries, rather than Palestine, provide land for a Jewish state.

Unlike Ahmadinejad, most revisionists do not deny that Jews were interned in prison camps during World War II; rather, they argue that the number of deaths was greatly exaggerated. Gas chambers are a particular sticking point: Holocaust deniers say they were purely a rumor or, if they indeed existed, were not powerful enough to kill — though evidence and history indicates otherwise. And the photographs of emaciated and dying Jews? Attorney Edgar J. Steele, a revisionist, says, “All those pictures of skinny people and bodies stacked like cordwood were actually of Czechs and Poles and Germans [who] died of typhus, which was rampant in the camps.” Ref.

9. The CIA and AIDS

Since the Centers for Disease Control and Prevention first reported the HIV/AIDS epidemic in 1981, rumors have persisted that the deadly virus was created by the CIA to wipe out homosexuals and African Americans. Even today, the conspiracy theory has a number of high-profile believers. South African President Thabo Mbeki once touted the theory, disputing scientific claims that the virus originated in Africa and accusing the U.S. government of manufacturing the disease in military labs. When she won the Nobel Peace Prize, Kenyan ecologist Wangari Maathai used the international spotlight to support that theory as well. Others insist that the government deliberately injected gay men with the virus during 1978 hepatitis-B experiments in New York, San Francisco and Los Angeles. Still others point to Richard Nixon, who combined the U.S. Army’s biowarfare department with the National Cancer Institute in 1971. Though the co-discoverers of HIV — Dr. Robert Gallo of the National Cancer Institute and Dr. Luc Montagnier of the Pasteur Institute in Paris — don’t agree on its origins, most members of the scientific community believe the virus jumped from monkeys to humans some time during the 1930s. Ref.

10. The Reptilian Elite

They are among us. Blood-drinking, flesh-eating, shape-shifting extraterrestrial reptilian humanoids with only one objective in their cold-blooded little heads: to enslave the human race. They are our leaders, our corporate executives, our beloved Oscar-winning actors and Grammy-winning singers, and they’re responsible for the Holocaust, the Oklahoma City bombings and the 9/11 attacks … at least according to former BBC sports reporter David Icke, who became the poster human for the theory in 1998 after publishing his first book, The Biggest Secret, which contained interviews with two Brits who claimed members of the royal family are nothing more than reptiles with crowns. (Picture Dracula meets Swamp Thing).

The conspiracy theorist and New Age philosopher, who wore only turquoise for a time and insisted on being called Son of God-Head, says these “Annunaki” (the reptiles) have controlled humankind since ancient times; they count among their number Queen Elizabeth, George W. Bush, Henry Kissinger, Bill and Hillary Clinton and Bob Hope. Encroaching on other conspiracy theorists’ territory, Icke even claims that the lizards are behind secret societies like the Freemasons and the Illuminati. Since earning the dubious title of “paranoid of the decade” in the late 1990s, Icke has written several books on the topic, including his latest work, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, while operating his own website — complete with merchandise and advertisements. Ref.

Postel mencabut 11 ‘nyawa’ Internet Service Provider

Ditjen Pos dan Telekomunikasi melakukan langkah tegas kepada belasan penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) yang dianggap tak serius menjalankan bisnisnya. Tak tanggung-tanggung, regulator langsung mencabut ‘nyawa’ mereka. ‘Nyawa’ yang dimaksud adalah izin untuk menjalankan layanan yang selama ini mereka pegang. Ada 11 ISP yang menjadi korban pencabutan izin dengan berbagai latar belakang yang merundungnya. Dikutip detikINET dari keterangan resmi Ditjen Postel, Kamis (23/7/2009):

1. Dua penyelenggara ISP yang dicabut izinnya karena tidak memenuhi kewajiban penyesuaian izin : PT Arus Nawala dan PT Quantum Aksesindo Nusantara.

2. Tiga penyelenggara ISP yang dicabut izinnya karena kelalaian memenuhi kewajiban menyampaikan laporan kinerja operasi tahun 2007 : PT Enciety Binakarya Cemerlang, PT Sae Plus, dan PT Gapura Global Komunikasi.

3. Lima penyelenggara ISP yang dicabut izinnya karena permohonan sendiri : PT Telesindo Media Utama, PT Subur Sakti Putra, PT Metrodata Global Akses, PT Dayamitra Telekomunikasi, serta PT Uninet Bhaktinusa.

4. Satu penyelenggara ISP yang dicabut izinnya karena tidak beroperasi : PT. Corbec Communication.

Kabag Humas dan Pusat Informasi Depkominfo mengatakan, data perizinan jasa multimedia yang terdapat di Ditjen Postel menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini jumlah izin penyelenggaraan yang masih berlaku untuk ISP dimiliki oleh 172 perusahaan. “Sedangkan untuk jasa interkoneksi internet (NAP/Network Access Point) izinnya dimiliki oleh 40 perusahaan, untuk jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) oleh 25 perusahaan, dan untuk sistem komunikasi data (Siskomdat) oleh 7 perusahaan,” pungkasnya.

Aduh, ada yang mau nitip “Cari Jodoh”, gimana ya …

Blog ini memang diarahkan menjadi sebuah blog khas untuk WNI NOMOR 1. Oleh sebab itu materi yang ditampilkan banyak terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan berbasis konstitusi, Hak Asasi Manusia, hukum dan kultur Indonesia.

Diluar itu, aksesorisnya ya bisa juga ada semacam hiburan dan selingannya, termasuk iklan-iklan persahabatan, artinya ada teman yang punya barang/produk nitip untuk ditawarkan/dipromosikan, ya nggak apalah, sekadar meramaikan tampilan blog.

Nah, sekarang ada sedikit kesulitan bagi saya untuk memutuskan permintaan seorang pengunjung blog ini yang juga mau nitip “promosi” di blog saya. Apa itu? Yang bersangkutan menginginkan data dan fotonya ditampilkan di blog saya, dalam rangka cari jodoh. Jadi ingat CARI JODOH-nya WALI BAND. Saya yang jadi pusing nhi, ditampilkan apa nggak ya? Saya khawatir nanti blog saya “berubah” jadi rubrik Cari Jodoh ….. makin asyik nggak ya …. atau makin gimana gitu … kalau nggak ditampilkan dikira saya “nggak manusiawi” artinya nggak mau saling bantu dengan sesama warganegara ……

Ada komentar dari anda, pecinta blog ini?

Efek perubahan iklim: Dunia makin hangat, ukuran binatang mengecil

Perubahan iklim ternyata berdampak pada sejumlah spesies di berbagai penjuru dunia, mulai dari beruang kutub di Arktik hingga terumbu karang di laut tropis. Dua perubahan ekologis yang tercatat adalah beberapa spesies—hewan ataupun tumbuhan—berpindah ketinggian juga berpindah derajat lintang mencari suhu yang sesuai. Perubahan lain yaitu siklus hidup sejumlah spesies berubah serta musim bunga dan migrasi burung-burung telah bergeser waktunya.

Sekarang ada perubahan ketiga, yaitu meningkatnya suhu bumi diiringi dengan mengecilnya ukuran organisme—baik ukuran komunitas maupun ukuran individu. Hal itu diungkapkan pemimpin tim peneliti Martin Daufresne dari Cemagref Aix-en-Provence, lembaga penelitian milik Pemerintah Perancis. Hasil studi ini akan dimuat di jurnal ilmiah Proceedings of the National Academy of Sciences.

Penelitian dilakukan jangka panjang pada komunitas di perairan, meliputi bakteri, fitoplankton serta ikan yang hidup di sungai, danau, dan lautan. Menurut Daufresne, kelompok ikan di sungai-sungai di Perancis berkurang jumlahnya lebih dari 60 persen dalam penelitian selama dua dekade. Referensi

Cermat memilih les untuk anak

Ada segudang pilihan kegiatan ekstrakurikuler anak di luar sekolah. Kegiatan tambahan ini bisa untuk mengasah bakat seni atau kemampuan olahraganya.

Tapi jangan silau dengan banyaknya pilihan les demi untuk memuaskan keinginan orang tua. Jangan pula anak dituntut ikut beragam les tanpa melihat kemampuan dan keinginan si anak. Selain kegiatan sekolah yang memiliki rutinitas sama, anak-anak memang membutuhkan kegiatan tambahan (ekstrakurikuler)yang bisa menghilangkan kejenuhan. Ekstrakurikuler juga bisa menambah teman, menyalurkan hobi dan juga meningkatkan sosialisasi buat anak.

Ekstrakurikuler buat anak bisa didapat dari sekolah ataupun memasukkan anak-anak ke tempat kursus di luar sekolah. Ekstrakurikuler yang bisa dipilih tergantung dari hobi dan minat si anak.

Ada beraneka pilihan untuk kegiatan ekstrakurikuler ini mulai dari sekolah olahraga, sekolah musik, drama, les bahasa, fotografi ataupun kegiatan tambahan lainnya.

Tapi meski ada banyak pilihan les untuk menambah keterampilan anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti dikutip dari eHow, 22 Juli 2009:

1. Cari tahu apa yang menjadi hobi dari si anak. Meskipun banyak keuntungan yang bisa didapat oleh anak dengan ikut kegiatan yang baru, orang tua juga harus memastikan bahwa kegiatan tersebut akan menarik untuk anak.
2. Cari beberapa pilihan ekstrakurikuler yang sesuai untuk anak. Temukan kapan waktunya, seberapa sering ekstrakurikuler tersebut, berapa biayanya, dan siapa pengajar atau pengawasnya.
3. Diskusikan hasil pilihan orang tua dengan anak. Orang tua juga ingin memastikan bahwa anak juga akan senang melakukan kegiatan tersebut, bukan karena paksaan dari orang tua saja.
4. Berikan dua atau tiga pilihan kepada si anak.
5. Anak akan lebih berkomitmen untuk menjalani ekstrakurikuler pilihannya sendiri.
6. Orang tua juga harus terlibat, dengan ikut mengantar atau menjemput sang anak saat menjalani ekstrakurikuler, dan memberikan dukungan saat anak mengikuti lomba dari ekstrakurikuler tersebut.

Sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ada satu hal yang harus diingat bahwa anak harus menikmati segala sesuatu yang mereka jalani tanpa ada paksaan ataupun hal lain yang membuat anak-anak merasa tidak nyaman mengikutinya.

Sebaiknya jangan memberikan anak kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu banyak, yang membuat anak tidak punya waktu untuk bermain dengan teman-temannya, menikmati waktunya sendiri, dan bisa saja mengganggu waktu belajarnya di sekolah yang bisa menurunkan prestasi belajarnya.

Jadi, cermatlah dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler untuk sang buah hati.

15 danau mengalami sedimentasi parah

Dua danau di Pulau Sulawesi direkomendasikan dikeruk akibat sedimentasi berat. Keduanya adalah Danau Limboto di Provinsi Gorontalo dan Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keduanya masuk Program Pengelolaan Danau Prioritas Tahun 2010-2014 yang total berjumlah 15 danau. Sebanyak 15 danau lainnya masuk prioritas program rehabilitasi tahun 2015-2019.

Selain dua danau dikeruk, juga dilakukan peningkatan kualitas air, peningkatan komitmen pemerintah, pemulihan kawasan terpadu, pengawasan pemanfaatan multifungsi danau, peningkatan pariwisata, dan program perubahan iklim.

”Kami butuh kerja sama departemen lain dan pemerintah daerah untuk memenuhi target itu,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7).

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) memprakarsai Konferensi Nasional Danau Indonesia: Pengelolaan Danau dan Antisipasi Perubahan Iklim di Bali, 13-15 Agustus 2009. Diperkirakan ada 700 peserta dari sembilan departemen dan kementerian serta pemerintah daerah.

Data KNLH menunjukkan, dari 22 sungai yang mengalir ke Danau Limboto, hanya dua sungai masih mengalir ketika musim kemarau. Kondisi hampir sama terjadi di Danau Tempe.

Selama 1972-2002 laju penyusutan luas Danau Limboto 50 hektar per tahun dan laju sedimentasi 1,5-50 sentimeter (cm) per tahun. Tanpa rehabilitasi kerusakan lahan dan pengendalian limbah domestik, tahun 2034 danau itu akan menjadi legenda.

Sementara itu, laju sedimentasi di Danau Tempe mencapai 1-3 cm per tahun. Tanpa intervensi rehabilitasi, Danau Tempe diperkirakan hilang setiap musim kering pada tahun 2018.

”Banyak lahan kritis, hutannya juga sedikit,” kata Asisten Deputi III Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau Antung D Radiansyah.

Menambah ironis

Masifnya kerusakan danau-danau di Indonesia menambah deret ironi kekayaan alam Tanah Air setelah pembabatan hutan dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran.

Dari data KNLH, ada 840 danau besar dan 735 danau kecil di Indonesia. Danau-danau itu menyediakan 72 persen suplai air permukaan di Indonesia.

Danau-danau juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, wisata, irigasi, dan budidaya perikanan. Namun, daya dukungnya terus menyusut drastis akibat pola pembangunan dan pengelolaan yang mengabaikan fungsi penting dan daya tampungnya.

Salah satu contoh pengabaian perhitungan daya tampung danau adalah kematian massal ikan di Danau Maninjau, Sumatera Barat, pada akhir tahun 2008 lalu hingga mencapai 13.413 ton atau setara dengan Rp 150 miliar.

Kejadian serupa pernah terjadi di tempat lain dalam skala berbeda-beda. Namun, terus berulang dan merugikan para pembudidaya ikan.

”Waktunya mengubah pola pikir tentang pengelolaan dan peran danau dalam pembangunan,” kata Masnellyarti.

Sebagai langkah perubahan, setidaknya membutuhkan komitmen sembilan departemen dan kementerian untuk kesepakatan pengelolaan danau berkelanjutan. Sejumlah target sudah dibuat dan rencana pengelolaan berkelanjutan disusun untuk dibahas pada pertemuan di Bali pada Agustus 2009 mendatang.

Untuk mendanai program tersebut butuh dana besar. Untuk itu, KNLH akan mengajak semua departemen dan kementerian yang terlibat pengelolaan untuk turun tangan. Referensi

Cara smart mengamankan hotel kelas tinggi

Memang tidak ada satu solusi pun yang benar-benar pas untuk melindungi hotel-hotel bintang lima dari ancaman bom. Perlindungan lebih baik difokuskan pada kegiatan pengecekan kemanan secara rutin dan terus menerus. Hal ini menjadi tantangan, baik manajer maupun pekerja, karena tugas macam itu kerapkali harus dilakukan berulang dan membosankan, demikian menurut kompilasi pengamatan sejumlah analis industri sekaligus pakar anti-teroris.

Bagaimana Cara Smart melakukan hal ini?

1. Memperketat check-in.

Menggunakan gaya pemeriksaan masuk ke bandara sepenuhnya mungkin bagian dari solusi. Pasang mesin pemindai, detektor, penggeledahan di badan, petugas pria dengan pakaian seragam apa adanya, pengamatan tiap personel dan anjing pelacak. Pertanyaannya, apakah tamu-tamu bisnis yang harus datang dan pergi beberapa kali sehari akan menoleransi penggeledahan berkali-kali semacam ini.

Hotel memang bukanlah bank atau pusat komando pertahanan. Mereka ada di wilayah bisnis menyenangkan orang. Jadi bagaimana penyambutan yang dirasakan jika tamu digeledah, dipindai dan diwawancara secara berkali-kali, ya, ini proses yang harus dijelaskan dengan etis dan secara menyenangkan untuk meyakinkan tamu. Toh, hal ini juga demi keamanan tamu itu sendiri.

Tamu bisa jadi diminta secara personal untuk mengidentifikasi barang bawaan ketika memasuki hotel, begitu pula pada kendaraan. Barang-barang bawaan seharusnnya melewati alat pemindai untuk mendeteksi gas atau bebauan dari bahan-bahan eksplosif. Tentu latihan rutin diberikan kepada para penjaga tentang penggunaan alat-alat deteksi merupakan keharusan. Prosedur yang ceroboh dan tidak sistematis cenderung merembet ke hal lain dan berisiko tinggi.

2. Desain Ulang.

Hotel-hotel kini perlu didesain jauh dari jalan utama, membuat jarak ‘awas’ lebih besar dari bom kendaraan. Rute masuk perlu dirancang secara matang sehingga setiap kendaraan mendekat di pintu masuk utama berjalan lambat dan dilakukan dalam tahap-tahap yang terkontrol.

Format gedung harus bebas dari lobi-lobi berpanel kaca. Restoran lantai dasar juga tidak lagi  mesti berdampingan dengan tempat parkir. Hote-hotel lama–beberapa adalah hotel terbaik di dunia, merupakan bangunan bersejarah yang dekat dengan jalan–bila mengadaptasi desain baru di struktur lama, bisa sangat rumit. Hal lain tak kalah penting, memperhatikan seksama pintu masuk kedua di belakang gedung yang kurang dimonitor, lokasi ini dapat menjadi titik lemah, karena membiarkan ada akses masuk tak terdekteksi.

3. Staf

Menggunakan teknologi tingkat tinggi, bahkan terbaru sepertinya tidak bermanfaat tanpa kerja sama dengan ahli atau staff, demikian menurut analisis pakar. Hotel harus memastikan semua staff diberi kompensasi gaji dengan baik. Paling tidak itu meminimalkan resiko kolaborasi dengan penyerang yang didasarkan motif ekonomi. Para ahli merekomendasikan kepada pihak rekrutmen tenaga kerja melakukan pengecekan latar belakang pelamar. Bila perlu manajer harus memiliki data profil psikologis para pelamar dan karyawan.

4. Anti-Observasi dan Anti-skema serangan

Sekali serangan dijalankan, sangat hampir mustahil untuk menghentikan. Sehingga sejumlah pakar keamanan menyarankan para hotel untuk mengembangkan kemampuan mendeteksi kapan mereka tengah diamati oleh perencana serangan. Efek kemampuan itu membutuhkan ruang sayap yang sepenuhnya untuk operasi intelijen, kamera pemantau dan staf pengamat untuk mengidentifikasi perilaku mencurigakan dan mengumpulkan bukti, plus staf terlatih untuk menganalisais semua materi pengamatan dengan baik.

5. Apa yang tamu harus lakukan

Pelanggan dapat berperan besar dengan menuntut keamanan lebih besar dan bersiap membayar tinggi atas konsekuensi itu. Oleh karena itu, hotel bisa mengembangkan keamanan untuk insentif komersial. Beberapa ahli menyarankan kepada klien pengusaha yang berpergian untuk menghindari jaringan hotel bintang lima Barat ikonik. Argumen mereka, hotel-hotel tersebut mengundang serangan karena mereka menerima tamu Barat lebih banyak. Alih-alih, mereka disarankan memilih hotel butik yang tak begitu menyolok, yang tak begitu terkenal. Sementara yang tak setuju, mengatakan hotel lebih murah memiliki keamanan lebih rendah. Merekam menunjuk beberapa serangan terburuk pada 12 bulan terakhir, yang terjadi di hotel-hotel yang tidak dimiliki Barat. Tamu juga harus diedukasi dengan situasi hotel, agar mampu memproteksi diri apabila terjadi hal-hal yang tak terduga di lingkungan hotel. Informasi situasi dan kondisi menjadi hal penting.

6. Kemampuan mengembangkan perspektif

Serangan terbesar di hotel-hotel bukan tembakan, bukan terorisme, ujar para pakar. Pernyataan mereka berdasar fakta, banyak hotel di dunia minim–kalau tak bisa dibilang tak ada–sistem sprinkler dan evakuasi dari asap dan kebakaran. Gara-gara hal itu, banyak orang yang terkunci ketika penyelamatan saat kebakaran. Risiko lain adalah pencurian, invasi ke dalam ruang. Penyerang dapat menipu atau memaksa masuk ke dalam ruang dan merampok serta menyerang tamu. Teknologi terbaru dan tercanggih pun apabila diterapkan di lingkungan hotel kelas tinggi, mesti dibarengi dengan personel yang mumpuni, serta maintenance yang terjaga.

Notes: Dimanapun tingkat risiko nol itu tidak ada. Mungkin salah satu hal yang kita harus sangat hati-hati adalah, tidak bereaksi berlebihan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Kewaspadaan dan kehati-hatianlah yang lebih diutamakan dalam menghadapi kondisi ini.

Iya ya, mengapa ya HP Jepang kok nggak mengglobal?

Membaca The New York Times tanggal 19 Juli 2009, ulasan mengenai ketidakbisaan HP Jepang mengglobal sungguh menarik. Mengapa ya?

Intinya ada beberapa hal yang membuat positioning HP Jepang di kancah internasional seperti itu. Apa saja hayo?

1. Nama (HP) Jepang sepertinya kena Sindroma Galapagos., mirip spesies endemik yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Memang ada Sony Ericsson, perpaduan teknologi jepang dan perusahaan Swedia. Tapi pasarnya awal tahun 2009 ini sungguh turun(tinggal 6.3%), kalah oleh pesaingnya.

2. Jepang sesungguhnya mengejutkan, sebab pertumbuhan HP Jepang memacu banyak inovasi di industri lainnya, semacam kapasitas email tahun 1999, camera phones tahun 2000, jaringan 3G tahun 2001, full music downloads tahun 2002, pembayaran electronik tahun 2004 dan digital TV tahun 2005. Jepang juga mempunyai 100 juta pengguna smartphones 3G, dua kali  dari pengguna di Amerika Serikat. Rakyat Jepang lebih banyak akses internet lewat HP daripada PC. Namun yang terjadi adalah adanya isolasi negara atas pasar global.

3. Adanya problem sinkronisasi (data) yang sulit antara HP Jepang dengan PC. Karena adanya kustomisasi yang kuat dan mahal.

4. Ada juga masalah desain yang puritan.

Rekomendasinya produsen HP Jepang harus lebih fokus ke software, sedangkan lainnya harus mampu melihat kebutuhan dan pasar di luar negeri.

Pingin tahu lebih lengkap? Baca sendiri saja link terkait. HP anda sekarang nggak dari Jepang khan?  Pasti juga bukan produk Indonesia ya? Ach, mana ya HP asli Indonesia yang populer dan mengglobal?

Solusi mengurangi sampah : 3R

Sebagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dari timbunan sampah dan limbah, dapat dilakukan dengan melaksanakan konsep 3R terhadap sisa-sisa yang tidak berguna secara konsisten dan berkesinambungan. Konsep 3R tersebut yakni:

Reduce (mengurangi)

Reuse (memanfaatkan kembali)

Recycling (daur ulang)

Untuk itu masyarakat perlu didorong untuk mengurangi pemanfaatan sumber daya dalam melaksanakan berbagai aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Selain itu memanfaatkan kembali sisa-sisa yang tidak berguna menjadi benda yang bermanfaat. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam melakukan upaya mengurangi, memanfaatkan kembali serta melakukan daur ulang terhadap barang-barang yang telah dimanfaatkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, menarik dan konsisten. Untuk itu program sosialisasi perlu mendapat perhatian serius secara khusus sebagai upaya merangkul masyarakat.  Dalam memerdayakan masyarakat, sangat diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat dan intelektual, agar mendukung terlaksananya konsep tersebut dengan baik.

Soal privasi, ada yang tahu cara menghapus akun di facebook?

Facebook dikatakan melanggar hukum privasi Kanada dengan tetap menyimpan informasi personal orang yang telah menonaktifkan akunnya. Selain itu, Facebook juga dianggap membuat bingung user, misalnya tentang bagaimana cara menghapus akun. Telegraph

Nah, adakah diantara anda yang tahu, bagaimana sih cara menghapus akun di Facebook? Silakan di-sharing disini ya … soale kalau dicari-cari di setting-an yang ada cuma deactive …. bukan delete …. coba perhatikan ….

Apakah anda tahu tentang ini?

Bahaya Sinar X bagi dunia penerbangan

X-Ray (Sinar-X) disamping digunakan untuk keperluan Rogten dalam rangka mengetahui organ dalam tubuh manusia, juga digunakan di dunia penerbangan.   Dalam penerbangan X-Ray digunakan untuk mengetahui instrument pesawat yang mengalami kerusakan.   Hasil dari penggunaan X-Ray ini memudahkan tehnisi pesawat untuk melakukan perawatan terhadap instrument pesawat yang mengalami kerusakan.   Demikian yang disampaikan Kasubsirendal, Seksi Kamhanlan, Disops Lanud Iswahjudi, Kapten Tek Suwoto pada Briefing Pagi, Rabu (15/7).

Akan tetapi sinar X yang digunakan dalam penerbangan ini berkekuatan 10 kali lipat dari yang biasa digunakan untuk rongten di Rumah Sakit.   Sementara menurut ketentuan medis, seseorang bisa melakukan rongten dalam jarak waktu 1 kali dalam tiga bulan.   Melihat kekuatan sinar-X yang digunakan dalam penerbangan tersebut, sehingga hal ini sangat berbahaya bila sinar X tersebut mengenai tubuh manusia.   Oleh karenanya operator yang menggunakan sinar-X harus ekstra hati-hati, agar dampak dari penggunaan sinar-X tidak mengenai tubuh manusia.

Dalam penjelasannya Kapten Tek Suwoto menyampaikan, bahwa sinar-X tersebut bila mengenai tubuh manusia akan menyebabkan jaringan kulit menjadi mengering, jaringan tulang akan keropos dan sel telor perempuan akan mati, sehingga menyebabkan mandul.

Menurutnya, radiasi dari sinar-X ini bukanlah penyakit, akan tetapi dampak radiasi ini akan menurunkan tingkat stamina dan kekebalan tubuh manusia, sehingga memudahkan penyakit masuk kedalam tubuh.   Oleh karenanya bila seseorang terkena radiasi sinar-X disarankan segera mengkonsumsi makanan bergizi, minum susu dan kacang hijau agar sel-sel tubuh yang mati segera tergantikan oleh sel-sel yang baru.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk memonitor besaran radiasi tersebut terdapat tiga alat ukur radiasi yaitu survey meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu lokasi dalam keadaan aman dari radiasi atau belum.  Kedua, film Badge salah satu alat untuk memonitor seberapa banyak radiasi yang mengenai tubuh manusia atau operator.   Ketiga Pocket docimeter salah satu alat untuk mengetahui seberapa besar radiasi yang ada dalam suatu lokasi sehingga sebelum alat ini dipakai harus dienolkan (O)/dinetralkan dulu. Referensi

Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo

Hari-hari ini saya gencar dapat undangan perkawinan. Memang lagi musim ya ….

Tetapi membaca berita tentang Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dinilai cukup tinggi, tentu menjadi perhatian kita semua, terutama para calon pengantin, untuk dapat mempersiapkan biduk rumah tangganya secara lebih matang.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang tahun 2008, terdapat 1.331 kasus perceraian yang ditangani. Adapun, hingga Juni 2009, jumlah kasus perceraian yang telah masuk mencapai 651 kasus lebih.

Coba perhatikan rincian alasan perceraian:
* Tidak adanya tanggung jawab dari pasangan, 233 kasus.
* Ketidakharmonisan hubungan yang mencapai 237 kasus.
* Karena alasan ekonomi mencapai 85 kasus.
* Adanya gangguan pihak ketiga sebanyak 50 kasus.
* Cemburu dan kawin paksa masing-masing 14 kasus.
* Karena krisis akhlak, 13 kasus.
* Karena cacat biologis, 5 kasus.
* Kekerasan dalam rumah tangga, 4 kasus.

Nah, untuk yang mau menikah, atau yang sedang menjalani pernikahan, perhatikanlah rumah tangganya sendiri, apakah berpotensi menambah panjang daftar kasus perceraian seperti tersebut di atas? Kalau tanda-tandanya ada, wah lampu kuning tuh, waspadalah …..

Perlu disadari, di Indonesia pernikahan itu bukan sekadar perjumpaan fisik dengan fisik, pikiran dengan pikiran, hati dengan hati, namun lingkungan kehidupan yang kondusif juga menentukan ….

Pemerintah Langgar Kode Etik Perikanan Dunia?

Pemberlakuan Peraturan Menteri No 5 Tahun 2008 mengenai Usaha Perikanan Tangkap membuktikan ketidakberpihakan pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kepada nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan.

“Permen ini jelas bertentangan dengan tata laksana perikanan yang diatur Badan Pangan Dunia atau FAO dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries. Pada pasal 6 secara eksplisit disebutkan bahwa negara harus melindungi, hak nelayan dan pekerja perikaan skala kecil atas sumber mata pencaharian yang aman dan layak, hak akses istimewa ke wilayah penangkapan dan sumber daya tradisional di dalam yurisdiksi perairan mereka,” jelas M Riza Damanik, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta.

Pemberian surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam satu klaster perikanan kepada perusahaan perikanan untuk lebih dari 30 tahun menunjukkan kesengajaan negara dalam meminggirkan hak-hak nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

“Permen ini memunculkan dua persoalan, yakni terbatasnya akses dan perlindungan terhadap nelayan tradisional. Pemerintah selalu berdalih bahwa nelayan dan perusahaan memiliki hak yang sama. Namun, mereka melupakan fakta bahwa hingga detik ini mayoritas nelayan kesulitan dalam “mengepulkan” asap dapur dan membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka,” jelas Riza.

Keterbatasan keluarga nelayan ini mendasari keberpihakan FAO dengan menerbitkan Code of Conduct for Responsible Fisheries pada 1995. Hal penting lainnya yang menjadi titik pijak FAO adalah ketergantungan nelayan pesisir pada sumber daya kelautan dan perikanan.

” Sumber daya perikanan merupakan sumber daya privat. Hal itu menyalahi peruntkan dasar sumber daya kelautan dan perikanan milik umum khususnya nelayan tradisional dan masyarakat di sepanjang pesisir Indonesia,”kata Riza. Referensi

Kantong Plastik Hitam Lebih Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengeluarkan public warning.

Kali ini yang dibidik adalah kemasan makanan. Salah satu di antara kemasan yang dianggap berbahaya adalah styrofoam. Kemasan jenis itu biasanya dipakai untuk membungkus makanan cepat saji. Begitu juga kemasan plastik berbahan polivinil klorida (PVC), polietilen (PE), dan polipropilen (PP) serta kresek.

hati-hati sama yang hitam

Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib mengatakan, penggunaan styrofoam sudah lama menjadi perhatian. Sebab, monomer stiren yang terkandung dalam styrofoam dapat lepas ke dalam makanan yang berlemak, berminyak, beralkohol, dan bersuhu panas. Memang, papar Husniah, sejauh ini belum ada satu pun negara di dunia yang melarang penggunaan styrofoam berdasar pertimbangan kesehatan. Sebab, menurut JECFA, monomer stiren tidak mengakibatkan gangguan kesehatan jika residu tidak melebihi 5.000 ppm. Karena itu, masyarakat tetap diminta berhati-hati.

Umumnya, kemasan makanan styrofoam dapat dikenali dengan logo segi tiga dan di tengahnya ada angka 6. Di bawah logo tersebut ada tulisan PS. Husniah mengimbau masyarakat tidak memakai kemasan styrofoam dalam microwave. ”Juga jangan gunakan styrofoam yang rusak atau berubah bentuk untuk mewadahi makanan berminyak dan berlemak, terutama yang panas,” jelasnya. Selain styrofoam, jelas Husniah, kemasan makanan dari plastik yang paling berbahaya adalah PVC. Sebab, PVC dibuat dari monomer vinil klorida (vinyl chloride monomer/VCM). Zat tersebut dapat lepas dalam makanan yang berminyak, berlemak, dan mengandung alkohol, juga kondisi panas. Apalagi, dalam pembuatan PVC kerap ditambahkan stabilisator, seperti senyawa timbal (Pb), cadmium (Cd), dan timah putih (Sn). Tujuannya, mencegah kerusakan PVC. Supaya PVC fleksibel, kadang ditambahkan senyawa ester ftalat dan ester adipat.

Residu VCM terbukti dapat mengakibatkan kanker hati. Senyawa Pb merupakan racun bagi ginjal dan saraf. Sedangkan Cd dapat mengakibatkan kanker paru. Demikian juga ester ftalat, dapat mengganggu sistem endokrin. ”Karena itu, agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, masyarakat jangan memakai PVC untuk makanan panas, berlemak, dan berminyak,” jelasnya. Kemasan makanan tersebut biasanya dijumpai pada tutup kue tar transparan berbentuk silinder yang dilengkapi alas berwarna hitam berbentuk lingkaran. Selain PVC dan styrofoam, Husniah me-warning penggunaan kantong plastik atau kresek. Mayoritas kantong plastik berwarna, terutama hitam, merupakan produk daur ulang yang sering digunakan sebagai wadah makanan. Padahal, dalam proses daur ulang itu kerap tidak diketahui riwayat penggunaan bahan wadah tersebut. Bisa jadi, terang Husniah, bahannya adalah bekas wadah pestisida, limbah rumah sakit, kotoran hewan atau manusia, limbah logam berat. ”Dalam proses daur ulang itu juga sering ditambahkan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan,” papar dia. Menurut dia, di antara seluruh jenis kemasan untuk makanan tersebut, ada yang paling aman digunakan. Yakni, plastik PE dan PP.

Jenis plastik itu biasanya dipakai untuk botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, air mineral, kantong belanja (kresek), sedotan, maupun alat makan, seperti sendok, gelas, dan piring. ”PP dan PE paling sering dipakai dan paling aman,” ulasnya. Sementara itu, Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BPOM Roland Hutapea menambahkan, perlu ada peraturan untuk persoalan label produk makanan. Menurut dia, tiap produk makanan wajb diberi label yang mencantumkan jenis kemasan. ”Apakah label itu jenis PVC, PE, PP, atau styrofoam. Termasuk kandungan bahan kimianya,” ujarnya. Persoalan tersebut, tutur dia, sejatinya sudah dibahas dalam pertemuan bersama Departemen Perdagangan. ”Sebab, peraturan itu penting bagi masyarakat,” ucapnya. Departemen Perdagangan harus memikirkan masalah tersebut. ”Sedangkan kami terus memonitor dari segi kesehatan,” tegasnya. Referensi

Pesannya: Mesti berhati-hati ya tentang hal ini ….. jangan sekadar mengejar murahnya kalau sudah begini. Apalagi bisa berakibat, murah membawa sengsara ….. karena kesehatan itu mahal!

Tingkatkan Profesionalisme TNI AU Latihan “Air to Air TAXAN”

Di ketinggian 10000 s/d 15000 feet para penerbang pesawat tempur Lanud Iswahjudi bermanuver di udara melaksanakan latihan penembakan “Air to Air TAXAN” dengan menggunakan secapem untuk meningkatkan profesionalisme penerbang tempur, Selasa, (13/7). Latihan penembakan “Air to Air’ dengan peluru GUN 20 mm dilaksanakan di atas laut selatan Pacitan mulai tanggal 13 Juli s.d. 22 Juli 2009 dengan menggunakan pesawat tempur F-16/ Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 dan F-5/Tiger dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi.

Latihan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan penerbang tempur F-16 dan F-5 E Tiger, sebagai Pertahanan Udara (Hanud) yang dimiliki oleh TNI AU yang bertanggung jawab mempertahankan wilayah NKRI di udara.

Secapem merupakan benda yang digunakan sebagai sasaran tembak yang ditarik oleh pesawat lain saat di udara yang diasumsikan sebagai pesawat musuh dalam latihan penembakan “Air to Air TAXAN”.

Guna memperoleh hasil latihan yang maksimal, Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI Bambang Samoedro S.Sos, selalu memonitor setiap pergerakan latihan yang dilakukan oleh pera penerbang maupun ground crew.   Pada kesempatan hari pertama latihan (13/7) Danlanud Iswahjudi mengadakan peninjauan ke Skadaron Udara 14 mengenai kesiapan yang dilakukan sebelum para penerbang tersebut melaksanakan  latihan penembakan Air to Air. Referensi

Ciri-ciri kehidupan di dunia: Berpasangan.

Ada hitam, ada putih

Ada jauh, ada dekat

Ada hidup, ada mati

Ada sehat, ada sakit

Ada kecil, ada besar

Ada sukses, ada gagal

Ada cinta, ada benci

Ada naik, ada turun

Ada pemerintah, ada oposisi

Itu yang saya fahami tentang kehidupan di dunia selama ini

Namun, saya nggak faham, apakah ini juga berlaku di dunia politik

Karena saya lihat ada yang inginnya jadi pemerintah (setidaknya merangsek ke pemerintahan terus) nggak mau dan nggak siap jadi oposisi ………

Menyalahi kodrat, nggak baik jangka panjangnya ……

Budaya Pemerintahan Provinsi DIY, perlu sosialisasi ya…..

Budaya Pemerintahan, memang perlu dibuat, disosialisasikan, dan diterapkan, terus dikontrol ya …. agar kinerja para pegawai menjadi mantap …. seperti Budaya Pemerintahan Provinsi DIY, yang baru, memang perlu sosialisasi ya…..

Apakah Budaya Pemerintahan Provinsi DIY? SATRIYA :

Selaras,

Akal Budi Luhur Jatidiri,

Teladan-keteladanan,

Rela Melayani,

Inovatif,

Yakin dan percaya diri,

Ahli-Profesional.

Semuanya merupakan nilai-nilai yang baik dan unggul.

Problem kepemerintahan kita sesungguhnya apa kok sampai perlu budaya pemerintahan? Tidak ada satunya kata dan perbuatan, alias implementasinya, kalau istilah populer dulu ya pengamalannya (meminjam instilah P4) yang nggak terwujud nyata ….

Asyik, liburan lebaran dengan uang baru Rp.2.000,-

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan pecahan Rp 2.000 baru bergambarkan pangeran Antasari. Namun uang bernuansa abu-abu itu baru akan beredar luas di masyarakat menjelang Idul Fitri. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) baru akan mendistribusikan 500 juta bilyet/lembar uang baru pecahan Rp 2000 kepada BI pada Juli 2009 dan Agustus 2009. Sektretaris Perusahaan Peruri, Toni Pandelaki mengatakan, Peruri akan mendistribusikan uang pecahan baru tersebut secara bertahap dengan jumlah nominal sebesar Rp 1 triliun.

Cocok untuk lebaran .....

“Pada bulan Juli 2009, kita akan mendistribusikan kepada BI untuk disebarkan sebanyak 200 juta bilyet/lembar dan kemudian pada bulan Agustus 2009 sebanyak 300 juta bilyet/lembar,” ujar Toni dalam Media Gathering wartawan di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (10/07/2009). Ia menambahkan, uang pecahan Rp 2.000 itu diharapkan sudah bisa didistribusikan ke BI per 20 Juli 2009. “Nantinya sakaligus menyambut hari idul fitri, pecahan Rp 2000 sudah dapat tersebar ditangan masyarakat,” jelasnya.

Sebuah penghargaan untuk Sang Pahlawan

Uang kertas baru pecahan Rp 2.000 berwarna dominan abu-abu dengan unsur pengaman berupa tanda air bergambar Pangeran Antasari dengan benang pengaman yang tertanam di kertas uang dan bertuliskan BI2000 berulang-ulang yang akan memendar merah di bawah sinar ultraviolet. Uang kertas pecahan baru ini juga mengakomodasi kebutuhan para tuna netra dengan menyediakan kode tertentu (blind code) di samping kanan bagian muka uang yaitu berupa kotak persegi panjang yang dicetak secara intaglio.

Soal uang, lama atau baru, jangan lupa 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang! Masih ingat khan?!

Menurut Bara Hasibuan, SBY pecahkan rekor Obama. Pentingkah itu? Yang lebih penting mewujudkan amanah rakyat sebaik-baiknya ….

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan, mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono memecahkan rekor Presiden AS Barack Obama sebagai presiden yang dipilih paling banyak oleh rakyatnya secara langsung, jika sistem hitung cepat benar. “Tadi saya coba-coba hitung, jika hasil hitung cepat konsisten dengan hasil KPU, ada fakta yang menarik perhatian yakni (SBY) memecahkan rekor presiden yang dipilih secara langsung. Obama hanya dipilih oleh sekitar 69 juta rakyat AS,” kata Bara Hasibuan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, jika hitung cepat itu benar, jumlah golput sekitar 20 persen dan jika suara tak sah 10 persen maka jumlah suara sah mencapai 70 persen. Sementara itu jumlah pemilih yang tercatat di daftar pemilih tetap sekitar 170 juta. Sehingga jumlah suara sah sekitar 119 juta suara. Jika SBY menang dengan persentase 60 persen maka total suara yang memilih SBY sebesar 71 juta, atau di atas Obama yang hanya 69 juta atau sekitar 52 persen dari jumlah pemilih AS. Kemenangan SBY, katanya, semakin berarti karena jumlah capres di AS hanya dua sementara di Indonesia tiga pasangan. Tidak hanya itu, jumlah pemilih di AS juga lebih besar dibanding dengan di Indonesia, katanya.

Bara mengatakan selain itu posisi SBY sebagai presiden bertahan (incumbent), memang memperoleh keuntungan, namun juga bukan merupakan hal yang mudah untuk menyakinkan rakyat bahwa pemerintah telah berbuat banyak hal untuk rakyat. “Sehingga juga menjadi ujian, apakah selama menjabat sudah melaksanakan janji,” katanya. Sehingga, katanya, SBY jauh lebih sulit dibanding dengan Obama untuk memperoleh suara rakyat karena harus membuktikan pemerintah telah melakukan yang terbaik. Sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat Pemilu Presiden 2009 menyebutkan perolehan pasangan Megawati-Prabowo sekitar 26-27 persen, Yudhoyono-Boediono sekitar 60-61 persen dan Jusuf Kalla-Wiranto sekitar 12 persen.

SBY memecahkan rekor Obama, seberapa pentingkah itu? Ada yang lebih penting, mewujudkan amanah rakyat sebaik-baiknya …. selamat bekerja ….

Hasil riset: Hati-hati, gara-gara SMS bisa sakit leher lho ….

Dibalik kebiasaan menggunakan ibu jari untuk mengirim pesan singkat atau short message system (SMS) di telepon seluler (ponsel), ada risiko yang mengancam diantaranya menyebabkan rasa sakit di telapak tangan, lengan dan leher. Demikian diungkap sebuah penelitian terbaru. Namun, dimungkinkan jalan untuk menghindari ketidaknyamanan itu.

Golongan dewasa muda yang banyak mengirim pesan singkat dengan punggung membungkuk dan hanya menggunakan salah satu ibu jari mungkin memiliki lebih banyak masalah dengan tangan, leher dan lengan dibandingkan yang berdiri lurus serta menggunakan lebih banyak jari. “Mempertimbangkan semakin sering kita menggunakan keypad pada ponsel yang sangat kecil, maka sangat penting memahami bagaimana hal itu mempengaruhi tubuh,” ujar pemimpin penelitian sekaligus Ergonomist asal Sahlgrenska Academy Swedia, Ewa Gustafsson seperti dilansir healthday, baru-baru ini. “Kita perlu mengidentifikasi faktor terkait dengan penggunaan ponsel yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kemampuan bekerja,” ujar Ewa.

Beberapa alat komunikasi modern seringkali dihubungkan dengan sebagian rasa sakit berulang dan cedera saraf tertekan. Salah satunya disebut dengan siku ponsel atau cell phone elbow yang juga dikenal dengan cubital tunnel syndrome. Yang biasanya dirasakan dengan gejala kesemutan atau mati rasa pada tangan yang disebabkan penekanan berlebih pada saraf ulnar yaitu ketika siku dalam posisi rata saat berbicara di ponsel. Kemudian juga ada yang disebut guitar Hero wrist yaitu kelainan di bagian pergelangan tangan karena terlalu banyak memetik senar gitar. Kemudian muncul yang disebut Blackberry thumb yang disebabkan terlalu banyak menggunakan jari tangan saat mengetik pesan dari ponsel. “Perbedaan dari masa komputerisasi masa kini dan masa mesin tik zaman dulu adalah orang saat ini tidak pernah berhenti. Mereka mengetik hampir sepanjang hari,” ujar Dr. David Edelstein, orthopedic dan ahli bedah tangan di Maimonides Medical Center, New York.

Dia menambahkan, bahkan saat istirahat makan siang mereka tetap menggunakan mouse pada komputer dan mengetik pesan di ponsel. Demikian juga ketika sudah sampai di rumah, waktu untuk kegiatan semacam itu bahkan bisa bertambah banyak. “Dalam kasus yang paling serius, bengkak dan luka pada sendi basal di pangkal ibu jari dapat menyebabkan artritis,” tutur Edelstein. Artritis pada ibu jari dapat memicu rasa sakit pada tangan, sulit menelan serta penurunan kekuatan untuk bergerak. “Untuk setiap tekanan yang Anda lakukan pada ibu jari Anda, bisa jadi permulaan masalah. Seiring dengan waktu, hal itu bisa menimbulkan gangguan,” ujar Edelstein. Luka yang terjadi juga tidak hanya sekedar ibu jari, rasa sakit juga dapat menjalar ke leher dan punggung, menurut peneliti Swedia.

Para peneliti menganalisa teknik mengetik sms terutama dari sisi aktivitas muskular dan pergerakan ibu jari dengan sebuah alat yang disebut electrogoniometer yaitu alat elektrik yang mengukur fleksibilitas kepada 56 orang dewasa muda. Sebagian dari partisipan mengeluh gejala sakit pada leher, lengan atau tangan. Sebagian lain tidak merasakan apa-apa. Partisipan yang merasa kait biasanya mengetik dengan posisi tubuh menunduk yang memicu tekanan pada leher dan otot bagian punggung atas. “Saya pikir posisi Anda dalam mengetik sangat penting. Menunduk bukan merupakan posisi yang direkomendasikan,” terang Edelson. Partisipan penelitian yang merasakan sakit juga memiliki kebiasaan untuk menggunakan satu ibu jari saja dibandingkan kedua ibu jari.

Hand specialist dan occupational therapist dari william Beaumont Hospital, Heather Turkopp mengatakan, dia jarang melihat pasen dengan keluhan rasa sakit berkaitan dengan kebiasaan mengetik di ponsel. Meskipun dia meramalkan, hal itu bisa jadi berubah beberapa tahun mendatang. Cedera semacam itu membutuhkan waktu yang cukup lama. “Jika Anda melakukan sesuatu secara berulang, maka hal itu akan mengganggu jaringan, merusak dan menyebabkan rasa sakit. Para pegawai diminta semakin banyak bekerja dalam waktu yang semakin sedikit. Saya tidak akan terkejut jika semakin banyak melihat kasus sakit akibat terlalu banyak mengetik semacam itu,” tuturnya.

Lalu Tips menghadapi hal ini, bagaimana? Dari Health24 , rekomendasinya (terjemahkan sendiri ya, pakai Google bisa kok) :

• Avoid sitting in the same position for extended periods. Get up and take breaks.
• Pay attention to posture. When seated at a desk, your monitor should be at eye level, your arms should be bent at a 90-degree angle, your knees should be bent at 90 degrees and your feet should rest on the floor.
• Many people hunch over when SMSing because they’re trying to see the tiny keyboard. To keep from putting added pressure on your neck and upper back, rest the mobile device on your desk and lean against the chair’s backrest.
• Use both thumbs and give your thumbs a break when typing long messages.
• Stay active. “People who are more active outside of work and have good circulation will heal better than those who are less active and have poorer circulation,” Turkopp said.
• If you experience soreness, stop SMSting. Anti-inflammatory medications can also help.

Kota Bundanoon di Australia melarang penjualan air dalam botol plastik. Mau mengikuti?

Sebuah kota kecil di Australia memutuskan secara bulat untuk melarang penjualan air minum botol karena khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan. Para pegiat lingkungan mengatakan Kota Bundanoon di negara bagian New South Wales mungkin adalah kota pertama di dunia yang mengeluarkan larangan itu. Mereka mengatakan sumber daya dalam jumlah besar digunakan untuk mengambil, mengepak dan mengangkut air minum botol. Dan botol-botol plastik yang sudah digunakan kemudian menumpuk menjadi sampah atau diangkut ke tempat-tempat pembuangan sampah, demikian menurut pihak yang melakukan kampanye “Bundy on Tap“, yang bertujuan mendorong masyarakat agar minum air keran.

Mahal mana, airnya atau botolnya?

Lebih dari 350 warga datang untuk memberi suara mereka dalam sebuah pertemuan terbuka di balai kota. Hanya satu orang yang menentang larangan itu, bersama seorang wakil dari industri air minum botol, demikian dikabarkan ABC News.

Wartawan BBC Nick Bryant di Sydney mengatakan, penduduk setempat telah berjanji tidak akan memarahi pengunjung bila mereka tidak mematuhi larangan itu, tetapi para pengunjung akan dibujuk untuk mengisi kembali botol kosong mereka dengan air minum dari keran gratis yang disediakan di jalan utama. Seorang pegiat lingkungan John Dee mengatakan, pandangan penduduk setempat terdorong untuk melarang penjualan setelah sebuah perusahaan minuman besar mengumumkan rencana untuk mengambil air dari tempat penampungan air di bawah tanah kota itu.

Dampak lingkungan

“Perusahaan itu selama ini berupaya untuk memompa air bersih di tempat ini, membotolkannya di Sydney dan mengembalikan air minum botol ke sini untuk dijual,” katanya. “Hal ini membuat warga setempat mengkaji lagi dampak lingkungan air minum botol dan masyrakat di sini sangat vokal mengenai masalah ini,” tambah John Dee.

Larangan itu juga didukung oleh para pemilik toko di kota itu yang berpenduduk sekitar 2.500 orang itu. “Kami percaya Bundanoon adalah kota pertama dunia yang berhasil mengajak pedagang air minum botol eceran melarang penjualan,” kata Dee. “Kami belum pernah mendengar larangan serupa di tempat lain.”

Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales Nathan Rees mendukung upaya ini, dan memerintahkan berbagai departemen pemerintah agar berhenti membeli air minum botol dan lebih sering mengkonsumsi air minum dari keran. Rees mengatakan hal itu akan menghemat uang pajak rakyat dan membantu menyelamatkan lingkungan.

Pesannya: Apakah anda dan pemerintah daerah anda terilhami gagasan dan kabar ini? Kalau iya itu baik dan benar ………….. karena saya secara pribadi setiap kali melihat air dalam botolan/gelasan seringkali menakar “sesungguhnya mahal mana ya antara harga airnya dengan wadah botol/gelasnya” ……. apalagi kalau melihat secara jangka panjang, buanyaknya sampah plastik botol/gelas bekas itu dan dampaknya terhadap lingkungan hidup kita ……………….

Eh, ada Game SBY melawan koruptor. Bisa di-download gratis lagi …

Ternyata ada orang Indonesia (david_setiabudi@yahoo.com) yang bikin Game Presiden SBY. Lihat saja di website-nya. Ada 2 game yang bisa di-download. Gratis lagi. Game petualangan SERU & menantang ini dibuat (katanya) demi mendukung Bapak SBY dan Bapak Boediono. Konsep permainan petualangan ORIGINAL dari David Setiabudi (Copyright), hanya dengan mouse saja. Tidak boleh ditiru tanpa izin tertulis.

Syarat boleh download, yaitu harus berusia 21 tahun keatas. Saya sudah mencoba DL 2 game itu, masing-masing punya file dengan ukuran 7 Mb. Kalau berminat, DL saja sendiri, kayak apa sih serunya game tersebut …. yang katanya ada “petualangan” SBY melawan koruptor ……………..

Hasil riset: Sulit tidur alias insomnia? Di-terapi saja dengan internet!

Kondisi sulit tidur (insomnia) seringkali melanda orang yang sedang banyak pikiran atau merasa tertekan. Sebuah riset menunjukkan bahwa insomnia dapat disembuhkan dengan bantuan internet. Bagaimana caranya?

Dalam terapi berbasis internet ini, tidak ada ahli terapi manusia yang dilibatkan. Sebuah software akan memberikan nasehat dan jadwal tidur khusus berdasarkan jadwal keseharian user. Pasien insomnia akan diajak mempelajari kebiasaan tidur yang lebih baik, menghindari terjaga di tengah malam, melalui cerita, kuis dan game. “Ini merupakan program yang interaktif dan personal,” ujar salah satu tim peneliti, Frances Thorndike dari University of Virginia Health System.

Software yang diberi nama Sleep Healthy Using the Internet (SHUTi) ini dapat menjadi alternatif terapi murah dan tidak memerlukan obat-obatan. Sekitar 45 orang dewasa yang mengalami insomnia dilibatkan dalam penelitian tersebut. Secara acak, 22 orang diantaranya mencoba program terapi berbasis internet ini. Hasilnya, kelompok orang yang mencoba terapi ini dapat tidur lebih nyenyak dan jarang terjaga di tengah malam. Kendati terapi ini menunjukkan hasil positif, menurut Shelby Harris, seorang ahli dari New York Montefiore Medical Center, ada hal-hal yang kurang dari terapi berbasis internet.

Menurutnya, jika melakukan terapi secara berhadapan langsung (face to face), seorang ahli terapi dapat terus memotivasi pasien dan mengidentifikasi kecemasan-kecemasan yang membuat pasien sering terjaga di tengah malam. Namun, semuanya kembali pada orang yang mengalami insomnia, lebih nyaman dengan terapi berbasis internet atau face to face dengan ahli terapi.

Wah, cocok nhi, saya terkadang juga susah tidur. Apakah anda juga susah tidur? Sama dong, mari kita terapi barengan lewat internet, dalam bentuk? FB-an atau YM-an ………………… saya tunggu ………

Untuk Operating System, “Chrome” Google siap perang dengan “Windows” Microsoft

Meski sudah meraksasa di pasar sistem operasi komputer, namun Microsoft harus waspada. Pasalnya, Google sedang mempersiapkan ’senjata’ untuk menumbangkan dominasi OS Windows besutan Microsoft tersebut. Sistem operasi baru milik Google ini dikatakan bakal berbasis web browser Chrome. Dikutip dari The Telegraph, 8 Juli 2009, calon ‘pembunuh’ Windows ini akan dilempar ke pasar pada pertengahan tahun 2010.

Disebutkan bahwa sistem operasi baru Google ini dipersiapkan untuk netbook, yang saat ini memang tengah menjadi primadona dan mampu mencuri hati banyak konsumen. Tentunya bukan tugas mudah bagi Google untuk menghempaskan Microsoft yang sudah mengakar di kalangan pengguna komputer dengan sistem operasi Windowsnya.

Mari kita tunggu, mampukah Google membuktikan kalau mereka tak hanya bisa menjadi raja di pasar mesin pencari? Pasti asyik ini perang, sama-sama merasa raja di dunia IT. Kita sebagai konsumen harusnya pro pada OS yang bagus, stabil, mantap dan kalaupun dijual ya yang murah/terjangkaulah.

Apakah anda sudah memperhatikan hasil survai, quick & real count Pilpres RI 2009?

Apakah anda sudah memperhatikan hasil survai/polling dan quick count Pilpres RI 2009? Kalau belum coba perhatikan. Apakah ada korelasinya atau ada sesuatu yang bisa bikin anda surprise?

A. HASIL REAL COUNT KPU PILPRES 2009

Peringkat	Capres-Cawapres	Jumlah Suara	Persentase
1		11.658.098	61,66%
2		5.402.076	28,57%
3		1.847.958	9,77%
Total		18.908.132	100%

Keterangan: Sumber KPU, 9 Juli 2009, jam 23.00 WIB

B. HASIL QUICK COUNT PILPRES 2009

Lembaga
LSI (1)	26,56%	60,85%	12,59%
LSI (2)	27,36%	60,15%	12,49%
LP3ES	27,40%	60,28%	12,32%
Puskaptis	28,16%	57,95%	13,89%
CIRUS	27,49%	60,20%	12,31%
LRI	27,02%	61,11%	11,87%

Referensi / Keterangan:

LSI (1): Lembaga Survei Indonesia

LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia

LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Puskaptis: Puskaptis

CIRUS: CIRUS

LRI: Lembaga Riset Informasi

C. HASIL SURVAI/POLLING PILPRES 2009

1. Sumber : Polling detik diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.50 WIB

2. Sumber : Polling Republika diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.51 WIB

3. Sumber : Polling Mardoto diakses Rabu, 8 Juli 2009, jam 17.52 WIB

4. Sumber : Survai Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.30 WIB

Survai 2-4 Juli 2009, Mega-Prabowo 22,25 persen, SBY-Boediono 51,95 persen, JK-Wiranto 18,27 persen.

5. Sumber : Survai Lembaga Survei Indonesia (LSI) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.45 WIB

6. Sumber : Survai Swamedia Research dan Communication (SRC) di Jawa Tengah diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 19.00 WIB

Mega-Prabowo 28,3%, SBY-Boediono 50,4%, JK-Wiranto 4,7%.

7. Sumber : Survai Survey Strategic Indonesia (SSI) diakses Senin, 6 Juli 2009, jam 23.45 WIB

Survai 1 Juli sampai 3 Juli 2009: Mega-Prabowo 20,34 persen; SBY-Boediono 46,86 persen; JK-Wiranto 32,46 persen.

Bagaimanakah saudara, sudah anda perhatikan? Asyik lho kalau bisa melihat dengan pendekatan statistik, korelasinya signifikan nggak?

Catatannya:

1. Kalau anda sudah melihat dengan baik dan benar, pasti anda percaya, bahwa sekarang ini pola dan strategi bersaing dalam politik/pemilu sudah memasuki ranah pemakaian teknologi/teknologi informasi secara nyata dan maksimum. Pendekatan strategi tradisional, komunal, dan menggunakan simbol-simbol primordial memang harus dipertimbangkan untuk dikurangi, bahkan mungkin harus ditinggalkan kalau nggak mau kalah dalam persaingan.

2. Nggak jamannya lagi serang-serangan tanpa dasar dalam iklan-iklan kampanye, temu langsung atau debat-debat, atau dalam jalur black campaign. Harus mulai biasakan adu kata-kata yang cerdas, tidak menyakitkan siapapun (pesaing/konstituen), punya visi-misi dan program yang jelas dan realistis/logis gitu, nggak utopis. Juga harus siap bermain di semua lini dan media, termasuk teknologi informasi. Juga memperhitungkan waktu. Nggak mungkinlah dalam 3 bulan mau bikin bim salabim dari dapat 1 suara terus dapat 1.000.000.000 suara, ini sesuatu yang aneh. Last but not least, performance personal & track record juga penting diperhatikan: kepantasan disini!

3. Akhirnya, jangan pernah mengabaikan apalagi meremehkan hasil survai/polling, apalagi menyatakan tidak ada kaitannya dengan hasil quick count maupun real count. Sungguh merendahkan para akademisi.

Fresh: KPU akan umumkan hasil tabulasi Real Time nanti malam

Ada exit pool, ada quick count, ada yang lain juga …………..

Komisi Pemilihan Umum (KPU) malam nanti akan mengumumkan hasil tabulasi real time Pilpres 2009. Namun demikian, belum dipastikan jam berapa akan dimulai penayangan tabulasi real time tersebut. “Hasil tabulasi real time akan ditayangkan nanti malam di KPU. Tapi masih menunggu konfirmasi dari Bapak Aziz (Kepala Pokja IT KPU),” ujar angota KPU I Gusti Putu Artha. Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela kesibukannya memantau pelaksanaan Pilpres di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (8/7/2009). Pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu, KPU melakukan tabulasi real time di Hotel Borobudur, Jakarta. Namun setelah batas waktu yang ditentukan, tabulasi dilanjutkan di Kantor KPU.

Silakan ditunggu ………

Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan DPT Pemilu Presiden 2009?

Sampai malam ini, minggu, 5 Juli 2009, DPT Pemilu Presiden 2009 masih dipermasalahkan saja. Bahkan ada yang menginginkan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden 2009.

Apa harus begitu cara menyelesaikannya? Nggak mesti ditunda dong, karena sudah sekian tenaga, banyak waktu dihabiskan dan sumber daya materi dikeluarkan oleh Tim Sukses ataupun Capres-Cawapres, serta KPU, apakah hal ini harus disia-siakan begitu saja? Sayang khan ….? Ada yang punya ide Pilpres satu putaran saja (dengan argumentasi penghematan sekitar 4 Trilyun rupiah kalau nggak ada putaran ke-2) sudah diprotesi, dianggap anti demokrasi, disangka membodohi rakyat, atau kata-kata pedas lainnya …. Nha, kalau Pemilu Presiden ditunda apalagi ini, apakah tidak berarti lebih dari anti demokrasi, justru pembodohan dan pemborosan?

Soal DPT tentu saja kemungkinan memang ada ketidaktepatan data, 100% itu perfect dan sepertinya mutlak punya Tuhan saja. Selama masih ditangani manusia pasti ada salah-salahnya entah berapa proporsinya, jadi kalaupun ada salah-salahnya harusnya diselesaikan dengan nalar sehat dan hati bening. Caranya? Dibtulkan datanya. Begitu?

Sudahlah gampang itu, ini jaman modern dan jaman teknologi informasi. Oleh sebab itu gunakan saja perangkat ini secara maksimum. Bagaimanakah itu? Sebaiknya KPU dan Tim Sukses Capres-Cawapres (yang mempermasalahkan DPT)beradu data saja secara online dan real time serta di depan rakyat Indonesia dengan disiarkan melalui media TV Nasional. Jadi, diundang saja Tim Sukses (sekitar 10 orang saja, nggak perlu banyak-banyak, karena bukan saatnya untuk unjuk rasa ataupun banyak ngoceh di forum itu, prinsipnya hanya klarifikasi data) yang mempermasalahkan DPT ke Kantor KPU dengan membawa bukti-bukti selengkapnya, berhadapan dengan pleno KPU serta KPUD yang dipersoalkan DPT-nya, bisa dilengkapi dengan teleconference, diadu datanya secara nyata, saling cross-check dan check-recheck, siarkan langsung di media massa biar rakyat tahu sebenarnya, siapa yang benar datanya. Soalnya saya risih juga denger ada jutaan DPT yang dipermasalahkan, apa betul begitu lho? Jutaan itu banyka lho? Terus banyak koar-koar dan ngocah-ngoceh di media, ini itu, ini itu, sementara bukti nyata yang sempat ditayangkan sepertinya tidak proporsional dan tidak representatif dengan data keseluruhan calon pemilih …. Kasihan rakyat yang mau melek politik atau yang sudah cerdas dalam berpolitik dipermainkan dengan perilaku dan cara-cara berpolitik yang membingungkan dan cenderung pembodohan …..

Misalkan data KPU yang salah, ya KPU harus mau memperbaiki dan menerima koreksian …. toh, masih ada waktu dan cara memperbaiki, sekaligus mengontrol pelaksanaannya …

Kalau KPU punya data yang cukup valid, artinya ada salah-salah sedikit ya biar rakyat nanti yang menilai pada pelaksanaan Pilpres 2009, dan menyikapi secara bijak (artinya keputusan mencontreng yang mana, terserah rakyat ada atau tidak ada korelasinya dengan efek siaran langsung ini ya biarkan saja apa adanya) kualitas berpolitik masing-masing Tim Suskses Capres-cawapres …..

Ok, saya menunggu hal ini, masih ada dua hari (tanggal 6 dan 7 Juli 2009) waktu yang memungkinkan untuk melakukan hal ini ….. sudah diadu saja data-datanya (KPU dan Tim Sukses), siarkan langsung lewat media massa TV secara terbuka ….. soalnya saya penasaran, betulkah memang ada jutaan DPT yang kisruh? Gunakanlah perangkat teknologi dan komunikasi informasi secara maksimum untuk meningkatkan kualitas politik dan cara berpolitik di Indonesia, biar tidak terkesan asal cuap, bullshit belaka dan membuat rakyat bingung ……

N.B.

a. Janganlah hanya sekian % data di beberapa tempat terus dianggap atau direpresentasikan dengan statistik (yang menipu) menjadi sekian % data di Indonesia, nggak bisa itu. Karena DPT harus real, nyata, apa adanya, bukan permainan statistik deskriptif ataupun statistik inferens.

b. Saya sebagai Ketua RT, kok melihat (setidaknya di lingkungan daerah saya) secara berjenjang para pekerja KPUD (yang saya ketahui) dan perangkat Pemilu di bawahnya sudah berusaha dan bekerja mati-matian menyukseskan pesta demokrasi ini, sudah berusaha mendata hak-hak politik WNI dan menyalurkan informasi pencontrengan serta undangan untuk mencontreng sampai tingkat terbawah ….

c. Ayo, adu data DPT saja dan siarkanlah secara langsung proses itu di TV, supaya jelas, yang katanya ada Jutaan DPT kisruh itu benar atau nggak, saya betul-betul penasaran …..

Mari memonitor hasil survai/polling (terbaru) Pemilu Presiden 2009

Setelah hiruk pikuk masa kampanye, menjelang pemilu Presiden, 8 Juli 2009, kini saat-saat yang tepat untuk memonitor hasil survai dan polling dari berbagai sumber. Anda boleh meyakini, boleh juga tidak meyakini. Anda boleh menyukai, boleh juga tidak menyukai. Kemerdekaan menerima informasi dan menolak informasi silakan dipegang secara pribadi. Kebenaran data polling/survai silakan dilacak ke sumber referensi yang saya sebutkan juga disini. Mau anda jadikan referensi untuk mencontreng pada 8 Juli 2009 nanti, atau anda mengabaikan apapun hasil survai/polling terserah saja. Saya hanya menyajikan indikasi dan informasi ini, anda pribadi yang berhak menentukan. Dan, nantinya (setelah hari contrengan 8 Juli 2009) anda tinggal membuktikan dan mencocokkan hasil polling/survai dari lembaga/media/pribadi/website manakah yang paling mendekati kenyataan. Ingat, hasil polling/survai jangan pernah anda katakan ada yang salah, paling-paling yang bisa dikatakan adalah mendekati atau jauh dari kenyataan.

1. Sumber : Polling  detik diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.50 WIB

2. Sumber : Polling Republika diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.51 WIB

3. Sumber : Polling Mardoto diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 17.52 WIB

4. Sumber : Survai Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategi (Puskaptis) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.30 WIB

Survai 2-4 Juli 2009,  Mega-Prabowo 22,25 persen, SBY-Boediono 51,95 persen, JK-Wiranto 18,27 persen.

Survai 26-30 Juni 2009,  Mega-Prabowo 21,02 persen, SBY-Boediono 53,95 persen, JK-Wiranto 18,15 persen.

Survai 17-24 Juni 2009,  Mega-Prabowo 17,51 persen, SBY-Boediono 54,30 persen, JK-Wiranto 18,13 persen

Survai 4-11 Juni 2009,  Mega-Prabowo 22,17 persen, SBY-Boediono 52,15 persen, JK-Wiranto 17,20 persen

Survai 11-17 Mei 2009, Mega-Prabowo 24,26 persen, SBY-Boediono 57,39 persen, JK-Wiranto 12,37 persen

5. Sumber : Survai Lembaga Survei Indonesia (LSI) diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 18.45 WIB

6. Sumber : Survai Swamedia Research dan Communication (SRC) di Jawa Tengah diakses Minggu, 5 Juli 2009, jam 19.00 WIB

Mega-Prabowo 28,3%, SBY-Boediono 50,4%, JK-Wiranto 4,7%.

7. Sumber : Survai Survey Strategic Indonesia (SSI) diakses Senin, 6 Juli 2009, jam 23.45 WIB

Survai 1 Juli sampai 3 Juli 2009: Mega-Prabowo 20,34 persen; SBY-Boediono 46,86 persen; JK-Wiranto 32,46 persen.

Survai Juni 2009: Mega-Prabowo 20,11 persen, SBY-Boediono 52,14 persen,JK-Wiranto 27,57 persen.

N.B. Sekali lagi, saya hanya mengindikasikan dan menginformasikannya, andalah yang memutuskan!

10 situs humor yang akan membuat anda tertawa ngakak

Pingin tahu 10 situs humor yang akan membuat anda tertawa ngakak? Coba anda telusuri situs-situs yang direferensikan oleh CNN berikut ini. Siapa tahu dapat mengurangi stress anda, atau mengurai kerumitan hidup anda. Bahkan mungkin dapat menurunkan kebosanan anda dalam menunggu si dia …….

Awkward Family Photos

My Life is Average

My Parents Joined Facebook

Garfield Minus Garfield

Laser Portraits

Historical Tweets

Safety Graphics

Someecards

Graph Jam

This is Why You’re Fat

Hanya saja, kok nggak ada situs yang dari Indonesia ya?

Perhatian: Tahun 2009, pengangguran cuma terserap 30%

Program penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah hanya mampu menyerap sekitar 30 persen dari jumlah pengangguran yang ada sepanjang tahun 2009. Beberapa program diantaranya Balai Latihan Kerja (BLK), mobile training dan teknologi. “Program yang ada memang tidak bisa menanggulangi seluruh pengangguran yang ada saat ini.Tapi yang penting kita tetap berusaha menguranginya,” kata Erman suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat jumpa pers Senin (29/6) malam.

Berdasarkan data Diagram Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Februari 2009 terdapat 9,6 juta pengangguran. Dan 80% diantaranya adalah usia produktif sedangka 20% sisanya masuk golongan tidak produktif (berusia diatas 49 tahun).

Meski begitu, Erman menjelaskan target penyerapan pengangguran setiap tahun mengalami peningkatan.Dari 2,6 juta di tahun 2008 menjadi 2,8 juta di tahun 2009. ”Dan setiap tahunnya target penyerapan ini difokuskan pada pengangguran usia produktif,” kata dia.

Untuk program jangka pendek, Erman mengatakan, pengangguran akan dientaskan melalui pelatihan di tiga bidang yaitu untuk pasar kerja industri, pertanian dan transmigrasi.”Program transmigrasi merupakan salah satu program untuk mengentaskan pengangguran, karena seseorang yang mengikuti program transmigrasi adalah wujud pemberian stimulus kepada pengangguran untuk mendapatkan penghasilan,” tutur dia. Para transmigran mendapatkan rumah,lahan dan juga jaminan hidup selama dua tahun. Referensi

Terus yang 70% bagaimana ya?

Dijual (segera) furniture kayu jati, langka …. anda berminat?

DIJUAL (SEGERA) :

FURNITURE (MEJA, KURSI, GAZEBO) KAYU JATI, LANGKA …….

————————————————————————————————-

A. Meja Kayu Jati

Spesifikasi

Bentuk : Bulat (Kaki 4)

Diameter : 130 Cm (Utuh)

Tebal : 14 Cm

————————————————————————————————-

B. Satu Set Meja dan Kursi Panjang Kayu Jati

Spesifikasi

Bentuk Meja : Persegi Panjang

Panjang Meja : 200 Cm

Lebar Meja : 80 Cm

Tebal Meja : 10 Cm (Utuh)

Panjang Kursi : 200 Cm

Model : Kuku Macan

Jumlah Kursi : 2 buah

————————————————————————————————-

C. Gazebo Kayu Jati

Spesifikasi

Panjang/Lebar : 260 Cm

Tiang Medelan : 20 Cm Persegi

Tinggi Tiang : 280 Cm

Lantai Papan : 4 Cm

————————————————————————————————-

LOKASI BARANG/FURNITURE KAYU JATI : YOGYAKARTA

HARGA DAN KETERANGAN LEBIH LANJUT, SILAKAN KONTAK LANGSUNG :

08156705639 atau 087839183231 (Bpk. Wahyu)

Cocok untuk investasi maupun digunakan pribadi, berkelas. Barang langka …..

[NoAdv : A.0907-02]

Konsep ‘The Responsibility to Protect’ Masih Sering Diartikan Intervensi

Meskipun telah memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan, suatu negara masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan akan rasa aman dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun, tidak sedikit negara yang gagal menjalankan tanggung jawab tersebut. Masih sering terjadi berbagai kasus pelanggaran, baik berupa pelanggaran kemanusiaan, pembunuhan massal/genocide, maupun pemusnahan suatu etnis. Ketidakmampuan suatu negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi rakyat pada akhirnya mendorong dunia internasional untuk melakukan intervensi guna menyelesaikan berbagai persoalan yang berkecamuk.

Intervensi kemanusiaan ini dikenal dengan konsep ‘Responsibility to Protect’ (RTP) dan telah mulai dimunculkan pada 2001 silam. Hal tersebut kerap kali tidak hanya mengundang perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hubungan internasional, tetapi juga menuai kritik dan tentangan keras, khususnya berkaitan dengan masalah kedaulatan dan hukum internasional. “Di satu sisi ada yang beranggapan bahwa konsep ini merupakan sebuah ruang untuk melakukan intervensi. Padahal, dengan mengadopsi konsep ini tidak serta-merta berarti intervensi,” kata Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Drs. Muhadi Sugiyono, M.A., Selasa (30/6) di Fortakgama UGM.

Ditegaskan oleh staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fisipol UGM ini, RTP memang memungkinkan sebuah negara untuk diintervensi, tetapi bukan berarti harus diasosiasikan sebagai intervensi. Justru yang harus diperhatikan adalah bagaimana negara tersebut membangun kapasitas internasional untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran kemanusiaan.

Mengenai intervensi ini, disampaikan Muhadi, terdapat beberapa prinsip yang dijadikan sebagai acuan pemberlakuannya. Tindakan intervensi diambil berdasarkan, antara lain, alasan atau dasar yang kuat, tujuan yang benar, besarnya ancaman, dan wewenang yang sah. Selain hal tersebut, tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggunakan sarana-sarana yang proporsional. “Yang penting di sini bahwa keputusan untuk melakukan intervensi didasarkan pada keyakinan bahwa hal ini merupakan cara paling akhir dalam memecahkan persoalan yang apabila tidak diambil tindakan intervensi akan mengakibatkan kondisi yang lebih buruk,” terangnya.

Sempat disinggung pula oleh Muhadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering dilanda berbagai persoalan kemanusiaan, misalnya pada era Orde Baru, isu tentang pelanggaran HAM begitu hangat diperbincangkan. “Meskipun begitu, Indonesia masih mampu melindungi rakyatnya dari berbagai persoalan kemanusiaan yang ada walaupun belum cukup optimal,” tambahnya.

Adanya konsep RTP seyogianya diambil sebagai bahan pembelajaran dan dijadikan alat peringatan dini bagi Indonesia untuk lebih sensitif terhadap berbagai hal yang menimbulkan konflik. Dengan memahami konflik internal, akan semakin kecil kesempatan intervensi dari pihak luar masuk ke Indonesia. Referensi

Berhati-hatilah, akan ada razia BlackBerry?

Apa yang saya tulis beberapa waktu lalu soal BlackBerry, nggak ada salahnya. Nyatanya, lihat saja info ini  …… Departemen Perdagangan (Depdag) segera merazia perdagangan Blackberry ilegal yang diduga marak terjadi di Indonesia. “Nanti akan dirazia,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Depdag, Subagyo usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2009. Menurut dia, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.19/2009 yang berlaku efektif pada Agustus 2009 mewajibkan penjualan produk elektronik termasuk telepon genggam wajib disertai manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia serta memiliki setidaknya enam pusat layanan purna jual. “Penindakan bisa diambil setelah Permendag 19/2009 berlaku efektif pada Agustus nanti, tapi razia boleh dilakukan sekarang,” ujarnya. Pekan lalu, RIM (Research In Motion) perusahaan perilis smartphone blackberry menyatakan baru menjajaki kemungkinan untuk membuka kantor cabangnya di Indonesia demi memberikan layanan purnajual yang lebih optimal kepada pelanggannya di Indonesia. Referensi Pesannya: Betul nggak omongan pejabat itu dengan kenyataan di lapangan? Bagaimana cara merazianya, apa nggak bocor duluan (seperti yang umumnya terjadi) ….. Sebab, sekarang ini sulit mempercayai lips-lips yang cuma slapstick belaka ….. oh, bener-bener BlackNgeri….. …

KB wujudkan keluarga berkualitas

Di Indonesia, tingkat pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi masih begitu rendah. Hal ini mengakibatkan tingginya laju dan jumlah pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 227 juta jiwa. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,27% per tahun untuk periode 2005-2010. Kondisi ini mendudukkan Indonesia pada peringkat ke-4 dari 11 negara berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa di tahun 2009. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang kurang lebih mencapai 3-4 juta/tahun, diproyeksikan pada 2010 mendatang penduduk Indonesia akan mencapai 233,5 juta dan pada 2014 akan mencapai 244,8 juta jiwa.

Begitu pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi persoalan yang mendesak dituntaskan oleh pemerintah, terkait dengan langkah-langkah yang harus ditempuh guna mengendalikan laju pertumbuhan. Demikian dikemukakan Ir. Ambar Rahayu, Direktur Pemandu Kebijakan Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin (29/6), di Gedung Masri Singarimbun, Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM.

Untuk mengendalikan kuantitas penduduk yang demikian besar, BKKBN menargetkan untuk menurunkan laju pertunbuhan penduduk nasional menjadi sekitar 1,1% per tahun. Selain hal itu, juga menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 per perempuan usia reproduksi dan Net Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, imbuh Ambar, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi. Di samping itu, juga dengan meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, serta efektif menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dan memantapkan kembali pelembagaan paradigma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

“Keluarga yang sejahtera dan tertata merupakan investasi bagi masa depan bangsa dan negara. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu komponen yang berperan secara signifikan untuk mewujudkan hal ini,” jelasnya dalam seminar “Menatap Masa Depan Keluarga Indonesia”.

Sementara itu, Tri Kirana Muslidatun, S.Psi., istri Wakil Walikota Yogyakarta, yang juga penggiat program KB menyampaikan keikutsertaan laki-laki dalam program KB di kota Yogyakarta masih rendah. Padahal, program KB tidak hanya menjadi tanggung jawab wanita, tetapi juga laki-laki. Untuk itu, masih dibutuhkan upaya-upaya guna meningkatkan partisipasi laki-laki untuk menjadi akseptor KB. “Keberhasilan program KB merupakan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga serta mewujudkan keluarga yang berkualitas,” katanya. Referensi

Perhatian: Ini dia empat masalah Papua dan jawabannya

Persoalan Papua tidak pernah usai sampai saat ini. Kegelisahan akan terpisahnya propinsi yang berada di bagian paling Timur itu dari Indonesia terus menggelanyut. “Namun kita harus lihat, apa sebenarnya arti kemerdekaan yang mereka minta. Apakah merdeka dalam arti bebas secara politik atau bebas dari keterbelakangan yang sampai saat ini mereka alami,” kata Dr. Adriana Elisabeth, peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ditemui menjelang peluncuran buku dan diskusi buku Papua Road Map di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Adriana, salah satu penulis Papua Road Map (PRM), persoalan kemerdekaan yang kerap mencuat mesti didudukkan pada konteks menyeluruh persoalan papua. “Dalam penelitian kami, yang dituangkan dalam buku ini (PRM), ada 4 persolan utama yang ada di Papua,” ungkap Adri, sebagaimana ia biasa disapa.

Persoalan pertama, lanjutnya, terkait dengan masyarakat Papua yang masih termarginalisasi dan mengalami diskriminasi. “Orang Papua tuntut kesamaan. Kita belum merekognisi masyarakat Papua secara merata,” papar Adri.

Soal kedua, kegagalan pembangunan. Hal ini terkait dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak berhasil karena tidak adanya supervisi atau pendampingan dari pemerintah pusat dan kekurangsiapan pemerintah daerah dan masyarakat Papua. “Otsus hanya dilihat dari dananya yang besar saja,” katanya.

Ketiga, soal kekerasan negara dan pelanggaran HAM. “Sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik. Anda sendiri sudah tahu kan,” ungkapnya.

Terakhir, sampai saat ini politik dan sejarah integrasi terus diperdebatkan dan digugat. “Memang secara hukum kita berhak atas wilayah Papua,” paparnya.

Lebih jauh, sebagaimana disampaikan Adri, para peneliti LIPI tidak mau fokus pada persoalan saja tapi juga menawarkan solusi berdasar soal yang ditangkap. “Untuk soal pertama kami menawarkan solusi supaya kita mau mengakui dulu kalau di Papua ada masalah. Setelah itu, kita harus merekognisi masyarakat Papua dan memberdayakan mereka sehingga sama dengan yang lain,” paparnya.

Untuk soal pembangunan, menurut Adri tiap daerah memiliki kebutuhan yang khas satu sama lain, tidak bisa dipukul rata. Saat ini, masyarakat Papua sangat membutuhkan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Solusi ketiga, pemerintah mesti terus mengupayakan merekonsiliasi dengan masyarakat Papua terkait dengan banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di sana. “Pengadilan HAM sudah dilakukan tapi tidak ditangkap pentolannya dan kompensasinya bagi masyarakat Papua tidak jelas, tidak adil,” tutur Adri.

Terakhir, hal yang mesti diupayakan adalah melalui dialog. Hal ini sudah dilakukan pada tahun 1999 dengan dialog Tim Seratus pada pemerintahan Habibie. Namun, pada waktu itu persiapannya kurang matang sehingga hasilnya tidak jelas dan tidak terjadi kesepakatan.

Untuk itu, para peneliti LIPI merekomendasikan supaya dilakukan dulu pra dialog. Pada tahapan ini, kedua belah pihak mesti kenyepakati dulu isu, mekanisme, siapa saja yang terlibat, dan pembagian yang merata siapa wakil Papua sehingga sungguh mewakili pada dialog. “Kalau terjadi kesepakatan baru diadakan dialog. Mediatornya bisa bebas tergantung dari kesepakatan dua belah pihak,” katanya.

Dengan diterbitkannya buku ini, tambah Adri, berarti LIPI sudah selesai dalam menjalankan mandatnya terkait soal Papua. Tawaran solusi menjadi realisasi ketika dilaksanakan. “Kami berharap, bagaimana nanti menyelesaikan persoalan Papua harus secara damai, bermartabat, tanpa kekerasan dan menyeluruh,” pungkasnya.

Diskusi yang ditulis 5 orang dari LIPI melalui penelitian sejak 2004 ini akan dihadiri Menteri Pertahanan RI Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang menggantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berhalangan hadir, Peneliti Utama Kajian Papua LIPI Dr. Muridan S. Widjojo dan 4 penanggap yang terdiri dari Wakil Gubernur Propinsi Papua Alex Hesegem, Anggota Komisi I DPR RI Efendi Choiri, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris dan Septer Manafandu dari Foker LSM. Yang akan menjadi moderator adalah Adri. Referensi

Asuransi dan Saya: Ikut asuransi mengapa takut?

SEKADAR PENDAHULUAN

Perkenalan saya dengan asuransi dapat dikatakan suatu kebetulan. Namun, bisa juga dianggap jalan takdir kehidupan yang digariskan terhadap saya beserta keluarga. Sewaktu kuliah S1-Matematika saya sudah mengenal asuransi dari mata kuliah Matematika Asuransi. Sehingga saya punya landasan cukup dalam memahami soal hitung-hitungan probabilitas dan teori-teori kemungkinan yang tidak saja “bermain-main” dengan kondisi ketidakpastian tapi juga keterhubungannya langsung dengan realitas kehidupan. Bukankah di wilayah inilah asuransi menawarkan solusi!

Ada hal yang lebih menguatkan saya dalam mengenal dan menjemput program asuransi, yaitu saat saya telah memasuki dunia kerja, yang menurut kebanyakan orang penuh resiko, sebagai Perwira TNI AU. Saat itulah saya memahami keterkaitan resiko dan jaminan masa depan, terutama untuk keluarga saya. Apalagi dalam pandangan saya perjalanan kehidupan ke depan pasti semakin penuh persaingan, semakin saya sadari bahwa manusia tidak mungkin menghindar dari takdir sebagai manusia, soal hidup dan mati, kapanpun bisa menghampiri, dengan tanda-tanda terlebih dahulu ataupun secara tiba-tiba.

Saya menulis hal ini bukanlah dalam kerangka testimoni, namun saya ingin mengajak kita semua terbuka dalam berfikir dan menjalani kehidupan ini, yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakberdayaan sebagai manusia untuk menghindar dari takdir. Kondisi demikian, tidak berarti membuat kita berdiam diri tanpa mencari jalan terbaik untuk masa depan, terutama bagi keluarga (yang sewaktu-waktu mungkin saja harus ditinggalkan). Saya tidak ingin keluarga (terutama anak-anak) yang mungkin saja saya tinggalkan – secara mendadak – akan mengalami “kesulitan-kesulitan” dalam mengarungi kehidupan nantinya.

SEBUAH PENGALAMAN

Saya ikut asuransi prosesnya simple saja. Meski pada kenyataannya saya sudah mengerti seluk beluk asuransi, tetapi pada awal-awal bekerjasaya sengaja menunda dulu ikut asuransi, menunggu beberapa saat mau saving dulu. Nah, kebetulan suatu saat ada Pameran Pembangunan di Yogyakarta, saya sempat mengunjunginya dan mampir ke stand AJB Bumiputera 1912. Gara-gara mampir inilah, kira-kira sebulan berikutnya ada agen asuransi berkunjung ke rumah dinas saya. Intinya ya menawarkan agar saya mau ikut asuransi. Hanya beberapa kali pertemuan, saya akhirnya ikut mengambil polis Asuransi Pendidikan mulai 1 Oktober 1993, selama 15 tahun. Nomor polisnya 93163499. Tahun 2008 asuransi anak pertama saya itu telah tuntas, tanpa masalah yang berarti. Alhamdulillah. Dan, sekarang masih ada 2 asuransi di AJB Bumiputera 1912 yang masih berjalan atas nama dua anak kembar saya, dan Insya Allah, ini akan menjadi jaminan pendidikan sampai mereka selesai kuliah nantinya. Mereka berdua sekarang baru naik ke kelas 3 SD, lho.

Pada awal ikut asuransi saya memang harus bergelut dengan pemikiran dan kekhawatiran, antara manfaat dan “kehilangan” uang, serta seberapa pastikah jaminan yang diberikan AJB Bumiputera 1912, terutama dengan cerita-cerita “bablasnya“  uang premi yang digondol oleh agen asuransi. Makanya saya pernah sempatkan diri untuk mencoba membayar langsung ke Kantor AJB Bumiputera 1912 yang diYogyakarta, meski secara rutin biasanya pembayaran premi melalui sang agen. Eh, ternyata tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Saya juga pernah mengurus sendiri untuk  mendapatkan pembayaran pertama (masuk SD) karena memang ada rasa kekhawatiran soal nyampai nggak uang yang dibayarkan nantinya, lancar juga. Sekarang saya dapat menyatakan sesungguhnya lebih enak dan praktis diuruskan oleh agen asuransi. Toh, itu sudah pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi, sekarang ini saya tahunya beres dari agen asuransi yang menguruskan segala hal administrasinya, dari pembayaran premi, sampai pengurusan uang pertanggungan. Bahkan hubungan kami dengan agen asuransi ya seperti teman/rekan kerja saja, kami bahkan sering komunikasi tentang hal-hal di luar masalah asuransi. Padahal dulu asalnya juga nggak kenal sama sekali.

Suatu waktu agen asuransi saya pernah bercerita tentang tanggapan salah satu teman saya yang sedang dia lobi untuk ikut asuransi, eh malah memberikan tanggapan “setengah marah” karena khawatir dirinya ditipu oleh agen saya itu. Bahkan dengan bahasa yang agak kasar.  Hal ini muncul karena teman saya tersebut pernah dapat cerita dari seseorang yang pernah ikut asuransi, nggak tahu perusahaannya apa, terus ternyata memang nggak beres dan hilang uangnya. Trauma temannya itulah yang mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa semua asuransi bobrok. Dari cerita agen saya itu, saya memberi saran ya sabar saja, memang kepala dan pikiran orang per orang itu berbeda-beda, saya menawarkan kalau mau menggunakan saya sebagi referensi boleh juga, nggak masalah. Bagi saya ini masalah pemahaman antara probabilitas, ketidakpastian, proteksi dan jaminan kehidupan masa depan keluarga, agar tidak terlantar tanpa ada yang bisa memastikannya.

Saya juga punya pengalaman soal menukar nilai polis asuransi. Saya punya teman yang pada periode reformasi 1998 sudah ikut asuransi juga, tetapi tergoda untuk menukarnya/menjualnya. Mengapa? Dikarenakan yang bersangkutan ikut asuransi dalam uang dollar, sementara saya ikut dalam rupiah (saya bangga dengan uang Indonesia). Nah, sekitar waktu itu kurs dollar memang edan-edanan karena mencapai Rp.15.000,- per satu dollar. Makanya teman saya itu antusias untuk menukar/menjual asuransinya, karena kurs yang tinggi itu. Saya pun diajak untuk menukarkannya, dengan alasan, siapa tahu kurs uang dollar makin naik saja, sehingga menurutnya uang rupiah makin kurang berarti. Wouw, tawaran menarik? Ach, nggaklah, saya nggak mau menukarkannya, saya mempertahankannya karena memang tujuan saya ikut asuransi itu untuk proteksi masa depan kehidupan keluarga saya.

MENGENAL AJB BUMIPUTERA 1912 LEBIH JAUH

Supaya nggak ragu tetntang AJB Bumiputera 1912, akhirnya saya mencoba mengenal lebih jauh tentang AJB Bumiputera 1912, dengan berbagai cara. Dulu sih belum ada internet, dengan cari brosur-brosurnya kalau ada pameran.  Sekarang mah, tinggal browsing saja. Bagaimana sih sekilas tentang AJB Bumiputera 1912?

AJB Bumiputera 1912, adalah perusahaan asuransi jiwa milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan di Magelang, Jawa Tengah, pada 12 Februari 1912, perusahaan ini pada mulanya merupakan wadah Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB) untuk mengayomi nasib guru-guru bumiputera (pribumi). Perintis Bumiputera adalah Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru sederhana yang juga Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo – organisasi modern pelopor gerakan kebangkitan nasional. Ia dibantu Mas K.H. Soebroto sebagai direktur, dan Mas Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga guru inilah yang dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia. Bumiputera semula bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB.

Salah satu kekuatannya adalah kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik. Berbeda dengan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) – yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak didirikan Bumiputera menganut sistem kepemilikan dan kepenguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan – yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme, yang dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini.

Selama lebih dari sembilan dasawarsa, Bumiputera tumbuh berkembang mengarungi pasang surut zaman serta gelombang perjalanan negara dan bangsa, hingga kini sebagai pemimpin pasar industri asuransi jiwa Indonesia. Karyawannya sekitar 2500 orang, punya 23.000 agen, jaringan digerakkan oleh lebih dari 450 kantor operasional di penjuru nusantara. AJB Bumiputera 1912 dipercaya melindungi lebih dari 7 juta jiwa rakyat Indonesia.

SAYA YAKIN PASAR ASURANSI SEMAKIN MENINGKAT

Di tengah iklim kompetisi yang semakin ketat karena serbuan perusahaan asing menggarap pasar asuransi jiwa nasional, saya yakin AJB Bumiputera 1912 makin berkomitmen untuk bekerja keras, dan profesional menghadapi tantangan masa depan. Berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir seabad, AJB Bumiputera 1912 tentu bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Saya yakin AJB Bumiputera 1912 ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia.

Secara umum industri asuransi jiwa sepertinya tetap optimis tumbuh positif, setidaknya terlihat dari data pada kuartal pertama 2009, yang ditandai dengan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat membeli produk jasa keuangan itu di tengah terpaan krisis keuangan global. Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, untuk kuartal pertama tahun ini untuk asuransi jiwa, optimistis bisa kembali tumbuh setelah pada akhir 2008 pertumbuhannya begitu rendah. Menurut dia, faktor utama tumbuhnya industri jasa keuangan itu tidak terlepas dari semakin tingginya kesadaran masyarakat di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu akhir-akhir ini. Kondisi yang sama juga pernah terjadi ketika krisis moneter menimpa negara-negara di Asia termasuk Indonesia dan justru membawa dampak positif bagi industri asuransi di Tanah Air.

Prediksi bahwa pertumbuhan rendah yang terjadi selama 2008 hanya bersifat sementara dan ternyata betul walau data pertumbuhan itu sedang dikumpulkan. Optimisme tumbuh positif industri jasa keuangan itu juga didukung oleh faktor semakin membaiknya perekonomian pasar modal dalam negeri seperti yang ditunjukkan dengan naiknya harga saham lokal. Tapi yang jelas pada saat kondisi krisis seperti ini kesadaran masyarakat meningkat dalam membeli produk asuransi untuk memproteksi diri.

IKUT ASURANSI, NGGAK PERLU TAKUT LAGI!

Informasi tentang asuransi yang sudah cukup banyak, juga tentang kualitas perusahaan asuransi yang sangat mudah diakses sekarang ini mestinya mengantarkan kita untuk tidak takut lagi untuk mendaftar asuransi, alias punya polis asuransi. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang sudah faham bahwa proteksi diri untuk jaminan masa depan (dalam situasi ketidakpastian apa yang akan terjadi nantinya) perlu dipersiapkan sejak dini, agar tidak terjadi kesulitan bagi generasi berikutnya untuk menjalani kehidupan nantinya.

Memang, kalau belum menjalani masih penuh keraguan, namun kalau sudah melaksanakan dan merasakan manfaatnya, tentu berasuransi ini memberikan ketenangan jiwa untuk diri sendiri maupun keluarga. Justru dengan ikut asuransi saya merasakan nggak was-was lagi dengan biaya pendidikan anak-anak dan jaminan masa depannya dari sisi pembiayaaan.

SEKADAR PENUTUP

Sebelum mengakhiri tulisan tentang Asuransi dan Saya ini tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke pihak AJB Bumiputera 1912, yaitu:

a. Masalah pengecekan kebenaran agen dan keaslian kondisi/status asuransi yang diikuti, saya harap perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara maksimum, sehingga memungkinkan (calon) pemegang polis melakukan pengecekan secara online. Layanan semacam ini sudah jamak, seperti kita mau mengecek kepemilikan nomor kendaraan juga bisa online saat ini. Dan setiap ada perkembangan layanan baru dapat diinfokan ke pemegang polis secara langsung, melalui email ataupun per surat.

b. Masalah pemilihan Badan Perwakilan Anggota yang sebelumnya dengan pengiriman surat, sekarang mestinya dapat dilakukan dengan semacam polling lewat internet/TI. Sehingga semua pemegang polis memungkinkan memberi andil suara dalam pemilihan/polling itu. Tidak seperti sekarang ini, kami saja yang masih aktif sebagai pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak pernah lagi dapat kesempatan mengusulkan siapa yang mau jadi Badan perwakilan Anggota. Barangkali juga perlu dipertimbangkan tokoh-tokoh daerah yang diusulkan itu tidaklah harus ditentukan berdasarkan jabatan/level pejabat tertentu, karena gaungnya untuk mendukung gebyar asuransi ataupun AJB Bumiputera 1912 nyatanya tidakterlihat nyata, percuma saja. Apalagi kalau dipertanyakan sejauhmana mereka itu benar-benar dapat mewakili kepentingan anggota (pemegang Polis), wong ketemu saja dengan para pemegang polis dalam forum resmi nggak pernah dilakukan.

Demikian sekadar sharing tentang perasuransian bagi pengunjung blog saya, dengan harapan tulisan ini dapat dijadikan referensi awal anda semua untuk mengenal asuransi dan mungkin saja tak menutup kemungkinan anda juga mengikuti saya, mendaftar asuransi demi proteksi masa depan. Toh, resiko kehidupan (kemungkinan kematian) kita juga tidak tahu kapan akan menjemput. Selamat berasuransi. [Drs. H. Mardoto, M.T]

Ayo isi Polling Pilpres disini, untuk mengimbangi hasil survai banyak lembaga survai yang sulit dipercaya!

Pilpres hampir tiba.

Hasil survai bertebaran dimana-mana.

Ada yang suka ada yang benci

Suka karena hasil survai memenangkan Capres-Cawapresnya. Benci karena hasil survai merendahkan Capres-Cawapresnya.

Sudahlah daripada meributkan hasil survai, yang nggak ada habis-habisnya.

Anda sendiri bisa “mempengaruhi” ataupun “menyaingi” ataupun “merubah” hasil survai semuanya.

Caranya? Isilah polling Pilpres di blog ini, sesuka anda, sesuai pilihan anda. Terserah Capres-Cawapres mana yang anda cintai ……….

Mau ngeklik berulang-ulang silakan kalau bisa …… sepertinya nggak bisa, soalnya polling ini berbasis IP-Address.

Mau nyoba silakan …………………. kecuali pakai komputer dan IP-Address berlainan ……………

Ayo, anda bisa mempengaruhi polling Pilpres dengan satu klik di blog ini.

Saya tunggu ……….. sampai 5 Juli 2009.

Perlu ada revolusi persepakbolaan di Indonesia?

Sepak bola Indonesia kembali menunjukkan ke-nyinyir-an. Final Copa Dji Sam Soe Indonesia (CDSSI) berakhir dengan pemogokan pemain Persipura Jayapura. Persipura pun dinyatakan kalah walk out dalam kedudukan kalah 0-1 dari Sriwijaya FC, Minggu, 28 Juni 2009.

Duel bergengsi yang mempertemukan Sriwijaya FC sebagai juara bertahan dan Persipura sebagai juara Liga Super Indonesia itu memang menuai ketidakpuasan. Badan Liga Indonesia baru menetapkan Stadion Stadion Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, sebagai tempat penyelenggaraan pada awal bulan ini. Sriwijaya FC yang akhirnya lolos ke final mendapat keuntungan karena bisa bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Akhir buruk pada laga kali ini sangat berseberangan dengan awal pertandingan yang dibuka dengan seremoni meriah. Ratusan penari dan sorotan sinar laser meramaikan dibukanya perebutan gelar juara musim ini. Vokalis musik cadas Godbless Ahmad Albar pun tampil untuk memimpin kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah peluit kick-off dibunyikan, pertandingan pun berjalan menarik. Kedua tim tidak ragu bertukar adegan keras untuk menghalau serangan lawan. Para pemain Papua bermain cepat dan berulang kali melakukan tikaman melalui Boaz Solossa. Namun, kiper Sriwijaya FC Ferry Rotinsulu bermain baik dan berkali-kali menggagalkan upaya Boaz, David Da Rocha, maupun Ernest Jeremiah. Dua menit sebelum istirahat, gawang Ferry kembali mendapat dua ancaman maut. Ancaman pertama datang ketika Ferry berupaya menangkap tendangan lambung dari sayap kiri. Tangkapannya tidak sempurna, tapi bola membentur tiang dan kembali ke tangan sang kiper. Semenit kemudian, tendangan bebas David Da Rocha menuju pojok kiri gawang. Kali ini Ferry berhasil menepisnya.

Di babak kedua, Persipura kembali menunjukkan serangan-serangan cepat. Namun, justru tuan rumah berhasil mencetak gol pada menit ke-51. Mohammad Nasuha mengirim umpan silang dari sayap kiri dan Anoure Richard Obiora berhasil menanduknya di antara kepungan lawan. Gol itu membuat serangan “Laskar Wong Kito” kian deras. Tak lama kemudian, sebuah kemelut terjadi di gawang Jendry Pitoy, namun anak-anak asuh Rahmad Darmawan gagal memanfaatkannya menjadi gol. Persipura membalas kemelut tersebut. Pada menit ke-60, Ian Kabes berhasil mendapat bola di kotak penalti. Tiba-tiba Ferry datang dan berusaha menghalau bola, tapi gerakannya justru menjatuhkan Jeremiah. Bola muntah disambar oleh Boaz, tapi tendangannya (sepertinya) mengenai tangan lawan dan keluar lapangan. Wasit Purwanto tak meniup peluit tanda pelanggaran dan ini membuat kubu Persipura marah. Sejumlah pemain Persipura mendorong wasit dan mengakibatkan kericuhan di lapangan. Tim “Mutiara Hitam” kemudian mogok bermain sehingga laga dihentikan beberapa menit. Puluhan suporter Persipura turun ke lapangan dan membujuk timnya untuk kembali bermain. Hingga 45 menit penghentian waktu, “Mutiara Hitam” tetap menolak melanjutkan pertandingan.

Setelah lebih dari satu jam penghentian, wasit memutuskan Sriwijaya FC sebagai pemenang. Sang juara berhak mendapat hadiah uang senilai dua miliar rupiah, sementara runner-up memperoleh Rp 750 juta. Deltras Sidoarjo menyabet posisi ketiga dengan hadiah Rp 350 juta setelah menang 3-1 atas Persijap Jepara pada duel di tempat yang sama.

Inilah wajah “puncak” sepakbola Indonesia sesungguhnya! Di dalam dan di luar lapangan penuh kekisruhan. Alih-alih mau ikut (jadi tuan rumah) Piala Dunia …………. ampun, mana mampu kalau masih seperti ini? Ini merusak wajah profesional persepakbolaan Indonesia. Saya yakin, para pemain bola yang baik dan benar masih banyak, pelatih dan ofisial juga begitu, wasit dan para pengadil juga masih buaaaaaaaaaanyak yang adil beneran. Pengurus? ya, juga saya yakin masih banyak yang konsisten dan kompeten ……….. cuma, sebenarnya saya melihat hanya segelintir saja personal-personal sekitar persepakbolaan Indonesia yang nggak beres …… sayangnya justru yang segelintir itulah yang sekarang “menguasai”  …… memang perlu ada revolusi dalam persepakbolaan Indonesia! Itu kunci ke depan, kalau sepakbola Indonesia mau maju. Selain itu, sudahlah nggak usah neko-neko dengan kebijakan-kebijakan aneh-aneh dalam percaturan sepakbola Indonesia, ikuti dan patuhi saja aturan sepakbola yang standar … FIFA kek, atauinternasional mana tuh yang “normal” dan “umum”. Tegakkan aturan dengan adil, selesailah sebagian permasalahan …….. jangan campur aduk dengan politik, atau lainnya ……… sepakbola ya sepakbola ….. real sport!

P.S. Saya masih tetap belum setuju kalau sepakbola Indonesia “memangsa” APBD/APBN. Profesional ya harus tetap profesional dengan sistem keuangan profesional ………… nggak boleh nyedot duit rakyat!

Kisah sebuah negeri “ilegal”: BlackBerry membuktikannya ….

Setelah ilegal-ilegal macam-macam yang banyak beredar di negeri ini, kini BlackBerry menjadi bukti kuat citra negeri ilegal yang tak tergoyahkan hingga kini, bahkan semakin nyata adanya …..

Betapa fakta telah menunjukkan, bahwa HP cerdas BlackBerry memang tengah booming di kalangan masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat kelas menengah ke atas. Kalau kelas bawah mana mampu sih beli HP yang beginian? Hanya saja, siapa sangka jika hampir separuh BlackBerry yang beredar di Indonesia adalah ilegal!

Pengakuan ini datang dari salah satu operator yaitu PT Excelcomindo Pratama Tbk. Manager Broadband BlackBerry & 3G PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) Handono Warih mencatat, sedikitnya separuh BlackBerry yang beredar di pasaran adalah ilegal.

Saat ini, BlackBerry yang sudah beredar di pasar diperkirakan mencapai 425.000 unit. Dari jumlah ini, 250.000 unit disalurkan secara resmi oleh tiga operator telekomunikasi, yakni Excelcomindo, PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT Telkomsel. Dengan demikian, ada 175.000 unit BlackBerry yang berasal dari pasar gelap atau black market.

Oleh sebab itu, kondisi BlackBerry yang mendapat sorotan akhir-akhir ini terkait maraknya barang yang diselundupkan dan PIN kloning, yang dapat merugikan konsumen yang tidak dapat membedakan antara BlackBerry yang diimpor resmi dan yang berasal dari black market (BM), serta merugikan Pemerintah dikarenakan hilangnya potensi pajak impor atas masuknya BlackBerry, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengambil langkah terhadap produsen BlackBerry, Research In Motion (RIM) asal Kanada, yang tidak kunjung membuka layanan purna jual di Indonesia. “Kami menolak sementara permohonan sertifikasi BlackBerry dari RIM sejak sebulan lalu,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto. Gatot menjelaskan, sikap yang diambil Depkominfo tersebut berdasarkan hasil pertemuan Depkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan perwakilan RIM pada pekan lalu.

Depkominfo telah melakukan pertemuan dengan tiga operator yakni PT Telkomsel, PT Indosat Tbk dan PT Excelcomindo Pratama Tbk selaku importir BlackBerry yang menjalin kerjasama secara langsung dengan RIM. “Depkominfo dan ketiga penyelenggara telekomunikasi tersebut sepakat melakukan permintaan dan tekanan bersama terhadap RIM agar rencana feasibility study pendirian perwakilan RIM di Indonesia dapat dilakukan secepat mungkin,” terang Gatot. Gatot menegaskan, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan siap bekerjasama dengan Depkominfo terkait importasi produk BlackBerry hingga pendirian service center di Indonesia terealisasi.

Keputusan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) yang untuk sementara menghentikan laju impor BlackBerry dengan tidak melayani sertifikasi produk yang akan masuk Indonesia sejak sebulan lalu suatu hal yang patut didukung. Meskipun hal ini punya efek pada perusahaan operator seluler. Misalnya, Smart Telecom yang bersiap meluncurkan BlackBerry CDMA terpaksa harus menunda waktu peluncuran. “Secara teknis maupun paket komersial, kami sudah siap. Tapi stok dari RIM belum ada,” ujar Direktur Regulasi Smart Telecom Ubaidillah Fattah. Ubaidilah mengatakan, segala persiapan perusahaan telah rampung. Perjanjian dengan RIM pun telah beres. Namun, karena ada penghentian izin dari Depkominfo untuk produk BlackBerry yang akan masuk ke Indonesia, rencana peluncuran BlackBerry CDMA Smart pekan ini pun tertunda. “Kami belum tahu sampai kapan harus menunggu,” ucap Ubaidilah. Ia berharap, persoalan layanan purnajual yang disyaratkan pemerintah kepada RIM bisa segera terpenuhi. “Kalau sekadar membuka kantor perwakilan di Indonesia, saya rasa bukanlah hal yang sulit,” kata Ubaidillah.

Apapun akibatnya langkah yang diambil pemerintah tetap proporsional, dan semestinya diapresiasi semua pihak. Bukankah membuka layanan purnajual memang kewajiban vendor atau produsen.

Indosat yang akan melakukan langkah serupa dengan meluncurkan BlackBerry dengan jaringan StarOne juga menunda rencananya. Jika sebelumnya direncanakan Juni, kemungkinan peluncuran mundur hingga kuartal ketiga tahun 2009. Namun, penjualan BlackBerry di jaringan GSM yang selama ini sudah dilakukan tiga operator besar belum terlihat mengalami gangguan. GM Corporate Communication PT Excelcomondo Pratama (XL) Myra Junor mengaku, penjualan BlackBerry XL belum menemui kendala. “Selama ini persoalan purnajual dan servis bisa kami tangani, jumlahnya pun tak banyak,” tandas Myra. Myra Junor optimistis bahwa RIM akan melakukan langkah konkret memenuhi aturan Depkominfo yang meminta Research In Motion Kanada, selaku produsen BlackBerry, agar mendirikan pusat servis atau perwakilan resmi di Indonesia. Hal tersebut menyusul sejumlah masalah yang dihadapi konsumen, seperti PIN kloning dan maraknya BlackBerry di pasar gelap. “RIM tidak akan menyia-nyiakan pasar BlackBerry di Indonesia yang sangat besar dan tumbuh dengan pesat,” ujar Myra. “Jika dalam beberapa minggu ke depan belum ada wujud konkret dari RIM, Depkominfo akan mengkristalisasi ketegasan sikap lebih konkret,” tandas Gatot tanpa merinci tindakan apa yang dimaksud.

Ini negeri hukum, kalau banyak yang ilegal-ilegal dibiarkan terus, apa kata dunia? Saya setuju ada operasi besar-besaran BlackBerry ilegal ……………toh, yang punya kalaupun kena operasi umumnya juga orang kaya ……….

Pemerintah harus menertibkan peredaran BlackBerry ilegal di pasaran. Pemerintah sepertinya sudah menentukan, ciri BlackBerry ilegal ialah yang tidak melewati proses sertifikasi di Direktorat Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi dan Bea Cukai. Tanda lolos sertifikasi ini biasanya ada di dalam handset. “Tim itu akan dibentuk segera,” ujar Subagyo, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan (Depdag). Kelak, yang akan melakukan pengawasan di lapangan adalah Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Depdag. “Jika ada perintah dari Dirjen, kami langsung melakukan pengawasan BlackBerry ilegal,” tegas Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Depdag, Inayat Iman. Depdag akan berkoordinasi dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) untuk pembahasan teknis pengawasannya.

Jumlah ilegal tidak pasti? Ya, jelaslah, namanya saja ilegal …. pasti sulit dimonitor, apalagi dihitung secara eksak.

Pemerintah tetntu nggak bisa memastikan berapa banyak BlackBerry ilegal yang beredar di pasar. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menduga, pengguna BlackBerry ilegal jauh lebih banyak daripada yang tercatat saat ini. “Soalnya segmen konsumen Indonesia tergolong sensitif terhadap selisih harga,” ucapnya. Harga BlackBerry resmi minimal Rp 6 juta per unit. Sedang yang ilegal, hanya sekitar Rp 2 juta per unit.

Saat ini, ada tiga operator telepon seluler yang menyalurkan BlackBerry di Indonesia. Yakni PT Indosat, PT Excelcomindo Pratama (XL), dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Ketiganya menjual BlackBerry secara paket alias bundling. Jumlah pembeli resmi kini tercatat sudah 320.000 pelanggan. Terdiri dari 120.000 di Indosat, dan masing-masing 100.000 pelanggan BlackBerry Telkomsel dan XL. Ini tidak termasuk BlackBerry yang diimpor oleh importir umum.

Pesannya: Ini negeri legal, jangan pernah-lah melegalkan barang-barang yang ilegal. Soalnya di negeri ini begitu banyak barang ilegal beredar (sepertinya mudah ya) yang mudah ditemui dan didapati …. citra “ilegal” country masak melekat terus untuk negeri ini ………….. Maaf-maaf saja, ternyata bukan barang-barang ilegal saja (dari negeri seberang) yang banyak mejeng di negeri ini, bahkan manusia-manusia ilegal dari luar negeri sepertinya juga banyak yang berkeliaran di negeri ini …………… Gimana nhi, kiprah penjaga pintu-pintu itu?

Oh!

Inilah daftar 100 malware terganas di Indonesia menurut Kaspersky Lab

Inilah daftar nama-nama malware terganas yang beredar di Indonesia periode 18 Juni 2009-25 Juni 2009, menurut laporan Kaspersky Lab:

Net-Worm.Win32.Kido.ih  ( 41.9714%)

Exploit.Win32.SqlShell.a   (9.7527%)

HEUR:Trojan.Win32.Generic  (7.6628%)

Heur.Win32.Trojan.Generic  (3.309%)

Trojan.Win32.FraudPack.owo (3.1%)

Trojan-Downloader.Win32.Agent.cgns  (2.5427%)

Trojan.Win32.Agent.cltm  (1.846%)

Trojan.Win32.FraudPack.oxv  (1.7416%)

Trojan-Dropper.Win32.Small.axv (1.5674%)

Trojan.Win32.FraudPack.ovx  (1.5674%)

Trojan-PSW.Win32.Agent.nfo (1.3236%)

Trojan.Win32.Buzus.bhqc (1.2539%)

Trojan.Win32.Agent2.kov (1.1494%)

Net-Worm.Win32.Kido.dam.y (1.1146%)

Heur.Win32.Invader (0.8708%)

Net-Worm.Win32.Kido.eo (0.8011%)

Trojan.Win32.Monder.cmwt  (0.8011%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bfru  (0.7315%)

Trojan-Downloader.Win32.Agent.ansh (0.6618%)

Trojan-Dropper.Win32.Agent.zje (0.5921%

Trojan-Downloader.Win32.Agent.cgew (0.5921%)

Trojan-Downloader.Win32.Agent.wxq (0.5573%)

not-a-virus:Porn-Dialer.Win32.InstantAccess.f(0.5573%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bfrp  (0.5225%)

Trojan-Downloader.Win32.Small.jvl  (0.5225%)

Net-Worm.Win32.Koobface.d   (0.4528%)

Trojan-Downloader.Win32.Injecter.cqd  (0.418%)

HEUR:Trojan-Downloader.Win32.Generic  (0.3831%)

Virus.Win32.Sality.aa (0.3135%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Relevant.n  (0.3135%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bfdq  ( 0.2786%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Agent.lmz  (0.2786%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.l  (0.209%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bful  (0.209%)

Trojan-GameThief.Win32.WOW.bie  (0.209%)

not-a-virus:WebToolbar.Win32.FenomenGame.pxu (0.1742%)

Trojan-Dropper.Win32.Small.dhn (0.1742%)

Exploit.Win32.DCom.ad

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bffe (0.1742%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bfws (0.1742%)

Trojan-Banker.Win32.Banker.aifb  (0.1742%)

Packed.Win32.Black.d   (0.1742%)

Trojan.Win32.Agent.cgof   (0.1393%)

Trojan-Dropper.Win32.Small.ayg  (0.1393%)

Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.wcby  (0.1393%)

Trojan-Downloader.Win32.Small.jwq  ( 0.1393%)

Trojan-GameThief.Win32.OnLineGames.bktw  ( 0.1393%)

MultiPacked.Multi.Generic  (0.1393%)

HEUR:Backdoor.Win32.Generic  (0.1045%

Suspicious.Win32.Packer (0.1045%)

Virus.Win32.Virut.ce (0.1045%)

Backdoor.Win32.IEbooot.dfe (0.1045%)

Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.erj ( 0.1045%)

Trojan-Dropper.Win32.Agent.atvx  (0.1045%)

Backdoor.Win32.Agent.ahwn  (0.1045%)

Multi.Win32.Packed   (0.1045%)

HEUR:Trojan.Win32.Invader (0.1045%)

Trojan.Win32.Agent.abud  (0.1045%)

Backdoor.Win32.Poison.ahgc   (0.1045%)

Trojan-GameThief.Win32.Magania.bfsy (0.1045%)

Trojan-Downloader.Win32.Agent.cdid ( 0.1045%)

Trojan.Win32.Stuh.pdm  (0.1045%)

Trojan.Win32.Buzus.bigq (0.1045%)

Backdoor.Win32.Small.icr  (0.1045%)

Backdoor.Win32.Agent.ahgv  (0.1045%)

Trojan.Win32.Agent.cngn  (0.1045%)

Backdoor.Win32.Hupigon.aovn  (0.1045%)

Trojan-Dropper.Win32.Agent.atmg  ( 0.1045%)

Packed.Win32.Black.a  (0.1045%)

HackTool.MSIL.KKFinder.q  (0.0697%)

Trojan-Downloader.Win32.Small.aliy  (0.0697%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Webdir.e  (0.0697%)

Email-Worm.Win32.Joleee.bwu  (0.0697%)

HEUR:Virus.Win32.Generic (0.0697%)

Trojan-Dropper.Win32.Small.cdw  (0.0697%)

Trojan.Win32.Agent.cccr (0.0697%)

Trojan.Win32.Midgare.mqa (0.0697%)

Backdoor.Win32.Bifrose.aknz  (0.0697%)

Trojan.Win32.Agent.cmud  (0.0697%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Shopper.v  (0.0697%)

Backdoor.Win32.Bifrose.fpb (0.0697%)

Trojan-Mailfinder.Win32.Mailbot.ec

Trojan.Win32.Agent.cjxh   (0.0697%)

Trojan-Spy.Win32.Zbot.xdj (0.0697%)

P2P-Worm.Win32.Archivarius.b   (0.0697%)

Virus.Win32.Sality.z     (0.0697%)

HEUR:Worm.Win32.Generic (0.0697%)

Trojan-Dropper.Win32.Mudrop.ask  (0.0697%)

Trojan.Win32.Agent2.hxw  (0.0697%)

Trojan.Win32.Agent.cmnr (0.0697%)

Trojan.Win32.Agent.rzw (0.0697%)

Trojan-Downloader.Win32.FraudLoad.eki (0.0697%)

Trojan-Downloader.JS.Agent.gj  (0.0697%)

not-a-virus:AdWare.Win32.AlexaBar.n (0.0697%)

Trojan.Win32.KillWin.pi   (0.0697%)

not-a-virus:AdWare.Win32.Chiem.c  (0.0697%)

Net-Worm.Win32.Kido.cy

Trojan-Downloader.Win32.Agent.cgaw(0.0348%)

Trojan-Dropper.Win32.Mudrop.aso (0.0348%)

Packed.Win32.Krap.c  (0.0348%)

Serangan malware kian menggila. Waspadalah!

Inilah daftar 27 Maskapai Penerbangan yang dicabut SIUP-nya dan tidak boleh beroperasi

Inilah daftar 27 Maskapai Penerbangan (16 Maskapai penerbangan berjadwal, 11 Maskapai penerbangan tidak terjadwal)  yang dicabut SIUP-nya dan tidak boleh beroperasi:

16 Maskapai penerbangan berjadwal yang SIUP-nya kadaluarsa

1. PT Adam Sky Connection Airlines

2. PT Air Paradise International

3. PT Asia Avia Megatama

4. PT Bali International Air Service

5. PT Bayu Indonesia

6. PT Bouraq Indonesia

7. PT Deraya

8. PT Evata Papua Airlines

9. PT Indonesia Airlines Avi Patria

10.PT Jatayu Gelang Sejahtera

11.PT Seulawah NAD Air

12.PT Star Air

13.PT Top Sky International

14.PT Golden Air

15.PT Ekasari Lorena Airlines

16.PT Eagle Transport Service

11 Maskapai penerbangan tidak terjadwal yang memiliki SIUP kadaluarsa

1. PT Nurman Avia Indopura

2. PD Prodexim

3. PT Bali International Service

4. PT Aviasi Upata Raksa Indonesia

5. PT Daya Jasa Transindo Pratama

6. PT Buay Air Service

7. PT Adi Wahana Angkasa Nusantara

8. PT Love Air Service

9. PT Pegasus Air Charter

10.PT Janis Air Transport

11.PT Air Maleo

Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) 27 maskapai penerbangan dinyatakan expired (kadaluarsa). Mereka pun dilarang melakukan kegiatan operasional. “27 perusahaan angkutan udara yang masa izin usahanya berakhir sejak tanggal 26 Juni 2009 sudah tidak berlaku dengan sendirinya,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay dalam Jumpa pers di gedung Departemen Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2009). Menurut Herry hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1, UU No 1/2009 tentang Pernerbangan. “Jika tidak melakukan operasi penerbangan secara nyata selama 12 bulan secara berturut-turut, maka izin usahanya tidak berlaku dengan sendirinya,” terang Herry.

Menurut Herry sebelumnya ada 38 maskapai penerbangan yang telah diberi surat pemberitahuan, namun susut menjadi 27 yang dinyatakan expired. Dari 27 maskapai penerbangan, 16 maskapai penerbangan di antaranya berjadwal dan 11 di antaranya tidak berjadwal. Namun Herry tetap memberikan kesempatan bagi ke-27 perusahaan penerbangan tersebut untuk mendapatkan izin operasi kembali. “Asalkan wajib memenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan,” pungkas Hery.

Pesannya: Untuk industri penerbangan harus tegas, tidak ada tawar menawar dengan peraturan yang ada. Jangan sampai rakyat jadi korban …. terlalu banyak toleransi. Untuk menuju zero accident, yang benar seharusnya memang zero tolerance!

Indonesia dituduh melakukan DUMPING. Ach, itu gaya perang ekonomi negara lain yang nggak suka Indonesia maju ….

Tuduhan DUMPING terhadap produk-produk Indonesia terus saja ada. Padahal selama ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering dikenakan tuduhan dumping sedangkan pengenaan tuduhan dumping Indonesia ke negara-negara lain terbilang rendah. Mengapa ya?

Data tuduhan DUMPING terhadap Indonesia adalah,

a. Tahun 2007:  16 kasus.

b. Tahun 2008: 7 kasus (tuduhan dumping produk tabung TV oleh India, tekstil oleh Argentina dan Brasil, tisu toilet oleh Australia, produk kertas oleh AS, produk ban dari Turki).

c. Tahun 2009 (Januari-Mei): 6 negara yang menuduh Indonesia melakukan dumping dan safeguard. Keenam negara-gara itu antara lain AS, Pakistan, India, China,  Mesir dan Afrika Selatan. Totalnya ada 18 perusahaan yang terkena tuduhan dumping, dan satu perusahaan untuk tuduhan safeguard. Produk yang dituduh dumping adalah Viscose Staple Fiber Excluding Bamboo Fiber atau bahan baku serat tekstil yang mulai diinisiasi 19 Maret 2009 , Nucleotide-type Food Additives  atau bahan tambahan pangan yang  diinisiasi 24 Maret 2009, Polyethelene Retail Carriers Bags  atau bahan baku kantung plastic yang mulai diinisiasi 20 April 2009, dan Phthalic Anhydride  atau bahan kimia yang diinisiasi 29 Mei 2009. Produk yang kena tuduhan safeguard adalah Cotton Yarn and Blend and Woven Fabrics of Cotton and Blend  atau serat benang untuk tekstil mulai diinisiasi 15 Januari 2009, Coated Paper and Paper Board mulai diinisiasi 20 April 2009 dan Uncoated Paper and Copy Paper yang diinisiasi 20 April 2009.

Hingga tahun 2008, Indonesia mendapatkan 116 kasus anti dumping yang dituduhkan 23 negara. Jumlah kasus di Indonesia itu paling banyak dibandingkan beberapa negara di Asia, Eropa dan Amerika. Sebagai perbandingan, kasus dumping di Amerika sebanyak 20 kasus, India 19 kasus, Afrika Selatan 11 kasus, Selandia Baru 11 kasus, Malaysia 8 kasus, Turki 6 kasus, Argentina 5 kasus dan Mexico 3 kasus.

Sebaliknya, Indonesia sendiri telah mengenakan 5 tuduhan dumping sepanjang tahun 2008 yaitu beberapa negara diantaranya India, Thailand, Rusia. Selain itu, sejak 4 Januari 2006 lalu Indonesia telah mengenakan safeguard untuk produk keramik terhadap 15 negara untuk kurun waktu tiga tahun. Sementara penggunaan hak anti dumping, Indonesia baru mengenakan tindakan anti dumping terhadap impor untuk 34 kasus. Jumlah ini merupakan yang paling rendah dibandingkan India (372 kasus), Amerika (245 kasus), Uni Eropa (252 kasus).

Anehnya, tuduhan tersebut tidak hanya terkait masalah nilai jual yang lebih rendah di pasar ekspor ketimbang di pasar domestik, tapi juga sudah mengarah pada isu lingkungan dan soal subsidi. Ini jelas merupakan cara-cara tidak fair dalam perdagangan termasuk dumping, karena kondisi krisis global saat ini yang berpotensi memicu meningkatnya negara lain untuk menerapkan isyu ini untuk melindungi pasar dalam negerinya. Sebab kita ketahui dampak tuduhan dumping bisa merugikan produsen di negara yang kena isyu dumping. Oleh sebab itu, sudah semestinya Pemerintah, dunia usaha itu sendiri dan rakyat Indonesia, harus ikut berusaha melindungi industri dalam negeri terhadap tindakan curang atau tuduhan dumping yang dilakukan oleh pihak luar negeri sehingga dibentuk komite anti dumping dan anti subsidi. Selaku anggota WTO, kita bisa mengenakan tindakan anti dumping terhadap impor yang disinyalir melakukan dumping guna menanggulangi dampak persaingan curang. Tindakan anti dumping hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan bahwa impor dumping telah mengakibatkan kerugian material kepada industri domestik. Adapun tindakan pemulihan yang diijinkan untuk melawan persaingan yang curang akibat dumping dengan cara pengenaan bea masuk anti dumping sebesar marjin dumping yang ditemukan. Namun hal itu harus didahului dengan penyelidikan yang membuktikan adanya dumping. Pengenaan bea masuk guna melindungi kepentingan nasional tetap saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Namun harus ada pilihan yang realistis soal ini.

Menurut saya, Indonesia harus melawan terhadap tuduhan semacam ini. Seringkali tuduhan ini hanya kedok dari negara yang “kalah bersaing” sehingga mencari-cari alasan untuk menjatuhkan pesaing, dan salah satunya dengan isyu dumping. Karena logika saya, produk Indonesia itu khan umumnya termasuk high cost ekonomy/product kok pemasarannya di-dumping-kan, apa mungkin ada pengusaha mau merugi besar-besaran, demi mengejar ekspor, aneh saja ….. lagian inilah real perang ekonomi dunia masa kini, makanya Indonesia harus fight, jangan lemah, ….., konsumsi produk-produk dalam negeri di dalam negeri sendiri juga harus terus ditingkatkan, agar membantu proses produksi ke arah efisien yang lebih baik … Inisiatif hal ini harus datang dari semua pihak, pihak industri itu sendiri, pemerintah, dan rakyat Indonesia agar lebih proaktif memahami dan menggunakan produksi dalam negeri juga.

Karena perang di bidang pilar ekonomi diantara negara-negara dunia sekarang ini, bisa menentukan “nasib” pilar-pilar negara lainnya, yaitu: sosial, politik maupun hankam, yang ujung-ujungnya berpengaruh pula terhadap ketahanan nasional suatu bangsa …….

Iya ya, film “King” khan untuk anak-anak kok pakai iklan rokok. Jadinya, saya nggak pingin nonton ….

Iya ya, film “King” khan untuk anak-anak kok pakai iklan rokok segala sih. Apa nggak ada iklan yang lebih sehat dan menyehatkan? Jadinya, saya nggak pingin nonton itu film …. padahal saya sangat suka kalau ada film bagus untuk anak-anak, bahkan nonton 2 kali pun saya senang sekali, seraya mengajak keluarga dan anak-anak ………

Anda sudah tahu adanya “protes” Komnas Anak terhadap film “King”? Coba perhatikan berita ini:

———- Komnas Anak Sayangkan Sponsor Rokok dalam Film King ———-

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyambut baik film “King” yang ditayangkan di bioskop mulai 25 Juni ini. Film yang mengangkat tema anak-anak dan nasionalisme ini merupakan angin segar dalam perfilman nasional yang saat ini didominasi oleh film–film horor dan komedi porno. Meski demikian, Komnas Anak menyayangkan keterlibatan salah satu produk rokok dalam film King. Film yang mengangkat tema anak-anak yang diproduksi oleh Alenia Pictures ini secara tidak langsung membenarkan penghancuran generasi bangsa yang dilakukan oleh industri rokok. “Sebab, rokok adalah satu-satunya produk legal yang membunuh separuh dari konsumennya,” kata Ketua Komnas Anak, Seto Mulyadi, Kamis (25/6).

Seto mengungkapkan, dari hasil penelitian, promosi dan sponsor rokok terbukti merangsang aspek kognitif anak untuk merokok. Selain itu, iklan atau sponsor rokok juga mendorong anak untuk tetap terus merokok. “Serta mendorong perokok anak yang sudah berhenti merokok untuk kembali merokok,” ungkap Seto. Agresifitas pemasaran iklan rokok, tutur Seto, telah menyebabkan jumlah prokok anak mengalami lonjakan yang signifikan. Prevalensi perokok remaja usia 15-19 meningkat sebanyak 144 persen selama tahun 1995 hingga 2004. Dari 13,7 persen di tahun 1995 menjadi 32,8 persen di tahun 2004. Seto menyatakan, survey ini juga menunjukkan perokok yang mulai merokok pada usia 5-9 tahun meningkat lebih dari empat kali lipat dari 0,4 pada tahun 2001 persen menjadi 1,8 persen pada tahun 2004. “Ini membuktikan adanya hubungan yang kuat antara agresifitas iklan , promosi dan sponsor rokok dengan meningkatnya prevalensi merokok anak,” kata Seto.

Ironisnya, ungkap Seto, aturan saat ini yang berlaku di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, justru memberi kebebasan hampir mutlak bagi industri rokok untuk mengiklankan dan mempromosikan prduknya ke masyarakat luas. “Lemahnya peraturan ini digunakan industri rokok untuk membentuk ketergantungan industri seni dan olah raga melalui pemberian sponsorship,” terang Seto. Celakanya, ungkap Seto, anak-anak dan remajalah yang menjadi sasaran dari iklan, promosi dan kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok. “Konsekuensinya, anak-anak menganggap prilaku merokok adalah wajar dan tidak berbahaya bagi kesehatan, sehingga mereka terjerat menjadi perokok tetap,” kata Seto.

Demi kepentingan terbaik untuk anak, jelas Seto, Komnas Anak menyatakan protes atas sponsor rokok dalam film King dan mendesak Alenia Pictures agar memberi tanggapan atas siaran ini kepada Komnas Anak. Selain itu, Alenia Pictures juga mengeluarkan pernyataan maaf kepada publik atas keterlibatan sponsor perusahaan rokok dalam film King. “Juga tidak bekerjasama dengan industri rokok dalam bentuk apa pun di masa mendatang,” tutur Seto menandaskan.

————————————————————-

Film anak kok “diselipi” rokok. Jadinya, masalah rokok lagi, rokok lagi ………………. kok nggak sadar-sadar sih. Matikan rokokmu sebelum rokok mematikanmu!

Pemerintah Kota Surabaya dinilai kurang peduli terhadap penggunaan Bahasa Indonesia. Yok opo rek?

Pemerintah Kota Surabaya dinilai kurang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia. “Kami sangat menyayangkan, seharusnya sebagai kota yang pernah meraih anugerah Adi Bahasa, Surabaya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Bahasa Indonesia,” kata Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI Dr Dendy Sugono di Surabaya, 24 Juni 2009.

Ia melihat masih banyak ruang publik di Surabaya yang tidak tertib dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Coba saja keliling kota Surabaya, banyak sekali ditemukan ketidaktertiban dalam berbahasa,” katanya dalam seminar internasional Relasi Lokalitas-Globalitas Menuju Modernitas Bahasa dan Sastra Indonesia di Surabaya itu. Dalam kesempatan itu, Dendy juga merasa prihatin dengan pelajar sekarang. “Kalau tidak lulus ujian nasional, protes karena nilainya jeblok. Padahal, mereka tidak lulus karena tidak menguasai bahasa Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia meminta para siswa jangan sampai mengesampingkan bahasa Indonesia karena sampai sekarang masih digunakan dalam soal-soal ujian nasional.

Menurut dia, penguasaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia semakin lama semakin memprihatinkan. Hal itu terlihat dari uji kemahiran berbahasa (semacam TOEFL). Rata-rata skor yang diperoleh masyarakat di bawah angka 500. “Masih banyak masyarakat yang memperoleh skor 200. Ini sangat memprihatinkan kita karena sebagai bahasa persatuan sejak 1928, ternyata masih banyak yang tidak menguasainya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Surabaya Amir Mahmud menyatakan tidak setuju jika bahasa Indonesia dianggap tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. “Justru kami selalu mengikuti perkembangan teknologi,” katanya. Bahkan, pihaknya sudah menghimpun 184.000 kata asing yang di-Indonesia-kan dari 32 cabang keilmuan, di antaranya kimia, fisika, ekonomi, dan hukum. Pejabat bidang politik dan ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jeffrey Loree, menyatakan, bahasa Indonesia sangat penting di mata dunia internasional. Menurut dia, negosiasi dan komunikasi lintas budaya berkaitan erat dengan urusan diplomasi. “Kegagalan dalam memahami budaya orang lain akan memiliki konsekuensi yang serius,” kata mantan guru bahasa Mandarin di Amerika Serikat itu.

Waduh, kedengarannya nggak enak ya. Surabaya khan masih di dalam negara Indonesia khan, kok nggak peduli dengan Bahasa Indonesia, yok opo rek? Bahasa Indonesia juga salah satu identitas Bangsa Indonesia lho …………. Ayo, kembali, Indonesianisasi …….. apapun yang mungkin …………Jangan umek Pedagang K-5 saja alias gropyokan dan razia terus, ke-Indonesia-annya juga perlu dibina melalui bahasa ….

Obama Ungkapkan Kemarahannya kepada Iran. Ada apa sebenarnya?

Presiden Barack Obama, Selasa (23/6), menyampaikan pernyataan lebih keras menyangkut penanganan pemerintah Iran terhadap aksi demo memprotes hasil pemilu.

Obama mengekspresikan kemarahannya atas tindakan keras pemerintah Iran menyusul tayangan video menyayat hati seorang perempuan yang tewas ditembak selama protes di Teheran.

Berbicara dalam jumpa pers di Gedung Putih, untuk pertama kalinya Obama menyampaikan pendapat bahwa strateginya untuk menawari negosiasi kepada musuh utama AS, Iran, akan tergantung kepada bagaimana akhir dari krisis Iran. “Amerika Serikat dan masyarakat internasional jijik dan marah atas ancaman, pemukulan dan pemenjaraan yang terjadi di hari-hari terakhir ini,” kata Obama memperkeras retorikanya terhadap Iran.

“Saya sangat mengutuk aksi yang tidak adil dan saya bersama rakyat Amerika berduka untuk semua dan setiap korban yang tidak berdosa yang meninggal.”

Obama berkuasa sejak Januari lalu dan menawarkan dialog dengan musuh-musuh AS termasuk Iran yang sebelumnya sangat dijauhi pemerintahan George W Bush. “Kami tetap menunggu untuk melihat bagaimana krisis itu diakhiri,” kata Obama merujuk situasi di Iran.

“Pendirian saya semenjak masuk ke kantor ini (Gedung Putih) adalah bahwa AS memiliki kepentingan keamanan nasional inti dalam meyakinkan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir dan menghentikan ekspor terorismenya ke luar perbatasannya. Kami mencermati dalam beberapa hari terakhir, di pekan-pekan lalu, untuk tidak memberikan dukungan, dengan alasan bahwa rezim Iran lah yang boleh memilih jalannya.”

Obama menegaskan, dia tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran seperti dituduhkan pemerintah Iran, tetapi menyatakan dia harus memberi kesaksian bagi keberanian dan martabat rakyat Iran.

Secara khusus dia menyebut tayangan video kematian Neda Agha-Soltan, yang adalah penonton unjuk rasa yang ditembak mati di jalanan dan gambarnya menyebar ke seluruh dunia, sebagai simbol demonstrasi pasca-pemilu.

“Tayangan itu menyayat hati dan saya yakin bahwa semua orang yang menyaksikannya tahu bahwa ada ketidakadilan yang fundamental di balik itu. Saya kira, manakala seorang gadis tertembak di jalanan tatkala dia hendak keluar dari kendaraannya, adalah masalah (teramat besar).”

Beberapa tokoh Republik, termasuk lawan Obama dalam Pemilu 2008, John McCain, menuduh Presiden AS ini dingin dan terlalu lamban menyikapi demonstrasi yang meledak menyusul terpilihnya kembali Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang ditentang Mir Hossein Mousavi.

Obama membalas kritik kelompok Republik ini dengan berkata, “Hanya sayalah Presiden Amerika Serikat. Apa pun yang dilakukan pemerintah selalu dilihat maju mundur oleh Republik. Itu bukan apa yang relevan bagi rakyat Iran.”

McCain kemudian mengatakan dalam wawancara dengan CNN bahwa dia sepakat hanya ada satu presiden di AS, tetapi mempertahankan haknya untuk berbicara. “Kebanyakan dari kita yang bertahun-tahun berpengalaman menangani masalah-masalah seperti Iran tidak hanya berhak untuk berbicara, namun kita juga memiliki tanggung jawab untuk berbicara demi orang lain yang sedang tertindas.”

Baru saja hari ini satu komisi kunci pada DPR AS setuju menjadikan Iran sebagai target larangan impor minyak dan sektor energi domestiknya dengan melarang Bank Ekspor Impor AS membantu perusahaan-perusahaan yang mengekspor bahan bakar ke Iran atau membantu produksi minyak Iran.

Departemen Luar Negeri juga menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Hillary Clinton berbicara tentang Iran via telepon dengan mitranya dari Perancis, Inggris, dan Jerman, tetapi enggan mengungkapkan isi pembicaraan itu.

Obama terlihat berhati-hati bersikap di Iran dengan menyeimbangkan empatinya kepada para demonstran Iran, seraya tidak terlihat ingin merenggangkan hubungan dengan musuh Washington yang dituduh menguasai senjata nuklir itu.

“Komentar-komentar saya telah keliru diterjemahkan di Iran dengan menyatakan bahwa saya membiarkan para perusuh melanjutkan aksinya dan terus membuat kegaduhan. Ada laporan bahwa CIA berada di balik itu semua. Semua itu keliru, tapi itu membuat Anda berada pada posisi yang justru disukai pemerintah Iran untuk dimainkan (sebagai alasan untuk menyebut ada intervensi asing di Iran),” demikian Obama. Referensi

Survei LSI: JK Naik, SBY Turun, Mega Stagnan

Hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), 15-20 Juni 2009, menunjukkan temuan yang dinamis. Mega-Prabowo cenderung stagnan, SBY-Boediono menurun, dan JK-Wiranto mengalami kenaikan jika dibandingkan survei LSI pada akhir Mei.

Kendati demikian, SBY-Boediono masih menempati posisi teratas dengan 67 persen, Mega-Prabowo (16 persen) dan JK-Wiranto (9 persen). Pada survei akhir Mei, SBY-Boediono meraih 70 persen, Mega-Prabowo (16,4 persen), dan JK-Wiranto (7 persen).

Pada rilis LSI dipaparkan, jika dibaca secara konservatif, dengan margin of error 2,8 persen, dukungan SBY-Boediono 64 persen. Kenaikan JK-Wiranto, jika dibaca secara optimistis, elektabilitasnya mencapai 12 persen. Sementara itu, Mega-Prabowo, dengan pembacaan optimistis dengan margin of error 2,8 persen, dukungannya pada waktu survei sebesar 19 persen.

Dengan penurunan 3 persen dari survei terakhir, pasangan SBY-Boediono akan memperoleh elektabilitas 64 persen jika penurunan tersebut terjadi secara linier. Pasangan JK-Wiranto, dengan sisa waktu sekitar 20 hari menjelang pemilu, jika dibaca secara optimistis, diprediksi akan memeroleh 20 persen suara. Sementara itu, pasangan Mega-Prabowo, dengan pembacaan optimistis juga diprediksi memperoleh suara yang relatif sama dengan JK-Wiranto, 20 persen.

Survei yang melibatkan 2.000 responden ini dipilih dengan teknik multistage random sampling. Sampel akhir yang dapat dianalisis sekitar 99,5 persen atau 1.989 responden. Margin of error +/- 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Referensi

Saya (sekarang) lagi asyik memperhatikan Iran: Ada pergulatan media, TI, politik dan kepentingan asing!

Saya (sekarang) lagi asyik memperhatikan Iran: Ada pergulatan media, TI, politik dan kepentingan asing! Mau ikut lihat, coba perhatikan hal-hal berikut ini …………. kalau kita cermat kita bisa melihat dan merasakan “ada skenario yang manis yang disusun oleh sutradara yang jempolan yang mampu menggiring situasi dan kondisi ke arah yang diinginkan”  ….

Yang pertama:

Kemelut panas usai terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran terus berlangsung. Video seorang wanita yang tertembak saat berlangsung protes dijadikan sebagai simbol oleh oposisi. Wanita ini tewas tertembak di jalan saat menyaksikan protes di ibukota Iran, Teheran, 20 Juni lalu. Tidak diketahui siapa penembaknya, namun yang pasti video detik-detik sebelum kematiannya ini, beredar luas di internet dan menggemparkan jagat maya. YouTube, Facebook, Twitter, dan sejumlah situs-situs lain memuat video ini. Video tersebut menggambarkan tentang sang korban yang bersimbah darah akibat peluru yang menembus dadanya. Terlihat, darah bukan hanya keluar dari dadanya, namun juga dari mulutnya hingga akhirnya melintasi wajahnya. Beberapa pria di sampingnya terlihat berusaha menghentikan pendarahan yang ia alami. Siapa wanita yang akhirnya tewas itu? Belum diketahui identitas aslinya, namun ia dikenal dengan nama Neda. Nama ini mengacu pada situs mikroblogging Twitter yang dihujani komentar, dukungan dan empati dari para anggotanya. Dikutip dari USAToday, Senin (22/6/2009), #Neda telah menjadi salah satu hashtag (kata atau akronim yang diawali dengan simbol #) yang paling sering digunakan di Twitter. Neda juga menjadi populer di pencarian Google serta beberapa media besar turut mengeksposnya. Kini ‘video berdarah’ tersebut dijadikan sebagai simbol bagi kaum oposisi yang menentang Ahmadinejad.

Yang kedua:

Kalau anda sempat baca tulisan-tulisan berikut ini, kita makin yakin ada link yang terencana dengan jelas:

a. Iranian election: “Mission accomplished” yang dimuat Today, 14 Juni 2009.

b. Iran tries to put a lid on election protests yang dimuat Los Angeles Times, 15 Juni 2009.

c. Serangkaian tulisan di purplepeoplevote.com (15 dan 17 Juni 2009), yaitu:
Following Iran Elections on Twitter – A Lesson in Freedom and Technology, American’s Practical Support of A Free Iran, Twitter Changing the Playing Field In Iran and For Totalitarianism

d. Stealing the Village Vote yang dimuat New York Times, 18 Juni 2009.

e. Obama Says ‘Justice’ Is Needed for Iranians yang dimuat di The New York Times, 20 Juni 2009.

Yang ketiga (agak mengejutkan):

Seorang mantan pejabat pemerintahan Amerika Serikat –yang bertugas di era George W. Bush– membuat komentar mengejutkan. Pendiri Twitter disebut layak mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Adalah pejabat bernama Mark Pfeifle, mantan Deputy National Security Advisor untuk mantan Presiden AS George W. Bush yang mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan FoxNews. Dikutip dari TechCrunch, Selasa (23/6/2009), Pfeifle menganggap pendiri Twitter punya peran dalam menangani krisis di Iran. Menurut Pfeifle Twitter memiliki peran besar dalam menyebarkan pesan-pesan ke rakyat Iran selama rusuh pasca pemilihan Presiden. Ia menyebut Twitter, Facebook, Flickr dan YouTube sebagai yang berjaya dalam krisis tersebut. “Jika ada yang mungkin perlu mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian berikutnya, harusnya adalah para pendiri Twitter yang menunda perbaikan sistem demi menjaga tetap banyak tweet (pesan di twitter-red) yang dikirimkan dalam seminggu lalu (saat puncak kerusuhan di Iran-red),” tutur Pfeifle.

Tentunya konteks Pfeifle adalah seperti bercanda. Namun di sisi lain Pfeifle seperti ingin mengatakan bahwa peran internet dalam menyebarkan informasi di Iran tidak bisa disepelekan lagi. Menurut Pfeifle perkembangan media dari jejaring sosial mampu memberikan suara pada pihak yang sebelumnya dibungkam. “Pada tanggal 17 (Juni 2009) saja ada 221.000 tweet soal Iran, 3.000 video di Youtube. Ini mengagumkan,” ia memaparkan.

Okelah, para WNI Nomor 1, kita sudah dapat melihat dan “melihat” dengan terang bagaimana pergulatan media (asing) dan teknologi informasi (khususnya internet, khusus lagi jejaring sosial) telah digunakan secara maksimum dalam membentuk opini, “memaksakan kehendak” dan memainkan politik strategis dengan segala kepentingannya. Dan kita melihat, kepentingan siapakah yang bermain di Iran ?

CNN sudah menjadi musuh Al Jazeera dalam penyiaran soal Iran, sama dengan soal Irak dahulu, sehingga pemerintah Iran berang. Kini Twitter dimainkan juga, bahkan sebelum Pemilu Iran pun sesungguhnya sudah terendus permainan iniyu, sehingga Pemerintah Iran sempat berang, dengan “menyetop” Twitter dan konco-konconya. Apakah ada yang salah? Ada. Kalau permainan ini tidak melihat realitas politik dan hasil pemilu sesungguhnya, kekhawatirannya apapun hasil Pemilu Iran, harus misi kepentingan “asing” yang di-goal-kan. Ini khan rawan sebagai dan bagi bangsa yang independen. Lihat saja, sudah muncul usul Nobel bagi pendiri Twitter, apa maksudnya? Bahkan Presiden AS yang lama dan baru pun bersuara soal “hukum” di Iran.

Saya berfikir, sangat mungkin anda melihat saya pro Iran, oh jangan salah, saya pun protes kalau ratusan blogger ditangkapi disana, itu bisa menjurus pelanggaran HAM. Tetapi justru yang saya fikirkan, kalau locus deliti di Iran dan Grand Scenario asing itu, punya kemungkinan dipindahkan di Indonesia, karena Indonesia juga mau Pemilu Presiden 8 Juli 2009 nanti, apakah kita terima cara-cara beginian? Kita harus menomorsatukan negara dan bangsa Indonesia. Itulah prinsip WNI Nomor 1. Jangan mau asing masuk dan mendikte kita semaunya, bahkan melewati jalur-jalur jejaring sosial. Inilah yang harus diwaspadai, dapat diduga kepentingan asing itu sangat besar terhadap negara dan bangsa Indonesia. Kalau ada yang nggak bisa merasakan hal-hal seperti ini ya hati-hati saja ….

Oleh sebab itu, kita harus meyakini Proses Pemilu itu penting untuk berjalannya proses demokratisasi secara baik di suatu negara dan bangsa …. untuk itu Panitia Pemilu (KPU) harus mampu menjalankan secara baik, benar, akurat dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu dalam semua proses dan tahapan pemilu.

Yang lebih penting lagi para Capres-Cawapres peserta Pilpres 2009, Tim Sukses dan para pendukungnya harus SIAP UNTUK MENERIMA KEMENANGAN MAUPUN KEKALAHAN. Demi bangsa, negara dan masa depan rakyat Indonesia, kalaupun ada (mungkin) permasalahan kecil dari proses Pemilu yang nggak signifikan dalam mempengaruhi hasil akhir (mana sih ada makhluk/perilaku yang sempurna di dunia ini) janganlah dibesar-besarkan dan dibakar-bakar, biar rakyat bergelora, bahkan sengaja mengundang campur tangan asing, oh janganlah. Tetap saja kalau ini terjadi: rakyat yang menderita.

Jadilah WNI Nomor 1, berlandaskan Konstitusi dan Aturan hukum yang berlaku, serta tak lupa akar budaya dan etika khas Indonesia …

Hasul riset: Internet-an ternyata banyak mengorbankan waktu keluarga lho …

Kemudahan dan perkembangan internet dianggap mengorbankan keharmonisan keluarga. Waktu kebersamaan dinilai semakin sedikit lantaran banyak anggota keluarga yang lebih memilih untuk berinternet ria.

Michael Gilbert, peneliti senior Center for the Digital Future dari University of Annenberg School for Communication mengatakan, hal itu membuat waktu bagi anggota keluarga bercengkerama secara face to face semakin terkikis. Sebab, setelah seharian dijejali oleh kesibukan kantor dan berbagai aktivitas lainnya setelah pulang ke rumah pun hal yang mereka lakukan adalah eksis di dunia maya. Yakni dengan lebih sering menghabiskan waktu di depan layar komputer.

Dilansir freep, Senin, 22 Juni 2009, studi yang mengetengahkan sisi negatif dari internet bukanlah kali ini saja diungkapkan. Bahkan, sudah ada beberapa riset yang menyatakan bahwa internet menjadi biang keladi yang mengubah gaya hidup jutaan orang Amerika. “Internet berbeda dengan televisi. Internet lebih menonjolkan layanan perorangan dan membuat ketergantungan. Faktor utama ‘keberhasilan’ internet adalah interaktif. Anda hanya tinggal duduk dan memberikan respon,” jelas Gilbert.

Center Digital Future Project sendiri telah melakukan survei kepada sekitar 2.000 keluarga di AS. Ketika tahun 2005, hasil survei menyimpulkan bahwa rata-rata setiap keluarga menghabiskan waktu kebersamaan mereka adalah sekitar 26 jam sebulan. Namun, waktu kebersamaan keluarga tersebut pada 2008 langsung turun drastis menjadi hanya 18 jam per bulan. “Situs jaringan sosial seperti Twitter dan Facebook meledak pada 2007. Pada saat itu, lebih dari setengah orang yang online mengatakan bahwa komunitas online seperti ini sangat penting bagi kehidupan offline mereka,” pungkasnya.

Bagaimana menurut anda? Kalau menururt saya, betul juga. Soalnya mau internetan di kantor takut “ketahuan” pimpinan, kalau di rumah “mencuri waktu” untuk keluarga. Apa mungkin ya internetan di jalanan saja?

Akhirnya ketahuan, biar saja negara-negara dunia sengsara seperti apapun, yang penting IMF dapat untung! Itu sepertinya jargon nomer wahid tukang kredit

Akhirnya ketahuan, biar saja negara-negara dunia sengsara seperti apapun, yang penting IMF dapat untung! Itu sepertinya jargon nomer wahid tukang kredit ……….

Dana Moneter Internasioal (IMF), Senin, 22 Juni 2009 mengatakan, pihaknya mengakhiri tahun fiskal dengan sebuah laba 126 juta dolar AS, karena krisis ekonomi global memicu peningkatan pinjaman. IMF mengatakan, keuangannya membaik setelah semula diproyeksikan turun sekitar 292 juta dolar AS untuk tahun fiskal yang berakhir 30 April. Perbaikan itu terutama bersumber dari lebih tingginya daripada perkiraan pendapatan pada portofolio investasi IMF, yang meningkat terutama pada sekuritas perpenghasilan tetap, dan sebuah kenaikan dalam pendapatan pinjaman yang mencerminkan besarnya pinjaman dari para anggota untuk pembiayaan di tengah memburuknya kondisi ekonomi global. Laba untuk tahun fiskal ini dibandingkan dengan rugi 89 juta dolar AS setahun terdahulu, karena IMF sebagai “lender of last resort” kepada negara-negara dalam krisis.

Setahun lalu, IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal. Sekarang, dengan krisis global yang mendalam, IMF memperbesar ekspansi pinjamannya kembali. Untuk tahun fiskal 2010 yang dimulai 1 Mei, “skenario garis dasar” IMF menargetkan sebuah laba 446 juta dolar AS. Tetapi, berdasarkan pada kemungkinan pinjaman baru yang sedang didiskusikan, ini dapat tumbuh hingga mencapai 1,1 miliar dolar AS. “Proyeksi ini lebih tinggi dari pada kesepakatan biasa dari ketidakpastian kesulitan yang diberikan dari prediksi permintaan mendatang untuk pembiayaan dan evolusi krisis keuangan,” kata sebuah pernyataan IMF.

Pernyataan mengatakan, perbaikan tidak mengubah kebutuhan untuk waktu implementasi dari sebuah model pendapatan berkelanjutan yang disepakati para dewan eksekutif pada April 2008 untuk mengurangi ketergantungan IMF pada pendapatan pinjaman sementara. Bagian dari itu akan menjadi dasar pada sebuah pembentukan sokongan laba dari penjualan terbatas cadangan emas IMF, yang belum resmi disetujui.

Makanya, sudahlah jangan percaya kepada tukang kredit berhati jahat. Apapun misinya mau cari untung dan untung dan untung. Nggak ada yang lain! Hanya negara dan bangsa bodoh saja yang mau masuk perangkap IMF. Mau bukti? Perhatikan kalaimat di alinea 3 tersebut di atas “… IMF terluka oleh keputusan Argentina dan Brasil serta peminjam besar lainnya yang membayar pinjaman mereka lebih awal dari jadwal ….” Kalau memang niatnya baik dan tulus, mestinya IMF bangga dan senang kalau ada negara/bangsa yang mampu melunasi pinjamannya lebih awal, seperti Argentina dan Brasil. Lha ini kok IMF merasa terluka. Coba dipikir bener nggak cara berfikir begini? Sudahlah, percayalah tukang kredit itu pasti punya misi, entah hidden entah transparan, intinya mau menyetir negara/bangsa yang terjerat hutangnya untuk kepentingan Grand Scenario politiknya!

Perhatikan kredo Tentara AU Amerika Serikat. Misinya fly, fight, and win.

The Airman’s Creed

This is the Airman’s promise to country and colleagues.

I AM AN AMERICAN AIRMAN.
I AM A WARRIOR.
I HAVE ANSWERED MY NATION’S CALL.

I AM AN AMERICAN AIRMAN.
MY MISSION IS TO FLY, FIGHT, AND WIN.
I AM FAITHFUL TO A PROUD HERITAGE,
A TRADITION OF HONOR,
AND A LEGACY OF VALOR.

I AM AN AMERICAN AIRMAN,
GUARDIAN OF FREEDOM AND JUSTICE,
MY NATION’S SWORD AND SHIELD,
ITS SENTRY AND AVENGER.
I DEFEND MY COUNTRY WITH MY LIFE.

I AM AN AMERICAN AIRMAN:
WINGMAN, LEADER, WARRIOR.
I WILL NEVER LEAVE AN AIRMAN BEHIND,
I WILL NEVER FALTER,
AND I WILL NOT FAIL.

Wouw, pelajari bagaimana mereka membuat Kredo yang KUAT untuk membangun nasionalisme. Kita dalam membangun nasionalisme bangsa juga dapat belajar dari mereka, agar kita lebih bangga dan mau mencintai bangsa dan negara Indonesia sepenuh hati, bahkan dengan berkorban jiwa dan raga. Maka cintailah negara dan bangsa sendiri dengan pengabdian yang tulus tanpa mencari peluang KKN, apalagi mengotori kehidupan bangsa dengan pelanggaran konstitusi dan hukum semaunya! Jadilah WNI Nomor 1.

Asyik ya paramotor di atas Jembatan Suramadu

Sebayak 6 peserta dari Club Paragliding Surabaya mengikuti acara peresmian pembukaan jembatan Suramadu dengan tema “Paramotor Event Across The Madura Strait 2009”, acara dilaksanakan menggunakan para motor dengan start dari perumahan Laguna Kenjeran surabaya, melewati jembatan Suramadu yang berjarak 5,4 km dan finis di lapangan bola Bancaran kab. Bangkalan Pulau Madura dengan total jarak tempuh 31 Km.

Wakil Ketua Panitia acara event let’s go to Madura islands Serma Sudjaki anggota Senkom Lanud Surabaya yang juga ikut dalam terbang dalam acara tersebut, mengatakan event ini dilaksanakan untuk partisipasi anggota Paragliding club surabaya dalam memeriahkan peresmian pembukaaan jembatan Suramadu dan juga merupakan program dari club Paragliding Surabaya untuk andil dalam setiap kegiatan wisata maupun olah raga yang dilansanakan Pengda Fasi Jawa Timur dan dibawah naungan  Pembinaan Potdirga Lanud Surabaya,  bertujuan mempromosikan dan mengenalkan lebih jauh olah raga dirgantara khususnya para motor di didaerah Surabaya dan Madura.

Serma Sudjaki yang banyak mempunyai prestasi ditingkat Nasional dalam olah raga kedirgantaraan, seperti pernah mengikuti event pemecahan rekor Muri terbang terbanyak dengan peserta 88 orang dan terbang terlama dengan rekor waktu 8 jam 8 menit menggunakan paralayang di Bali pada tahun 2008, mengatakan bahwa program dari paragliding club Surabaya kedepan akan melaksanakan crosscountry keliling Pulau Madura menggunakan paramotor yang diperkirakan akan diikuti oleh 30 peserta pada bulan Oktober dalam event memeriahkan HUT TNI 2009,dan event itu juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk lebih mengenal budaya dan tempat-tempat wisata di Pulau Madura, melalui wisata dirgantara. Referensi

Wah, sepertinya asyik tuh, ber-paramotor di atas Jembatan Suramadu. Bikin pingin segera kesana nhi. Jangankan berparamotor disana, melintasi Jembatan Suramadu saja belum punya kesempatan. Ntar deh, kalau mudik ke Surabaya, bolak-balik Surabaya-Madura berkali-kali nggak apa-apalah demi melihat Jembatan (di atas laut) terpanjang di Indonesia. Tapi, kalau pas lebaran Idul Fitri pasti ramai dan meriah banget ya disana? Coba, besok kita buktikan …………….

Karakter anak anda 25 tahun y.a.d. tergantung bacaan apa yang dibaca hari ini?

Cerita atau bacaan yang dibaca oleh anak kita saat ini akan memengaruhi karakternya 25 tahun kemudian, apakah si anak itu cerdik, jujur, licik, serta berbagai karakter lain yang baik atau buruk dalam dirinya. Untuk itulah, orang tua perlu pandai-pandai dan bijaksana memilihkan bacaan untuk anaknya. Demikian teori David McClelland tersebut dilontarkan oleh Renny Yaniar, Pemimpin Redaksi Majalah Anak Mombi, dalam diskusi ‘Cerita Rakyat Memperkaya Dunia Dongeng Anak’, Sabtu (21/6), di Jakarta.

Renny menambahkan, untuk teorinya itu McClelland mengambil sampel Inggris dan Spanyol, dua negara raksasa di awal abad ke-16. Dalam perkembangan selanjutnya, ujar Renny, Inggris terus menjadi negara maju, sebaliknya Spanyol malah mengalami kemunduran. “Mengapa bisa begitu ternyata McClelland, psikolog asal Universitas Harvard, itu mendasari penyebabnya bahwa persoalan karakter anak-anak sebagai generasi penerus bangsanya adalah berlatar dari apa yang mereka baca,” ujar Renny. Menurut McClelland, lanjut Renny, cerita dan dongeng-dongeng yang berkembang di Inggris pada masa-masa itu mengandung nilai-nilai optimisme yang tinggi (need for achievement), keberanian untuk mengubah nasib, serta sikap tidak gampang menyerah.

“Dongeng-dongeng itu ternyata telah menjadi virus yang mampu membuat anak-anak sebagai penikmatnya dipengaruhi sindroma ingin terus maju dan terus berprestasi tanpa kenal menyerah,” ujar Renny. “Sebaliknya, umumnya dongeng di Spanyol kebanyakan mengandung nilai-nilai komedi berunsur kecerdikan yang licik dan penuh tipu daya, seperti kisah si Kancil,” tambahnya. Untuk itulah, Renny mengisyarakatkan perlunya orang tua zaman sekarang memilih bacaan yang baik untuk putra-putrinya, khususnya yang masih berusia dini. Cerita Rakyat, lanjut Renny, merupakan satu dari sekian banyak bacaan yang perlu menjadi pilihan bagi orang tua. “Cerita rakyat itu imajinatif sehingga sangat baik untuk mengembangkan daya berpikir si anak, apalagi di dalamnya penuh mengandung pesan yang baik soal kejujuran, pantang menyerah, hormat kepada orang dan lain-lain yang selalu bersifat positif,” ujar Renny. Referensi

Bagaimana menurut anda? Tentang anda sendiri?

Kalau anda bacaannya (berkunjungnya ke) blog-blog dan website-website yang begituan ya …. berarti 25 tahun lagi karakter anda jadi begituan juga ya …. eh, malah mungkin nggak sampai 25 tahun, karakter itu sudah terbentuk kali …... atau malah sudah rusak?

Maksudnya bacaan, blog-blog, dan website-website begituan apa hayo? Tahu sendirilah, kita semua pasti sudah tahu …. tapi seringkali pura-pura tidak tahu ….. bagaimana ya “nasib” bangsa-negara ini 25 tahun yang akan datang (Tahun 2034)? Survive?

Rektor Institut Teknologi Telkom: Kita kekurangan lulusan TI. Berita baik ya?

Rektor Institut Teknologi Telkom Husni Amani di Bandung, Senin (22/6):

a. Jumlah lulusan perguruan tinggi bidang Teknologi Informasi (TI) di Indonesia sekitar 11.000 per tahun.

b. Kebutuhan tenaga kerja bidang TI sekitar 40.000 orang per tahun.

c. Rasio yang tidak sebanding antara lulusan dengan kebutuhan menyebabkan pembajakan pegawai TI marak.

d. Kebutuhan lainnya masih dipenuhi oleh tenaga kerja asing. “Kondisi itu sangat disayangkan, karena seharusnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal,” kata Husni.

Berita baik. Dapatkah kita memperoleh 1, ya satu saja dari peluang ribuan pekerjaan itu? Berusaha dan berdoa …. be profesional!

Adakah Capres-Cawapres yang berani memberhentikan ekspor TKI/TKW bedinde? Ingat, jebakan kesombongan demokrasi!

Saya sedih setiap kali mendengar berita TKI kita tersiksa dan disiksa di luar negeri, terutama yang terjadi pada TKW kita yang bekerja sebagai (maaf) bedinde alias pembantu rumah tangga, alias pramuwisma, alias ….. apalagi, terserah deh, yang penting pekerjaannya, ya pekerjaan kasar-sampai-halus di dalam rumah tangga! Entah itu kejadian di Malaysia [berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa, dengan 70 persennya rata-rata memiliki pendidikan SD hingga SMP], entah di Arab Saudi, ataupun di Amerika.

Saya melihat awal permasalahannya adalah di domestik alias dalam negeri. Saya melihat memang nggak ada kebijakan dan keputusan yang berani dari pejabat tingkatan apapun yang tegas MEMBERHENTIKAN EKSPOR TKI/TKW Kategori BEDINDE. Harusnya ini yang dilakukan terlebih dahulu! Sebelum mengurai permasalahan lainnya seputar TKI/TKW. Korban telah berjatuhan …. apa kita terus menerus mau berharap negara (warganegara) lain mau berbaik hati dengan TKI/TKW kita ….. STOP-LAH EKSPOR TKI/TKW BEDINDE KE LUAR NEGERI SEKARANG JUGA. Pasti kasus-kasus penistaan, pelecehan, penyiksaan dan pelanggaran kehormatan mereka (sekaligus kehormatan bangsa dan negara kita) akan berkurang. Masak sih, bangsa kita terasa saat ini sepertinya dihargai “murah” oleh bangsa lain … sehingga dengan seenaknya bangsa kita yang jadi TKI, terutama TKW, dengan gampangnya dilukai, diseterika, diperkosa, dibunuh, dilanggar HAM-nya. Masak kita diam?

Janganlah kita berretorika, ach cuma berapa % sih dari semua TKI yang mengalami hal itu? Bagi penggiat HAM dan orang yang memahami HAM, satu manusiapun disiksa itu sudah persoalan besar! Apalagi disiksa di negara lain, bagaimana negara dan bangsanya bisa berbuat. Juga jangan berfikir narsis, pantes saja mengalami-hal-hal itu di negeri lain, toh di negeri sendiri juga kerap terjadi hal-hal demikian. Ini pikiran dungu. Justru semua pelanggaran itulah, entah di dalam maupun di luar negeri semestinya dicegah jangan sampai terjadi ….

Oke, kalau sepakat diberhentikan itu pengriman TKI, terutama TKW bedinde, kita buka bersama pikiran kita sekarang:

1. Kita memang butuh devisa [Para TKI di luar negeri tiap tahun mampu meningkatkan devisa Indonesia sebesar Rp 90 triliun atau hampir 10 persen dari APBN] yang bisa masuk ke Kas negara kita. Sumbangan TKI/TKW bedinde memang lumayan besar selama ini. Kini saatnyalah kita ubah pengiriman ke luar negeri hanya untuk TKI yang profesional. Contohnya? tenaga medis, perawat, pelaut, dosen, teknisi, ahli berbagai bidang, broadcaster, atlit dan pelatih (sepakbola, tinju, bulutangkis, dll), ahli komputer/TI atau profesional lainnya …. itu yang harus didorong lebih banyak untuk mengganti TKW bedinde kita yang banyak bertebaran dengan kasus itu.

2. Kalau di-stop pengiriman TKW bedinde (ketrampilan rendah), sekitar 60 persen TKI tersebut berada di sektor informal, kebanyakan bekerja sebagai PRT, buruh bangunan, dan buruh di perkebunan kelapa sawit, sehingga banyak tenaga kerja yang kembali ataupun batal berangkat, ya mestinya diberi dan disiapkan “pekerjaan” pengganti di dalam negeri. Buka Balai Latihan Kerja yang banyak dan berikan bekal ketrampilan nyata yang betul-betul bermanfaat sebagai pembekalan untuk wirausaha ataupun bekerja di perusahaan dalam negeri.

3. Buka lapangan kerja yang banyak di dalam negeri hasil upaya pemerintah dan swasta yang bersifat padat karya. Tangguhkanlah kesombongan sosial politik dengan kedok demokrasi yang menghamburkan sumber ekonomi bangsa/negara dengan aneka pemilu (pilkada juga, karena sudah masuk rezim pemilu). Coba dikaji lagi dari sekian macam pemilu/pilkada, apakah memang perlu ada Pilkada Gubernur, apakah memang harus ada putaran kedua (dengan ketentuan karena tidak ada yang di atas 30% pada putaran pertama) untuk pilkada, bukankah aturan normal cukup dibuat yang penting peserta pemilu/pilkada yang memperoleh terbanyak (pemenang) adalah yang jumlah suaranya terbanyak dengan selisih 5% dari peserta pemilu lainnya yang jumlah suaranya terbanyak kedua. Itu cukup! Begitupun dengan Pilpres, haruskah dapat suara lebih dari 50% baru ada pemenang. Sehingga harus ada pilpres putaran kedua kalau belum ada Capres-Cawapres yang melampaui itu. Inilah kesombongan demokrasi. Sesungguhnya cukup diatur, besarnya selisih suara antara pemenang dengan yang ranking dua yang harusnya diatur. Kalau pemilu bupati/walikota tadi dipikirkan selisih 5%, kalau pilpres mungkin cukup dengan selisih 15%. Itu khan logis juga! Sehingga biaya-biaya ekonomi putaran kedua (pilpres saja 4 Trilyun) bisa dialihkan untuk membuka pekerjaan di dalam negeri, tentu juga untuk menampung para ex TKI/TKW bedinde itu. Juga untuk rakyat lainnya secara terbuka …

4. Pengiriman TKI/TKW bedinde yang legal saja diusulkan harus dihentikan, apalagi yang  ilegal harus dicegah mati-matian. Bila perlu para calonya, tekongnya dan perantaranya kalau tertangkap harus dihukum berat, karena sama saja hukumnya dengan perdagangan manusia …… Banyak jalan tikusnya lho …. itu harus ditutup dan diberantas, bukan malah “dipelihara”.uk rakayat!

5. Buatlah suasana usaha dalam negeri yang memudahkan wirausaha kelas bawah semacam PKL dengan UU dan Perda yang pro mereka, jangan digusar-gusur thok tanpa diberi alternatif dan pembinaan dan ruang usaha yang layak … katanya untuk rakyat, demi rakyat ….. begitupun pemerolehan pemodalan untuk mereka …. berikan kemudahan yang terukur dan terkontrol, yang mampu meningkatkan produktivitas kerja mereka, bukan malah menjeratnya ….

6. Berantas korupsi dan familinya, termasuk pungli, dengan mati-matian, biar kita nggak terjebak high cost economy. Sehingga produk nggak mampu bersaing, sehingga pasar nggak tumbuh dengan baik, sehingga produksi nggak meningkat, sehingga penyerapan tenaga kerja nggak banyak. Ini khan sudah titik membahayakan kalau tidak ada jalan pintas pemberantasan korupsi dan konco-konconya. Mungkin harus ada yang mau berfikir dahsyat dan menggolkan, misalnya hukuman mati untuk koruptor! Atau Azas hukum praduga tak bersalah, dalam kasus tertentu, sepeerti korupsi, dapat memungkinkan juga berdampingan dengan Azas pembuktian terbalik!

7. Coba cermati dalam Pilpres 2009 ini, ada nggak Capres-Cawapres yang berani menghentikan ekspor TKI/TKW bedinde? Kalau memang ada, jadikan pertimbangan dan referensi untuk memilihnya ….

Ikut simpati dan empati untuk WNI yang kebetulan sekarang masih menjadi TKI/TKW bedinde yang mengalami hal-hal kurang mengenakkan di luar negeri …….. Sabar, tawakal, usaha, niat usaha yang bener …. kalau sudah cukup modal kembali ke asal, kekayaannya untuk usahalah jangan untuk hal-hal yang konsumerisme …..

Adakah Capres-Cawapres yang berani memberhentikan ekspor TKI/TKW bedinde? Ingat, jebakan kesombongan demokrasi!

Era ICT nggak bisa “diberangus” semaunya oleh negara!

Mengikuti krisis Iran, yang diberitakan adanya sejumlah blogger ditahan di tempat tersembunyi, saya merasa aneh. Betulkah itu? Kalau Twitter yang “diganggu” oleh pemerintahnya, sudah lama terdengar sebelum pelaksanaan pemilu Iran ….

“Pemerintah Iran menahan 23 wartawan dan blogger sejak protes terhadap hasil Pilpres di negara tersebut muncul sepekan lalu. Menurut media setempat, para wartawan menjadi target utama pemimpin Iran. Di antara wartawan yang ditahan termasuk juga Ketua Asosiasi Jurnalis Iran. Demikian seperti dikutip dari Straits Times, 21 Juni 2009. “Ini mendatangkan lebih banyak masalah lagi bagi jurnalis,” kata Benoit Hervieu dari RSF. Keseluruhan wartawan, editor, dan blogger Iran itu ditahan sejak 14 Juni. Beberapa dari mereka sulit dihubungi dan diyakini ditahan di tempat tersembunyi. Hervieu mengatakan, tidak ada jurnalis asing yang ikut ditahan. Hingga kini tidak ada alasan yang jelas mengenai penahanan tersebut. Presiden Mahmoud Ahmadinejad dinyatakan sebagai pemenang mutlak pada pilpres yang berlangsung 12 Juni. Namun, pendukung rivalnya, mantan PM Iran Mirhossein Mousavi, melontarkan berbagai kecurangan pemilu. Pemerintah Iran melarang media asing untuk meliput di Iran dan hanya mengizinkan wawancara melalui telepon. Informasi dari sumber pejabat disampaikan melalui media pemerintah.  Tidak hanya itu, banyak website di Iran yang diblokir. Negara tersebut memang dikenal sangat sensitif terhadap internet. Pun demikian, lewat situs internet pula Mousavi terus mendorong pendukungnya untuk melanjutkan aksi protes terhadap hasil Pilpres Iran. “Proteslah kembali terhadap kebohongan dan kecurangan (pemilu),” kata Mousavi dalam situsnya.”

Lain di Iran, lain di China, Google disana tak boleh memberi saran.

Google boleh saja punya banyak kemampuan, namun di China tak semuanya bisa dinikmati. Misalnya fitur saran alias Google Suggest yang di Negeri Tirai Bambu itu jadi fitur terlarang. Seperti dikutip dari Softpedia, 22 Juni 2009, Google ternyata baru saja selesai membuat kesepakatan dengan pemerintah China. Salah satu poin kesepakatan itu adalah pelarangan beberapa fitur Google di China — yaitu lewat Google.cn. Salah satu yang dilarang adalah fitur Google Suggest. Fitur ini memungkinkan pengguna layanan pencarian Google untuk mendapatkan saran seputar hasil pencarian yang mereka lakukan. Pemerintah China konon menganggap banyak saran Google yang justru mengarah ke situs terlarang, termasuk pornografi. “Kami melakukan peninjauan menyeluruh pada layanan kami dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki masalah apapun pada hasil pencarian. Ini merupakan kerja yang berat, dan kami yakin telah mengatasi sebagian besar masalah,” sebut pernyataan resmi Google.”

Ini Era ICT, kok masih ada hal seperti itu. Saya agak terhibur, saat Lolly Amalia, Ketua Pokja Teknis Tim Sosialisasi Internet Sehat Depkominfo,  menyatakan bahwa memblokir kontens di internet tak segampang yang dikira. Sebab, katanya, alih-alih bermanfaat, dikhawatirkan malah akan mengganggu hal berguna lainnya. Jadi sensor Internet itu sulit diatur dengan ‘Tangan Besi’. Saya setuju, Indonesia tak bisa disamakan dengan negara lain yang menerapkan sensor ketat terhadap akses internet. Sifat internet yang universal alias terhubung dengan berbagai hal membuat Indonesia tak cocok menerapkan kebijakan ‘tangan besi’ tersebut. “Misalkan kita blokir kata ’sex’ di internet. Bagaimana kalau ada yang lagi ingin mencari bahan tentang pendidikan sex atau kesehatan sex. Ini kan jadi bisa terblokir juga,” jelasnya kepada detikINET di sela ajang Festival Komputer Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis (11/6/2009). Selain dapat mengganggu konten lain, pemblokiran atau pemfilteran juga dapat mengurangi kecepatan akses internet pengguna. “Sebab, semakin banyak data-data yang perlu diproses,” tukas wanita yang juga menjabat sebagai Direktur Sistem Informasi Depkominfo ini. Alhasil, Depkominfo berpikir berkali-kali untuk memutuskan pemblokiran untuk suatu konten. Begitu juga untuk situs-situs ‘nakal’, dikhawatirkan yang terjadi adalah mati satu tumbuh seribu. Yang terbaik, memang lebih baik mengandalkan sosialisasi dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran serta memperbaiki moral masyarakat sambil memperbanyak konten-konten bermanfaat dan baik untuk dikonsumsi pengguna internet. Dari sini pelan-pelan diharapkan dapat timbul filter alami dari setiap  dan pengguna internet. Cuma pertanyaannya adalah kapan hal itu terjadi? Ya kita harus berusaha saja.

Makanya, harus difahami oleh kita semua sekarang ini Era ICT. Nggak jamannya lagi “berangus-berangusan”. Kalau mau berangus ya biarkanlah kekuatan rakyat saja yang bergerak sepanjang masih dalam koridor hukum. Negara sebagai regulator, dinamisator, controller yang ciamik saja … nggak boleh menekan berlebihan apalagi terhadap warganegaranya sendiri …. kalau dengan imperium asing seperti Google ataupun Microsoft harus berani bicara dan nego, terutama untuk “Hak dan Kewajiban” ke-Indoneisaan ….. dan kebaikan warganegara kita …. jangan sampailah blogger ditahan/dipenjara hanya gara-gara tulisannya, kebangeten ………

Begitu ya?

Ternyata Tahun 1918, Indonesia pernah terkena dampak pandemi influenza

Pandemi influenza tahun 1918 merupakan bencana terbesar dalam sejarah penyakit di dunia. Wabah raya dengan cepat meluas, tidak hanya di Amerika Utara dan Eropa, tetapi juga ke Alaska dan pulau-pulau terpencil di Pasifik, dan Asia Tenggara. Bahkan, sejumlah bukti-bukti sejarah menunjukkan, Indonesia pun tidak luput dari dampak pandemi influenza itu. Selama pandemi influenza terjadi saat itu, diperkirakan 28 persen dari populasi penduduk saat itu yang berjumlah 500 juta jiwa terinfeksi. Total kematian yang tercatat akibat pandemi influenza tahun 1918 berkisar 20-40 juta jiwa. Wabah menyebar dengan cepat dari Amerika dan Eropa ke India pada Juni, kemudian ke Asia Tenggara.

Temuan awal penelitian yang dilakukan tim sejarawan dari Universitas Indonesia menunjukkan, sebagian wilayah Indonesia terkena dampak pandemi influenza yang melanda dunia tahun 1918. Wabah yang pertama terdeteksi di Indonesia adalah di wilayah pantai timur Sumatera. Pada akhir Juli, wabah dilaporkan meluas ke Jawa dan Kalimantan, kemudian Bali dan Sulawesi. Wabah meluas sa mpai wilayah Timur kepulauan Nusantara, Maluku dan Timor. Gelombang kedua dari wabah ini terjadi pada bulan Oktober, mencakup wilayah yang lebih luas dan sporadis.

Sejarawan dari UI, Kresno Brahmantyo dan Harto Juwono, menyatakan bukti-bukti sejarah mengenai hal itu antara lain tertuang dalam arsip tentang tentang peringatan Konsulat Jenderal Belanda di Singapura ke Batavia pada Mei 1918 untuk melarang masuknya kapal-kapal dari Hong Kong karena dikhawatirkan membawa wabah Influenza. Bukti lain adalah, telegram Zending van Gouverment atau telegram pemerintah kolonial Belanda yang memperlihatkan betapa gawat situasi saat itu. Data dari arsip temuan awal menyebutkan, minggu ke-27 sampai ke-43 pada 1917 tercatat 230.098 penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan J awa Timur (Madura, Bali, Lombok) terserang influenza dan tahun 1918 jumlahnya meningkat jadi 229.566 orang. Periode selanjutnya, pekan ke-44 sampai ke-47 pada 1917 dilaporkan 51.688 kasus dan pada 1918 sebanyak 359.241 kasus. Gelombang kedua wabah ini terjadi Oktober, mencakup wilayah lebih luas dan sporadis. Kepulauan Indonesia Timur paling parah terjangkit wabah ini. Jumlah kematian pun makin tinggi. Di Sulawesi Selatan, laporan misionaris menyatakan kematian ada dimana-mana. Di Tana Toraja, 10 persen dari populasi penduduk meninggal karena flu, di Lombok ada 36.000 orang meninggal.

Atas dasar itu, Pemerintah Hindia Belanda, pada 1920 mengeluarkan undang-undang penanggulangan wabah influenza. Isinya, seruan untuk mengibarkan bendara influenza , dibuat khusus warna merah dikibarkan dari matahari terbenam hingga terbit di daerah-daerah yang terjangkit influenza. Bendera kuning juga harus dikibarkan dari matahari terbit hingga terbenam. Seruan itu ditujukan kepada para Inspektur Dinas Kesehatan, kepala daerah, sekolah, kapal laut, pelabuhan kelas 1-4, kepala pelabuhan dan nahkoda.

Tujuan penelitian

Kresno menyatakan, penelitian itu bertujuan memberi informasi dan sumbangan bagi kalangan medis dan non media dalam penanganan flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza mematikan tentang langkah-langkah yang diambil oleh para dokter dan pemerintah kolonial di masa lalu dalam merespon, menanggulangi dan memitigasi dampak pandemi influenza 1918. Penelitian itu juga untuk memberi sumbangan bagi khasanah penulisan sejarah kesehatan yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam historiografi Indonesia. Hasil riset itu jadi titik tolak bagi pengkajian lebih lanjut tentang penyakit influenza bagi penanganan kasus flu burung yang melanda Indonesia dewasa ini serta penanganan penyakit yang berpotensi jadi pandemi lain. Penelitian ini juga memberi bukti-bukti tertulis, gambar, dokumenter serta wawancara kesaksian tentang Pandemi Influenza 1918 agar dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pandemi influenza dan pentingnya kesiapsiagaan pandemi di segala sektor.

Menurut Ketua Pelaksana Harian Komite Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Bayu Krisnamurthi, temuan awal penelitian itu menunjukkan Indonesia kemungkinan juga bisa terkena dampak dari pan demi influenza A-H1N1 yang saat ini tengah terjadi di dunia. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kasus penularan virus itu perlu terus dilakukan. Referensi

Apa artinya semua ini?

1. Mestinya sudah pernah punya pengalaman soal mengatasi pandemi ya ……. jadi tinggal cari dokumen lagi, soal penanggulangannya masa lalu itu bagaimana, terus disesuaikan dengan kondisi maka kini ya …… cuma, selisih tahunnya sudah jauh banget, tentu kriteria dan variable yang berpengaruh juga sudah banyak yang berubah/berkembang ya ….. jadi tantangan kita semualah soal ini ….

2. Mari biasakan membuat dokumen kejadian day to day soal ini (tentu soal lainnya juga), saya yakin dokumentasi seperti ini akan bermanfaat bagi generasi berikutnya untuk mempelajari masa lalunya … untuk menjalani masa depannya lagi ….. ngeblog juga salah satu cara membuat dokumen lho …

3. Peradaban dan sejarah kehidupan melalui ataupun menggunakan ilmu dan teknologi apapun saya pikir harus ada proses kontinuitas dalam pembelajaran dan pendidikannya biar tidak ada missing link ataupun gap pengetahuan yang telah terjangkau pada suatu masa ……

Rekening liar benar-benar liar!

Entah mengapa saya kok tiba-tiba tertarik memperhatikan berita rekening liar. Rekening semacam ini khan punya kecenderungan masuk Nonbudgeter, sehingga sulit dilacak arah kemana penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Karena itu disebut liar. Jadi, kalau yang usia “remaja” mainannya dalam gank motor liar, untuk yang “tua”rupanya mainannya berbentuk rekening liar. Waduh, rusak negara dan bangsaku kalau begini. Coba deh anda juga ikut memperhatikan berita-berita ini:

Ada 39.477 rekening liar berhasil ditertibkan. Nilainya sekitar Rp 35,9 triliun ditambah US$ 237 juta. Ini hasil penertiban dalam 3 tahun. Referensi

Sebanyak 260 rekening liar di 6 Kementerian/Lembaga senilai Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta dicurigai terindikasi tindak korupsi. Departemen Keuangan bekerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menginvestigasi rekening tersebut. Rekening liar yang dikirim ke KPK kriterianya, transaksi cukup besar kemudian tidak jelas tata cara penggunaannya, K/L yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan untuk apa dan kurang kooperatif. Magnitude-nya, skala rekening berpengaruh secara nasional. Mengarah ke indikasi korupsi. Memang dari 260 rekening liar yang ditemukan, sebanyak 102 rekening diantaranya ada di MA. Kemudian ada 32 rekening mencurigakan di Departemen Pertanian yang juga tak diketahui nilainya. Lalu di Departemen Dalam Negeri 36 rekening, Departemen Hukum dan HAM 66 rekening, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21 Rekening dan Departemen Sosial 1 rekening serta BP Migas 2 rekening. Dari Kementerian/Lembaga yang ditemukan rekening liarnya tersebut, baru Departemen Sosial yang sudah mengklarifikasi keberadaan rekening liarnya. Sementara Kementerian/Lembaga lainnya belum mau kooperatif, sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada KPK. Referensi

Intinya, uang siapakah yang nangkring di dalam rekening liar itu ya? Pasti hasil usaha berbau korupsi. Sikat sajalah manusia-manusia perusak bangsa dan mental bangsa yang suka memelihara rekening liar. Ini negeri Pancasila, tapi kok nggak beradab cara berkehidupan berbangsa dan bernegaranya, malah sepertinya nggak mau masuk dalam tatanan yang baik, inginnya liar terus …………..

Berita baik untuk para pencari kerja : BPK kekurangan 2.700 tenaga pemeriksa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kekurangan sekitar 2.700 tenaga pemeriksa sehingga belum mampu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan negara. “Akibat keterbatasan tenaga pemeriksa, maka pemeriksaan sektor pendapatan negara dan daerah, pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, batu bara serta sumber daya kehutanan, belum banyak dilakukan BPK,” kata anggota BPK Hasan Bisri. Ia menyatakan hal itu saat menyampaikan visi dan misinya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dipilih kembali menjadi anggota BPK, di Jakarta, Jumat.

Jumlah tenaga BPK saat ini, kata Bisri, hanya 3.800 orang, padahal cakupan pemeriksaan sangat luas meliputi keuangan pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Entitas (satuan) pemeriksaan BPK meliputi 85 departemen/lembaga dan bagian anggaran pemerintah pusat, 142 BUMN dan 524 obyek di daerah termasuk, ini dibutuhkan tenaga yang cukup banyak,”kata Bisri. Selain kekurangan tenaga pemeriksa, BPK masih butuh tambahan tenaga penunjang atau pendukung sebanyak 1.300 orang, atau dua kali lipat dari jumlah yang ada sekarang yang tercatat hanya sebanyak 1.025 orang.

Bisri mengatakan pemeriksaan BPK saat ini masih difokuskan pada Laporan keuangan Departemen/Lembaga, Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LPKD). Sedangkan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) hanya bisa dilakukan pada jenis belanja yang menyangkut hidup hajat orang banyak. “Sektor diperiksa hanya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi dengan intensitas sampel relatif kecil, sehingga masih kurang representatif,” kata Bisri. Tambahan tenaga pemeriksa merupakan kebijakan strategis yang harus ditempuh paling tidak dalam kurun lima tahun ke depan sehingga dapat menciptakan keuangan negara yang mendorong terwujudnya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, ekonomis dan efektivitas serta berperan memberantas korupsi. Referensi

Wah, ini berita baik bagi para pencari kerja. Realisasinya kapan ya? Kalau kenyataannya sih sepertinya memang begitu adanya, karena sewaktu Tim BPK yang berkunjung ke kantor saya pada minggu yang lalu menyatakan seperti itu juga, jumlah tenaga pemeriksa minim sekali. Sehingga target dan jenis objek yang diperiksa tak sebanding dengan ketersediaan pemeriksa yang jumlahnya sangat terbatas. Ditambah dong! Khan mengurangi penganguran juga!

Hati-hati warga Surabaya, menurut BMKGM, minggu, 21 Juni 2009 air pasang akan melanda pesisir Surabaya Timur

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Perak memprediksi air pasang setinggi 150 sentimeter di atas permukaan air laut akan melanda kawasan pesisir Surabaya Timur hingga pesisir Kabupaten Probolinggo. Air laut pasang akan terjadi mulai besok pagi, Minggu (21/6) sampai Kamis (25/6) mendatang. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Perak Muhammad Effendi, Jumat (19/6) di Surabaya. “Puncak air laut pasang dengan ketinggian 150 sentimeter di atas permukaan air laut akan terjadi pada Senin (22/6) hingga Rabu (24/6). Masyarakat yang memiliki tambak-tambak di sepanjang pesisir harus mewaspadai hal ini,” ujarnya.

Mulai Minggu (21/6), ketinggian air pasang diperkirakan mencapai 140 sentimeter di atas permukaan air laut (mean sea level). Selanjutnya, mulai hari Senin (22/6) hingga Rabu (24/6) ketinggian air bertambah menjadi 150 sentimeter. Air baru mulai surut hari Kamis (25/6) dengan ketinggian mencapai 140 sentimeter di atas permukaan laut. Menurut Effendi, kenaikan volume air laut akan terjadi di sepanjang Pantai Kenjeran, Surabaya, hingga daerah pesisir Pasuruan dan Probolinggo. Air pasang dikhawatirkan melanda daerah tambak di sepanjang pantai tersebut.

Kewaspadaan masyarakat daerah pesisir perlu ditingkatkan, khususnya mereka yang bermukim atau memiliki tambak di daerah dengan tingkat elevasi rendah. Sama seperti di pesisir pantai Surabaya Timur, air pasang juga melanda pantai sisi Surabaya Utara. Namun, ketinggian air pasang hanya mencapai 120 sentimeter hingga 140 sentimeter di atas permukaan air laut. “Ketinggian air pasang di Surabaya Utara lebih rendah dibanding Surabaya Timur karena keduanya memiliki sifat topografi yang berbeda. Kawasan pantai Surabaya Timur memiliki area lebih luas sehingga mudah terkena pengaruh gravitasi, sedangkan daerah pantai Surabaya Utara yang merupakan selat lebih sempit sehingga pengaruh gravitasi di daerah tersebut lebih kecil,” jelas Effendi.

Pengaruh gravitasi

Fenomena air pasang terjadi rata-rata empat kali dalam setahun. Air laut mengalami pasang karena mendapatkan pengaruh gravitasi bulan dan matahari. “Air pasang terjadi saat posisi bumi, bulan, dan matahari hampir satu garis atau membentuk sudut kecil sehingga gravitasi bulan dan matahari menarik lautan dan menyebabkan air pasang. Fenomena ini terjadi antara pukul 09.00 hingga 11.00,” tuturnya. Referensi

Pesannya:

1. Jembatan Surabaya, terus bagaimana nanti situasinya ya, terpengaruh nggak ya?

2. Waspada dan berdoa, cara strategis menghadapi hal demikian.

3. Manusia memperkirakan, Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu manusia ada di sudut relatif, absolutisme hanya milik Tuhan.

4. Usaha tak boleh berhenti dan berbasis teknologi daya upaya harus dilakukan.

Kaspersky telah patenkan teknologi antivirus

Kaspersky Lab mendapatkan paten untuk sebuah teknologi keamanan. Teknologi ini memungkinkan deteksi dan penghapusan software jahat, serta menghilangkan dampak virus komputer itu. Teknologi yang patennya telah didaftarkan oleh Kaspersky itu memungkinkan program antivirus mendeteksi dan menghapur program jahat yang ada dalam komputer. Selain itu, melalui script otomatis, dampak buruk dari program jahat itu juga bisa dihilangkan.

Dalam release tertulis, Jumat, 19 Juni 2009, teknologi itu disebut sebagai kombinasi metode yang saat ini sudah ada dengan metode baru dalam melawan program jahat. Karena metodenya yang otomatis, data dalam jumlah besar pun bisa diproses oleh teknologi ini secara optimal. Paten itu diberikan atas nama Oleg Zaytsev, senior technical specialist di Kaspersky Lab. Paten itu terdaftar pada No. 7 540 030 oleh Biro Paten Amerika pada 26 Mei 2009.

Teknologi yang dicakup dalam paten ini memiliki fungsi pembelajaran sehingga diklaim mampu melakukan penyempurnaan kemampuannya dalam membasmi program jahat dan menghapus efek negatifnya. Di balik teknologi yang dipatenkan ini adalah prinsip-prinsip fuzzy logic dan kecerdasan buatan. Data-data dikumpulkan oleh program secara otomatis maupun ditambahkan oleh ahli keamanan demi mendapatkan cara terbaik dalam menangani ancaman antivirus.

Apakah anda sebagai warganegara Indonesia juga telah menemukan teknologi semacam ini? Segera patenkan, agar punya “kekuatan hukum” dan menjadi nilai tambah secara ekonomi, intelektual dan sosial.

Penerapan TIK dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan, mandiri, dan berdaya saing merupakan agenda pemerintah yang harus dapat dicapai paling lambat pada tahun 2025. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut bukanlah suatu perkara yang mudah. Mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan berarti semua individu dalam masyarakat memiliki akses aktif ke informasi, akses untuk memperoleh pengetahuan dan mengolah informasi.

Dikatakan oleh Djoko Agung Harijadi, staf Departemen Komunikasi dan Informatika RI, untuk mencapai misi tersebut, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berupaya menyusun kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Pengembangan TIK dengan penerapan e-government ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujarnya, Kamis (18/6) dalam seminar bertajuk “Transformasi Birokrasi” yang digelar oleh Magister Teknologi Informasi (MTI) UGM.

Penerapan TIK diharapkan mampu mengubah tatanan masyarakat menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Dengan tersedianya layanan TIK yang terjangkau, mudah diakses, dan transparan, menjadikan kontrol sosial terhadap pemerintah lebih optimal.

Sementara itu, Prof. Dr. Jogiyanto H. M., M.B.A., Akt., staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, mengatakan transformasi bisnis melalui informasi teknologi informasi (TI) mulai banyak dilakukan oleh organisasi untuk mengantisipasi ekspektasi-ekspektasi konsumen yang berubah. TI dapat mentransformasi bisnis karena memiliki kemampuan yang memungkinkan bisnis untuk masuk ke pasar baru atau yang lebih besar. “Dengan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan dan kustomisasi, mengurangi biaya operasi, serta menjangkau konsumen lebih jauh dan lebih global,” jelasnya.

Ditambahkan Jogiyanto, transformasi bisnis dengan teknologi informasi membutuhkan perubahan-perubahan yang signifikan di organisasi. Perubahan tersebut, seperti peran manajer, paradigma bisnis, orientasi penanganan, peran, dan pengelolaan sistem teknologi informasi. Di samping itu, juga terjadi perubahan yang signifikan dalam orientasi penanganan. Sistem teknologi informasi dapat meningkatkan efisisensi karena menggantikan peran manusia dengan teknologi di proses produksi. Sistem teknologi informasi juga mampu meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan di tingkat manajerial karena dengan sistem tersebut dapat disediakan berbagai informasi yang mendukung.

Direktur Inixindo Jogja, Surahyo, B.Eng., M.Eng.Sc., mengutarakan bahwa manajemen infrastruktur, integrasi data, dan tata kelola TIK merupakan hal yang mendukung terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan pengelolaan TIK ini, ujar Surahyo, menjadi jembatan antara pihak manajemen dan divisi TI agar keduanya dapat berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Selama ini yang sering terjadi adalah antara fokus binis dan TI berjalan sendiri-sendiri sehingga perusahaan tidak dapat memanfaatkan infrastruktur TI dengan optimal. Referensi

Dijual (segera) tanah dan bangunan Rumah Makan, beserta isinya.

DIJUAL (SEGERA) :

TANAH DAN BANGUNAN RUMAH MAKAN, BESERTA ISINYA (FURNITURE & SOUND SYSTEM).

LOKASI :

JL. RAYA MAGELANG – YOGYAKARTA (PEREMPATAN PALBAPANG), ARAH MAU KE CANDI BOROBUDUR.

DATA TEKNIS :

Status : 3 Sertifikat Hak Milik.

Luas Tanah : 3.071 meter persegi.

Luas Bangunan : 1.348 meter persegi.

Spesifikasi Bangunan: Pondasi – Batu kali ; Sloof – Beton bertulang ; Kolom – beton dan solid wood ; Lantai – keramik 30×30 dan Lantai – kayu ; Finishing – cat tembok, cat kayu, melamik ; Rangka atap – kayu kalimantan ; Atap – genting, asbes ; Kusen – kayu kalimantan.

HARGA (NEGO) :

Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

HUBUNGI :

08174115749 (Bapak Ngakan MD) atau 081802746969 (AdminBlog)

Berada di jalur wisata yang padat. Cocok untuk investasi kuliner.

[NoAdv : A.0906-01]

Bukti pertama adanya danau di Mars

Ngarai dalam dan panjang serta bekas pantai barangkali merupakan bukti paling jelas mengenai keberadaan danau di permukaan Mars. Menurut beberapa ilmuwan, Rabu (17/6), diduga danau itu pernah berisi air, tetapi kini sudah kering. Gambar dari sebuah kamera yang disebut High Resolution Imaging Science Experiment di pesawat Reconnaissance Orbiter menunjukkan air memotong ngarai sepanjang 50 kilometer. Demikian diungkapkan tim di University of Colorado, Boulder. “Danau itu diduga memiliki ukuran 200 kilometer persegi dan kedalaman 450 meter,” tulis para peneliti tersebut di jurnal Geophysical Research Letters dan dilansir Reuters.

Sekarang tak ada perdebatan bahwa air memang ada di permukaan Mars; robot peneliti telah menemukan es. Juga ada bukti bahwa air mungkin masih merembes ke permukaan dari bawah tanah, kendati air itu segera hilang akibat cuaca dingin, atmosfer tipis Planet Merah tersebut. Beberapa ilmuwan mengenai planet juga telah melihat apa yang boleh jadi merupakan tepi sungai raksasa dan laut, tetapi sebagian bentuk itu juga dapat diperdebatkan dan diduga terbentuk oleh longsoran tanah kering. “Ini adalah bukti pertama yang tak meragukan mengenai garis pantai di permukaan Mars,” kata Gaetano Di Achille, yang memimpin studi tersebut. “Pengidentifikasian jalur pantai dan bukti ekologi yang menyertai memungkinkan kami menghitung ukuran dan volume danau itu, yang tampaknya terbentuk sekitar 3,4 juta tahun lalu,” kata Di Achille dalam satu pernyataan.

Air adalah kunci bagi kehidupan dan para ilmuwan mencari dengan sia-sia bukti mengenai kehidupan, baik pada waktu lalu, maupun sekarang, di Mars. Keberadaan air di planet itu juga dapat bermanfaat bagi penelitian manusia pada masa depan. “Di Bumi, delta dan danau adalah pengumpul yang sangat bagus dan pelestari tanda kehidupan masa lalu,” kata Di Achille. “Jika kehidupan pernah ada di Mars, delta mungkin menjadi kunci guna membuka rahasia biologi masa lalu di Mars,” kata Di Achille. “Bukan hanya penelitian ini membuktikan bahwa ada sistem danau yang lama hidup di Mars, tapi kita juga dapat melihat bahwa danau yang terbentuk setelah kondisi hangat, basah, diduga telah hilang,” kata asisten profesor, Brian Hynek.

Danau tersebut barangkali telah menguap atau membeku selama perubahan iklim singkat. Demikian dikatakan para peneliti itu. Airnya diduga telah berubah menjadi uap. Tak seorang pun mengetahui apa yang mengubah Mars dari planet yang hangat dan lembab menjadi seperti sekarang: gurun beku tanpa udara. CekDisini

Tahun 2012 Kepulauan Seribu baru bisa menikmati listrik 24 jam?

Kompas : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan, tahun 2012 semua pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu sudah bisa menikmati listrik 24 jam. Sejauh ini, hanya warga di beberapa pulau yang bisa menikmati listrik 24 jam. Pemprov tengah membangun jaringan listrik tahap I dari Teluk Naga, Tanjung Pasir, Tangerang ke Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang Kecil, Lancang Besar, Pulau Payung, Pulau Tidung Kecil, dan Pulau Tidung Besar. Kabel yang digelar mencapai 46 kilometer dengan besar anggaran mencapai Rp 114 miliar. Tahap II Pemprov menganggarkan Rp 117 miliar untuk menyambung aliran listrik ke Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan sejumlah pulau pariwisata. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Rabu (17/6), mengatakan, program kabel listrik bawah laut Kepulauan Seribu ditargetkan selesai 2012. Saat ini baru wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan yang sudah teraliri listrik 24 jam. “Sambungan listrik bawah laut sudah diprogramkan multi years dengan terbagi dua tahapan. Tahap awal sudah berjalan untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan dan 2012 nanti kami berharap program ini bisa berjalan secara keseluruhan,” kata Fauzi. Program listrik ini, kata dia, menggunakan sistem pra-bayar. Tujuannya agar masyarakat tidak boros. “Program ini murni dibiayai dari APBD DKI Jakarta dengan besar biaya yang cukup besar. Dibanding pendapatan perkapita warga Kepulauan Seribu program ini termasuk investasi yang mahal,” katanya.

Oalah, nasibmu warga Kepulauan Seribu. Meskipun wilayah ini jaraknya hanya selemparan batu dari Jakarta, Ibukota Indonesia, soal energi listrik saja seperti ini ….. bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau soal energi listrik saja seperti ini …. para Capres-Cawapres tahu ini nggak ya?

Hebat, di depan 200 tokoh agama dunia yang bertemu di Roma, Din Syamsuddin berani menyebut krisis global akibat negara maju yang serakah!

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan krisis global yang terjadi sekarang akibat ulah negara maju yang serakah. Din meminta negara-negara maju yang tergabung dalam Kelompok 8 (G-8) berinvestasi bagi perdamaian dunia, bukan sebaliknya bersaham bagi terciptakan kerusakan dunia. Din menyampaikan hal ini dalam pidatonya di depan 200 tokoh agama dunia yang sedang bertemu di Roma dalam rangka memberi masukan bagi G-8 Summit yang akan bersidang di Roma pada 8-10 Juli 2009.

Din yang diminta bicara mewakili Islam menegaskan bahwa kerusakan dunia yang ditandai antara lain adanya aneka krisis global – pangan, energi, lingkungan hidup dan keuangan – adalah akibat ulah negara-negara maju yang serakah dan mau menang sendiri. Sebagai akibatnya, tercipta ketidakadilan global, merajalelanya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, pandemi, perang dan berbagai bentuk kekerasan. Pada sesi yang juga menghadirkan Menlu Italia Franco Frattini sebagai pembicara lain, Din membeberkan fakta-fakta kemiskinan dan  pengangguran di dunia dewasa ini, dan betapa negara-negara besar mengeluarkan dana besar-besaran untuk militer dan perang. Untuk itu Din mengajukan saran dari perspektif umat beragama kepada negara-negara maju.

Pertama, agar dilakukan perubahan paradigma pembangunan dari sekadar sustainable development menjadi sustainable development with meaning (pembangunan berkelanjutan dengan makna), yang dalam aplikasi ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan semata tapi mengabaikan pemerataan dan keadilan sosial. Begitu pula, paradigma ini akan menolak eksploitasi sumber daya alam tanpa upaya pelestarian.

Kedua, agar negara-negara maju berinvestasi bagi perdamaian dunia, semisal melakukan langkah-langkah nyata dalam menerapkan Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah menjadi konsensus mereka sejak 2000, tapi belum ada realisasi nyata.

Ketiga, agar negara-negara maju mengedepankan soft power or love power dalam mengatasi masalah-masalah di negara-negara lain, tidak seperti sekarang ini lebih menonjolkan hard power sehingga mereka terjebak ke dalam kekerasan negara atas negara lain.

Di akhir pidatonya yang mendapat sambutan antusias peserta, Din menaruh harapan kepada Presiden baru AS Barack Obama dengan memberi apresiasi terhadap pidatonya dari Kairo beberapa waktu lalu untuk membuka hubungan baru dengan dunia Islam atas dasar saling memahami, menghormati dan kepentingan bersama. Namun, tandas Din, umat Islam sedunia menunggu realisasi janji tersebut, karena perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Tapi betapapun juga, sikap Obama itu memberi harapan baru kepada dunia, dan Din optimistis perbaikan dunia terjadi jika ada kesadaran baru dari para pemimpin negara-negara maju yang benar-benar berniat bagi kemajuan dan kesejahteraan dunia.

Selama di Roma, Din bersama sejumlah tokoh agama dunia Selasa sore diterima oleh Presiden Italia Giorgio Napolitano di Istana Kepresidenan. Pada audiensi tersebut, para tokoh agama menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin G-8 atas perhatiannya terhadap saran-saran kalangan agamawan. Presiden Napolitano juga menegaskan penting nilai-nilai moral dan etika agama untuk melandasi pembangunan dunia. Pada kesempatan audiensi tersebut Din Syamsuddin menyampaikan rasa duka cita atas gempa yang melanda L’Aquila, Italia April lalu dan berharap Semangat L’Aquila (tempat G-8 Summit) akan memberi solusi terhadap problematika dunia dan mencerahi peradaban dunia di masa depan.

Adakah lagi, tokoh-tokoh Indonesia lainnya yang mau menyatakan secara jujur di depan publik internasoional secara langsung tentang kondisi dunia sekarang ini, karena ulah tokoh-tokoh dunia itu? Manalagi hayo ….

Wouw, Arab Saudi mau membangun gedung setinggi 1 Kilometer. Jadi gedung tertinggi ya?

Kelompok perusahaan milik Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal, Sabtu (13/6), menyatakan, perusahaan itu telah menandatangani kesepakatan dengan Perusahaan Emaar yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mengembangkan dan mengawasi pembangunan menara setinggi satu kilometer (1.000 meter) di Jeddah. Menara Kerajaan dan Kota Kerajaan Jeddah akan berdiri di atas bangunan seluas 23 juta meter persegi, dan berisi pusat komersial, tempat tinggal, dan ruang kantor di lahan seluas 530 hektar di dekat bandar udara internasional Jeddah, demikian dikatakan Kerajaan itu dalam satu pernyataan.

Proyek bernilai 26,6 miliar dolar AS tersebut akan berupa gedung pencakar langit yang berbentuk seperti jarum, lebih tinggi dari bangunan lain yang telah berdiri dan sedang dibangun di dunia. Gedung tertinggi saat ini, Burj Dubai, yang menjulang di Keamiran Dubai di sebelah timur Arab Saudi dengan ketinggian 800 meter dan belum selesai, sedang dibangun Emaar. Menara Kerajaan tersebut pertama kali diungkapkan pada 2003 dan pada 2007 kelompok perusahaan itu mengumumkan bahwa perusahaan pembangunan yang berpusat di AS, Bechtel, akan mengawasi proyek tersebut.

Ada yang mau latihan jalan/lari naik turun disana nantinya? Atau mau membangun yang lebih tinggi di Indonesia nantinya? Coba tanyakan ke Capres-Cawapres, ada yang berminat tandatangan kontrak ini?

THE BEAUTIFUL WARNING

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

Wuih… Malaysia Juga Rendahkan Pendidikan Kita

Para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) sepakat tidak menerima mahasiswa baru asal Malaysia pada Seleksi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) tahun ajaran 2009 karena menilai sikap lembaga pendidikan tinggi di Malaysia merendahkan mahasiswa Indonesia. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Herry Suhardiyanto MSc mengatakan, kesepakatan tersebut hanya untuk calon mahasiswa asal Malaysia yang akan mengikuti SMPTN saja, sedangkan melalui jalur lainnya tetap terbuka. “Penolakan PTN di Indonesia karena kami saat ini belum siap menerimanya dan para rektor tengah mengkaji kembali,” kata Herry Suhardiyanto, Jumat (12/6) malam.

Menurut dia, penolakan terhadap calon mahasiswa asal Malaysia tersebut tidak selamanya, tapi akan dievaluasi lagi untuk tahun ajaran berikutnya. Ketidaksiapan PTN di Indonesia, kata dia, antara lain karena sikap dari lembaga pendidikan tinggi di Malaysia yang dinilai merendahkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran. Mahasiswa kedokteran Indonesia yang akan melanjutkan pendidikan di Malaysia harus diseleksi atau tes lebih dulu melalui sebuah lembaga pendidikan. ”Jika seleksi atau tes dari lembaga tersebut menyatakan mahasiswa kedokteran Indonesia tidak layak, maka tidak bisa melanjutkan pendidikan di Malaysia,” katanya.

Menurut dia, karena itu para rektor PTN sepakat tidak menerima calon mahasiswa baru asal Malaysia melalui SMPTN tahun ajaran 2009, sedangkan melalui jalur lainnya tetap terbuka. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas) Fadli Jalal ketika dikonfirmasi hal ini mengatakan belum tahu karena belum menerima laporan. “Saya belum bisa memberikan pernyataan, tapi akan mengecek kabar ini ke forum rektor apakah benar argumen tersebut,” katanya. Kalau pun ada ketersinggungan dari para rektor PTN, kata dia, akan saya cek apa penyebabnya dan bagaimana persoalan sebenarnya. Informasi yang diterima, sebanyak 56 rektor PTN sepakat tidak menerima mahasiswa baru asal Malaysia pada tahun ajaran 2009.

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

I LOVE INDONEMALAYSIA, YOU LOVE MALAYINDONESIA, WE LOVE INDONESIA (NICE WITHOUT MALAY)

Segitu banyak motor kok nggak ada yang produksi Indonesia ya …

Seperti halnya pasar mobil, pasar motor di Indonesia pada bulan Mei 2009 ikut bergairah. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) di bulan April pasar roda dua Indonesia hanya sanggup menyerap 385.831 unit motor, namun angka itu berkembang di bulan Mei 2009 menjadi 457.650 unit, dengan rincian sebagai berikut:

Merk Motor	Jumlah
Honda	208.266
Yamaha	206.992
Suzuki	36.074
Lainnya	6.318
Total	457.650

Dengan prestasi tersebut berarti pasar motor dalam negeri selama 5 bulan di tahun 2009 telah berhasil menjual sebanyak 2.061.685 unit. Data lainnya tahun 2008 silam pasar motor dalam negeri dapat menginjak ke angka 6 juta lebih, di tahun 2009 ini angka tersebut diperkirakan tergerus hingga ke angka 4-5 juta unit saja.

Waduh-waduh, segitu banyak motor berkeliaran di jalanan Indonesia, kok nggak ada ya yang merek Indonesia dan asli produksi Indonesia. Apa nggak mampu bikin itu pakar motor dan juragan bisnis asal Indonesia?  Andai saja ada motor asli produksi Indonesia dan merek Indonesia, dan banyak dipasarkan di Indonesia, bila perlu diekspor ke mancanegara, wuih banyak keuntungan yang didapat lho, secara ekonomi bisnis, sosial dan kebanggaan sebagai warganegara Indonesia dengan jiwa nasionalisme yang kuat.

Ternyata “rakyat” Indonesia masih banyak yang sukanya belanja barang merk dan produksi asing ya, pemerintah denger nggak ya tentang ini ……… mbok bikin motor, coba lihat datanya nyaris 500 ribu motor yang diserap pasar Indonesia tiap bulan, sekali lagi: tiap bulan! Berapa tenaga kerja yang bakal terserap ya …. kalau motor-motor itu betul-betul diproduksi penuh (bukan rakit-merakit lho) di Indonesia sejak awal ….

Mobil anda juga termasuk yang laris di bulan Mei 2009?

Pasar mobil di bulan Mei 2009 lalu mulai kembali bergairah menyusul stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan penahanan harga mobil oleh beberapa produsen mobil di Indonesia. Dalam daftar 10 mobil terlaris bulan Mei 2009, beberapa ‘muka lama’ kembali masuk ke daftar.

Lihat Daftar 10 mobil terlaris di bulan Mei 2009:

Mobil	Jumlah
Toyota Avanza	8.538
Daihatsu Xenia	2.673
Toyota Kijang Innova	2.488
Honda Jazz	1.422
Honda CR-V	959
Toyota Rush	913
Nissan Livina	878
Suzuki APV	832
Toyota Yaris	657
Daihatsu Gran Max	634
Sumber Data	Gaikindo

Ach, sayang mobil pribadi saya nggak termasuk yang laris di bulan Mei 2009. Nggak apa-apalah, tetap bersyukur kepada Allah SWT, yang penting mobil saya bisa berfungsi dengan baik, lancar nggak mogokan, dan aman digunakan.

Ternyata “rakyat” Indonesia masih banyak yang kaya raya ya, nyatanya belanja mobil teruuuusssssssssssssssss ………

Inilah tempat melapor jika terjadi pelanggaran pada proses Penerimaan Siswa Baru 2009

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuka posko pengaduan menjelang Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2009/2010 ini agar masyarakat diminta ikut mengawasi dan berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Persoalan seputar PSB muncul karena lemahnya posisi orangtua. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat membuka posko pengaduan PSB.

JAKARTA:

1. Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan/(ICW) di nomor (021) 70791221

2. Suara Ibu Peduli Pusat (021) 79192358

3. Indonesia Budget Centre (021) 7949637

TANGERANG:

E-Care Tangerang (021) 70623749

GARUT:

Garut Governance Watch (0262) 237323

Sahdar (Sentra Advokasi Hak Untuk Pendidikan Rakyat) 061-77444610/081370909898

PADANG:

Bako di Sumatera Barat (0751) 7848040

YOGYAKARTA: mana?

Hati-hati ada penyusupan melalui kata-kata dan istilah-istilah pencarian yang populer di internet

Apakah kata dan istilah pencarian paling berbahaya di Internet?

Jika anda suka mencari-cari “music lyrics” atau berbagai hal yang “free“, berarti anda sudah masuk dalam kondisi perilaku cyber yang makin berresiko. Dan pencarian “free music downloads” yang mencapai 20% dari pengguna/peselancar website adalah jalan lapang masuknya perangkat lunak/software berbahaya, yang kita kenal sebagai “malware.” Satu laporan riset terbaru oleh perusahaan software antivirus McAfee yang berbasis di Amerika Serikat telah mengenali kata-kata pencarian di Internet paling berbahaya yang menempatkan para pemakai di halaman-halaman website dengan kemungkinan yang lebih tinggi dari serangan-serangan cyber.

Studi ini telah menguji 2.600 kata kunci populer pada lima mesin pencari utama – Google, Yahoo, Live, AOL dan Ask- dan juga menganalisis 413.000 halaman web. “Hanya baru saja pada tahun lalu, kita sudah melihat satu pergeseran dramatis yang cantik yang kami sebut sebagai malware,” kata David DeWalt, Presiden dan CEO McAfee. “Saya berangkat dari seorang hacker di lantai dasar, untuk mengorganisasikan cybercrime sampai sekarang, literally, terorisme dan bentuk-bentuk serangan geopolitik yang teroganisir,” katanya.

Kategori-kategori kata yang mempunyai resiko paling tinggi sebagai pintu masuk malware: screen savers, free games, work from home, Olympics, videos, celebrities, music and news.

Istilah-istilah paling berbahaya adalah: word unscrambler, lyrics, myspace, free music downloads, phelps, game cheats, printable fill-in puzzles, free ringtones and solitaire.

Studi ini juga menunjukkan bagaimana penjahat-penjahat cyber sedang meningkatkan kemampuan dan kecanggihannya. “Kita dapat mempunyai pandangan yang masif dengan seorang hacker di bawah tanah. Kita telah melihat baru-baru ini “Twitter worm” dari seorang yang berusia 17 tahun di bawah tanah yang dapat menyerang  berjuta-juta komputer di luar. Atau, kita dapatme lihat satu serangan yang terorganisir yang mengambrukkan infrastruktur,” kata DeWalt.

Perusahaan software Antivirus sepertinya tertinggal oleh perkembangan terakhir para penjahat cyber. “Kita telah ada di jalan belakang, itu sungguh-sungguh benar, untuk keseluruhan dunia, infrastruktur global Internet sudah tumbuh secara dramatis – namun 50 persen PC-PC dunia tidak terlondungi,” kata DeWalt. Meski ada peningkatan resiko, DeWalt tidak percaya bahwa “cyber Armageddon” yang menyebabkan penyebaran kerusakan komputer-komputer dan infrastruktur Internet . “Minggu lalu, anda telah melihat Presiden Obama di Amerika Serikat memperbincangkan tentang satu prakarsa cyber-security yang disponsori oleh pemerintah, dan pemerintah-pemerintah lain mendukung hal ini juga,” kata DeWalt. “Aku berpikir kita sedang belajar bagaimana hal ini dapat terjadi, dan jika kita dapat menghadapinya, kita dapat mencegahnya.” Referensi

Wah, wah jadi mesti hati-hati nhi kalau mau searching, alias nyari-nyari, ternyata dapat ditelusupi malware. Dan kata-kata kunci dan istilah-istilah yang polpuler bisa jadi pintu masuk yang menarik bagi software jahat. Nha, kata-kata dan istilah-istilah yang diteliti itu khan dalam bahasa Inggris ya, sekarang sudah ada nggak ya, kata-kata dan istilah-istilah yang paling banyak digunakan pengguna internet dalan searching yang dalam bahasa Indonesia? Bisa jadi kajian menarik lho ………….

Pembahasan RUU Susduk, sebuah keanehan yang nyata ………..

Pembahasan Rancangan Undang Undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) DPR masih alot. Partai-partai politik yang sekarang masih eksis melalu fraksinya masing-masing di DPR dan periode 2009-2014 masih bercokol juga, pada berkepentingan sesuai maunya sendiri. Salah satu yang jadi perebutan, ada yang menginginkan kursi Ketua DPR  otomatis menjadi milik partai yang punya kursi terbanyak alias sebagai pemenang pemilu, tapi partai yang kursinya sedikit jelas-jelas menolak. Rupanya beradu bargaining position sedang terjadi. Sementara fraksi yang masih punya “sisa-sisa power” justru tidak sepaham dengan usulan semacam itu.

Dalam pembahasan RUU Susduk yang tengah berlangsung beberapa fraksi justru mengusulkan pimpinan DPR dipilih secara paket. Mekanisme inilah yang dipakai dalam menentukan komposisi pimpinan DPR periode sebelumnya. Selain itu ada juga yang mengusulkan komposisi pimpinan DPR diisi sesuai urutan hasil pemilu, namun siapa yang menjadi ketuanya belum disepakati.

RUU Susduk ini ditargetkan rampung pada masa sidang ini dan bisa disahkan pada akhir Juni.  Padahal kita ketahui bahwa anggota DPRD akan melangsungkan pelantikan anggota yang baru pada bulan Juli. Sehingga anggota DPR dan DPRD terpilih bisa segera menerapkan UU Susduk yang baru ini.

Saya mengganggap aneh proses pembahasan RUU Susduk ini, ini khan organisasi tingkat negara, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, wadahnya/organisasinya sudah ada, orang-orang yang mau mengisi wadah/organisasi itu juga sudah ada, yaitu anggota DPR hasil Pemilu Legislatif 2009 kemarin, namun aturan (RUU) struktur dan tata manajemen organisasinya baru digarap, aneh bin ajaib. Ini potensi garap-garapan, dan memanfaatkan peluang terakhir, karena periode 2009-2014 jumlah per parpol dan komposisi anggota DPR khan berubah konstelasinya. Jadinya ini kesempatan “mengatur” supaya besok-besok periode berikutnya nggak kesulitan, supaya masih ada “sisa power” bagi yang kalah dalam Pemilu 2009 ……  Semestinya, secara manajemen organisasi yang benar, baik dan elegan, alias CGG yang betul-betul good, RUU Susduk ini seharusnya SUDAH JADI UU SEBELUM PEMILU LEGISLATIF 2009 berlangsung, biar nggak ribut-ribut rebutan pengaruh, sehingga apapun yang terjadi, siapapun yang menang Pemilu Legislatif, termasuk yang “kalah” juga, sudah faham positioningnya, langsung main, langsung kerja dengan susunan dan aturan organisasi yang sudah siap digunakan. Kalau seperti sekarang ini kesannya mencari-cari kesempatan terakhir dan memanfaatkan momentum …………………. nggak legowo …….., artinya apa:

Ibarat sepakbola, lapangannya sudah siap, para penonton sudah hadir, pemain sudah di tengah lapangan, wasit juga sudah ada, eh, susunan dan tata auturan permainannya lagi disusun ………… Aneh-aneh, Indonesia kita ini, sepertinya banyak orang pintar, banyak wakil rakyat yang hebat (katanya) tapi kok ……………..?

Hati-hati wanita Indonesia, 70 produk kosmetik ini berbahaya dan sudah ditarik lho! Jangan dibeli, nanti wajah cantik anda jadi rusak ….

BPOM Tarik 70 Produk Kosmetik Berbahaya

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menarik 70 produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Berdasarkan hasil pengawasan BPOM, 70 produk tersebut mengandung antara lain merkuri, hidrokinon, asam retinoat, zat warna merah K.3 (CI 15585 ), merah K.10 (Rhodamin B), dan jingga K.1 (CI 12075 ). Bahan-bahan tersebut dilarang digunakan dalam produk kosmetik karena berbahaya bagi kesehatan. “70 produk tersebut berbahaya dan dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan,” ujar kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6).

Produk kosmetik berbahaya tersebut dibagi dalam tiga kategori, yaitu kosmetik rias wajah dan mata, kosmestik perawatan kulit, dan kosmetik kesediaan mandi. “Sampelnya kita ambil dari berbagai tempat, mulai dari pasar tradisional, pasar modern, supermarket, dan salon kecantikan. Sampel itu juga diambil dari seluruh daerah di Indonesia,” terang dia. Beberapa produk yang dinyatakan berbahaya adalah produk terkenal, seperti Ponds dan Olay, yang dipalsukan dan tidak memilki izin edar. “Produk terkenal itu memang palsu, karena tidak ada dalam variannya, tapi untuk publik warning kita menyebut PONDS, karena tidak tahu harus menyebutnya dengan merek apa,” terang dia.

Sehubungan dengan itu, Rubiah meminta masyarakat lebih jeli dalam membeli produk kecantikan, jika mengalami perubahan drastis setelah memakai suatu produk, masyarakat dapat berkoordinasi dengan BPOM pada nomor telepon 021-4263333 atau membuka website BPOM RI

Berikut adalah daftar 70 produk kosmetik yang dinyatakan oleh Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai produk berbahaya.

A. 18 merek kosmetik rias wajah dan rias mata mengandung bahan berbahaya dan bahan terlarang:

1. Cassandra Superior Quality Lipstick No. 1-10
2. Cassandra Superior Lip Gloss No. 1-12
3. GLD Garland Lipstick No. 9
4. Marie Anne Beauty Shadow No. 4, 5, 6, 8
5. Marie Anne Blush On No. 3
6. Sutsyu Eye Shadow Blusher 01
7. Sutsyu 18 Colors Eye Shadow 01
8. Sutsyu Lipstick Colors Fix No. 1, 3, 4, 6
9. Sutsyu Lipstick Colors Fix No. 5
10. Asnew Blush On
11. Cameo Makes You Beauty Detox 4 in 1 Complete Make Up
12. Marimar Eye Shadow Powder Cake
13. Natural Belle Colors Fix Lipstick No. 313
14. Olay 4 in 1 Complete Make Up
15. Pond’s Detox Complete Beauty Care Make Up Kit
16. Pond’s Detox Eye Shadow Blusher Lip Gloss, Creme Powder No. 1-2
17. Pond’s Detox Complete Beauty Care Eye Shadow Two Way Cake
18. Pond’s Detox Complete Beauty Care

B. Tujuh merek kosmetik pewarna rambut mengandung bahan berbahaya dan bahan terlarang:

1. Casandra Hair Dye Pink C-14
2. Casandra Hair Dye Maroon C-17
3. Casandra 3D Profesional Hair Colors Cream Hair Dye Wine Red C-9
4. Salsa Hair Colorant Pink Colors (S- 018 )
5. Salsa Hair Colorant Cherry Red (S- 019 )
6. Casandra Hair Dye Maroon C-17
7. Casandra 3D Profesional Hair Colors Cream Hair Dye Grape Red C-11

C. 44 merek kosmetik perawatan kulit

1. Caronne Beauty Day Cream
2. Caronne Whitening Cream (Day Care)
3. Caronne Whitening Cream (Night Care)
4. CR Lien Hua Bunga Teratai Day Cream
5. CR Lien Hua Bunga Teratai Night Cream
6. CR Racikan Ling Zhi Day.Cream
7. CR Racikan Ling Zhi Night Cream With Vit.E
8. CR Day Cream With Vit.E
9. CR UV Whitening Night Cream
10. CR UV Whitening Day Cream
11. DR’s Secret 3 Skinlight
12. DR’s Secret 4 Skinrecon
13. Dr. Fredi Setyawan Extra Whitening Cream
14. Dr. Fredi Setyawan Whitening Cream II
15. Fruity Vitamin C
16. Plentiful Night Cream
17. QL Papaya Peeling Gel
18. QL Day.Cream
19. QM Natural Vitamin C E
20. Scholar Night Cream
21. Top Gel MCA Extra Pearl Cream Plus
22. Top Gel MCA Extra Cream
23. Top Gel TG-3 Extra Cream
24. Topsyne Aloe Beauty Cream TS- 858
25. Topsyne Beauty Cream TS-3
26. Topsyne Beauty Cream TS- 802
27. Topsyne Beneficial Skin Cream TS- 868
28. Topsyne Vit C Placenta
29. Topsyne Day Cream Night Cream
30. Topsyne Vit E C TS- 819
31. Topsyne Extra Beauty TS- 821
32. Elastiderm Decolletage Chest and Neck
33. Obagi Nu-Derm Blender Skin Lightener Blending Cream
34. Obagi Nu-Derm Blender Skin Lightener with sunscreen
35. Obagi Nu-Derm Toleran Anti Pruritic Lotion
36. Obagi C RX System Clarifying Serum
37. Obagi C RX C Therapy
38. Olay Total White
39. Olay Krim Pemutih
40. Pond’s Age Miracle Day and Night Cream
41. Qianyan
42. Quint’s Yen
43. Skin Enhacer
44. Temulawak Nutrition Cream

D. Satu merek kosmetik mandi

1. Jinzu Strawberry White Beauty Soap.

Hati-hati ya, wanita Indonesia, 70 produk kosmetik ini berbahaya dan sudah ditarik lho! Jangan dibeli, nanti wajah cantik anda jadi rusak …. khan sayang ya ….. siapa yang rugi?

Iya betul, kawasan ekonomi bebas bisa merugikan negara kita!

Kawasan ekonomi bebas atau Free Trade Agreement dinilai tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia. Sebaliknya, Indonesia bisa jadi justru merugi jika belum memiliki kemampuan yang cukup untuk berkompetisi. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Ekonomi dari UGM Sri Adiningsih dalam diskusi tentang bagaimana Indonesia memposisikan diri di antara negara-negara APEC pada krisis keuangan global di Wisma Eksekutif, Jalan Thamrin, Jakarta, Kamis (11/6/2009).  “Ini ditunjukan dari tingkat Human Development Index dan Competitiveness in Doing Bussiness yang masih tertinggal bahkan dengan negara-negara ASEAN sekalipun,” katanya. Ia menambahkan, FTA tidak saja menjadi kompetisi yang berat bagi Indonesia untuk saat ini, tapi njuga di masa mendatang. Hal ini karena kawasan yang terlibat di FTA akan semakin bertambah. “Saat ini terdapat 30 kawasan ekonomi bebas (Free Trade Area/FTA) di dunia, yang masih akan bertambah terus. Terdapat wacana kuat bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembentukan FTA di antara negara-negara anggota APEC,” tuturnya.

Karena Indonesia dinilai tidak diuntungkan dengan keberadaan FTA, Sri menambahkan Indonesia harus terus meningkatkan daya kompetisinya agar mampu bersaing dalam FTA APEC yang akan dibentuk. Di samping itu sektor industri perlu didukung lebih besar lagi. Sementara itu Tim Ahli Bidang Politik Internasional UGM Siti Mutiah Setiawati mengatakan negara anggota APEC akan kesulitan membuat FTA karena perbedaan kultur dan kepentingan yang bervariasi.

Iya, ya, kita dapat apa sih dari FTA ini? Wong barang-barang kita masih tergolong high cost economy alias nggak mampu bersaing bebas. Mungkin karena dikenai banyak “pungutan” dalam proses produksinya, dari hulu sampai hilir. Berantas beragam pungutandan korupsi, tingkatkan daya kreatifitas bangsa, dan tingkatkan efisiensi produksi baru bisa kita bersaing. Capres dan Cawapres denger nggak ya soal ini ………………..

Mau belanja barang, pilih mana, kualitas ekspor atau kualitas impor?

Beberapa tahun lalu banyak produk yang djual di pasaran Indonesia suka mengakali rakyat Indonesia. Dalam iklan sering ditampilkan kata-kata sakti yang dianggap menarik hati konsumen sehingga diharapkan mau belanja produk itu. Kata-katanya? Produk itu dikemas dengan label : Import Quality (Kualitas Impor). Sehingga terkesankan ini produk luar negeri, meskipun sesungguhnya produk itu diproduksi di dalam negeri. Cara ini semestinya bagus, sepanjang kualitas produk itu memang betul-betul mempunyai standar tinggi/internasional secara nyata, bukan hanya dalam kata-kata saja. Ini khan cara meyakinkan konsumen. Sehingga kalau konsumen beli barang/produk itu nggak bakalan rugi/tertipu dan tentu akan memunculkan tingkat kepuasan konsumen yang baik.

Jadi mestinya tidak cukup hanya melabelin produk dengan Import Quality tapi mutu barang hancur-hancuran. Selain itu, ada memang produk yang benar-benar impor, sehingga ya betul saja kalau dipasang label Import Quality. Namun tahukah anda,TIDAK SEMUA BARANG IMPOR ITU BERMUTU. Contohnya, lihat saja barang-barang dari China yang banyak beredar di pasaran Indonesia, kualitasnya hancur-hancuran, yang lebih parah lagi, standar spesifikasinya kadang-kadang tidak pas alias ada selisih sehingga sering ada masalah pada kompatibilitasnya dengan perangkat yang kita punyai sebelumnya. Saya juga mengalami hal ini pada beberapa produk peripheral elektronik yang pernah saya beli. Makanya jangan mau sekadar tempelan Import Quality sudah menjadi acuan anda untuk belanja barang/produk apapun sekarang ini. Ingat pesan yang dapat kita tangkap: Tidak semua produk impor itu bagus. Juga jangan pernah berfikiran bahwa produk impor selalu lebih baik daripada produk Indonesia. Teliti dan “rewel” sedikit-lah kalau mau belanja, biar kekecewaan tidak melanda diri anda. Apalagi sekarang ini tidak sedikit “barang tembakan” yang beredar di pasar Indonesia, karena ulah manusia-manusia yang abnormal secara materi, alias manusia yang punya faham materialisme, mengeruk untung semaksimum mungkin dengan menghalalkan segala cara! Tanpa mau melihat kepada konsumen yang akan menanggung resiko rugi/tidak puas.

Nah, jaman sekarang, sudah sedikit ada perubahan cara berdagang yang menurut saya sama-sama menjebak, seperti yang saya tuliskan di atas. Apa itu? Sekarang lazim ditemukan label produk/barang yang dijual sudah berubah menjadi:  Export Quality (Kualitas ekspor). Kesannnya barang yang ditawarkan itu sudah diekspor ke berbagai negara, sudah dikonsumsi oleh orang-orang luar negeri, sehingga logika yang dibangun pasti barang/produk itu punya standar/spesifikasi yang tinggi dan berkualitas. Ach, tipu-tipu juga. Siapa yang menjamin itu barang yang berkualitas dan sudah benar-benar diekspor? Teknik pemasaran juga ini. Jangan mudah terkecoh.

Lho, terus memilih yang mana nhi kalau mau belanja barang/produk? Import Quality atau Export Quality? Ada tipsnya:

1. Jangan pernah sekali-sekali membeli produk karena ada label-label itu (Import Quality atau Export Quality), tanpa mengenal barang itu secara jelas, jangan mudah percaya.

2. Sudahlah apapun alasannya sekarang ini, kita harus berfikir untuk negara dan bangsa kita sendiri apalagi di bidang ekonomi bisnis, belilah produk Indonesia, terutama produk yang nggak neko-neko dengan label-label itu, juga yang produknya ditampilkan jujur dengan kata-kata Made in Indonesia. Makanya cermati juga produk Indonesia yang sering-sering di labelin aneh-aneh, termasuk dengan tulisan Made in NegaraLain, padahal itu buatan Indonesia. Kalau yang beginian saya sarankan jangan dibeli, disamping menipu, juga nggak percaya diri sebagai bangsa dan negara Indonesia! Kehilangan Nasionalisme.

3. Minimumkan mengkonsumsi atau belanja barang/produk luar negeri, apalagi kalau nyata-nyata barang/produk sejenis itu sudah diproduksi di Indonesia.

Apa kata Kepala Staf TNI AU tentang profesionalisme, daya saing, dan perubahan?

Kasau Marsekal TNI Subandrio pada Pembekalan kepada Perwira Sekolah Staf Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan ke-85 di Kampus Sekkau Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu, 9 Juni 2009 menyatakan:

Profesianalisme perwira TNI Angkatan Udara  secara bulat mencerminkan kemampuan untuk memimpin dan membina organisasi TNI Angkatan Udara. Pada hakikatnya profesionalisme yang dikaitkan dengan tuntutan peran TNI Angkatan Udara serta dihadapkan kepada tantangan yang dihadapi, baik yang berdimensi luar negeri maupun dalam negeri, maka perwira TNI Angkatan Udara diharapkan mampu bertindak sebagai patriot, ahli dalam bidangnya, pemimpin, pembina dan pemikir. “Jiwa patriotisme haruslah melekat sepanjang masa pengabdian, sedangkan derajat keahlian dan kemampuan untuk memimpin, membina dan berpikir, tentu disesuaikan dengan tingkat kepangkatan dan jabatan perwira yang bersangkutan.”

Saat ini persaingan berubah secara mendasar, dari berkompetisi (Competition) menjadi perlawanan (Adversary), karenanya persaingan akan dimenangkan oleh mereka yang mampu memiliki daya saing tinggi dan berkelanjutan. Daya saing dimaksud adalah kemampuan bersaing dalam kecepatan (Speed) dan inovasi (Inovation), jadi bukan lagi berdasarkan siapa yang kuat atau besar, tetapi siapa yang cepat dan inovatiflah yang akan keluar sebagai pemenang.

Perubahan merupakan keniscayaan dan menjadi suatu keharusan, oleh karenanya perubahan harus dilaksanakan oleh seluruh personel TNI Angkatan Udara, dari tingkat terendah sampai dengan tingkat pengambil keputusan. Diperlukan pembaharuan, utamanya mindset (cara berpikir) secara berlanjut sesuai perubahan paradigma. Referensi

Saya suka terganggu dengan kata “Internasional”

Sesungguhnya saya merasakan gangguan dari kata “Internasional” ini sudah cukup lama. Jauh sebelum kasus Ibu Prita dengan RS. Omni Internasional mencuat. Saya suka merenungkan makna kata “Internasional” yang menempel pada berbagai produk/jasa, program pendidikan ataupun intitusi/perusahaan yang semakain jamak berkembang di Indonesia.

Saya awalnya sering memperhatikan kata “Internasional” yang menempel di beberapa bandara kita di Indonesia. Ini lumrah karena saya sering “melewati” bandara-bandara itu. Kata “Internasional” yang sepertinya menempatkan standar tinggi dalam operasional, pemeliharaan dan pelayanan bandara agaknya nggak sepadan dengan kenyataannya. Tingkat kualitas pelayanannya begitu-begitu saja, parkirannya begitu-begitu juga. Kebersihannya? Lihat saja sendiri. Bahkan setelah melihat beberapa bandara di dunia yang masuk ranking bagus (10 besar begitu) ternyata nggak perlu susah-susah ada tempelan kata “Internasional“, tapi jadi rujukan standar bandara yang bagus.

Kalau soal kata “Internasional” yang menempel di RS. Omni Internasional saya nggak perlu menulis lagi-lah karena sudah banyak rekan-rekan blogger dan media cetak/elektronik lainnya yang “menguliti”-nya. Ya, memang begitulah faktanya …..

Ada lagi di dunia pendidikan: SBI (Sekolah Berstandar Internasional). Apa sih bedanya dengan yang reguler, akselerasi atau lainnya? Apa dikarenakan dalam proses pendidikannya menggunakan bahasa internasional (Inggris), sementara hal-hal lainnya nggak berbeda secara signifikan dengan program lain, lalau pantas ditempeli kata “Internasional“? Aneh! Kualitas standar internasional atau bahasa yang dipakai sebagai legitimasi? Nggak penting itu kata “Internasional” ditempel, semestinya yang lebih penting kualitas hasil didiknya yang utama! Di luar negeri juga nggak ada sekolah tingkat SMA yang perlu dilabel “Internasional“. Ini Indonesia kok nganeh-nganehin sendiri? Memang kalau pakai SBN (Sekolah Berstandar Nasional) turut derajat begitu? Kalau produk/barang pabrikan khan sudah ada standarnya yaitu SNI. Jadi, nyata-nyata kata “Internasional” hanya tempelan belaka, kebanyakan nggak merujuk dan nggak menunjukkan pada nilai produk/jasa yang berkualitas internasional/tinggi kok!

Wis, banyak yang lainnya yang memakai kata “Internasional” ternyata hanya untuk kedok! Bahkan cenderung menipu! Berhati-hatilah …

Laporan keuangan Pemerintah “disclaimer” 5 tahun berturut-turut. Komentar anda?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Ini berarti selama 5 tahun berturut-turut sejak 2004 BPK telah memberikan opini disclaimer atas LKKP. Demikian diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6). “LKKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara,” kata Anwar.

Berdasar laporan yang disampaikan Anwar terdapat 9 kelompok persoalan yang ditemukan BPK, berkaitan dengan pemberian opini disclaimer pada LKPP 2008, di antaranya belum adanya sikronisasi UU Keuangan Negara 2003-2004 dengan UU Perpajakan dan UU PNBP, masih adanya berbagai jenis pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN, belum adanya keterpaduan antara Sistem Akuntansi Umum di Departemen Keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi di departemen lain sehingga ada selisih, dan rekening liar belum terintegrasi dan terekonsiliasi dalam suatu treasury single account. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan dalam tiga bidang yakni kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penyajian LKPP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pemerintah belum menindaklanjuti hasil-hasil peneriksaan BPK tahun 2004-2007.

Kelemahan bidang pertama yang menonjol ada 9 hal, di antaranya hibah yang diterima langsung oleh 15 K/L minimal Rp 3,93 triliun tidak dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN, pencatatan atas penarikan pinjaman luar negeri di LKKP 2008 tidak berdasar dokumen sumber valid, dan pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntabilitas atas penertiban promissory notes kepada lembaga internasional Rp 28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada BI sebesar Rp 2,83 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan pada lembaga tersebut.

Selanjutnya untuk ketidakpatuhan departemen terhadap peraturan perundang-undangan ada enam hal yang terkait, di antaranya pungutan/dana pada 11 kementrian negara/lembaga tidak ada dasar hukumnya dan dikelola di luar mekanisme APBN minimal Rp 703,99 miliar, penetapan alokasi DAK tidak sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 sehingga terdapat penyaluran DAK Rp 1,28 triliun ke daerah tidak layak, dan pengeluaran atas pengajuan SPM sebesar Rp 9,95 miliar yang dibayarkan melalui KPPN Jakarta II diduga fiktif.

Sedangkan untuk temuan berikutnya, BPK mengatakan bahwa ada 131 temuannya atas LKPP tahun 2004-2007 belum ditindaklanjuti pemerintah. Temuan yang sedang dan belum ditindaklanjuti antara lain penyempurnaan sistem informasi penyusunan LKPP, penyempurnaan peraturan penyaluran dan pertanggungjawaban belanja sosial, penertiban pungutan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan penertiban dalam penetapan kelompok anggaran dan realisasinya.

Terhadap laporan ini, Anwar atas nama BPK mempunyai harapan kepada DPD. “Kami berharap agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2008 ini dapat membantu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pengambilan keputusan atas rancangan UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008,” kata Anwar kepada Ketua DPD Ginanjar Kartasamita.

Di acara ini juga ada penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dan DPD tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia kepada DPD RI. Menurut Anwar, tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Referensi

Anda punya komentar? Silakan saja di-posting. Siapa tahu anda ternyata punya ide dan pemikiran yang cemerlang untuk membuat Indonesia lebih baik …

Melihat daftar bandara terbaik dunia, bandara di Indonesia ada dimana?

Bandara Incheon di ibu kota Korea Selatan, Seoul, terpilih sebagai bandara terbaik di dunia. Demikian hasil jajak pendapat grup konsultan Inggris, Skytrax, Selasa, 9 Juni 2009, yang mewawancarai 8,6 juta penumpang dari 190 bandara di seluruh dunia.

Hongkong berada di urutan kedua, sementara bandara Changi di Singapura urutan ketiga. Selanjutnya disusul bandara Zurich, Swiss, dan Munich, Jerman di urutan empat dan lima. Bandara Kansai, Jepang, dan Kuala Lumpur, Malaysia di urutan enam dan tujuh. Sedangkan Bandara Schiphol di Amsterdam menempati posisi kedelapan, disusul Central Nagoya, Jepang dan Auckland, Selandia Baru.

WORLD’S TOP 10 AIRPORTS
2009		2008
1	Incheon International Airport	3
2	Hong Kong International Airport	1
3	Singapore Changi	2
4	Zurich	8
5	Munich	5
6	Kansai	6
7	Kuala Lumpur	4
8	Amsterdam	11
9	Centrair Nagoya	12
10	Auckland	20

Lha, bandara yang ada di Indonesia ada di ranking berapa? Apa memang nggak ada bandara dari Indonesia yang masuk kelompok terbaik ya? Coba anda cek sendiri saja …………..

Yuk, dukung Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia ….

Kalau kita cinta Indonesia tentu kita mesti tahu bahwa Taman Nasional Komodo,

Indonesia’s Komodo National Park includes the three larger islands Komodo, Rinca and Padar, as well as numerous smaller ones, for a total area of 1,817 square kilometers (603 square kilometers of it land). The national park was founded in 1980 to protect the Komodo dragon. Later, it was also dedicated to protecting other species, including marine animals. The islands of the national park are of volcanic origin.

lagi “bertarung” untuk memperebutkan tempat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia (yang baru).

Kalau kita sebagai WNI Nomor 1, tentu ingin mendukung hal ini secara langsung. Bagaimana caranya?  Ikuti dan isi pollingnya disini.

Terus bagaimana cara melihat ranking hasilnya secara live. Gampang, pantau saja disini. Posisi Taman Nasional Komodo yang masuk Grup E (Forest, National Parks, Nature Reserves) sekarang masih di ranking 9. Wah belum masuk 7 besar nhi … ayo dukung dong, dan kabarkan ke teman-teman lainnya sesama blogger atau rekan chating untuk ikut mendukung, biar nama Indonesia makin populer dan ada bagian Indonesia yang masuk 7 keajaiban dunia yang baru! Ini juga bagian dari pengembangan pariwisata kita ……………………..

Kalau kita cuek bebek hal-hal beginian, lihatlah hal yang sangat menyakitkan. Pulau Sipadan (yang dulu punya kita, sekarang dikuasai Malingsia, eh, Malaysia) ternyata bertengger di ranking 4 Grup B (islands). Mangkelkan dengernya?

Jadi, ayo kita dukung Taman Nasional Komodo kita yang aduhai itu …………… sekarang juga!

Bahasa Inggris punya sejuta kata hari rabu ini?

Untuk anda yang punya perhatian terhadap perkembangan bahasa dan matematika ini ada artikel menarik yang patut kita baca, bersumber dari CNN.

Bahasa Inggris (bakal) berisi lebih banyak kata-kata dibanding bahasa lain di planet ini dan akan mendapat tambahan kata hingga sejuta pada awal Rabu ini, menurut Global Language Monitor, sebuah situs yang menggunakan rumus matematika untuk menaksir bagaimana sering kata-kata diciptakan. Situs ini menaksir sejuta kata akan tercapai pada hari Rabu jam 5:22 pagi. Proses hitung langsung telah menghitung ada 999.985 kata bahasa Inggris mulai Selasa sore. Hingga kini (rabu siang WIB) proses countdown tinggal sekitar 6 jam lagi menuju sejuta kata.

“Ketepatan sejuta kata”, bagaimanapun, telah membuat orang yang melakukan projek hitungan kata suatu bahasa ini seperti suatu pariah di dalam masyarakat ilmu bahasa. Beberapa ahli bahasa mengatakan adalah mustahil untuk menghitung banyaknya kata-kata dalam suatu bahasa sebab bahasa-bahasa adalah selalu berubah, sebab mendefinisikan apa yang disebut sebagai kata adalah satu usaha tanpa berbuah. Paul J.J. Payack, presiden dan pemimpin analis kata Global Language, Monitor, mengatakan, bagaimanapun, bahwa estimasi jutaan kata tidaklah sepenting seperti gagasan di belakang projeknya, yang untuk menunjukkan bahwa Bahasa Inggris sudah menjadi suatu bahasa global dan kompleks. “Itulah sebuah bahasa manusia,” katanya.

Bahasa-bahasa lain, seperti Perancis, menurut Payack, menaruh dinding besar di sekitar kosa kata mereka. Bahasa Inggris justru membawa bahasa lain ke dalamnya. “Bahasa Inggris mempunyai tradisi menelan kata-kata baru secara utuh,” katanya. “Bahasa-bahasa lain menterjemahkan.” Internet, perdagangan global dan perjalanan global telah mempercepat kecenderungan meletakkan Bahasa Inggris dalam relasi dengan banyak  kelompok-kelompok ilmu bahasa lainnya. Ini membuat Bahasa Inggris lebih rumit dan kaya, karena senantiasa punya terminologi baru. Meski demikian, Payack mengatakan ia tidak mengikutsertakan semua kata-kata baru di dalam perhitungannya. Kata-kata harus dipertimbangkan setidaknya digunakan paling sedikit 60 persen di dunia oleh pejabat formal. Dan mereka harus bisa dipertimbangkan telah sampai pada masyarakat yang berbeda komunitasnya. Satu istilah teknologi baru yang hanya dipahami di Lembah Silikon tidak akan dihitung sebagai sebuah kata yang medunia.

Model komputernya mengecek total dari 5.000 situs, kamus-kamus, penerbitan-penerbitan ilmiah dan artikel-artikel berita untuk melihat bagaimana sering kata-kata digunakan. Satu kata harus membuat 25.000 penampilan untuk dianggap sah. Payack menyatakan suatu kejadian berita juga mempunyai dorongan perluasan secara cepat terhadap Bahasa Inggris, yang ia katakan mempunyai lebih banyak kata-kata dibandingkan dengan bahasa lain. Bahasa Cina mandarin saja hanya memasukkan sekitar 450.000 kata. Terminologi bahasa Inggris seperti “Obamamania”, “defriend”, “wardrobe malfunction”, “zombie banks”, “shovel ready” dan “recessionista” semuanya tumbuh bersamaan kecenderungan berita terbaru yang beredar sekitar pemilihan presiden, penurunan drastis ekonomi dunia, online networking atau suatu peristiwa olahraga, kata Prayack. Sedangkan bahasa-bahasa lain tidak mengembangkan terminologi baru dalam berhubungan dengan fenomena semacam itu.

Ahli-ahli bahasa yang berbicara dengan CNN berkata mereka tidak sepakat dengan hasil hitungan Payack, tetapi mereka setuju bahwa Bahasa Inggris secara umum mempunyai kata-kata lebih banyak dibanding bahasa-bahasa lainnya. “Ini adalah kenyataan bahwa anda  tidak bisa menghitung,” kata Jesse Sheidlower, editor Kamus bahasa Inggris Oxford. “Tak seorangpun dapat menghitung itu, dan untuk menganggap diri bahwa anda dapat menghitung secara total pasti nggak beres. Itu menyederhanakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan.” Kamus bahasa Inggris Oxford saja mempunyai sekitar 600.000 kata, menurut Sheidlower. Itupun belum meliputi semua kata-kata. Sebagai contoh, Sheidlower mengatakan “great-great-great-great-great grandfather” bisakah dipertimbangkan sebagai satu kata, tetapi nyatanya tidak akan ada di dalam kamus. Hal yang sama dengan angka-angka, yang bisa dihitung berdasarkan satuannya “twenty” dan “three” – tetapi tidak selalu sebagai kelompok, seperti “two-hundred twenty-three.”

Bagian apa yang membuat determinasi banyaknya kata-kata dalam suatu bahasa sangatlah sulit adalah dikarenakan sangat banyaknya akar kata dan varian-variannya, kata Sarah Thomason, presiden Masyarakat Bahasa Amerika yang seorang profesor linguistik di University Michigan. Di dalam bahasa orang asli Alaska, dia berkata, ada lusinan kata untuk salju, tetapi diantara kata-kata itu terhubung bersama-sama dan tidak akan dihitung secara individu. Apakah itu berarti, bahwa “slush”, “powder” dan kata-kata salju lainnya di dalam Bahasa Inggris harus dihitung sebagai satu entri? Thomason menyebut penghitungan jutaan kata sebagai sebuah “gagasan yang menggairahkan” namun itu “semua hanyalah hiburan bukanlah suatu substansi.“

Ahli kamus dan ahli bahasa menghadapi kesulitan-kesulitan bila berusaha untuk menghitung kata-kata yang satu pengejaan tetapi dapat mempunyai beberapa arti, menurut Allan Metcalf Allan, seorang Profesor bahasa Inggris pada Perguruan Tinggi MacMurray di Illinois, dan seorang pengurus Masyarakat dialek Amerika. Kata bear dan b-e-a-r – apakah dua kata atau satu kata, sebagai contoh. Anda mempunyai satu kata benda yang satu makhluk liar dan kemudian juga b-e-a-r, yang berarti lain. “Jadi kenyataannya sangat tidak eksak apabila anda bisa menghitung kata yang jutaan itu“.

Payack berkata ia tidak mempertimbangkannya sebagai kepastian dalam perhitungan, hanya saja sebagai suatu penilaian yang menarik berdasar pada ukuran-ukuran kriteria yang sudah ia kembangkan. “Itu selalu satu estimasi,” katanya. “Itu seperti tingginya Puncak Everest adalah satu estimasi juga. Tingginya Puncak Everest sudah berubah 5 kali di dalam seumur hidupku sebab ketika kita mendapatkan alat lebih baik, estimasi juga mendapatkan hasil lebih baik.” Ia berkata, penghitungannya mempunya arti merayakan Bahasa Inggris sebagai bahasa global. Dan, ketika ia berkata dalam bahasa-bahasa lain diingatkan adanya perluasan bahasa Inggris. Ini merupakan suatu hal sangat besar pengaruhnya bahwa sangat banyak orang-orang hari ini bisa berkomunikasi dengan daftar kata-kata seperti itu.

Bagaimana dengan Bahasa Indonesia? Sepertinya punya enri kata yang lebih banyak lagi ya …. lebih dari sejuta mungkin, apalagi kalau diperkaya dengan bahasa-bahasa daerah. Ini salah satu Identitas Bangsa Indonesia lho. Sudah ada yang meneliti?

Belanja militer dunia naik, bung. Belanja militer Indonesia?

Belanja militer global meningkat 4 persen pada tahun 2008 dengan rekor 1.464 miliar dollar AS, dan itu berarti naik sampai 45 persen dibanding 1999. Demikian diungkapkan lembaga perdamaian SIPRI dan direlease situs lainnya, di Stockholm, Swedia, Senin 8 Juni 2009. Hal ini amat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh penerbangan ruang angkasa sipil maupun maskapai penerbangan komersial. “Krisis keuangan masih belum berdampak atas pendapatan dan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar maupun pesanan lama,” tulis Sipri atau Lembaga Penelitian Riset Perdamaian Stockholm.

Operasi pasukan penjaga perdamaian internasional juga membawa keuntungan kepada industri pertahanan dengan peningkatan belanja sebesar 11 persen. Operasi internasional itu dikerahkan di daerah-daerah berbahaya, antara lain Darfur dan Republik Demokratik Kongo. “Rekor sudah tercatat dengan pengerahan operasi perdamaian internasional mencapai 187.586 personel.”

Menjelang pameran Paris Air Show pekan depan, yang menjadi ajang produk-produk industri ruang angkasa dan pertahanan, tampaknya pusat perhatian beralih dari produksi pesawat sipil, yang harus berjuang karena resesi global, ke arah perusahaan yang memproduksi pesawat tempur dan peralatan militer lain. Secara total, 100 perusahaan utama menjual persenjataan senilai 347 miliar dollar tahun 2007, yang merupakan data terbaru yang tersedia. Dan hampir semua perusahaan utama itu merupakan perusahaan Amerika atau Eropa. Sebanyak 61 persen dari total penjualan itu dikuasai oleh 44 perusahaan Amerika, sementara 32 perusahan di Eropa Barat meraih 31 persen pasar. Perusahaan senjata lain berasal dari Rusia, Jepang, Israel, dan India. “Sejak Tahun 2002, nilai penjualan dari 100 perusahaan senjata utama meningkat 37 persen,” kata Sipri.

“Masa kepresidenan George W Bush merupakan periode berlanjutnya industri senjata. Hal ini mengikuti masa konsolidasi tahun 1990-an dan 2000-an.” Industri raksasa Amerika, Boeing, tetap merupakan yang terbesar dengan penjualan persenjataan mencapai 30,5 miliar dollar sepanjang 2007. Sedangkan industri Inggris, BAE Systems, menduduki peringkat kedua dengan nilai penjualan 29,9 miliar dollar dan di peringkat ketiga adalah Lockheed Martin dengan 29,4 miliar dollar. Amerika Serikat masih tetap merupakan pembeli terbesar dengan 58 persen dari total belanja global, walau China dan Rusia terus membuntuti. China maupun Rusia meningkatkan anggaran belanja militernya sampai sekitar 3 kali lipat dan Rusia merencanakan anggaran yang lebih besar walapun sedang menghadapi masalah ekonomi.

Sementara itu, anggaran belanjar militer Timur Tengah menurun sedikit pada tahun 2008, namun Sipri mengatakan, pengurangan itu hanya bersifat sementara. “Banyak negara di kawasan itu yang merencanakan pembelian senjata besar-besaran.” Salah satu pengecualian di Timur Tengah adalah Irak dengan anggaran militer meningkat sampai 113 persen pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya. “Irak tetap amat tergantung pada Amerika Serikat untuk pasokan senjata dengan sejumlah rencana order,” kata Sipri.

Adapun perang di Afganistan dan Irak menghabiskan dana sebesar 903 miliar. “Ide perang melawan teror telah mendorong sejumlah negara melihat masalah mereka melalui lensa militer, dan menjadi alasan bagi tingginya anggaran militer,” kata Sam Perlo-Freeman, Ketua Proyek Belanja Militer di Sipri.

Bagaimana dengan anggaran militer Indonesia? Lihat rankingnya disini.

Resminya bagaimana? Bacalah ini:

Departemen Pertahanan dalam penggunaan anggaran tahun 2008 akan memperioritaskan sasaran pembangunan kekuatan TNI yang utamanya mengacu kepada tritunggal, yaitu kesiapan operasional satuan, peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dan PNS.  Sedangkan sasaran pembangunan komponen pendukung ditujukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya nasional dalam arti luas yaitu mewujudkan kesadaran bela negara untuk kepentingan pertahanan negara. “Hal itu sebagai arah strategis sistem pertahanan negara tahun 2005 – 2009 yang berporos kepada pertahanan militer dan nir militer,” kata Menhan Juwono Sudarsono.

Menurut Juwono, pembangunan kekuatan negara belum dapat diselenggarakan secara konprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer, karena anggaran bidang pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas. Atas pembangunan tersebut maka pembangunan kekuatan pertahanan negara masih difokuskan kepada kekuatan utama yaitu TNI. “Kita harus mengakui bahwa pembangunan kekuatan pertahanan negara belum dapat diselenggarakan secara komprehensif, integral dan matra pembangunan kekuatan pertahanan militer dan nir militer karena anggaran pertahanan serta komponen bangsa masih sangat terbatas,” ungkapnya.

Dia menyebutkan keterbatasan ini sejak tahun 2005 dimana pembangunan pertahanan menghadapi kompleksitas permasalahan sehingga terjadi tarik menarik simpul keterbatasan anggaran pertahanan dan tersedia di bawah 1 % dari produk domestic bruto yang berkisar Rp480 triliun. “Ini kurang dari 1%, atau hanya Rp36,9 triliun, sedangkan yang dihadapi kebutuhan strategis yang diabaikan untuk kebutuhan pembinaan, penggunaan kekuatan pertahanan Negara,” ujar Juwono

Menurut Juwono, kunci dari kebutuhan strategis pembangunan kekuatan pertahanan negara adalah pembangunan di dalam keterbatasan anggaran. Namun walaupun demikian pemerintah telah bekerja keras untuk menaikan anggaran pertahanan, terlihat tahun 2005 -2007 yaitu arah penggunaan anggaran untuk mencapai tri tunggal. Kalau  dilihat alokasi anggaran Dephan dan TNI tahun 2008 mencapai Rp36,9 triliun, yang berarti mengalami kenaikan nominal 11,52% dari anggaran tahun 2007 sebesar Rp32,9 triliun. Anggaran TA 2008 ini yang penggunaannya untuk belanja rutin 50% dan 50% lagi untuk  memenuhi kebutuhan pembangunan.
“Padahal yang sesungguhnya dibutuhkan Rp100 trlium, untuk kebutuhan minimum, jadi kita hanya memperoleh 36% dari kebutuhan minimum,” ujar Juwono.

Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk pembangunan pertahanan negara masih terpenuhi di bawah sasaran. Untuk itu menjadi pemikiran bersama Departemen Pertahanan dan TNI bahwa basis kemampuan anggaran pemerintan menjadi dasar dalam menentukan langkah strategis yaitu tepat sasaran, tepat pembangunan anggaran dan efesien. Dia meminta seluruh jajaran pimpinan Dephan maupun TNI dan peserta Rapim Dephan agar pedomani arah kebijakan pemerintah tentang pembangunan kekuatan TNI yaitu membangun kekuatan TNI secara bertahap, sesuai dengan kemampuan ekonomi, dan kekuangan Negara berbasis anggaran oleh kerana itu sasaran penggunaan anggaran mengutamakan urgensi dan prioritas sasaran yang berkaitan langsung tugas nyata dan tritunggal dan sasarannya sejauh mungkin menggunakan produk alutsista industri dalam negeri.

Sumber lainnya:

Departemen Keuangan (Depkeu) dan DPR telah menyetujui penambahan anggaran operasional Tentara Republik Indonesia (TNI) sebesar Rp 200 miliar. Tambahan dana ini guna mendukung operasi pengamanan daerah rawan, daerah perbatasan, dan pengamanan pulau terluar. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen menyambut baik suntikan dana ini. Namun, dia menegaskan TNI masih kesulitan menutupi dana operasional tahun 2009. Awal tahun ini, pos operasional rutin militer dipotong sekitar Rp478 miliar.

“Jadi masih ada minus lebih dari Rp260 miliar,” kata Sagom. Dengan tambahan senilai Rp200 miliar, nilai total operasional TNI tahun ini memang terkerek menjadi Rp586,932 miliar. Tapi jumlah tersebut masih minim dibandingkan tiga tahun terakhir. Data Depkeu menyebutkan, dana pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar sejak tahun 2006 selalu di atas Rp800 miliar. Tahun 2006 sebesar Rp850 miliar, 2007 Rp839 miliar, dan 2008 Rp867 miliar. Baru tahun 2009 diturunkan menjadi hanya Rp386,93 miliar.

“Jadi masih jauh dari anggaran normal,” kata Sagom. Kekurangan itu, katanya, sangat menyulitkan TNI di lapangan. Sagom mengatakan, kalaupun penambahan anggaran hanya Rp200 miliar, TNI telah mengambil langkah antisipasi. TNI akan tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan senjata, pelatihan dan pelaksanaan operasional. Masalah keterbatasan anggaran, kata dia, bukan hal baru bagi TNI. Militer sudah terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya. “Kami terbiasa menyiasati keterbatasan anggaran tersebut,” kata lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1975 itu. Namun, konsekuensi dari keterbatasan itu harus tetap disampaikan. Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR, Kamis (30/4) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui anggaran pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar mendesak diberikan karena seluruh pasukan disebarkan di semua lokasi.

“Semua kebutuhan logistik tetap harus diamankan,” kata dia. Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis menyatakan sudah mendapatkan surat dari Komisi I (bidang pertahanan) DPR terkait permintaan tambahan anggaran itu. Karena itu, Panitia Anggaran menyetujui penambahan anggaran Rp200 miliar yang diajukan. Dia meminta, Depkeu memberikan alokasi anggaran tambahan kembali untuk operasional TNI. Apalagi pemotongan sebelumnya ditenggarai bakal membahayakan kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Perang, bertahan, perang, bertahan, perang, ………………. apapun itu semuanya butuh anggaran!

Negara kita memang kaya lho …. tapi kok ….?

Aset negara saja mencapai Rp 320,4 Triliun

Departemen keuangan telah melakukan revaluasi aset negara sebesar Rp 173,17 triliun hingga 5 Juni 2099. Dengan begitu jumlah saldo aset negara per 5 Juni 2009 berjumlah Rp 320,4 triliun, karena saldo awal aset negara adalah Rp 147,31 triliun. Hal ini dikatakan oleh Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin malam (8/6/2009). “Saat ini Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah 100% direvaluasi asetnya ada 38 K/L,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan revaluasi aset negara akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2010. Namun Hadiyanto berharap revaluasi aset negara akan selesai lebih awal. Belum selesainya revaluasi aset negara ini memang menjadi salah satu penyebab LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) sampai saat ini mendapatkan opini disclaimer dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Karena itu Hadiyanto berharap revaluasi aset akan cepat diselesaikan. “Kalau dari sudut inventarisasi dan penilaian aset kita akan selesaikan secepat mungkin di tahun ini (2009), sehingga kalau perlu penyempurnaan di sisa waktu ini diselesaikan di tahun ini, kita akan terus berkonsultasi dengan BPK,” pungkasnya.

Terkait LKPP yang kemungkinan masih disclaimer hingga 2009, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani menegaskan pihaknya sebenarnya telah melakukan banyak perbaikan. “Komposisi LKPP terus-menerus mendapatkan perbaikan terlihat dari meningkatnya K/L (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian. Kami akan terus kerjasama dengan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat,” tuturnya.

Perbaikan LKPP sejak 2006-2008 berdasarkan data Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tahun 2006 ada 7 K/L, 2007 ada 16 K/L, dan 2008 ada 34 K/L;

b. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2006 ada 38 K/L, 2007 ada 31 K/L, dan 2008 ada 30 K/L;

“Yang harus diperbaiki adalah rekening lain-lain dan penerimaan hibah. Depkeu jauh lebih kompleks karena ada organisasi dan BUN (bendahara umum negara),” tegas Menkeu.

Jadi, kalau diperhatikan data-data ini jelas, negara kita ini memang kaya raya. Asetnya saja sampai tanggal 5 Juni 2009, telah mencapai Rp 320,4 Triliun. Belum yang lain-lain, belum tanah dan pulaunya, wuah kaya banget deh ….. dan setahu saya pendataan aset sekarang ini masih terus berjalan. Tapi, tapi lho, kenapa eh, kenapa ya … yang mengais di garis kemiskinan kok masih banyak …. yang kaya makin kaya? Opini WDP-nya masih banyak  lho, tuh lihat tahun 2008 ada 30 K/L.

Bayangkan kalau aset-aset itu dibagikan ke setiap warganegara dalam bentuk kepemilikan saham, asyik juga ya?! Bisa dapat dividen tiap tahun …………..

Banyak kantin kejujuran merugi?

Salah satu koran yang terbit di Yogyakarta, hari ini memuat berita tentang kondisi kantin kejujuran. Intinya apa?

Diberitakan, banyak kantin kejujuran di sekolah-sekolah Yogyakarta yang merugi.

Hho? Saya percaya 100% ini berita benar. Karena mereka anak-anak siapa ya …..?

Terus, cara menanggulangi hal demikian supaya keadaannya berubah, bagaimana caranya?

Gampang, ganti saja namanya:

KANTIN KETIDAKJUJURAN.

Percaya saya, pasti ada perubahan yang signifikan!

Robot pengeruk sampah siap bersihkan jalan

Era di mana robot umum dijumpai di mana-mana sepertinya akan datang dalam waktu yang tak terlampau lama. Untuk urusan membersihkan sampah di jalanan pun bakal diurusi oleh robot khusus. Ya, sebuah robot bernama Dustbot yang berguna untuk mengumpulkan sampah rumah tangga dikembangkan tim ilmuwan di Italia. Jika sudah dioperasikan, Dustbot bakal melayani pembersihan sampah menurut permintaan pelanggan. Orang yang menginginkan layanan Dustbot bisa menghubungi pengelola via SMS saja. Dikutip dari TGDaily, 29 Mei 2009, Dustbot dirancang untuk membersihkan sampah di jalanan sempit di mana truk sampah biasa tak dapat masuk. Kapasitas pengangkutannya tergolong besar, yakni 40 kg.

Untuk urusan navigasi, Dustbot memakai GPS dan peta terintegrasi. Bahkan tidak hanya mengurusi sampah, si robot juga dibekali kemampuan untuk memonitor polusi udara dengan dibekali sensor.Pembuatan Dustbot didanai oleh Uni Eropa. Jika tak ada halangan merintang, Dustbot sudah bisa dimanfaatkan di jalanan Italia mulai tahun ini juga. Apabila sukses, beberapa negara sudah tertarik untuk mengadopsinya, misalnya Jepang.

Wah asyik juga ya …. mestinya bisa untuk membersihkan paku-paku yang banyak bertebaran di jalanan nhi. Yang suka bikin mangkel, sebel dan membahayakan pengendara, nggak aman lagi, bisa menimbulkan aksi kejahatan kalau meladeni paku-paku ini yang tega-teganya menggemboskan ban motor/mobil. Asyik, berapa harganya? Kita tunggu saja sampai Dustbot itu dipasarkan di Indonesia …. tetapi bisa nggak ya itu robot dikaryakan di Indonesia … soalnya orang Indonesia suka “iseng-iseng” nhi, kalau nggak boleh dikatakan nakal, ntar banyak yang ngirimi SMS ke pengelola robot, sehingga jadi banyak beban, robotnya stress dong ….

Purbalingga tolak hypermarket. Siapa lagi yang sadar, segera menyusul …

Rupanya tak hanya Bupati Bantul Idham Samawi yang menolak kehadiran hipermarket dan mall di wilayahnya. Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, Triyono Budi Sasongko, juga menyatakan menolak pembangunan hipermarket atau sejenisnya di lokasi bekas Pasar Kota Purbalingga (pasar lama) karena dianggap tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan. “Dengan melihat pengalaman di berbagai kabupaten, pasar yang digarap investor pada akhirnya akan memberatkan pedagang,” kata bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko saat pembukaan Pasar Segamas (Segitiga Emas) di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (1/6).

Bahkan dalam pembangunan Pasar Segamas, kata dia, pihaknya sengaja tidak melibatkan investor karena dikhawatirkan harga jual atau sewa kios akan memberatkan para pedagang yang berjualan di tempat tersebut. Pembangunan Pasar Segamas di atas lahan seluas 5 hektare dan luas bangunan 18.560 meter persegi tersebut menelan biaya sebesar Rp21,7 miliar yang sepenuhnya ditanggung APBD Kabupaten Purbalingga dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kata dia, dari dana yang dikeluarkan sebesar Rp21,7 miliar tersebut,yang kembali ke kas daerah sebagai biaya service charge hanya Rp7,9 miliar. Referensi

Ayo bangkitkan nasionalisme dan membela rakyat kecil secara nyata. Bupati/Walikota mana lagi yang mau seperti ini? Janganlah mengorbankan rakyat kecil, pedagang kecil dan bangsa sendiri untuk kepentingan asing! Jangan buat bangsa ini jadi kuli di negeri sendiri. Mari kita jadikan bangsa ini semakin cerdas, kuat, mampu bersaing dengan koridor nasionalisme. Jangan sampailah iming-iming setoran, uang balas jasa dan gula-gula materi menjadikan tangan mudah tanda tangan memberi perijinan kepada kaum predator, penghisap darah rakyat, menjerumuskan nasib rakyat …. dasar “hyper” ….

Oh, Indonesia tanah air beta ….

UU LLAJ : Pengemudi boleh nyetir maksimum hanya 8 jam per hari

DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (26/5). Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ini mengetukkan palu persetujuan setelah meminta secara aklamasi kepada anggota DPR yang hadir, sekitar pukul 12.25. Sebelumnya, juru bicara 10 fraksi dalam pandangannya secara bulat menyatakan, persetujuan RUU dengan 22 bab dan 326 pasal itu untuk disahkan sebagai undang-undang.

Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang mendominasi pengunjung di ruang balkon, sangat antusias. Setiap kali juru bicara fraksi menyebutkan persetujuan terhadap RUU itu untuk disahkan sebagai UU, tepuk tangan membahana. UU ini juga sebagai pengganti UU sejenis No 14/1992 tentang LLAJ. Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, pemerintah dan Komisi V DPR sepakat untuk membawa RUU LLAJ ke Rapat Paripurna pada Selasa 26 Mei 2009 untuk disahkan menjadi UU.

Ketua Panja RUU LLAJ Yoseph Umar Hadi kepada Pansus yang dihadiri pula Menteri Perhubungan dan Kepala Polri menjelaskan, RUU LLAJ didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. LLAJ diselenggarakan dengan memerhatikan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri.

Selain itu, LLAJ diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Selain itu juga mengedepankan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, penegakan hukum dan kepastian hukum. Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal menyatakan, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang baru akan membatasi waktu kerja pengemudi angkutan umum maksimum delapan jam per hari untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan raya. “Soal keamanan dan keselamatan di UU ini lebih dominan dibanding sebelumnya (UU No 14/1992). Misalnya, pengemudi angkutan umum dibatasi waktu kerjanya, yakni setiap empat jam harus beristirahat dan waktu kerjanya hanya delapan jam,” katanya menjawab pers seusai Rapat Paripurna Pengesahan RUU LLAJ menjadi UU di Jakarta, Selasa (26/5).

Menurut Jusman, dalam UU LLAJ baru yang terdiri 22 bab dan 326 pasal itu, seorang pengemudi angkutan umum bisa saja diperbolehkan bekerja hingga 12 jam dengan syarat-syarat tertentu. Tanpa merinci syarat yang dimaksud, Jusman mengatakan, pengawasan terhadap implementasi ini akan dilakukan oleh kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Pengawasnya adalah oleh mereka yang tergabung dalam forum lalu lintas angkutan jalan. Merekalah yang mengoordinasikan hal ini yang unsurnya adalah pihak terkait, mulai dari kepolisian, perhubungan, pekerjaan umum, hingga perindustrian,” katanya. Ia mengatakan, setiap pelanggaran pengguna LLAJ akan dikenakan sanksi, baik kepada pemilik kendaraan, maupun pengemudi. “Petugas seperti polisi dan DLLAJ juga bisa diberi sanksi administrasi,” katanya.

Dalam UU LLAJ baru, Jusman melanjutkan, diatur pula mengenai kewajiban pengemudi angkutan umum memberikan prioritas bagi para pengendara sepeda, pejalan kaki, penderita cacat, dan anak-anak. “Ketentuan emisi gas buang pada level tertentu untuk pengguna LLAJ juga ada,” katanya. Dibandingkan UU sebelumnya, UU LLAJ baru ada pemisahan yang tegas tentang manajemen trafic dan transportasi sehingga LLAJ dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari jalan, sistem transportasi, dan manajemen trafic-nya. Yang tak kalah penting, dalam UU yang baru itu ada ketentuan mengenai dana pemeliharaan jalan agar tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dananya dikumpulkan dari partisipasi masyarakat dan juga dari pemerintah. “Soal bagaimana rinciannya, nanti akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan dana ini dikelola oleh pekerjaan umum,” katanya.

Peraturan Pemerintah

Menyinggung soal Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU yang baru itu, Jusman mengakui, pihaknya akan menyiapkan empat PP. “Di dalamnya antara lain tentang forum lalu lintas angkutan jalan itu,” katanya. Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso menjelaskan, keempat PP semuanya akan dikeluarkan tahun ini. Amanat UU menegaskan bahwa PP dari UU paling lama satu tahun sejak diundangkan secara resmi oleh pemerintah. Menhub Jusman saat menyampaikan sambutan dalam sidang paripurna itu menyebut bahwa, untuk mengimplementasikan UU yang baru itu, diperlukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Terkait, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI.

Sedikitnya terdapat 12 item yang akan dipersiapkan ketentuannya antara lain tentang penetapan penggunaan jaringan jalan, penetapan batas kecepatan penggunaan jalan, pengaturan perlengkapan jalan, standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan angkutan massal. Selain itu, yang diatur juga mencakup tentang angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, pengawasan muatan angkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus, tarif penumpang untuk penumpang dalam trayek dan kriteria, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Yah, kita tunggu saja implementasinya …. mestinya UU yang baru harus dapat memunculkan kondisi Lalu Lintas Angkutan Jalan kita yang semakin membaik, semakin tertata, semakin aman dan nyaman,  jika dibandingkan kondisi sebelumnya. Kalau sama-sama saja, begitu-begitu saja, ya berarti bukan software-nya (undang-undang atau peraturannya), pasti karena memang kualitas perilaku manusianya (aparatnya ya) …. Mbok diutak-atik bagaimanapun itu peraturannnya kalau manusianya memang NIAT dan sengaja cari KESEMPATAN nggak bener ya sami mawon, sampai kapanpun lalu lintas jalanan kita ya seperti itu-itu terus situasi dan kondisinya …

Ampun deh!

Menurut MIT: Global Warming of 7°C ‘Could Kill Billions This Century’. Ngeri ya?

Rekan-rekan pengunjung blog saya, kalau ingin tahu tentang efek Global Warming yang kalau naik 7 derajat Celcius saja apa jadinya ya? Bumi makain panaaaaaaaaaaaaaaaaassss!. Ngeri deh. Uraiannya lengkap ada disini.

Baca dengan hati dan pikiran. Terus pikirkan apa yang dapat kita sumbangkan untuk solusi Global Warming ini ya? Sepertinya ini juga Global Warning bagi perilaku manusia di muka bumi ini ….. yang mulai terlihat semakin serakah dengan aneka tindakan ilegal-nya …. Mohon ampunan ya Allah ….

ll

Daftar negara yang nggak seneng recycle menurut Dell, mana saja hayo?

Dalam hal daur ulang perangkat-perangkat elektronik, Inggris sepertinya harus berbenah diri. Pasalnya, Dell menobatkannya sebagai negara terparah di Eropa karena masyarakatnya paling enggan melakukan daur ulang (recycle).  Selain berbenah diri, Inggris juga sepatutnya berkaca pada  Jerman. Dikutip dari BBC, 26 Mei 2009, dari data yang didapatkan perusahaan komputer Dell, 80% penduduk Jerman sadar lingkungan dengan melakukan daur ulang pada perangkat-perangkat elektronik mereka.

Angka tersebut jauh meninggalkan Inggris yang hanya sebagian kecil bahkan tidak sampai setengah warganya yang melakukan hal serupa. Akibat keengganan warganya, jika diukur, sampah elektronik yang dihasilkan mereka tiap tahunnya, bakalan bisa mengisi Stadion Wembley lebih dari 6 kali lipat.  Oleh karena itu pemerintah dihimbau agar bisa mendorong warganya, karena isu mengenai ini tidak bisa dianggap enteng.

Inggris memang tidak sama dengan negara-negara Eropa lainnya yang sudah 2 tahun yang lalu menerapkan WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) akibat sejarah hukum Inggris yang dituding mempersulit penerapannya. WEEE sendiri adalah undang-undang di Eropa yang didesign untuk mengurangi jumlah perangkat listrik dan elektronik yang dihasilkan serta mendorong setiap orang untuk melakukan reuse, recycle dan recover.

Memang, masalah sampah perangkat elektronik melanda semua negara modern. Tetapi apakah ini berarti negara miskin ataupun negara berkembang harus menjadi negara penerima sampah perangkat elektronik dari negara modern? Mestinya tidaklah. Maka negara seperti kitapun harus mulai berfikir recycle, reuse, maupun recover. Setidaknya harus mulai menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang mengarah ke masa depan dan total green …

Potensi dan kebutuhan tumbuhan obat Indonesia hebat. Klop, mengapa tidak dikembangkan besar-besaran?

Negara Maju Mulai Sukai Pengobatan Tradisional

Masyarakat negara maju dalam beberapa tahun terakhir lebih menyukai pengobatan tradisional yang menggunakan bahan dari tumbuh-tumbuhan, padahal sebelumnya mereka diketahui menggunakan obat bahan sintetik. “Indikasi menyukai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit kini semakin meluas ke berbagai negara di belahan dunia,” kata Prof dr I Gusti Ngurah Nala dari Program Studi Ayurweda Fakultas Kesehatan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Minggu. Ia mengatakan, kecenderungan masyarakat luas menggunakan obat-obat tradisional di berbagai negara itu lebih dikenal dengan sebutan “Gelombang hijau baru” (new green wave). Kondisi itu dipicu adanya efek sampingan dari obat sintetik dan antibiotika, di samping perkembangan pendapat umum, baik di negara barat maupun timur, bahwa pemanfaatan bahan yang bersifat alami lebih aman dari bahan yang mengandung zat kimia.

Prof Ngurah Nala yang juga gurubesar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana itu menilai, semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap dampak negatif penggunaan obat-obat sintetik, mulai mencanangkan gerakan kembali ke alam (back to nature). Gerakan tersebut dimaksudkan untuk kembali menggunakan obat-obatan tradisional yang ramuannya dari bahan alami yang banyak terdapat di sekitar lingkungan tempat bermukim. Kondisi tersebut merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang untuk segera diantisipasi dengan cepat dan tepat. Para ilmuwan dituntut untuk mampu mengembangkan pengobatan tradisional yang lahir dari bakat kearifan para leluhur. Negara besar yang memiliki tradisi pengobatan tradisional sejak zaman dulu, selain Indonesia juga India, Cina, Korea dan Jepang.

Untuk itu Indonesia harus memanfaatkan momentum tersebut secara terencana untuk mengintensifkan usaha pengobatan tradisional. Guna mendukung upaya tersebut kini telah dibentuk Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro) yang memiliki dua sub balai masing-masing berlokasi di Sumatera Barat dan Lampung. Selain itu ada 12 kebun percobaan berbagai jenis tanaman obat-obatan yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Maluku, tutur Prof Nala. Referensi

Indonesia Miliki 9.606 Spesies Tumbuhan Obat

Indonesia memiliki sekitar 9.606 spesies tumbuhan-tumbuhan yang mengandung khasiat tinggi untuk pengadaan obat-obatan alami, guna penyembuhan berbagai jenis penyakit yang bebas dari efek sampingan. “Hutan tropis yang dimiliki Indonesia sekitar 120 juta hektar, di kawasan itu tumbuh spesies yang diketahui dan dipercaya mempunyai khasiat obat, yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal,” kata kata Prof dr I Gusti Ngurah Nala dari Program Studi Ayurweda Fakultas Kesehatan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar, Minggu. Ia mengatakan, cahaya sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun disertai curah hujan yang mencukupi memungkinkan tumbuhnya beraneka jenis tanaman obat-obatan berkembang biak dengan baik. “Dari ribuan jenis tanaman obat-obatan yang ada hingga saat ini belum ada hasil penelitian secara pasti berapa persen diantaranya sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngurah Nala yang juga gurubesar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Prof Nala menambahkan, Indonesia yang memiliki ribuan jenis tanaman obat itu menerima permintaan dari sejumlah negara akan tumbuhan obat dalam bentuk simplisia, yakni bahan tumbuhan alami dalam keadaan kering yang belum diolah.

Permintaan tersebut setiap tahun terus meningkat dan kondisi itu mendorong para investor yang bergerak di bidang farmasi, obat tradisional dan jamu menangkap peluang tersebut dengan mengembangkan dan memproduksi obat-obatan sintetis, tanpa mengandung zat kimia dan efek sampingan. Semakin majunya iptek, menjadikan alternatif bentuk olahan simplisia yang beredar di pasaran semakin bervariasi, antara lain dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul cairan, salep dan krim. Demikian pula produk olahan Indonesia menembus pasaran ekspor antara lain Singapura, Malaysia, Hongkong, Korea, Jepang, Taiwan, India, Spanyol dan Jerman, tutur Prof Nala. Referensi

Wuah, ini khan klop banget. Ada kebutuhan, ada potensi, dan ada trend.  Semuanya khan tinggal kita sendiri mau menggarap besar-besaran apa nggak soal ini.

1. Bikin hutan tanaman obat besar-besaran. Untuk dalam negeri dan ekspor. Sehingga potensi meningkatkan devisa.

2. Tingkat keluarga digerakkan lagi secara masal penanaman tumbuhan obat-obatan di halaman rumah masing-masing. Untuk mengurangi pengeluaran anggaran kesehatan (belanja obat), menghemat pengeluaran rumah tangga, menaikkan pendapatan juga.

3. Meningkatkan penggunaan/konsumsi obat alternatif dari tanaman obat.

4. Mengurangi impor/penggunaan bahan-bahan obat sintetik.

5. Siapa tahu kita bisa jaya sebagai produsen obat tradisional terbesar di dunia. Toh sekarang jamannya back to nature!

Ayo kita mulai dari lingkungan rumah (tangga) kita masing-masing ….

Kenapa ya, YouTube kok masuk dalam daftar kelam Time?

Kepopuleran YouTube ternyata tak menjamin kesuksesannya. Buktinya, situs berbagi video ini masuk dalam daftar 10 kegagalan terbesar dalam dekade terakhir versi majalah Time. Dalam daftar yang baru saja dirilis Time tersebut, ada 10 brand bercokol di deretan kegagalan-kegagalan terbesar selama 10 tahun terakhir ini. Yang mengejutkan bagi sebagian besar orang, namun tidak untuk beberapa ahli dan analis adalah masuknya situs berbagi video sebesar YouTube. Ya, YouTube masuk dalam daftar ini meski nama besarnya sudah tidak perlu diragukan lagi.

Namun nama besar saja ternyata tidak cukup. Terbukti, Credit Siusse mengestimasi, dalam tahun ini YouTube akan kehilangan sebanyak US$ 470 juta merujuk pada biaya yang digunakan bagi penyimpanan dan bandwith yang dibutuhkan untuk menjalankan situs mereka. YouTube harus menaikkan pendapatannya 3 kali lipat agar bisa mengangkat dia dari keterpurukan. Analisis yang sama mengatakan, YouTube akan meraup US$ 240 juta, namun hanya naik 20% dibandingkan tahun 2008.

YouTube hadir mengguncangkan dunia maya tidak dengan sebuah model pencari uang dari penjualan iklan atau menarik biaya dari konten premium. Rendahnya kualitas video yang disuguhkan YouTube adalah alasan besar kenapa para pemasar enggan memanfaatkannya untuk beriklan. The New York Times mengeluarkan pernyataan mengenai hal ini, “YouTube besar, tapi kebesarannya tidak membawa kesuksesan baginya“.

Dikutip dari TechRadar dan Daftar kelam (Failure to Launch) dari majalah Time adalah:

Microsoft Vista

Gateway

HD DVD

Vonage

YouTube

Sirius XM

Microsoft Zune

Palm

Iridium

Segway

Apa yang dapat dikatakan soal ini? Terutama YouTube dan Microsoft Vista, seperti produk gagal saja! Dua produk ini, terkenal, besar, banyak pengguna, dan relatif bermanfaat, namun nggak menarik bagi pengiklan, nggak bisa menjaring keuntungan maksimum, artinya? Sepertinya kualitas produknya mungkin memang tidak maksimum (YouTube menampilkan kulaitas video yang tidak begitu baik, Microsoft Vista begitu berat, boros dan mengandung banyak ancaman kegagalan karena virus), sehingga kepopuleran semata ternyata bukanlah seperti putri cantik yang menarik pengiklan …. ya, kurang beruntunglah. Jadi, kalau ada yang merasa populer, besar dan hebat, hati-hati saja (terutama bagi politikus) belum tentu menarik hati bagi pihak lain …..

Ya?

Di Washington Obama kepanasan!

Barack Obama memang fenomenal. Cerita tentang dirinya dan kiprahnya banyak banget. Changes. Sebuah kata sakti yang menyihir banyak orang di Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh dunia.

Namun tahukah anda, Mr. Obama sedang kepanasan di Washington? Lihat cover majalah berikut ini:

Wah, wah, wah, sampai lepas baju atasan, gimana tuh ceritanya? Pingin tahu lengkapnya, telusuri saja disini.

Wouw, 70% biaya TI habis untuk perawatan. Memang begitu ya?

Hasil riset internal perusahaan solusi teknologi virtualiasi VMWare menyebutkan, 70% anggaran belanja teknologi informasi (TI) sebuah perusahaan habis tersedot hanya untuk biaya perawatan (maintenance). “Benar. Lebih dari 70% uang perusahaan yang keluar hanya untuk memastikan sistem TI berjalan dengan baik,” ujar  VMWare Regional Director ASEAN, Koh Eng Kheng, dalam jumpa pers di Hotel Interkontinental, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2009.

Ia merinci, 70% biaya yang dimaksud meliputi biaya maintenance aplikasi (30%) dan maintenance untuk infrastruktur (42%). Sementara sisanya, 23% untuk investasi aplikasi baru dan 5% untuk investasi infrastruktur. Di tengah kondisi krisis seperti ini, TI jelas mendapat tantangan. Terlebih di saat anggaran tidak bertambah namun tuntutan perusahaan untuk memaksimumkan TI sebagai alat penunjang bisnis kian bertambah. Perlu solusi virtualisasi sebagai jalan keluar? Kabarnya, dengan solusi virtualisasi, anggaran belanja dan operasional jadi bisa ditekan hingga 50% tanpa mengurangi fitur dan fungsi TI yang dibutuhkan. Solusi ini dianggap ampuh untuk membangun sistim komputasi cloud computing yang terjangkau, bahkan untuk perusahaan kelas menengah (UKM). Mengutip riset Gartner, penyerapan solusi virtual di kalangan pasar industri diperkirakan baru menyentuh angka 15%.

Kira-kira ini solusi ini termasuk yang bener-bener ampuh nggak ya? Angka 70% untuk perawatan masih perlu diperdalam, itu menurut saya. Sebab kalau sudah keserap 70%, terus biaya pengembangan perlu berapa lagi? Semahal itukah investasi TI?

Wah, wah, wah, Google, brand pertama di dunia bernilai US$ 100 Miliar!

Wah, wah, wah, kalau namanya sudah sukses kok enak saja dan gampang banget ya dapat rezeki. Macam Google itu.

Google agaknya terus mengibarkan panji kejayaannya. Di tengah keadaan krisis ekonomi sekarang ini, brand Google justru mencetak sejarah karena jadi brand pertama yang punya nilai sebesar US$ 100 miliar! Itulah laporan terbaru dari firma riset dan marketing Millward Brown Optimor. Dalam studi bertajuk ‘Top 100 Most Valuable Global Brands’ tersebut, Google pun nangkring di posisi paling wahid.

Rangking ini disusun melalui analisis berapa nilai sebuah brand yang dipadukan dengan praktek konsumen terhadap brand tersebut. Google dikuntit oleh Microsoft dengan nilai US$ 76 miliar dan Coca Cola dengan nilai US$ 67 miliar. “Dalam kondisi saat ini, di mana bisnis jatuh, brand menjadi lebih penting lagi karena bisa menolong perusahaan dalam kondisi yang sulit,” kata Joanna Seddon, Chief Executive Millward Brown Optimor yang dilansir Vnunet. Perusahaan teknologi lain yang sukses menembus peringkat 10 besar adalah IBM di peringkat 4, Apple di posisi 6 dan General Electric pada tempat ke 8.

Waduh, lha kita, orang-orang Indonesia kapan punya brand seharga itu ya? Yuuk kreatif yuuk, demi diri sendiri, demi keluarga, demi masyarakat, demi bangsa dan negara kita ….. tapi jangan kreatif ndableg-nya lho, seperti apa? Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Sok koalisi, …..

Suara mahasiswa 009 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

PENGERTIAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Terminologi good governance dalam bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk di sebagian elit politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu, yaitu: good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih).

Good governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan di gunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society). Good governance sinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang (5 prinsip):

a. Solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien

b. Menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas

c. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif

d. Menjalankan disiplin anggaran

e. Penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan

Menurut UNDP (United National Development Planning), good governance di maknai sebagai praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar good governance yang penting, yaitu:

a. Economic governance (kesejahteraan rakyat)

b. Political governance (proses pengambilan keputusan)

c. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3 domain good governance, yaitu:

a. Pemerintah (peran: menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif)

b. Sektor swasta (peran: menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan)

c. Masyarakat (peran: mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi)

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan (management) maksudnya bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Kata governance memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti bahwa fungsi leh pemerintah bersama instalasi lain (LSM, swasta dan warga negara) , perlu seimbang /setara dan multi arah (partisipatif). Governance without goverment berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah.

Good governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Clean government adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Good corporate adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.

KONDISI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA SEKARANG

Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan Pedoman Umum Good Coorporate Governance (GCG) dan merintis pembuatan Pedoman Good Public Governance (Combined Code) yang pertama di Indonesia, dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melakukan banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance, melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas.

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru, yang berkembang dan, memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional dewasa ini, di cirirkan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu:

a. Permasalahan yang semakin kompleks (multidimensi )

b. Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi kebijakan dan aksi-reaksi masyarakat)

c. Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tidak mudah di prediksi, dan perkembangan politik yang up and down).

Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dan rakyatnya, maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk di pahami dengan logika awam masyarakat. Seperti:

a. Indonesia kaya raya potensi Sumber Daya Alam(SDA), mengapa banyak yang miskin?

b. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalam tiga tahun terakhir ini, dari 23 trilyun (2003) menjadi 51 trilyun lebih (2007), mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 35,10 juta (2005) menjadi 39,05 juta (2006) ? Bukankah bila anggarannya di tambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan, jumlah penduduk miskin seharusnya dapat berkurang.

c. Berikutnya, produksi pertanian konon surplus (meningkat) 1,1 juta dan bahkan kita oernah berswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus import terus? Semua ini membuat masyarakat pusing tujuh keliling karena tidak memahami kebijakan nasional.

Komunikasi politik ke bawah, secara efektif belum terjadi, sehingga hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variatif dan terkadang bisa berbau provokatif. Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itu good governance.

Sekalipun pemerintah berusaha gencar memasyarakatkannya, namun proses dan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan di sambut dengan apatisme masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang transparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini artinya, good governance menemukan relevansinya.

Laporan Global Competitiveness Report yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WFF) yang menganalisis daya saing ekonomi dengan pendekatan, yakni pendekatan pertumbuhan ekonomin (OCI) dan pendekatan mikro ekonomi (MCI) menunjukkan bahwa peringkata daya saing perekonomian Indonesia (Growth Competitiveness Index) merosot lagi dari urutan ke 64 di tahun 2001 ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun 2002, dan daya saing mikro ekonomi (MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke 55 menjadi urutan ke 63. Sebelumnya sebuah survey yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang di lakukan oleh Political and economic Risk consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompok dengan resiko politik dan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina dan Vietnam. Di lihat dari kebutuhan dunia akan usaha, kepercayaan investor yang menuntut adanya corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang di terima secara Internasional (Internasional Best Practice), maka terbentuknya komite internasional mengenai kebijakan corporate governance, National Comittee on Corporate Governance (NCCG) di bulan Agustus tahun 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Good Governance di Indonesia.

Secara riil, melihat data investasi ke Indonesia selama 2007, ada perkembangan luar biasa, karena realisasi PMA naik lebih dari 100%, dengan nilai realisasi investasi yang menembus US$9 miliar. Namun, penilaian dari lembaga-lembaga internasional sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan dalam penerapan good governance secara konsisten. Berdasarkan survei World Bank 2007, ada perbaikan dalam situasi bisnis di Indonesia. Misalnya pada pembentukan usaha baru, Indonesia telah menunjukkan reformasi positif dengan percepatan pemberian persetujuan lisensi usaha dari Departemen Kehakiman dan simplifikasi persyaratan usaha.

Selain itu, Indonesia telah melakukan pencatatan semua kreditur dalam “credit registries”, dan memperbesar pagu kredit hampir lima kali lipat. Ini tentu akan memudahkan para entrepreneur untuk menambah modal usaha, selain menjaga terhadap risiko pemberian kredit bermasalah. Juga ada perbaikan dalam peng-eksekusi-an kontrak di Indonesia.

Walaupun demikian, dalam urutan peringkat Indonesia malah menurun. Dari total 175 negara, Indonesia berada di posisi 135, turun empat peringkat dibandingkan dengan tahun 2006. Dari sini bisa disimpulkan bahwa penerapan governance yang baik di Indonesia sudah mengalami kemajuan. Namun, negara-negara lain tampaknya berlari lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia, karena mereka yakin dengan upaya demikian mereka unggul dalam menarik investasi.

Survei ACGA (Asian Corporate Governance Association) tentang praktik corporate governance di Asia juga menyebutkan penerapan indikator CGG di Indonesia semuanya berada di bawah rata-rata. Indikator ini meliputi prinsip dan praktik governance yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan kultur.

Dalam laporan itu disebutkan beberapa hal yang baik di Indonesia.

a. Pertama, walaupun kondisi pelaporan keuangan di Indonesia belum memadai, kualitas pelaporan keuangan kuartalan ternyata cukup bagus.

b. Kedua, Indonesia ternyata juga memiliki kerangka hukum yang paling .strict dalam memberikan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, khususnya dalam pelaksanaan preemptive rights (hak memesan efek lerlebih dahulu).

c. Ketiga, gerakan antikorupsi yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil cukup positif. Ditambah lagi, penyempurnaan Pedoman Unium CGG, dan Pedoman CGG sektor perbankan yang dilakukan di Indonesia. Namun, masih menurut laporan tadi, belum banyak yang percaya bahwa pemerintah cukup serius mendorong penerapannya.

Selanjutnya, seorang pengamat mencoba mengkaji kadar penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan, apabila Indonesia akan menciptakan pemerintahan yang baik, antara lain :

a. Bagaimana relasi antara pemerintah dan rakyat

b. Bagaimana kultur pelayanan publik

c. Bagaimana praktek KKN

d. Bagaimana kuantitas dan kualitas konflik antara level pemerintah

e. Bagaimana kondisi tersebut di provinsi dan kabupaten/kota

Dari kajian yang dilaksanakan, maka ditemukan ciri pemerintahan yang buruk, tidak efisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara

b. Kultur pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan

c. Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN

d. Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat

e. Konflik kepentingan antar pemerintah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Beberapa faktor yang mempengaruhi clean and good governance, diantaranya:

INTEGRITAS PELAKU PEMERINTAHAN. Di sini peran pelaku pemerintahan sangat berpengaruh. Jika integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi, maka walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan (seperti korupsi), maka tetap tidak akan terpengaruh

KONDISI POLITIK DALAM NEGERI. Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya good governance. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah acuan konsep politik yang tidak/kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan.

KONDISI EKONOMI MASYARAKAT. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

KONDISI SOSIAL MASYARAKAT. Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya di hadapan negara, dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan

SISTEM HUKUM. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.

UPAYA-UPAYA MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

a. Memilih aparatur atau pelaku pemerintahan yang jelas terbukti memiliki integritas tinggi terhadap tanggungjawab yang diberikan.

b. Pemberantasan KKN. KKN merupakan penyebab utama dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya dua cara; pertama dengan cara mencegah (preventif) dan kedua, upaya penanggulangan (represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka (open government) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi secara memadai. Sedangkan upaya penanggulangan (setelah korupsi muncul) dapat diatasi dengan mempercepat pembentukan Badan Independen Anti Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi, (salah satunya edalah pembentukan KPK) memperkenalkan hakim-hakim khusus yang diangkat khusus untuk kasus korupsi (hakim ad hock) dan memperlakukan asas pembuktian terbalik secara penuh.

c. Transparansi APBN dan APBD

d. Memaksimalkan fungsi dan kinerja Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memonitoring penegakan kebijakan pemerintah

e. Sosialisasi Mahkamah Konstitusi (MK) agar lebih maksimal, sehingga masyarakat dapat mengadukan/ mengkritisi masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi.

f. Kemandirian lembaga peradilan

g. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

h. Memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi.

i. Masalah sosial yang cukup krusial dihadapi bangsa Indonesia akhir-akhir ini adalah konflik yang disertai kekejaman sosial. Oleh karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap kekerasan komunal dapat dilakukan melalui; memberikan santunan terhadap mereka yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian _vertikal maupun horizontal_ yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa dan mencegah pula segala bentuk anarkhi sosial yang terjadi di masyarakat.

j. Mengembalikan atau menaikkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Hal-hal yang diperlukan adalah kepastian hukum, jaminan keamanan bagi seluruh masyarakat, penegakkan hukum bagi kasus-kasus korupsi, konsistensi dan kejelasan kebijakan pemerintah, integritas dan profesionalisme birokrat, disiplin pemerintah dalam menjalankan program, stabilitas sosial dan politik, dan adanya kepemimpinan nasional yang kuat.

k. Melakukan segala upaya untuk mengembalikan fungsi sektor perbankan sebagai intermediasi

l. Reformasi Konstitusi . Konstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaran negara. Untuk menata kembali sistim hukum yang benar perlu diawali dari penataan konstitusi yang oleh banyak kalangan masih banyak mengandung celah kelemahan.

HAL-HAL YANG DI ANGGAP PENTING MENGENAI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DALAM PANDANGAN MAHASISWA

Clean and good governance merupakan satu hal yang sangat di dambakan oleh seluruh bangsa di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun hal ini, tampaknya masih sangat jauh dari harapan. Walaupun sudah mulai adanya upaya menuju ke arah tersebut.

Menurut kelompok kami hal mendasar yang perlu dibenahi dimulai dari sistem pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek akedemis tetapi pendidikan manusia seutuhnya. Manusia yang berkesempatan memimpin bangsa ini benar-benar sadar akan tanggung jawab dan posisinya sebagai pemegang amanah dari rakyat. Sejak dini benar-benar ditanamkan nlai-nilai integritas yang akan menjadi landasan hidupnya ke depan.

Untuk memutus rantai makanan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, di dalam sistem yang telah terlanjur mendarah daging yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan penegakan hukum secara tegas. Jangan hanya tebang pilih… Setelah itu kita coba perbaiki sistem yang memungkinkan adanya celah-celah pelanggaran. Diharapkan sistem baru dapat menjadi landasan terbentuknya CGG ke depan.

Mungkin kita juga memikirkan bagaimana memposisikan negara kita dalam menghadapi adanya intervensi asing yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan (misalnya pihak asing yang mendukung pemerintahan yang korup). Hal ini cukup sulit untuk kita cari solusinya, tapi yang pasti bagaimana caranya meningkatkan nilai tawar atau power Indonesia di dunia internasional.

Di mata sebagian besar masyarakat Indonesia, CGG masih sekedar teori yang jauh dari kenyataan, tetapi di beberapa daerah sudah mulai menerapkan CGG (di antaranya Tangerang dan Kalimantan Tengah).

Dari beberapa daerah yang telah menerapkan CGG, dapat kita ambil pelajaran, faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung kesuksesan terwujudnya CGG. Dan dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya

http://www.apkasi.or.id/modules.php?name=News&file=print&sid=97

http://podoluhur.blogspot.com/2009/02/menuju-good-governance.html

http://www.scribd.com/doc/4606676/Good-Governance

Website pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bisnis Indonesia, 17 Januari 2008

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa Program Studi Matematika : THERESIA MY RAHAMITU (10873), TITIS PRAHARGIANINGSIH (10879), ERMA HASRINI (10883), ALBERT GUNAWAN (10884), RIZKI RIDHO ZULFIKAR (10887), dan LITA PUSPA DIANA (10896).

Suara mahasiswa 008 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan kekuasaan (otoritas) dalam suatu organisasi, lembaga atau negara.

Istilah “governance” sudah diperkenalkan dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun oleh Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27.Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit.Istilah “governance” diartikan sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya: penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan kekuasaan (otoritas) politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa.Konsep “government/pemerintahan” berkonotasi pada peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai kekuasaan (otoritas).Sedangkan dalam “governance” mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu bangsa.Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat menangkap makna dari “governance” tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development”.Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada dasarnya konsep good governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat madani.

Secara umum ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar pemerintah untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik.Karena itu praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Jadi menurut pengertian-pengertian di atas, yang dimaksud clean and good governance adalah cara penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang baik dan bersih dalam suatu bangsa atau Negara yang meliputi semua bidang yaitu : social, politik, ekonomi, budaya, administrasi dan bidang lainnya dan yang serta dapat mewujukan semua itu adalah adanya kerjasama antara semua lapisan warga Negara dengan aparatur Negara (pemerintah).

Di dalam mengembangan praktek good governance, Pemerintah perlu memilih strategi yang jitu.Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi, kompleksitas persoalan yang ada serta keterbatasan sumber daya, untuk melakukan praktek good governance, mengharuskan Pemerintah mengambil pilihan yang strategis.Menerapkan praktek good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar.Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good governance.

Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.Keberhasilan mempraktekkan good governance pada pelayanan publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan good governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan secara lebih mudah.Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek good governance seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini.

Keberhasilan penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku pasar, upaya melaksanakan good governance akan memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan karena memasyarakatkan good governance membutuhkan stamina dan daya tahan yang kuat.

Untuk mewujudkan hal itu, perlu tiga pendekatan yang harus sekaligus dilakukan:

Pendekatan pertama adalah menetapkan dan memasyarakatkan pedoman good governance secara nasional, baik untuk kalangan korporasi maupun publik, yang kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pedoman sektoral dari masing-masing industri atau bidang kegiatan. Pedoman ini merupakan suatu rujukan yang selalu mengikuti perkembangan jaman.Oleh karena itu, dalam kurun waktu tertentu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Pendekatan kedua adalah perlu dilakukan penyuluhan, konsultansi, dan pendampingan bagi perusahaan-perusahaan, maupun kantor Pemerintah yang bermaksud untuk mengimplementasikan good governance, dengan melakukan kegiatan self assessment, kemudian memasang rambu-rambu pada masing-masing perusahaan atau instansi Pemerintah.

Pendekatan ketiga adalah dengan memperbanyak agen-agen perubah dengan mengembangkan semacam sertifikasi bagi direktur dan komisaris pada perusahaan-perusahaan serta bagi pejabat-pejabat publik.

Namun dengan demikian, penerapan clean and good governance di Indonesia belum sepenuhnya optimal masih terbatas pada wacana semata. Dapat kita lihat dengan maraknya tindakan KKN oleh para pejabat dan petinggi-petinggi lainnya. Dan tindakan kesewenangan lainnya yang tidak menerapkan atau berlandaskan pada good governance. Masyarakatlah yang harus berperan sebagai ujung tombaknya pemerintahan yang baik dan bersih. Karena semuanya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pada tahun 1995, dalam sebuah pidato dari Wakil Presiden Amerika Serikat Albert Gore, Jr menyebutkan lima dasar tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain :

1. Administrasi negara haruslah jujur dan transparan.

2. Administrasi negara harus disederhanakan dan diselenggarakan seefisien mungkin.

3. Pemerintahan pusat harus mendesentralisasikan sebagian besar fungsinya kepada pemerintah di bawahnya dan melayani publik pada tingkat yang paling dekat dengan rakyat.

4. Negara demokratis harus menjamin keamanan warga negaranya (baik dalam bidang politik maupun ekonomi).

5. Negara demokratis harus berdasar pada sistem peradilan yang terbuka dan modern.

Kelima pernyataan di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa di negara maju perhatian terhadap tata kelola pemerintahan sangatlah besar, sehingga di negara tersebut tingkat kesejahteraan rakyatnya sangat tinggi. Dengan kata lain, tinggi rendahnya tata kelola pemerintahan berbanding lurus dengan tinggi rendahnya kesejahteraan warga negara.

Dengan tata kelola yang teratur, maka pemerintahan yang baik dan bersih akan dapat terwujud. Hal inilah yang menjadi cita-cita kita bersama.

Ada beberapa faktor untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan besih, antara lain:

1. Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam mewujudkan pemerintahan baik dan bersih ini. Perannya sebagai pengawas sekaligus rem dalam jalannya roda pemerintahan adalah salah satu fungsi masyarakat dalam tatanan pemerintahan.

2. Tegaknya supremasi hukum. Penegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial merupakan cerminan sebuah negara yang telah “merdeka”, dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan situasi kedudukan setiap orang di hadapan hukum adalah sama, maka akan meningkatkan kreatifitas setiap orang untuk berkarya tanpa dihantui oleh diskriminasi dan intimidasi. Sehingga tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik, tidak terdapat KKN, otoriter, dan kesenjangan sosial.

3. Transparansi. Dalam roda pemerintahan yang sedang bergulir transparansi terhadap jalannya pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah sangatlah penting, hal ini jika tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan situasi politik yang tidak stabil. Dari itu, transparansi merupakan refleksi atas tata kelola yang baik dan bersih.

4. Peduli pada Stakeholder. Kepedulian terhadap Stakeholder merupakan hal yang urgen (penting) karena keberhasilan dan kehancuran sebuah negara dipengaruhi oleh kesiapan generasi penerusnya. Perhatian terhadap generasi-generasi yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan haruslah besar, sehingga kita simpulkan bahwa baiknya tata kelola pemerintahan suatu negara dapat kita lihat pada kepedulian pemerintah pada stakeholder.

5. Reorientasi pada konsensus. Dalam penurunan kebijakan harus berdasarkan pada musyawarah setiap elemen pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang ada. Hal ini, dapat membuat keputusan yang ditetapkan merupakan keputusan yang jauh dari kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian menjunjung tinggi setiap keputusan yang ditetapkan dengan musyawarah mufakat merupakan tahapan berikutnya. Untuk mendapatkan situasi politik seperti ini, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Kesetaraan. Kesetaraan disini bermakna luas, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan perlakuan hukum. Dengan kesetaraan tersebut, kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan perselisihan bahkan perpecahan dapat diminimalisasi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Situasi seperti inilah salah satu indikasi tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Efektifitas dan Efisiensi. Prinsip untuk terus melayani dan mensejahterakan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pemerintah. Dalam mencapai tujuan tersebut harus dilakukan dengan kerja yang profesional. Dengan kata lain efektif, tepat sasaran dan efisien dalam setiap program kerja. Sehingga anggaran yang digunakan optimal, dan selanjutnya berakibat positif terhadap tata kelola pemerintahan.

8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih adalah bukan hal yang mustahil bagi negeri Indonesia.Untuk menuju pemerintahan yang baik, jujur, dan bersih harus dimulai dari dasar masyarakat, salah satunya dimulai dari pendidikan.Dari pendidikan akan terbentuk pemimpin/generasi penerus bangsa yang baik, jujur, dan bersih dari korupsi.

Saya rasa sejak pemerintahan pak SBY para koruptor sudah banyak tertangkap dan banyak kasus yang terungkap terutama sejak dibangun KPK.Pengaruh KPK cukup luas dan mempunyai jaringan yang cukup besar.Selain itu petugas KPK mempunyai cara untuk menyelidiki kasus yang terkait dengan dugaan korupsi, msalkan dengan selalu memasang penyadap ke Handphone tersangka yang dicurigai.Saya sering lihat di TV tentang KPK (kumpulan perkara korupsi), pekerjaan KPK saya rasa cukup bagus.Tapi setelah tertangkap, kenapa hanya dihukum 3-8 tahun padahal uang yang terkorupsi milyaran bahkan bisa lebih dari itu.Hukum di negara ini harus benar-benar ditegakkan.Seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menegakkan hukuman bagi koruptor-koruptor yang telah menggrogoti uang negara maupun rakyat.Menurut saya hukuman bagi para koruptor di Indonesia saat ini terlalu ringan atau tidak adanya kesesuaian dan keselarasan tindakan dibandingkan akibat yang dirasakan rakyat baik itu secara langsung maupun tidak langsung.Jadi para pejabat/petinggi di Indonesia tidak takut akan korupsi (tidak ada efek jera seperti yang ditujukan dalam sebuah hukum dan aturan).

Para pejabat harus mempunyai kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan, tidak tergiur dengan sogokan uang untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang menyimpang dan merugikan negara maupun rakyat.Dari masyarakat sendiri juga harus berpartisipsi juga untuk menjadikan bangsa ini bersih dari korupsi. Banyak yang saya lihat, masyarakat sepertinya malah ada yang memberi uang sogokan kepada para pejabat untuk memperoleh kemudahan apa yang diinginkannya.Sehingga korupsi terjadi juga karena masyarakat sendiri.Oleh karena itu, agar negeri ini menjadi negara yang mempunyai pemerintahan yang baik dan bersih, harus dimulai sejak dini, yakni dengan pendidikan, pendidikan intrasekuler maupun sekuler.

Pada tahun 2009 ini Indonesia sedang mengadakan pemilu legislatif maupun pilpres.Kita harus ikut serta dalam pemilu, jangan malah menjadi golput ( tidak menggunakan hak pilihnya).Karena pemerintahan mendatang akan diisi oleh orang-orang yang baru.Jadi kita harus ikut memilih, untuk menentukan wakil rakyat yang tentunya sesuai dengan keinginan rakyat.

PEMILU merupakan Pesta Demokrasi guna memilih para anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemilu kali ini banyak diwarnai dengan isu-isu yang bisa membuat Pemilu kurang sukses, diantaranya permasalahan DPT, kurang siapnya KPU dalam menyalurkan logistik Pemilu serta banyak hal terkait paying hukum yang bisa mencepatkan kerja KPU.

Tapi yang patut kita syukuri adalah sudah terlaksananya Pemilu yang bisa dibilang relative lancer walaupun yang menang adalah Golput dengan persentasi 30%(menurut Quickcount).Terlepas dari masalah yang terjadi Pra Pemilu maupun setelah Pemilu, warga Negara Indonesia yang menggunakan hak pilihnya pasti memiliki harapan yang sama, yaitu terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Bagi warga Negara yang tidak begitu paham tentang ilmu pemerintahan, mereka hanya menginginkan terjangkaunya biaya hidup, murahnya pendidikan dan murahnya biaya kesehatan.Dan untuk mewujudkan hal itu, pemerintahan yang baik dan bersih harus menjadi tonggak utama.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang selalu membuat kebijakan dengan memprioritaskan kepentingan rakyat sebagai yang utama.Karena mereka yang duduk di kursi pemerintahan adalah pilihan rakyat, sehingga rakyatlah yang harus diutamakan.Dan peran mahasiswa disini adalah sebagai pengontrol kerja pemerintah dari luar. Seharusnya, para mahasiswa dan elemen lain seperti LSM dan ormas, bisa berdampingan mengontrol pemerintah dengan DPR sebagai pengontrol pemerintah dari dalam.

Bisa kita lihat kasus yang terjadi baru-baru ini, ketika Pemerintah mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), maka para mahasiswa dan LSM langsung mengadakan unjuk rasa, menyuarakan aspirasinya guna mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut. Ada pasal dalam UU tersebut yang mereka anggap akan membuat bangsa ini semakin kekurangan SDM, dimana 1/3 dari biaya pendidikan akan dibebankan kepada para mahasiswa.Yang ditakutkan adalah di masa depan, hanya orang yang berkemampuan dalam materi yang bisa mengenyam bangku kuliah.

Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa polanya selalu seperti itu? Pemerintah mengesahkan UU atau mengeluarkan sebuah kebijakan, baru para mahasiswa dan LSM mengadakan unjuk rasa untuk menolak kebijakan tersebut. Alangkah baiknya jika sebelum UU tersebut disahkan, para mahasiswa dan LSM ikut mengawasi pembuatan UU yang masih dalam bentuk RUU di DPR. Jadi tidak perlu ada pro kontra setelah UU yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ataukah memang kurang adanya ruang yang disediakan pemerintah dan DPR untuk para mahasiswa dan LSM dalam mengawal sebuah RUU atau sekedar memberi saran dalam isi RUU tersebut. Para anggota DPR, seharusnya setelah duduk di parlemen, mereka melepas baju partai masing-masing dan bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Membuat legislasi-legislasi yang berpihak kepada rakyatnya.Bukan untuk kepentingan partai atau kelompoknya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ini, harus adanya kerjasama yang baik antara Eksekutif dengan Legislatif. Dimana mereka saling membangun, bukan memojokkan masing-masing pihak karena alasan beda parpol

Di samping Good Governance, yang kita butuhkan juga adalah Clean Government.Pada masa Pemerintahan yang berkuasa sekarang, sedang gencarnya-gencarnya pemberantasan korupsi.KPK sebagai lembaga Negara bahkan bisa lebih “tajam” daripada Kejaksaan Agung.Entah sudah berapa pejabat, anggota Parlemen yang ditangkap oleh KPK dengan alasan yang sama, yaitu KORUPSI.

Apabila kita ingin membangun pemerintahan yang bersih, maka seluruh aparat yang tergabung di dalamnya haruslah bersih. “Kalau kita ingin bersih, mari bikin bersih diri kita sendiri, dan di atas segalanya, marilah kita membangun good governance. Pembersihan ini adalah long term process, dan harus terus dilakukan,” demikian pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dalam reformasi birokrasi ada falsafah, apabila kita punya rumah dan halaman, lebih baik kita bersihkan halaman rumah kita dengan menggunakan sapu. Tapi pilih sapu yang bersih. Bagaimana kita membersihkan kalau pembersihnya kotor?Disapu berkali-kali, terus menerus, tetap saja kotor,” kata Presiden.

Masih teringat dengan jelas kasus Jaksa Urip yang menerima suap dalam sebuah kasus, artinya memang “sapu” yang digunakan untuk membersihkan korupsi dalam Negara ini masih belum begitu bersih. Dalam hal ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam upaya menciptakan clean government, harus ada 2 upaya. Yaitu preventif dan represif. Dalam upaya represif, sudah dilakukan oleh KPK.Namun upaya preventif atau pencegahan ini kurang begitu maksimal.Bagaimana upaya-upaya pengawasan belum begitu maksimal.Peribahasa yang dulu diajarkan pada tingkat SD pun sudah kelihatan luntur. “Lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana semua mengobati dan kurang begitu banyak yang mencegah. Dalam hal inilah mahasiwa dan LSM berperan penting dalam mengawal pemerintahan ini.LSM seperti ICW (Indonesian Coruption Watch) yang berperan penting sebagai lembaga independent dalam mengawasi kinerja para birokrat kita.Kasus yang paling hangat adalah bagaimana ICW melaporkan dugaan adanya korupsi di Depkes. Dan kemudian KPK langsung menanggapinya. Seperti inilah yang harus dilakukan, yaitu adanya sikap aktif dari masyarakat dalam mengawasi kinerja para pejabat di negeri ini.Sehingga korupsi pun tidak merajalela dan membudaya. Sampai sekarang, para mahasiswa di berbagai kampus Universitas di segenap pelosok terus mengadakan forum terbuka untuk mengumandangkan kecaman terhadap praktik-praktik KKN dan menyuarakan tuntutan masyarakat luas itu akan good governance dan clean government.

Dan kini pemerintah pun sepertinya lebih aktif dalam usaha preventif ini.Setiap pejabat diminta melaporkan kekayaannya sehingga jika nanti kekayaannya tiba-tiba bertambah banyak, maka dia mungkin terindikasikan melakukan tindak pidana korupsi.

Satu hal lagi yang masih kurang dalam penegakan Clean Government adalah kurang adanya shock therapy kepada para pelaku korupsi ini.Bagaimana hukuman yang kadang-kadang tidak setimpal dengan perbuatan mereka dan fasilitas lebih yang mereka dapatkan sehingga sedikit perbedaan antara dia dipenjara atau tidak dipenjara.

Hal tragis mungkin adalah bagaimana jika pencuri ayam ketahuan mencuri, dia bisa mati karena dihakimi oleh massa, Tapi jika pejabat yang melakukan korupsi hingga berjuta-juta atau bahkan bermilyar-milyar, mereka “hanya” dihukum tahunan.Mungkin Indonesia tidak harus seperti China dimana koruptor dihukum mati walaupun itu terbukti ampuh dalam menumpas korupsi di China.Alangkah baiknya jika hukuman itu lebih berat sehingga orangorang akan berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi.

Kita berharap pemerintahan yang akan terbentuk ini akan lebih siap dan berani dalam pembentukan Clean and Good Governance. Dan mahasiswa serta LSM harus selalu siap dalam mengawal pemerintahan yang berjalan sebagai pihak pengontrol dari luar.

Disusun oleh Kelompok mahasiswa Jurusan Matematika: Arief Budi Sulistyo (11160), Ahmad Fathan Syawmy (11159), Ari Dwi Hartanto (11138), Ninik Baroroh(11165), Haris Nugroho (11137), dan Bintan Hadi P(11171).

Mitos soal etos kerja …………..

Hari ini badan saya terasa nggak enak, tulang-tulang seperti ngilu. Performance kerja terganggu juga. Di tengah kondisi diri yang agak “turun” saya sempatkan baca email teman. Macam-macam isinya. Ada satu email yang menarik saya, dan agaknya pantas saya tampilkan disini. Sekadar hiburan di tengah “kebisingan politik yang penuh koalisi-koalisian”, hingar bingar kondisi ekonomi negara kita dan kebutuhan vitamin refreshing bagi diri pribadi saya (mungkin juga anda). Apalagi email itu berisi tentang: Etos Kerja.

Apakah Anda sudah yakin? Jika etos kerja Anda adalah paling ‘juara’ di kantor? Atau Anda tipikal orang yang tak peduli soal etos kerja? Katanya (atau kenyataannya), orang Indonesia selalu memiliki etos kerja yang ‘luar biasa‘, bagaimana dengan Anda? Tunggu dulu …. apa itu etos kerja? Cari tahu mitosnya, coba anda cek masuk golongan manakah Anda dari 30 kategori berikut:

1. Outgoing personality : jarang di tempat! Jalan-jalan melulu.

2. Great presentation skills : pinter membual.

3. Good communication skills : chating melulu, ngobrol sana-sini.

4. Works first : bingung mikirin jodoh.

5. Active socially : suka ngabisin makanan orang.

6. Independent worker : sibuk sendiri (ngisi Facebook), orang lain gak tau apa yang dikerjain.

7. Quick thinking : pinter ngeles, suka menghindar.

8. Careful thinker : gak bisa ngambil keputusan.

9. Good thinker for dificult jobs : sukses berkat kerja keras orang lain.

10. Good leadership : suaranya kuenceng tenaan.

11. Good judgement : lucky terus……

12. Good sense of humour : banyak stok humor.

13. Career minded : suka menjelek-jelekkan pekerjaan orang lain.

14. Loyal : gak dapet pekerjaan di tempat lain.

15. Great value of company : datang tepat waktu.

16. Good credibility : ngutang terus! kolektor kartu kredit, suit…suit..!

17. Pegawai negeri minded : pinter cari tempat dan waktu untuk tidur.

18. Wide knowledge : browsing truss!! download truss!

19. Open minded : suka ngintip email orang.

20. Efficient worker : lagi ngejar uang efisiensi.

21. Good team work : cepat bikin team ..kalo lagi banyak kerjaan.

22. Potential worker : nyari lowongan truss!!!

23. Entrepreneurship minded : gak bisa diatur! maunya kerja sendiri.

24. Key person : pegang kunci…suka over time.

25. Good vision : punya banyak stok gambar syurrr.

26. Good listener : tukang gosip, suka nguping pembicaraan orang.

27. Problem solver : orang yang tepat buat dimaki-maki saat ada problem.

28. Good emotional intelligence : menyelesaikan persoalan dengan marah-marah.

29. High intelligence quotient : intelegensinya dipertanyakan.

30. Good management : punya asisten, konsultan & outsource, tinggal nyantai.

Apakah ada yang cocok dengan anda?

Thanks ya friend saya agak enakan sekarang …

Suara mahasiswa 007 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Good Governance

Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yan baik ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, danmasyarakat.

Menurut M.M. Billahgood governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54)

UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya

Clean Government

Pemerintah yang bersih (clean government) adalah pemerintah yang aparatnya tidak melakukan praktik KKN (Kolusi. Korupsi. Dan Nepotisme). Bisa bertindak objektif, netral, dan tidak diskriminatif, artinya tidak mendahulukan teman, kerabat, kelompoknya, atau orang-orang yang memiliki uang, berkuasa, atau punya katebelece. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, yang bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak bersedia menerima sogokan, tidak melakukan, dan tidak memperlambat atau mempercepat suatu pekerjaan karena adanya keuntungan yang bisa diperoleh

Perbandingan istilah government dengan governance

No	Unsur Perbandingan	Kata Government	Kata Governance
1.	Pengertian	Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu Negara	Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan
2.	Sifat hubungan	Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah	Heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.
3.	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah	Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu : 1. Sektor Publik; 2. Sektor swasta; 3. Masyarakat.
4.	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing
5.	Efek yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga Negara
6.	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga Negara	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan ( kualitas sumber daya aparatur)

2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya

3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak berpandangan jauh ke depan (visionary), demokratis dan responsif.

Good Governance and Clean Government di Indonesia

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik (good governance) menjadi agenda utama di Indonesia dewasa ini. Sedangkan berbagai pihak (atau sektor) yang terlibat dalam keseluruhan dinamika governance menerima sorotan dan harus diperbaiki. Pihak-pihak itu bukan hanya negara (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) melainkan juga pihak swasta dan masyarakat sipil (civil society). Yang terakhir dituntut meningkatkan perannya dalam rangka mengembangkan demokratisasi, penciptaan good corporate governance di sektor swasta, dan perbaikan pemerintahan negara.

Berbagai masalah di Indonesia saat ini, seperti kasus pelanggaran hukum, norma-norma dan etika sosial yang muncul di permukaan sejauh ini jarang mendapatkan solusi hukum yang memuaskan masyarakat. Berbagai kasus seperti kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, juga berbagai masalah kebijakan ekonomi, memiliki dampak ekonomi, sosial dan politik yang sangat besar. Kebijakan tersebut sangat tidak populer di tengah himpitan biaya hidup masyarakat kelas bawah yang semakin tinggi. Belum lagi maraknya kasus korupsi yang dilakukan banyak wakil rakyat belakangan ini. Namun pemberantasan atas segala bentuk korupsi belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat yang mengakibatkan kondisi Indonesia pasca krisis semakin memburuk

Dari sini, kita patut menganalisa apakah pemerintahan yang sedang berjalan di Negara kita sudah dapat dikatakan sebagai good governance?

Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua lini kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis. Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap. Bangsa yang menderita krisis multi dimensi berkepanjangan sejak tahun-tahun terakhir Abad 20 dengan berbagai dampaknya yang luas dalam kehidupan masyarakat, memerlukan kejelasan, konsensus, dan komitmen bersama mengenai paradigma, sistem, dan strategi yang harus ditempuh dalam menghadapinya, dalam menghadapi krisis multi dimensi, tantangan pemulihan ekonomi, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa dewasa ini dan di masa datang

Konsep tersebut cukup menarik untuk diperhatikan, karena salah satu penyebab krisis moneter dan ekonomi di beberapa negara Asia pada tahun 1997/1998 adalah kualitas pemerintahan yang buruk. Dan hal ini berdampak terhadap semakin parahnya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut, terutama Indonesia.Paling tidak terdapat tiga pola dasar yang perlu di kembangkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, transparansi (transparency), yang kedua, pertanggungjawaban yang jelas (accountability), dan ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik . Tidak dapat dipungkiri peluang bahkan mempersubur virus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akan semakin Bertambah, disebabkan lembaga yang mudah menghasilkan uang (lembaga pengumpul pajak, penentu belanja Negara, pemberi hak menjual barang dan jasa, pemberian hak pengelolaan hutan (HPH), dll) tidak diselenggarakan secara transparan dan accountable karena sistemnya yang otoriter dan tidak demokratis. Sehingga ia tidak bisa diawasi oleh lembaga Negara itu sendiri maupun oleh masyarakat

Untuk membenahi hal tersebut, maka diperlukan dua semangat atau kesadaran yang saling terkait ; yaitu yang pertama, semangat struktural yang diejawantahkan melalui proses regulasi-regulasi dan aplikasinya ke arah penciptaan sebuah pemerintahan yang bermoral; baik dan bersih. dan kedua, semangat budaya yang disertai intergritas moral untuk berpartisipasi aktif menopang suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Agar good governance dapat diterapkan di Indonesia, perlu diciptakan upaya-upaya penciptaan dan pengawasan mengenai masalah ini.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, setidaknya ada tiga aspek yang harus dikembangkan, diantaranya yaitu :

· Transparansi

Pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan tentunya akan mewujudkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan melibatkan semua komponen masyarakat

· Pertanggungjawaban yang jelas

Adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah akan mendukung program pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga meminimalisir tindak korupsi di Indonesia.

· Partisipasi dalam proses demokrasi dan kemampuan mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan publik

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan perangkat hukum juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan (Bappenas, 2004).

Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas).

Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education. Keenam, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and punishment.

Selain itu pengawasan juga merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Beberapa hal yang harus dilakukan antara lain :

· Penyusunan aturan dan ketentuan yang lengkap, tidak multi tafsir, sesuai dengan ketentuan tentang penyusunan aturan, serta sinergis dan konsisten dengan aturan lain.

· Penyusunan prosedur standar pengawasan / pemeriksaan.

· Pengembangan sistem pengendalian yang cukup pada tingkat SKPD.

· Memperkuat keterkaitan antara sistem penjenjangan dan pengembangan karir pejabat dan sistem penggajian dengan sistem pengawasan dan pemeriksaan.

· Mengembangkan sistem disinsentif, yang secara efektif dapat meningkatkan daya getar dan efek jera.

· Secara berkelanjutan melakukan peningkatan pemahaman, kesadaran dan kapasitas calon terperiksa terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel.

3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara,kelompok, atau golongan masyarakat.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah

Prinsip-prinsip Good Governance

1. Wawasan ke Depan (Visionary)

2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency)

3 Partisipasi Masyarakat (Participation)

4. Tanggung Gugat (Accountability)

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)

6 Demokrasi Democracy)

7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency)

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness)

10.Desentralisasi (Decentralization)

11.Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership)

12.Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality)

13.Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection)

14.Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market )

Bagaimana Mewujudkan Good Governance?

􀂉 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholder.

􀂉 Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistic yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan good governance dan clean government tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reference:

http://www.slideshare.net/DadangSolihin

http://www.kalteng.go.id

Disusun oleh Kelompok mahasiswa: Resty Dwi Wahyuni Matematika 10989, Yhuda Septiawan Matematika 10952, Dieqi Dasuni Matematika 10982, Resti Sulistyaningrum Matematika 10968, Setyo Utami Matematika 11032, Mayda Rizky Hapsari Matematika 11012.

Suara mahasiswa 006 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam beberapa dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi dimana korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala di berbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” (World Bank).

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara

a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil

b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan

c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable

d. Menegakkan HAM

e. Melindungi lingkungan hidup

f . Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

a. Menjalankan industri

b. Menciptakan lapangan kerja

c. Menyediakan insentif bagi karyawan

d. Meningkatkan standar hidup masyarakat

e. Memelihara lingkungan hidup

f. Mentaati peraturan

g.Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat

h.Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani

a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi

b. Mempengaruhi kebijakan publik

c. Sebagai sarana checks and balances pemerintah

d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah

e. Mengembangkan SDM

f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Namun untuk ringkasnya Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau

4. Peduli. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi Kepada Konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis. Pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Dari prinsip-prinsip di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud daripada Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara/pemerintah (state), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Sektor negara/pemerintah lebih banyak memainkan peran sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Sektor swasta lebih benyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dari pemerintah maupun swasta.

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan mengefisiensikan dan mengefektifkan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “musuh” bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya.

Padahal secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor di luar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik atapun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, dimana birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup di dalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan kesucian dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.

Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).

Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy di semua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina.

Faktor penyebab suburnya korupsi bukan faktor tunggal, dia merupakan multi faktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas (Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1986) mencoba mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan suburnya korupsi sebagai berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memerikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

3. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

4. Kurangnya pendidikan.

5. Kemiskinan.

6. Tiadanya tindak hukuman yang keras.

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

Bahkan di era pemerintahan sekarang ini, birokrasi masih berkutat dengan patron-klien dan korupsi. Kebijakan pemerintah untuk memberantas korupsi di semua lembaga baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tampaknya masih harus melalui jalan panjang karena hokum di negeri ini masih belum bisa ditegakkan secara penuh. Perkembangan terakhir upaya untuk mereformasi birokrasi mangambil bentuk jalur UU, yaitu dengan mengajukan usulan RUU berkaitan dengan perbaikan birokrasi atau administrasi publik. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi, mengumumkan akan mereformasi birokrasi melalui lima RUU. Dikatakan bahwa RUU ini disiapkan untuk menata sistem manajemen berbasis kinerja yang meliputi kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia, budaya kerja dan hubungan teknologi (Kompas, 8 Juni 2006). Adapun lima RUU yang disiapkan tersebut meliputi: RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, RUU Etika Penyelenggaraan Negara, RUU Kementrian Negara dan RUU Kepegawaian Negara.

Masalahnya, bila lima RUU tersebut berhasil disahkan dan diterapkan, apakah birokrasi Indonesia akan mengalami perubahan yang signifikan? Sejarahnya, birokrasi Indonesia mengalami perubahan dari periode ke periode. Namun, perubahan tersebut tidak selalunya berdampak positif bagi perkembangan birokrasi, dan justru melanggengkan sifat birokrasi patrimonial yang sarat dengan patron-klien.

Pengalaman politisasi birokrasi di era Orde Baru menjadikan institusi ini tidak netral dan tidak professional. Sedangkan di pemerintahan sekarang ini, peran birokrasi tampak kabur meskipun relatif tidak terpolitisasi sebagaimana era Orba. Dengan kata lain, apakah kelima RUU tersebut cukup menjanjikan bila kultur lama birokrasi (yang hanya berorientasi kepada penguasa dan mengabaikan pelayanan publik) dan kepastian hukum di Indonesia juga tak diperbaiki?

Artinya, yang paling mendesak untuk diperbaiki seiring dengan reformasi birokrasi adalah reformasi hukum atau penegakan hukum. Penciptaan hukum yang mengikat yang mampu memberi penalti kepada warga negara sangat diperlukan karena tanpa itu sulit memberantas korupsi di birokrasi.

Karena penciptaan UU sebagaimana yang diupayakan melalui kelima RUU di atas akan sia-sia bila tidak mengikat secara utuh aparat birokrasi. Selain itu, perbaikan sistem penggajian dan perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan orientasi PNS pada etika profesionalisme sangat relevan untuk diterapkan seiring dengan usulan kelima RUU tersebut. Semua upaya tersebut akan bisa maksimal bila ditunjang oleh kepemimpinan yang kokoh (strong leadership) yang memahami pentingnya mereformasi birokrasi.

Dalam 10 tahun terakhir (1998-2008), pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, pada tahun 1998 minus 13.1 persen. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi naik pesat menjadi 5.1 persen. Dan tahun 2008 diproyeksikan sebesar 6,4 persen. Cadangan devisa yang semula 33.8 miliar dolar AS, pada tahun 2008 naik menjadi 69.1 persen.

Tingkat kemiskinan juga terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia.

Hutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dipangkas habis. Tengok saja, pada tahun 1998, utang Indonesia kepada IMF sebesar 9.1 miliar dolar AS. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil melunasi hutang hingga sebesar 7.8 miliar dolar AS.

Pemerintah mengklaim Indonesia bukan lagi negara berkembang yang miskin. Indonesia kini adalah negara berkembang menengah. Pendapatan per kapita US$ 1.800-2.000 dijadikan indikator. (INILAH.COM, Jakarta). Tetapi masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. PR itu, antara lain, mengatasi minimnya distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran.

Deputi Otda Bappenas, Max Pohan, mengatakan, hingga tahun 2025 ada berbagai tantangan yang bakal dihadapi Indonesia, antara lain tantangan sosial budaya dan kehidupan beragama, tantangan perekonomian, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, bidang wilayah dan tata ruang serta SDA dan lingkungan hidup.

Meski banyak tantangan, namun menurut dia Indonesia juga punya modal dasar untuk pembangunan, yakni wilayahnya yang luas, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, jumlah penduduk yang besar serta perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi berupa demokratisasi dan desentralisasi.

Sasaran pokok pembangunan dalam 20 tahun ke depan antara lain terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berdaya saing, demokratis yang berlandaskan hukum, rasa aman dan damai, pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, negara yang mandiri dan maju serta peranan yang meningkat di dunia internasional,” katanya

Jadi dapat disimpulkan, salah satu jalur strategis bagi tercapainya good governance adalah dengan melakukan reformasi pemerintahan negara (governance reform) yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara. Untuk itu, ada beberapa strategi pencapaiannya:

Pertama, usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate. Perkembangan sistem multipartai menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendirikan asosiasi politik dan menjatuhkan pilihannya secara bebas. Penyelenggaraan pemilu oleh lembaga yang independen (KPU) dan pemantauan oleh masyarakat sipil (domestik dan international), telah meningkatkan kredibilitas sistem pembentukan legislatif dan eksekutif.

Kedua, seharusnya diperjelas otoritas pemerintahan baru di hadapan birokrasi lama. Tetapi hal ini belum memungkinkan, baik karena ketidakjelasan pengaturan, tidak adanya dukungan legislatif, maupun resistensi birokrasi lama. Masalah-masalah yang muncul dalam penunjukan pejabat-pejabat politik (political appointess), misalnya, mencerminkan bahwa watak Indonesia sebagai negara birokrasi (beambtenstaat) masih menonjol. Dalam sistem politik yang demokratik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate, seharusnya wajar jika pemerintah berhak menentukan jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi negara. Jika tidak, maka pemerintahan yang demokratik akan dibajak oleh sistem birokrasi lama. Upaya memperjelas masalah ini dapat dimulai dengan menghasilkan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan. Dalam pengaturan itu ditentukan tentang otoritas politik, hak-hak dan kewajibannya, dan akuntabilitas.

Ketiga, reformasi administrasi negara. Seperti diketahui bersama, birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif seperti Sekretariat Negara, Departemen, Lembaga Non-Departemen, dan BUMN, melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan.

Keempat, kultur dan etika birokrasi. Kultur keterbukaan, pelayanan yang cepat, dan etika pejabat harus ditingkatkan. Pelayanan yang lamban sudah menjadi ciri birokrasi kita (perhatikan layanan KTP, pemasangan saluran telepon baru atau air minum). Etika jabatan menyangkut hal-hal seperti larangan perangkapan jabatan, berkolusi, penerimaan uang pelicin dan lain-lain.

Kelima, masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kualitas dan profesionalisme, peningkatan pelatihan, promosi reguler berdasarkan merit system, dan meningkatnya kesejahteraan (bandingkan antara gaji guru dengan pejabat esselon, juga pegawai negeri sipil-militer dengan pegawai BUMN).

Keenam, pengawasan administrasi negara. Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif melekat pada sistem administrasi negara yang bersangkutan, seperti kejelasan job description, pengawasan oleh atasan, dan secara umum berupa penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yang harus diikuti atau diwujudkan dalam menghasilkan legislasi. Indonesia belum memiliki ketentuan hukum dalam hal ini. Sedangkan secara represif, pengawasan ini dapat berwatak politis, yaitu melalui DPR dan DPRD, maupun berwatak yudisial melalui peradilan administrasi yang terbatas pada keputusan konkrit (beschikking).

Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dia juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kata lain, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus menerus.

Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik.

Sebagai catatan akhir, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Prof Dr Mustopadidjaja AR. untuk generasi muda. Sejarah perjuangan bangsa kita telah banyak memberikan pelajaran yang bermakna yang perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dalam pengembangan “sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa”. Dalam hubungan itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, hayati dan amalkan etos bangsa bernegara yang tersurat dan tersirat pada lambang negara yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika”, putra putri bangsa Indonesia senantisa menghargai perbedaan dan kemajemukan, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, Bangsa Indonesia.

Kedua, senantiasa siap berkorban untuk mempertahankan Wilayah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berjuang maksimal untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita bernegara di seluruh bumi pertiwi.

Ketiga, Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar palsafah hidup bangsa bernegara, dan konstitusi negara, yang perlu dipertahankan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; perubahan-perubahan yang diperlukan dalam batang tubuh UUD diselenggarakan secara demokratis dan konstitusional, sesuai Pasal 37 UUD 1945.

Keempat, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghikmati dan menjadi dasar keridlaan Tuhan atas sila-sila lainnya dari Pancasila, sebab itu pengembangannya harus didasarkan pada ajaran Tuhan yang otentik, dengan keariefan dalam pengama-lannya yang menghargai perbedaan dan keragaman, sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kelima lakukan segala sesuatu dengan niat dan sebagai wujud ibadah dengan memadukan imtaq dan iptek sebagai kesatuan paradigma dalam melangsungkan ibadah bagi kemajuan masyarakat, bangsa, negara, dan ummat manusia secara keseluruhan, sehingga berani mengatakan “yang salah adalah salah, yang benar adalah benar”, dan memiliki kemampuan “untuk memperbaiki yang salah dan menegakkan yang benar” dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, sebagai bentuk peranserta aktif dalam upaya bersama mewujudkan cita-cita bangsa bernegara.

Referensi:

1.http://jurnal-ekonomi.org/2004/03/15/syariat-islam-dalam-mewujudkan-clean-governance-dan-good-government/

2.http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20-%20koesnadi%20hardjasoemantri.pdf

3.http://orangbuton.wordpress.com/2008/10/16/prakarsa-dan-kreatifitas-serta-peran-masyarakat-sebagai-stake-holder-good-governance-dalam-mendorong-terciptanya-clean-dan-clear-government/

4.http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatgoodgovernance&id=3

Disusum oleh Kelompok Mahasiswa Prodi Matematika: 1. Muji Rahayu (06/195032/PA/11128), 2. Putri Widi Susanti (06/195006/PA/11119), 3. Kustiwingsih (06/194980/PA/11115), 4. Rizki Hardiyati (06/194913/PA/11083), 5.Heny Sartika (06/194804/PA/11049), dan 6.Ariyanto (06/194790/PA/11040).

Suara mahasiswa 005 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Negara itu terbentuk oleh karena adanya kehendak rakyat yang menyatakan diri secara sukarela untuk bersatu dengan menentukan hukum dan kebiasaan apa yang menjadi anutan atau kepatuhan yang mereka sepakati bersama. rakyat yang membuat sebuah negara hampir semuanya menginginkan adanya kemakmuran, ketenangan serta kesehjahteraan.

Bila kemudian ada negara yang pemimpinnya berubah menjadi sepert Hitler ataupun Slobodan Milosovic itu merupakan pemimpin yang dapat digolongkan sebagai penjahat perang yang wajib diajukan ke mahkamah internasional dan segera dijatuhkan hukum mati buat mereka. Jadi bila kita mengandaikan apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini, memang kita harus kembali mengingat apakah negara ini sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini telah memberikan kemakmuran dan kesehjahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bila kita menggunakan angka sebagai logika untuk jawaban ini, maka sejak tahun 1945 yang tentunya 200 juta bangsa ini masih banyak yang hidup digaris kemiskinan.Bukankah kalau begitu pemimpin bangsa ini tidak berhasil untuk menjalankan amanat dengan format negara kesatuan yang telah disepakati, jawaban bisa ia bisa tidak, tergantung dari mana anda dan apa yang telah kita rasakan selama ini. Persoalan bukan itu saja namun bagaimana negara yang diwakili oleh organisasi pemerintahannya harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi kesepakatan dan bukan sebaliknya rakyat beserta sumber alam yang ada menjadi objek hukum yang memberikan legitimasi untuk diexploitasi oleh sekelompok atau segolongan manusia yang tinggal di negeri ini.

Kemerosotan moral dan akhlak yang menjadi roh jahat yang mendorong subur praktek korupsi dinegeri tidak lain karena struktur dan tatanan negara yang tercipta belum tergolong sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang bersih (clean government ) sehingga sangatlah wajar bila segala bentuk kehancuran struktural yang ada saat ini merupakan akumulasi dari tidak adanya supermasi hukum yang mengatur setiap tatanan negeri ini.

Hukum diperlukan untuk menata sebuah pemerintahan yang bersih, dan sebaliknya pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang menegakan supermasi hukum sebagai pedoman dalam menjalankan amanat dan kehendak rakyat yang berlangsung secara konstitusional. Oleh sebab itu reformasi hukum yang sedang berjalan saat ini hanya akan berhasil dan memiliki efektifitas bagi kesehjahteraan rakyat bila pemerintahan yang akan datang merupakan pemerintahan yang bersih.

Kepemerintahan yang baik merupakan issue yang paling menarik dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Kondisi kepemerintahan ini merupakan tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisai. Penempatan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik memungkinkan untuk terlaksananya pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terciptanya Good Governance akan diikuti pula dengan Clean Governanceyaitu pemerintahan yang Bersih dan berwibawa, artinya system pemerintahan yang mampu melindungi Masyarakatnya dengan prinsip penegak hukum yang dipatuhi oleh semua Lapisan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan Pemerintahan yang kuat (Strong Governance) dalam arti semakin kuatnya Penyelenggaraan pemerintahan lainnya.

Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat Terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di tingkat internasional ide pemerintahan yang bersih selalu di gulir negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena mereka melihat negara-negara berkembang perlu mendapat sokongan dan dorongan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Di negara ini, membangun “pemerintahan yang bersih” diharapkan bukan sekedar jargon atau retorika politik dan gagasan akademik kelompok intelektual, melainkan mesti menjadi semangat bernegara baru yang harus diaktualisasikan, yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Agenda pembangunan daerah adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain melalui keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkahlangkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumberdaya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Secara garis besar, permasalahan penerapan Pemerintahan yang baik meliputi:

1. reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat,

2. tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan,

3. masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur,

4. makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan public,

5. meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum,

6. meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi,

7. rendahnya kinerja sumberdaya manusia dan kelembagaan aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan daerah yang belum memadai,

8. rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, kualitas pelayanan umum, kesejahteraan PNS dan banyaknya peraturan yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2005–2010 terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut sasaran-sasaran sebagai berikut

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas,

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, professional dan akuntabel,

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat,

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik,

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan daerah, dan tidakbertentangan peraturan di atasnya.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara,

a. penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan daerah dan pada semua kegiatan,

b. pemberian sanksi bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

c. peningkatan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat,

d. peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab,

e. percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan,

f. peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN,

2. meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui,

a. penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsive,
b. peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan,

c. penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,

d. peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan system karier berdasarkan prestasi,

e. optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan,

3. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan,

a. peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan,

b. peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan,

c. peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi,

Program penerapan kepemerintahan yang baik bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik,

2. menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat,

3. meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian berbasis
kompetensi.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta system akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan semua instansi,

2. menata dan menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien,

3. meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan,

4. meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif,

5. meningkatkan kualitias aparatur pengawasan yang handal,

6. meningkatkan penerapan pengawasan berbasis kinerja,

7. mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorongpeningkatan implementasinya pada seluruh instansi.

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,

2. menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di daerah,

3. menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Program pengelolaan sumberdaya aparatur bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. menata kembali sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS,

2. menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumberdaya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan professionalisme dalam menghadapi era pembangunan,

3. meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas,

4. menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat PNS,

5. menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian,

6. mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin,

7. meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan barang daerah.

Program peningkatan kualitas pelayanan public bertujuan untuk mengembangkan manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha,

2. mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti perpajakan dan penanaman modal,

3. meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi,

4. memantapkan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan public,

5. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan public,

6. mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat,

7. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah,

8. mengembangkan mekanisme pelaporan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kepada public,

9. meningkatkan pengelolaan barang daerah melalui Sistem Manajemen Barang Daerah,

10. menerapkan Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,

Program peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Negara bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan,

2. meningkatkan fasilitas pelayanan umum, operasional termasuk pengadaan, perawatan.

Kunci penegakkan hukum terletak pada kepastian hukum dan keadilan bisa diwujudkan. Dengan ini, Indonesia masa depan akan memberikan harapan bagi kita semua. Selama ini yang menjadi persoalan mendasar bahwa kita masih jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Kalau Indonesia mau dijadikan negara hukum dalam pengertian sesungguhnya, seluruh komponen bangsa, baik pejabat, aparat negara maupun masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar berjuang untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Konsekuensinya, semua lapisan masyarakat, dari lapisan atas hingga lapisan bawah harus tunduk dan patuh kepada hukum. Jangan sampai karena sebagian para pejabat dan aparat tidak tunduk kepada hukum, menimbulkan keputusasaan pada masyarakat sehingga berakibat negatif dengan munculnya tindakan anarki di tengah-tengah masyarakat dengan ilustrasi bagaikan kepala ikan busuk yang menjalar kebusukannya pada seluruh tubuh ikan itu.

Dalam masalah ini, yang terpenting harus ada komitmen kuat bahwa semua mesti tunduk dan taat pada hukum, tanpa kecuali. Ketidaktundukan pada hukum membuka kemungkinan ada berbagai pihak yang dirugikan. Hukum merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, institusi-institusi atau lembaga keadilan mempunyai peran penting mewujudkan keadilan tersebut. Ini tercapai apabila lembaga keadilan dibebaskan dari segala dari orang-orang yang tidak taat hukum dan tidak bermoral karena dirasuki praktek-praktek kolusi dan suap. Selain itu, untuk tercapai penegakkan hukum perlu ada reformasi materi hukum atau perundangan yang telah ada, reformasi terhadap institusi peradilan, lembaga kejaksaan, dan aparat-aparat yang menggerakkan institusi-instusi peradilan. Ini diikuti dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan penting hukum sehingga mereka termotivasi dan tertarik untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan masing-masing. Di samping itu, seluruh pranata-pranata hukum yang ada perlu diberdayakan. Kondisi ini semakin baik, bila dapat diciptakan dan ditumbuhkan di kalangan masyarakat budaya hukum yang baik dan sehat.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa: Nur Alfian Hakim (06/198170/PA/11271), Maika Sandra Puspita (07/253616/PA/11728), Dede Rachmatullah D. (08/269579/PA/11980), Ibnu Saleh Habibi (08/265535/PA/11883), Yuninggar D. N. (08/269644/PA/12013).

Suara mahasiswa 004 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

A. PENGERTIAN

Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Disini pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak
selalu menjadi aktor paling menentukan. Kualitas pemerintahan dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen pemerintahan yaitu pemerintah, civil society, dan sektor swasta.

Secara terminologis, pemerintahan sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa pemerintahan adalah sinonim dari pemerintah. Interpretasi dari praktek-praktek pemerintahan selama ini memanglebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga pemerintahan yang baik seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, predictability dan transparansi.

Adapun perbandingan istilah government dengan governance sebagai berikut :

Kata Government :

1. Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu Negara.

2. Bersifat hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah.

3. Komponen terlibat sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah.

4. Peran dominan dikendalikan sektor pemerintah.

5. Mengharapkan kepatuhan warga Negara.

6.Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga Negara.

Kata Governance :

1. Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan.

2. Bersifat heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.

3. Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu : a.Sektor Publik; b.Sektor swasta; c.Masyarakat.

4. Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing.

5. Mengharapkan partisipasi warga Negara.

6. Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua bangsa di seluruh belahan dunia. Dimana pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan yang terbebas dari tindakan yang dapat merugikan pihak pemerintahan itu sendiri maupun pihak yang diperintah (masyarakat), misalnya tindak pidana korupsi yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya.

Hidup di dalam sistem pemerintahan yang baik dan bersih merupakan aspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis dan memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (checks and balances) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak boleh dikotori oleh pemerintah yang tidak baik, terjaga dari segala bentuk penyelewengan baik yang terstruktur ataupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.

Good governance merupakan issue yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan.

Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang good governance adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari keberhasilan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan aparaturnya saja, melainkan dinilai dari harmonisasi dan konstruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Good governance sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (clean government). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

B. CIRI – CIRI GOOD GOVERNANCE

1. Pemerintahan yang bebas dari korupsi. Yang dimaksud pemerintahan yang bebas dari korupsi disini adalah bahwa, pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan harus bebas dari segala macam bentuk korupsi yang dapat merugikan bangsa dan Negara. Sehingga tidak menyebabkan rakyat menderita.

2. Pemerintahan yang bebas dari money politics. Pemerintahan yang bebas dari money politics disini dimaksudkan bahwa, pemerintahan harus bebas dari politik uang agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Tidak mementingkan kepentingannya sendiri dan mengutamakan kepentingan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan atau pemerintahan, pemerintah harus mampu membedakan mana yang kepentingan umum dan mana yang merupakan kepentingan pribadi. Sebagai orang yang telah diberi kepercayaan untuk memegang pemerintahan, mereka harus mampu untuk lebih mendahuluka kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Karena kepentingan rakyat sekarang ada di tangan mereka.

4. Mau menerima kritik ataupun saran demi pemerintahan yang lebih baik lagi. Pemerintah harus mau menerima kritik ataupun saran yang kira-kira dapat membangun bangsa. Jangan berpikiran tertutup dan tidak mau menerima kritik dari berbagai pihak, karena akan berakibat buruk bagi bangsa dan negara. Kritik dan saran disini dimungkinkan agar bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi.

5. Tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan, karena pemerintah telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas alasan yang kuat, bukan hanya karena sesuatu yang sifatnya tidak bertanggung jawab.

6. Tidak bersikap otoriter dalam memutuskan sesuatu namun didiskusikan/dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah tidak boleh begitu saja mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap rakyat kebanyakan. Keputusan yang akan diambil harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak dan merugikan orang banyak, karena masalah tersebut dipandang dari berbagai sisi.

7. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan bijaksana. Penyelesaian masalah yang baik akan dapat membuat hubungan yang baik pula diantara pihak-pihak yang terlibat dengan masalah tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

8. Bebas dari KKN. Pemerintahan harus bebas dari segala macam bentuk kolusi, korupsi , dan nepotisme. Karena KKN merupakan awal dari pemerintahan yang tidak bersih yang dapat merugikan bangsa dan negara.

9. Menegakkan peraturan/menindak dengan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya. Pemerintah harus berani menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum maupun pelanggaran-pelanggran lainnya, karena apabila pelaku tersebut tidak ditindak tegas maka pelanggarn yang sama akan terjadi berulang kali. Siapapun pelakunya, pemerintah harus tetap menindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi tanpa membeda-bedakan pelakunya.

10. Menghormati hak-hak warga negaranya. Untuk menjalankan pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus menghormati hak-hak warga negaranya. Dengan begitu, maka warga negaranya pun akan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

11. Mengikutsertakan semua, transparan, dan bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus mayarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE. Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur;

2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;

3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif.

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptannya pemerintahan yang bersih (clean government). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik (baca : birokrasi), seperti lemahnya law enforcement, ketidak jelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan clean government masih sulit untuk diwujudkan.

D. FUNGSI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE. Sebagai suatu sistem pilihan good governance mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Membuka ruang politis bagi rakyat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang sangat krusial di era demokrasi ini. Tonggak negara merupakan rakyat dan masa depan negara berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan berlaku bagi rakyat itu sendiri.

2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang menekankan pentingnya membangun proses pengambilan keputusan dengan andil seluruh stakeholder. Stekeholder merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh kegiatan atau program pembangunan.

3. Menciptakan tatanan pemerintahan yang sistematis dan transparan. Clean and good governance merupakan revolusi dari sistem pemerintahan – pemerintahan sebelumnya. Clean and good governance berkaca pada sejarah pemerintahan yang lalu dan memperbaiki sistem – sistem yang kurang tepat diberlakukan pada era demokrasi ini. Empat instrumen clean and good governance yang terdiri dari regulasi, provisi, subsidi, dan produksi berjalan secara sistematis dalam menjalankan fungsi keempat instrument tersebut masing – masing. Dari keempat instrument tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria utama dalam clean and good governance adalah pelayanan publik. Karena bagi rakyat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang – wenang baik atas diri, hak, maupun harta bendanya. Dengan pemerintah yang transparan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memantau kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Dan kemudian akan menciptakan pemerintahan yang bersih.

4. Sebagai penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk memenuhi pelayanan publik, pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas publik. Di zaman modern ini, kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik terus meningkat. Salah satu contohnya adalah fasilitas transportasi publik. Masyarakat semakin menuntut kenyamanan dan keamanan dari fasilitas transportasi publik yang disediakan pemerintah pada saat ini. Zaman dan modernisasi akan terus berkembang yang berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik yang akan terus bertambah. Dan dengan penyelenggaraan pemerintah yang baik, pembangunan akan terus berjalan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga harus didasari dengan keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan salah sasaran.

5. Menciptakan kepercayaan dan penghargaan antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kepercayaan sosial adalah aset yang berharga yang berfungsi sebagai perekat bahkan merupakan syarat mencapai civil society yang demokratis. Hal ini dapat dikarenakan oleh pemerintah yang transparan dan terbuka terhadap opini publik. Masyarakat lebih percaya karena kinerja pemerintah lebih terlihat dan terbukti. Sehingga masyarakat lebih menghargai pemerintah dan mengikuti program – program yang disusun karena lebih jelas untuk apa dan mempunyai manfaat apa.

E. KONDISI CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Ketika berbicara tentang kondisi suatu permasalahan, maka kita disarankan untuk melihat masalah tersebut dalam berbagai sudut pandang. Hal ini untuk memudahkan kita dalam memecahkan permasalahan tersebut. Memandang dengan berbagai arah akan membuat kita mampu menentukan orientasi dan kemana akar permasalahan tersebut berasal. Ketika kita mampu memecahkan permasalahan tersebut, maka akan terjadi perubahan paradigma dalam memandang berbagai hal.

Perubahan paradigma ini juga terjadi di kondisi pemerintahan Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah peningkatan partisipasi pihak luar dalam persoalan-persoalan publik. Bila pada masa sebelum reformasi, pemerintah mendapatkan hak eksklusif dalam mengatur hak-hak publik serta pihak luar hanya disertakan sejauh Negara mengijinkannya, maka sekarang persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society, serta dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Penambahan tingkat partisipasi pihak luar diharapkan akan meningkatan profesionalisme aparatur Negara serta pelayanan publik akan menjadi semakin maksimal. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Bagi pemerintah, tingkat profesionalisme akan meningkat, secara tak langsung akan memiliki audit dari dalam dan luar, mampu bersikap objektif, netral, dan tidak diskriminatif.

Ketika pemerintah mampu bersikap professional, maka masyarakat serta dunia usaha akan tertarik dan mengikuti langkah governance. Adanya keterkaitan antara berbagai stake holder tentu akan menghasilkan simbiosis mutualisme pada berbagai pihak. Pemerintah mendapatkan mitra professional, masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal, dunia usaha leluasa dan ketenangan dalam berusaha.

Namun keadaan ideal tersebut belumlah terwujud secara penuh di Indonesia. Masih banyak pemerintah-pemerintah daerah yang bersikap sebagai penguasa merangkap pengusaha. Arinya, di satu sisi sebagai pembentuk peraturan dan undang-undang, pelaksana aturan, namun juga sebagai pengusaha yang mencari untung. Tentu hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk bagi pemerintah di mata stake holder yang lain.

Penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan ekses negative berupa KKN merupakan salah satu belum terlaksananya clean and good governance. Tindakan korupsi merupakan kondisi yang banyak ditemukan di berbagai pemerintah daerah, belum lagi nepotisme antar anggota keluarga, kerabat, serta teman pejabat terkait.

Ketika hal di atas terjadi, akan timbul kondisi ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial. Program-program yang disusun akan sedikit banyak terbengkalai, masyarakat akan memiliki sentimen negatif terhadap pemerintah, dunia usaha yang tidak menentu. Semuanya akan saling menimbulkan kerugian akibat kasus dari pemerintah.

Dari sisi personal, akan menimbulkan rasa malu bagi pelaku dan keluarganya, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus tersebut. Semuanya terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Padahal, bila jabatan dianggap sebagai amanah dari rakyat, maka power yang didapat akan dimanfaatkan demi pembangunan masyarakat. Fasilitas yang didapat akan digunakan secara maksimal demi kelancaran tugas pemerintahan. Pelaksanaaan undang-undang akan dikawal secara penuh. Semuanya berjalan dengan aman dan damai bila kekuasaan diatur, dikawal, dan dilakanakan secara seimbang.

Pembentukan suasana clean and good governance membutuhkan komitmen kuat antara semua pihak, daya tahan, pembelajaran akan hal-hal baru, adanya kesepakatan bersama serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa pemerintahan yang bersih dan baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan yang lebih baik.

F. UPAYA MENUJU CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Faktor yang mendorong pemerintah berupaya untuk menuju CGG adalah krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997. Kejadian tersebut mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep,metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan dalam tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintah yang sentralistis dan birokrasi yang patriomonialistik, penyelenggaraan. Negara yang terlepas dari kontrol social dan control politik suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideology pembangunan yang tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan,berimplikasi luas pada praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan Indonesia di bawah rezim orde baru.

Upaya untuk menciptakan CGG sebenarnya telah menjadi diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dikeluarkannya UU No 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi,UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap,dan KeppresNo.33 tahun 1986 tentang Kewajiban Pajak Pribadi bagi Pejabat Negara,PNS,ABRI,BUMD dan BUMN.

Namun ternyata upaya-upaya tersebut hanya sampai tataran normatif dan tidak berlanjut sampai tataran yang kongkret dan operasional. Ekonomi biaya tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan bukti dari tidak adanya komitmen dan tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah Orde Baru untuk mencapai CGG.

Jatuhnya Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru dan lemahnya legitimasi politik Kabinet Reformasi menjadikan tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tidak dapat dibendung lagi oleh pemerintah. Perdebatan mengenai upaya menciptakan clean and good governance di Indonesia terulang lagi pada Sidang Istimewa MPR yang diadakan pada bulan November 1998. Perdebatan tersebut akhirnya menghasilkan Tap MPR-RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan arahan dari Tap MPR-RI N.XI/MPR/1998, pemerintah membentuk RUU tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. RUU ini diharapkan dapat dijadikan landasan utama pemerintah yang sekarang dan di masa depandalam rangka menciptakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, berwibawa, dan professional serta mengabdi pada kepentigan masyarakat luas.

Upaya pemerintah untuk membentuk suatu undang-undang yang akan memberikan landasan kepada penyelenggaraan negara di masa mendatang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,perlu ditanggapi secara posituf dan serius oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia.Masyarakat transparasi Indonesia sebagai sebuah sebuah lembaga yang memberikan perhatian besar terhadap upaya-upaya menuju terciptanya clean and good governance di Indonesia,memiliki harapan dapat menyumbangkan pemikirn dalam rangka pembentukan suatu undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan.

Tuntutan reformasi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme menggambarkan kebobrokan system pemerintahan negara yang didominasi oleh pemerintah.Maka reformasi pemerintahan negara yang terfokus pada pihak eksekutif dan administrasi negara merupakan salah satu jalur strategi menuju clean and good governance. Untuk itu terdapat berbagai strategi pencapaian clean and good governance yaitu:

1. Usaha telah dijalankan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratik dan legitimate.

2. Seharusnya otoritas pemerintahan baru diperjelas dihadapan birokrasi lama.

3. Reformasi administrasi negara dan penataan kelembagaan.Seperti kita ketahui bersama birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang menggurita. Mereka bukan hanya berada di lingkaran eksekutif melainkan juga di lembaga perwakilan rakyat dan peradilan. Penataan kelembagaan memerlukan peninjauan ulang terhadap keberadaan dan fungsi berbagai macam lembaga sesuai dengan perkembangan sosial. Termasuk yang harus mengalami reformasi adalah proses dan tata cara administrasi negara yang tidak berbelit-belit, transparan, dan tidak korupsi.

4. Kultur dan etika birokrasi..Kultur ketebukaan,pelayaan yang cepat,dan etika pejabat harus ditingkatkan.

5. Masalah sumber daya manusia yang memerlukan rekruitmen berdasarkan kwalitas dan profesionalisme,peningkatan pelatihan,dan meningkatnya kesejahteraan.

6. Pengawasan administrasi negara.Hal ini dapat dilakukan secara preventif maupun represif.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa: INDAH DWISARI (08/269886/PA/12117), KRISTYO ADHI P (08/269944/PA/12141), PUTRI AFIFAH (08/270048/PA/12189), TISSIA AYU ALGARY (08/269938/PA/12137), TRI WAHYUNINGSIH (08/269973/PA/12154), WAHYU SETYO HUTOMO (08/270052/PA/12192).

Suara mahasiswa 003 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

A. PENGERTIAN

Istilah Clean and Good Governance telah populer di tengah-tengah masyarakat. Namun di antara kita pasti ada yang tidak dapat menjelaskan mengenai istilah itu. Bahkan pejabat-pejabat yang sering menggunakan istilah Clean and Good Governance belum tentu bisa menjelaskan gambaran dan arti sesungguhnya dari istilah tersebut. Dalam masyarakat dan tata pemerintahan, istilah itu sering muncul dalam pidato atau sambutan pejabat negara. Selain itu, juga digunakan untuk mengobral janji politik. Sebagai contohnya, istilah Clean and Good Governance banyak digunakan oleh para caleg pada kampanye politik dalam rangka pemilu di Indonesia. Mereka berjanji mewujdkan pemerintahan yang bersih dan baik. Namun kenyataannya, banyak diantara mereka yang justru melanggar janji itu. Salah satu contohnya adalah adanya caleg yang menggunakan uang untuk mendapatkan suara. Oleh karena itu, kita akan membahas sedikit tentang arti dari istilah Clean and Good Governance.

Clean and Good Governance terdiri dari tiga kata, yaitu Clean, Good dan Governance. Clean berarti bersih, dan Good berarti baik. Sedangkan istilah Governance sendiri ada beberapa pendapat mengenai arti dari kata itu. Pendapat yang pertama dari Word Bank. Menurut Word Bank yang dimaksud dengan Governance adalah “The exercise of political power to manage a nation’s affairs”. Atau dengan kata lain, pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola masalah-masalah suatu negara. Sehingga istilah Governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga berarti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan pemerintahan. Selain itu, ada pendapat lain mengenai istilah Governance, yaitu dari Undid (1997). Menurutnya, Governance adalah “The exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which state promote social cohesion, integration, and ansure the well being of their population”. Atau diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara dalam mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Pengertian Clean and Good Governance menurut Word Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Selain itu juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata pemerintahan, pengertian istilah Clean and Goog Governance pada umumnya diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan baik. Kata bersih dan baik disini dimaksudkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar Clean and Good Governance. Dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan kunci utama dalam memehami istilah Clean and Good Governance. Selain itu, istilah Clean and Good Governance merupakan suatu gagasan dan nilai untuk hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Menurut PP No 1 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip¬prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberikan pelayanan prima dan diterima masyarakat.

Pada tahun 1990-an muncul konsep Clean and Good Governance yang merupakan bagian dari teori Ilmu Sosial Pembangunan. Konsep ini diperkenakan oleh Divisi Social Development, yang merupakan salah satu divisi Word Bank. Dimana hal tersebut untuk mlaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara untuk mendapat kredit dari lembaga tersebut. Namun, dalam kenyataannya dalam bidang politik, social dan ekonomi, konsep Clean and Good Governance tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat untuk memperoleh kredit, tetapi juga merupakan instrument penting dalam tata negara demokrasi. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi harus bisa mewujudkan Clean and Good Governance.

Ada tiga teori mengenai konsep Clean and Good Governance. Pertama adalah “masyarakat politik”. Yang termasuk masyarakat politik adalah partai politik, birokrasi dan negara. Dimana masyarakat politik merupakan kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan politik. Teori kedua adalah “masyarakat ekonomi”. Masyarakat ekonomi merupakan kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan financial. Teori yang ketigaa dalah “masyakat sipil”. Ini adalah kumpulan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang tujuannya memiliki ciri khusus yaitu non politis dan non ekonomi, pendiriannya datang dari bawah, menjunjung tinggi pluralitas serta yang keempat adalah mengembangkan demokrasi resmi. Masyarakat sipil/madani adalah masyarakat yeng mengalami gradasi dalam pembentukannya di dunia. [www.madina-online.com]

Kepemerintahan yang baik atau good governance (GG) menawarkan alternatif pendekatan dalam pengembangan kebijakan pembangunan untuk lebih membumikan nilai-nilai Masyarakat Madani dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.Pengembangan CGG, masih sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi untuk membumikannya, serta menginstitusionalisasikannya secara efektif dalam NKRI pada umumnya, dan dalam manajemen pemerintahan pada khususnya.

Permasalahan “birokrasi” (= “kantor penyelenggara kewenangan tugas kepeme-rintahan”) yang mengemuka dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa dewasa ini antaranya adalah “tatanan organisasi dan manajemen pemerintah pusat yang belum mantap, desentralisasi yang menyulitkan koordinasi, format perangkat pemerintahan di daerah yang duplikatif, kompetensi aparatur yang memperihatinkan, dan agenda kebijakan yang tidak efektif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan bangsa”. Semua itu mengindikasikan diperlukannya suatu “grand strategy” dalam penataan birokrasi secara sistemik, yang mempertimbangkan bukan saja keseluruhan kondisi internal birokrasi tetapi juga permasalahan dan tantangan stratejik yang dihadapkan lingkungannya. Dalam konteks perubahan internal tersebut, reformasi birokrasi nasional perlu diarahkanan pada (1) penyesuaian visi, misi, dan strategi, (2) perampingan organisasi dan penyederhanaan tata kerja, (3) pemantapan sistem manajemen, dan (4) peningkatan kompetensi sumber daya manusia; secara keseluruhan semua itu disesuaikan dengan dimensi-dimensi spiritual SANKRI, nilai dan prinsip GG dan MM, dan tantangan lingkungan strategis. [Prof Dr Mustopadidjaja AR.Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001]

B. KONDISI DI INDONESIA

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan asset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa. [Makalah Drs.Sepriyanto]

Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy disemua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina. [Drs. Gandhi, (Tenaga Ahli BPK) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES berkerjasama dengan HU. Republika pada tanggal 26 Maret 1998]

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CGG

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya Clean and Good Governance. Faktor-faktor tersebut ada yang dapat menunjang terwujudnya CGG tapi ada juga yang menghambat terwujudnya CGG. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Pendukung

a.Masyarakat suatu negara menghormati hukum

b.Aparat pemerintahan yang bersih, bermoral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check and balances.

c. Pembentukan aparatur misalnya KPK dalam upaya pemberantasan KKN

d. Amandemen UUD 1945 sebagai contoh pada pasal 28F,mengatur kewajiban pemerintah untuk memberi informasi (penunjang prinsip CGG yaitu transparansi),pemantapan upaya dalam konteks konstitusi dengan keluarnya UU antikorupsi.

2. Faktor Penghambat

a.Anggapan mengenai korupsi yang dianggap sebagai budaya sehingga sulit untuk dirubah.

b.Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka.

c.Kualitas SDM untuk mewujudkan CGG yang kurang.

d.Penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan CGG yang belum terlaksana secara maksimal.

D. UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Abad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengan tantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awal Abad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi, ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok terendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri, perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, dan penyelenggaraan good governance baik pada sektor publik maupun bisnis. Selain itu, Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi termasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik di Indonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia, menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomena yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.

Dalam mewujudkan GG di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya pada perombakan struktur organisasi saja, melainkan juga pada perubahan dan perbaikan kopetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. Hal ini tentu memerlukan waktu yang tidak singkat, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus terutama pada pemenuhan kompetensi SDM yang berkualitas dan sadar hukum. Hal inilah yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Good Governance. Pada pembahasan kali ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (CG), maka kita harus mewujudkan dulu GG, karena GG merupakan kunci dari terciptanya pemerintahan yang bersih, terutama masalah KKN di negara kita.

Adapun langkah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut:

1. Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam SANKRI. dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang efektip, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat.

2. Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen pemerintahan diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan danpelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government. Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai agen pembaharuan, bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi bagian dari masyarakat yang terus belajar (learning community), mengacu kepada terwujudnya MM yang berdaya saing tinggi.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, (c) berkemamapuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

4. Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam SANKRI. Perbedaan perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayan­an birokrasi bagi kegiatan-kegiatan dunia usaha di bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal, dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

5. Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak pastian perkembangan lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator professionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan pembangu-nan. Sebab berbagai kebijak-sanaan publik tersebut pada akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. [Prof Dr Mustopadidjaja AR. Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001, Bertema”Mobilitas Sumber Daya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Madani Dan Percepatan Perwujudan Good Governance”]

Salah satu momok terbesar dalam masalah birokrasi yang melanda negara Indonesia adalah masalah korupsi.Oleh karena itu dalam makalah ini kami sajikan secara khusus tentang korupsi dan upaya penghambat tersebarnya korupsi dalam pendekatan ilmu sosial.Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai prespektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut prespektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil secara tidak jujur pembendaharaan milik public atau barang yang yang berasal dari pajak masyarakat untuk kepentingan untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai contoh tindakan korupsi, diantara lain menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenang untuk menerima suap, dan menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.

Banyak hal yang melatar belakangi tindakan korupsi, banyak sebab yang mempengaruhi tindakan tersebut, namun alasan yang paling umum yang melatarbelakanginya adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah. Korupsi pada kelompok penguasa menebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dan kesulitan ini yang akhirnya menyebabkan korupsi yang lebih lanjut yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas. Karena itulah pemberantasan korupsi harus dari akarnya, yaitu kelompok yang memerintah dan penanggulangannya juga harus melibatkan seluruh anggota kelompoknya. Tanpa itu, semua usaha yang dilakukan akan terasa sia-sia.

Ada tiga hal yang secara umum dapat dilakukan untuk menghambat berjangkitnya korupsi, yaitu:

1. Cara sistemik-cultural

Yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik (yaitu keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hokum konstitusional) maupun infrastruktur politik (seluruh organisasi kekutan social politik dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai kekuatan konstitusional tetapi dapat berperan sebagai kelompok penekan, seperti pers, LSM dan sebagainya) dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.

2.Cara abolisionitik

Istilah ini berasal dari kata abolish yang berarti menumpas atau memberantas. Asumsinya adalah bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian upaya penanggulangannya diarahkan pada usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Jalan yang harus dihadapi adalah dengan mengkaji masalah-masalah yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah kepada prilaku korupsi, meningkatkan kesadaran hokum masyarakat serta menindak orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat, seta menindak orang-orang yang korupsi berdasarkan kodifikasi hokum yang berlaku. Yang perlu mendapat perhatian disini adalah bahwa hukum harus ditegakkan secara konsekuen, aparat harus menindak siapa saja yang melakukan tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah bersama masyarakat harus berani melakukan tindakan pembersihan di dalam tubuh aparat pemerintah sendiri terhadap aparatur yang jujur.

3. Cara moralistic

Usaha pencegahan korupsi juga dapat dilakukan dengan memperhatikan factor moral manusia sebagai pengawas dan sekaligus pelaku dari upaya pemberantasan korupsi. Cara moralistic dapat dilakukan melaluimental dan moral manbusia, ceramah atau penyuluhan dibidang keagamaan, etika dan hukum. Kesemuanya bertujuan untuk membina moral individu supaya seseorang tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dimana pun orang tersebut berfungsi dalam masyarakat.

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN INDONESIA MENUJU CGG

Hingga tahun 2004, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya-upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan. Meskipun upaya ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, masih ditemukan adanya praktik-praktik KKN di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai bukti keseriusannya dalam menangani masalah tersebut. Di samping itu, juga telah diterbitkan beberapa peraturan yang mendukung upaya dimaksud yang antara lain Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2005, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara diarahkan pada upaya peningkatan profesionalisme birokrasi agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di setiap instansi pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah berupaya untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan agenda utamanya mewujudkan penyelenggaraan negara yang profesional, partisipatif, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan berkembangnya budaya dan perilaku aparatur pemerintahan yang mengindahkan nilai dan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan aktivitas aparatur pemerintahan yang didasari moral, etika, integritas, profesionalisme dalam pengabdian, pengayoman, pelayanan, dan pertanggungjawaban publik melalui upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang diikuti dengan upaya meningkatkan kesejahteraan PNS; menata kembali sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelengaraan negara, memperbaiki sistem pengawasan dan mempercepat penerapan E-Government pada setiap instansi pelayanan publik.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih dihadapi oleh berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik internal, eksternal maupun pengawasan masyarakat dan sistem pertanggung jawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik.

E. HAL-HAL LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE

Beberapa hal yang masih terkait dengan good governance salah satunya adalah E-government (pemerintahan berbasis elektronik) yang ingin diperjuangkan mengingat banyaknya kelemahan paper based administration misalnya proses pelayanan publik dapat dimanipulasi karena lemahnya sistem komputerisasi yang ada. Berbagai arsip atau berkas urusan tidak akan terkontrol dengan baik bahkan hilang sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sini masyarakat menjadi bagian yang paling dirugikan karena sistem yang tidak sistematis. Oleh sebab itu, kebutuhan akan komputerisasi menjadi mutlak adanya bagi setiap birokrasi pelayanan public untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa agar lebih efektif dan efisien.

Secara ringkas tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-Government adalah untuk memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana selain itu e-government juga bertujuan untuk mendukung pemerintahan , penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

Inisiatif e-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6 /2001 tgl 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

E-Government memberikan manfaat antara lain:

a. Pelayanan servis yang baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung, passing grade,dan sebagainya.) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang sesuai untuk anaknya.

d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar hal ini sangat membantu.

Namun timbul hambatan – hambatan dalam mengimplementasikan E-government diantaranya :

a. Kultur berbagi belum ada atau sharring informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan : ”Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini.

b. Terbatasnya SDM yang handal, teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurang kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

c. Infrastruktur yang belum memadai dan mahal, infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon atau aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada harga masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

d. Tempat akses yang terbatas , memang diakui tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses yang terjangkau misal di perpustakaan umum(public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Hambatan tersebut diharapkan tidak melemahkan semangat untuk terus memperbaiki kondisi bangsa. Salah satunya nilai – nilai good governance seperti akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud dan berkembang dengan baik dan tepat. Mungkin wujud e-government adalah hasil penghitungan suara dalam pemilu 9 april 2009 yang telah berlalu mungkin setelah dievaluasi banyak sekali kelemahannya. Salah satu wujud e-government adalah hasil Quick Count (penghitungan cepat) yang dilakukan beberapa lembaga survey seperti LP3ES, LSI ,CIRUS dan lainnya. dengan nilai ralat error berbeda tipis dengan Real Count yang dilakukan KPU. Ini membuktikan mulai diberlakukannya sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi. Semoga untuk kedepannya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang dekat dan haus akan informasi yang benar dan tepat.

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa : 1.Tino Diharja 08/269665/PA/12023, 2.Bayu Wicaksana 08/269666/PA/12024, 3.Rian Niki Saputra 08/269678/PA/12029, 4.Ayu Rizki Fauzia 08/269715/PA/12048, 5.Megawati 08/269719/PA/12051, 6.Shinta Kartina Fitriyanti 08/269726/PA/12052.

Suara mahasiswa 002 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Maksud CGG

Fenomena demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fenomena globalisasi yang ditandai dengan saling ketergantungan (interdependency) antar bangsa terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktifitas bisnis dewasa ini menuntut adanya perubahan tata cara dan sikap tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan state (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator tetapi sekaligus juga sebagai aktor, telah menjadikan masyarakat sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Kondisi dimana pemerintah memiliki perananan yang dominan tersebut ternyata tidak lantas menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat banyak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya timbullah berbagai macam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Kenyataan-kenyataan tersebut telah mendorong semakin massifnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dengan mengubah posisi hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hirarkis menjadi hiteraksis dimana terjadi “pembagian peran” antara state (negara/ pemerintah), society (masyarakat) dan private sector (dunia usaha). Posisi hubungan yang bersifat hirarkis antara negara dan warga negara tersebut menurut Sadu Wasistiono (2004 : 53) tidak lepas dari sifat dan pengertian kata “pemerintahan” (government) yang memang harus memerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat hirarkis. Pemerintah yang memerintah berada di atas, sedangkan masyarakat yang diperintah berada di bawah. Ini merupakan pola pikir yang diwariskan secara turun temurun, secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan dahulu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan represif.

Pola pemerintah dan kepemerintahan tersebut harus berubah dengan prinsip clean and good goverment, untuk mewujudkan bangsa Indonesia sesuai dengan cita – cita bangsa sesuai yang terdapat pada Undang – undang dasar 1945. Dalam perkembanganya muncul istilah governance, yang menjadikan istilah yang populer sekarang good governance and clean government.

Pengertian CGG

Good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari (M.M. Billah, 1996 : 40).

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54).

Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan (Kushandajani dalam Teguh Y, 2001 : 67).

Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang good governance adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya.

Intinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut. Paling tidak terdapat tiga pola dasar yang perlu di kembangkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, transparansi (transparency), yang kedua, pertanggungjawaban yang jelas (accountability), dan ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

Kondisi CGG di Indonesia

Kondisi pemerintahan Indonesia sekarang ini sangatlah berfariasi, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan kebudayaan yang beragam keadaannya. Kondisi pemerintahan yang demikian itu bayak disebabkan dari banyak faktor, dimana akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam bidang ekonomi

Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi II akibat dari Negara Amerika yang telah mengalami resesi, hal ini diperparah dari sisi pemerintahan Indonesia yang bekerja tidak solid, mementingkan diri sendiri, kelompoknya masing-masing (partai), serta kebijakan-kebijakan yang mengandung isu-isu politis yang membuat Negara ini akan semakin kacau. Hal ini terlihat dengan di mulainya krisis pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi Negara Indonesia menjelang pemilu yang kestabilan poltiknya sangat mengenaskan, banyak kalangan-kalangan masyarakat kecil yang suara demokrasinya dapat mudah dibeli oleh orang-arang yang ingin menduduki kursi pemerintahan yang memiliki materi yang lebih. Mereka yang ingin berkuasa di pemerintahan melakukan money politic yang tidak dibenarkan dalam demokrasi dan melanggar hukum. Namun rakyat ada yang merasa senang dengan mendapatkan uang-uang tersebut dan itu mayoritas. Bagi mereka mendapatkan uang secara instan adalah merupakan kibaikan dari pada mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil. Hal inilah yang memberikan fakta bahwa kondisi ekonomi di Negara Indonesia sangatlah rendah. Selain dari pada itu krisis finansial di Amerika juga berimbas pada Negara Indonesia, hal itu dapat terlihat antara lain dalam:

a. Pasar saham Indonesia yang anjlok

b. Nilai rupiah turun terhadap dollar karena investor pada lari mengejar kebutuhan dollar

c. Suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) naik dan ini kabar buruk bagi perbankan dan sektor riil

d. Ekspor mengalami penurunan yang disebabkan karena permintaan luar negeri menurun.

2. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kondisi Negara Indonesia masih rendah, banyak dari rakyat indonesia yang belum bisa mengenyam wajib belajar 9 tahun sebagai pendidikan meskpun pemerintah telah memberi anggaran 20% dari anggaran negara guna peningkatan pendidikan. Masyarakat juga masih merasa kesulitan dalam mengakses kesehatannya karena masih minimnya pos-pos kesehatan utamanya pada daerah-daerah plosok.

Namun pemerintah selalu berupaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. seperti halnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan UNICEF pada tanggal 16 Desember 2008 menandatangani perjanjian kerjasama senilai US$93.5 juta untuk meningkatkan upaya memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia di tahun 2009 dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, dan Perwakilan UNICEF Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano. Dana sebesar US$ 93.5 juta adalah untuk mendukung upaya Pemerintah mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, malnutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan dasar, perlindungan anak, HIV/AIDS dan dukungan dalam keadaan darurat. Program-program tersebut akan dilaksanakan di 16 provinsi dan 122 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia.

3. Dalam bidang pertahanan keamanan

Sejumlah aksi kriminal, seperti perampokan, penjarahan, dan perusakan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan asing membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal atau memperluas usahanya di Indonesia, kondisi keamanan yang labil inilah yang menbuat Negara Indonesia sulit mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain sehinga menunda pertumbuhan negara dan pemerintahan. Hal ini masih ditambah lagi dengan belum terjaminnya kepastian hukum di Indonesia, sehingga lebih membuat persoalan keamanan menjadi kekhawatiran yang menonjol. Publik jajak pendapat sendiri bisa menilai, setidaknya yang tercermin dari pendapat 47,5 persen responden bahwa selama ini situasi penegakan hukum yang menjamin kepastian peraturan berusaha terhadap investor asing masih belum mendukung.

Sementara 43,0 persen responden berpandangan sebaliknya bahwa situasi penegakan hukum sebetulnya sudah cukup menunjukkan indikasi perbaikan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga memberikan sinyal-sinyal positif untuk kemajuan negara. Harapan masyarakat kedepannya akan semakin membaik. Dari sedikit pemaparan tentang kondisi pemerintahan di Indinesia ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah harusnya semakin gigih untuk melakukan perbaikan, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Fakta-fakta Pemerintahan Indonesia

Pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan Indonesia dari mulai merdeka (orde lama) sampai sekarang (era reformasi) banyak memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari bentuk pemerintahan, sifat kepemimpinan, undang-undang, serta penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalamnya. Hal ini bisa disebabkan oleh bedanya para pemimpin (presiden) serta para menterinya. Akan tetapi setiap pemerintahan yang dulunya berjaya di Indonesia memiliki segi positif dan segi negatif sendiri-sendiri.

Pada tahun 1950-1959 dimana presiden Soekarno menggunakan sistem pemerintahan konstitusi undang-undana dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dengan kabinet parlementer. Pada masa ini terdapat konstituante yang memiliki tugas membuat undang-undang dasar baru. Serta sering terjadinya pergantian kabinet samapi 7 kali. Ini menyebabkan sistem pemerintahan menjadi labil, apalagi saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya yang mengubah sistem pemerintahan semula menjadi sistem demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini berlangsung selama 9 tahun dari 1959 sampai 1968. Masa ini dirasa menjadi masa yang sangat sulit bagi negara Indonesia, mulai dari sistem pemerintahannya yang membuat PKI mendukung penuh atas apa yang dilakukan Soekarno sampai tindakan-tindakan AS yang melatih perwira rendah dan warga sipil demi mencapai negara yang bebas. Pemdapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Konfrontasi sering terjadi hingga berpuncak pada ganyang malaya. Pemberontakan pun tak bisa dielakkan lagi, atas sistem pemerintahan yang tidak jelas ini. Pemeberontakan terbesar terjadi pada 30 september 1965, kejadian ini membuat Soekarno mengundurkan diri dan menyerahkan kepemerintahan sepenuhnya pada Soeharto.

Era pemerintahan Soeharto (orde baru) berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Orde baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde lama Soekarno. Dalam jangka waktu yang cukup lama itu, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin juga semakin lebar. Tak hanya itu, walaupun dirasa negara Indonesia dapat naik di tingkat dunia, tetapi di dalam negaranya sendiri menjadi carut marut, penyimpangan semakin menjadi-jadi. Korupsi, kolusi, nepotisme meraja lela, terkucilnya warga tionghoa, kritik dibungkan dan oposisi diharamkan, serta tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah presiden selanjutnya).

Tahun 1997, menjadi awal dari kehancuran pemerintahan ini antara lain: krisis financial Asia, kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, harga minyak dan komoditas ekspor lainnya jatuh, rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Puncaknya demo besar-besaran oleh mahasiswa seluruh Indonesia yang menuntut atas turunnya Soeharto. Keadaan semakin diperburuk dengan meninggalnya beberapa mahasiswa yang diduga ditembak oleh polri/TNI. Keadaan yang carut marut ini diakhiri dengan mundurnya presiden Soeharto yang digantikan oleh wakilnya yakni B.J. Habibie pada tanggal 21 mei 1998.

Setelah masa orde baru, datanglah era reformasi. Pada masa ini, rakyat banyak menyimpan harapan penuh kepada pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Habibie. Tetapi kerusuhan juga sering terjadi, apalagi pada masa pemetintahan Gusdur, gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Gusdur yang ditentang oleh MPR/DPR. Sekali lagi degung MPR bergemuruh dengan para demonstran yang menuntut pengunduran diri dari Gurdur. Gus Dur pun menyerahkan kepeminpinan pada wakilnya yakni Megawati.
Dari masa kepemimpinan megawati hingga sekarang, keadaan pemerintah Indonesia dirasa masih belum banyak mengalami perubahan, terhitung sedikitnya ada 6 kasus korupsi yang masih dalam proses sidang. Dari 6 kasus korupsi tersebut, terdapat 14 tersangka. Selain itu, pengangguran di negara ini masih terhitung besar sebanding dengan tingkat kemiskinan warga. Kerusuhan juga sering terjadi, demonstrasi yang berujung anarki, dan lain-lain. Begitulah fakta-fakta pemerintahan Indonesia dari masa orde lama hingga saat ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi CGG

Dalam usaha mewujudkan clean and good government terdapat delapan aspek fundamental yang sangat mempengaruhi terbentuknya clean and goos government.

1.Partisipasi (Participation)

Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektive, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pajak.

2.Penegakan Hukum (Rule of Law)

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.3 Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karna suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Supremasi Hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan dijamain pelaksanaannya secara benar sertaindependen.

b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

c. Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi msyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.

d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.

e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. Sayangnya di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa.

3.Tranparasi (Transparency)

Sistem transparansi sangat penting dalam pembentukan clean and good government. Dalam pengelolaan negara, Goffer berpendapat bahwa terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparasi, yaitu :

a.Penetapan posisi dan jabatan. b.Kekayaan pejabat publik. c.Pemberian penghargaan. d.Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. e.Kesehatan. f.Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. g.Keamanan dan ketertiban. h.Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4.Responsif (Responsiveness)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus aktif menanggapi dan mencari tahu kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak hanya menunggu aspirasi dari masyarakat saja.

5.Keadilan dan Kesetaraan (Equity)

Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal

Upaya peningkatan CGG

Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan baik perlu diadakannya pembangunan dibidang penyelenggaraan negara diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai fasilitator dan dinamisator penyelenggaraan pembangunan dan turut menciptakan iklim yang mendukung lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.

Ada tiga hal yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik; diantaranya adalah pengurangan praktik-praktik KKN,meningkatkan kualitas penyelenggara negara,dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dapat dilakukan dengan cara:

a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

b. Pemberian sanksi yang tagas dan seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;

d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang berakhlak, bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;

e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:

a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan;

c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;

d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;

e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Utuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan

Contoh secara sederhana dalam peningkatan clean and good government adalah:

PRAKTEK GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI KALIMANTAN TENGAH

A. ARAH DAN KEBIJAKAN

Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas 153.567 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa terletak di tengah-tengah wilayah Asia-Pasifik. Posisi strategis ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah namun belum dapat dikelola secara optimal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005 yang merupakan Pilkada Gubernur yang pertama kali di Indonesia telah membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan dan perekonomian Kalimantan Tengah. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat” , kemudian di tuangkan kedalam 12 bidang yang menjadi sasaran/ program (misi) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai dan spirit yang terkandung dalam misi ke-4 bidang Pemerintahan menunjukkan adanya tekad dan komitmen untuk mewujudkan good governance di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KALIMANTAN TENGAH

Tekad dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (clean government) dimanifestasikan ke dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang merupakan prinsip-prinsip utama good governance.

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Pemerintahan yang Baik antara Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Maret 2006.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ketua KPK Nomor 002/Pemprov Kalteng-KPK/III/2006 dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 790/447/2006 tanggal 14 Maret 2006 dalam rangka Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Kalimantan Tengah di bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.74/KPK/12/2004 dan Nomor 423 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004.

4. Membentuk Tim Pelaksanaan Program Good Governance melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja dalam rangka mewujudkan Tata Pemrintahan yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

5. Tim Pelaksanaan Program Good Governance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah telah memperbaharui Rencana Aksi Penerapan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008.

6. Menetapkan pilot project Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/55/2007.

7. Meminta Kabupaten/ Kota untuk menunjuk 1 (satu) Kecamatan sebagai Daerah Percontohan (pilot project) pelaksanaan program Tata Pemerintahan yang Baik (yang sudah menetapkan : Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya).

8. Masing-masing Provinsi, Kabupaten/ Kota telah menetapkan Rencana Aksi Program Jangka Pendek.

C. HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Bidang Peningkatan Kapasitas PEMDA

1. Pemberian tambahan penghasilan (Tunjangan Kesejahteraan Daerah), untuk tahun 2007.

2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan semua Kabupaten/ Kota.

3. Adanya peningkatan disiplin pegawai dengan sistem absensi elektronik 3 (tiga) kali sehari mulai tahun 2007.

B. Bidang Peningkatan Pelayanan Sektor Publik

I. Bidang Kesehatan

1. Pelayanan Satu Pintu dan perbaikan sistem akuntansi keuangan (billing system) pada RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD Kabupaten Kapuas, RSUD Kabupaten Kotawaringin Barat dan RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu melalui ASKESKIN di semua Kabupaten/ Kota yang saat sekarang ini menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

3. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 telah melakukan peninjauan lapangan bidang pelayanan publik di :

a. Provinsi dan Kota Palangka Raya (Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu dan RSUD Dr. Doris Sylvanus, Kantor Pelayanan Perizinanan, Balai Pengujian Kendaraan, dan ruas jalan Palangka Raya – Buntok).

b. Kabupaten Kapuas (RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan SAMSAT)
 Kabupaten Pulang Pisau (RSUD Pulang Pisau)

c. Kabupaten Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin, Unit Pelayanan Perizinan dan SAMSAT)

d. Kabupaten Katingan (RSUD Kasongan)

II. Bidang Pendidikan

1. Pembebasan biaya pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) di Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah telah dilakukan secara bertahap oleh semua Kabupaten/ Kota yang didukung Kesepakatan Bersama (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah.

Inilah gambaran dan contoh secara singkat dalam peningkatan mutu dalam pencapaian clien and good goverment. Harapannya hal tersebut dapat menjadikan contoh Negara Indonesia dalam pencapaiannya.

Sumber : Wikipedia.org

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa Program studi Geofisika UGM: 1. Dendy setyawan 08/PA/12094, 2. Putra pratama 08/PA/12074, 3. Arief purwa adi 08/PA/12084, 4. Maria rosalita 08/PA/12110, 5. Budiarjo 08/PA/12113, dan 6. Rudi cahyono 08/PA/12115.

Suara mahasiswa 001 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

A. Pengertian dari Clean and Good Governance

Good governance ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik, meskipun istilah aslinya memandang luas dimensi governance tidak sebatas hanya menjadi pemerintahan saja. Selain itu good governance dapat juga diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Good governance juga dapat diartikan efisiensi dalam menejemen sektor publik, menciptakan akuntabilitas publik, tersedianya infrastruktur hukum, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang berisi kebijakan, dan adanya transparasi dari berbagai kebijakan.

Good governance adalah sebuah bentuk kesadaran akan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam serta dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Good governance juga ada, bila negara bisa menjamin keamanan warganya. Begitu pula bila para birokrat menggunakan jabatannya untuk melayani masyarakat luas, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu. Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan secara mendasar, baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mentalitas, yang bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm), menjadikan penyelenggara Negara (birokrasi) yang pro kepada Good public service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara Negara, dan penegakan supremasi hukum.

B. Ciri-ciri dari Clean and Good Governance

Pemerintahan yang baik dan bersih haruslah memiliki cirri-ciri yang tertera dibawah ini karena perwujudan pemrintahan tersebut harus memilikin semua aspek tersebut.berikut adalah aspek yang merupkan cirri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih ;

1. AdanyaPartisipasi (Participation)

Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun center for public harus diikuti dengan berbagai aturan sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan efisien, selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektive, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pajak.

2. AdanyaPenegakanHukum(Rule of Law)

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karna suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang meng andung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Supremasi Hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan dijamain pelaksanaannya secara benar serta independen.

b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

c. Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi msyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.

d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.

e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. Sayangnya di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa.

3. Tranparasi (Transparency)

Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini bangsa indonesia terjebak dalam kubangan korupsi yang sangat parah. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak baik. Dalam pengelolaan negara, Goffer berpendapat bahwa terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparasi, yaitu :

a. Penetapan posisi dan jabatan.

b. Kekayaan pejabat publik.

c. Pemberian penghargaan.

d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan.

e. Kesehatan.

f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik.

g. Keamanan dan ketertiban.

h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4. Responsif (Responsiveness)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajara dan mengalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan pubik.

5. Orientasi kesepakatan atau Konsensus (Consensus Orientation)

Asas konsensus adalah bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagiah besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili selain itu semakin banyak yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntanbilitas pelaksanaannya dapat semaki di pertanggungjawabkan.

6. Keadilan dan Kesetaraan (Equity)

Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial.

7. Efektivitas (Effectifeness) dan Efisiensi (Efficiency)

Yaitu pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelopok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran maka pemerintah dalam kategori efisien.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka realisasi good and clean governance. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

C. Fungsi dari Clean and Good governance

Apabila di suatu sistem pemerintahan di suatu Negara telah mencapai kesuksesan seperti pemerintahan yang bersih dan baik maka selanjutnya yang perlu kita tinjau dan perhatikan adalah apakah pemerintahan tersebut telah memaksimalkan peran nya terhadap masyarakat.Fungsi suatu pemerintahan adalah sebuah jawaban dari tujuan nya dari pemerintahan yang bersih dan baik. Fungsi sebuah pemerintahan sangat berhubungan erat dengan upaya-upaya kedepannya agar Pemerintahan itu dapat berperan maksimal untuk masyarakat.Sebetulnya apabila pemerintahan yang bersih dan baik itu telah tercipta dan benar-benar terbentuk maka akan banyak sekali timbul fungsi untuk masyarakat ataupun bagi aparatur pemerintah ataupun setiap kelompok. Berikut adalah fungsi-fungsi dari pemerintahan yang bersih dan baik;

1. Mewujudkan aparatur negara yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat.

2. Mengurangi secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.

3. Menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa.

4. Menghapuskan aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public.

6. Menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.

D.Kondisi Clean and Good Governance di Indonesia

Yang kita tahu bahwa sekarang-sekarang ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan terbentuknya pemerintahan yang bersih.Mungkin salah satu caranya adalah membuat Badan Konstitusi yang mengurus masalah korupsi.Tetapi fungsi pemerintahn untuk masyarakat belum maksimal,rakyat masih saja mengeluh akan pemerintahan sekarang.Dalam masyarakat Madani (civil society), masyarakat merupakan subjek hukum dalam ruang public (Negara), sehingga, ketika terjadi kontrak publik antara masyarakat dan Negara keduanya berada pada posisi sejajar (equal position). Dalam kondisi seperti ini, peran masyarakat cukup penting dalam mendorong untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan birokrasi, serta mendorong pelayanan public yang lebih baik.Tetapi yang kita tahu Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi, fakta sosial menunjukan, reformasi birokrasi mengalami hambatan signifikan hingga kini, akibatnya masyarakat tidak dapat banyak memetik manfaat nyata dari reformasi politik 98.

Sebagai bukti nyata atas situasi tersebut adalah buruknya pelayanan publik, misalnya; biaya yang harus dikeluarkan masyarakat secara illegal dalam pengurusan berbagai dokumen, seperti; pengurusan KTP, pembuatan SIM, perpanjang STNK, pengurusan IMB, sertifikat tanah, ijin usaha, tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) yang banyak menimbulkan kerugian Negara, dan lain lain.

Indonesia saat ini tengah dilanda krisismultidimensi. Keterbatasan akses atas sumberdaya dan kemampuan manajerial pemerintah adalah pemicunya. Sementara persaingan global dan dominasi negara-negara Barat menjadi atmosfir yang tidak mendukung, bahkan memperparah kondisi krisis. Monopoli sumberdaya berada di bawah kuasa sekelompok kecil orang, sementara bagian terbesar dari masyarakat menjadi obyek saja atau terpinggirkan dari setiap bentuk partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintahan mengarah pada kelemahan bahkan krisis kepemimpinan ketika membiarkan semakin banyak konsentrasi kekayaan pada sedikit orang. Pemerintah juga belum menunjukkan kemampuan untuk memimpin bangsa mendayagunakan kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat banyak. Mereka tidak berdaya atau bahkan mendukung eksploitasi kekayaan alam oleh kekuatan-kekuatan asing. Sementara sekelompok pemimpin lain berkutat pada pertarungan kekuasaan. Keadaan ini malah membuat trenyuh ketika ada perasaan tidak berdaya yang ditunjukkan oleh pemerintah ketika didikte oleh bangsa asing melalui lembaga-lembaga internasional.
Multi krisis tadi, bahkan lebih dari itu, sangatlah akrab dalam kehidupan berbangsa di tanah air sejak kira-kira tiga tahun lalu dan tak beranjak hingga kini. Berbagai permasalahan tersebut, hanya bisa diatasi bila mayoritas bangsa berupaya bahu membahu mendukung terbentuknya good governance.

Pemerintahan baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Clean government patut menjadi sebuah perhatian khusus karena dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi.

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah adanya Revolusi Perancis dan di negara-negara Anglo-Sakson, seperti Inggris dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindak korupsi.

Demokrasi yang muncul di akhir abad ke-18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan. Konsep demokrasi sendiri mensyaratkan suatu sistem yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.

Kasus-kasus Korupsi tidak semakin surut, bahkan telah merambah pada segala lini, tidak hanya di kalangan Eksekutif tapi juga merambah juga wilayah Legislatif, yang seharusnya lembaga wakil rakyat tersebut menjadi mesin control terhadap jalannya tata kelola Pemerintahan yang baik (good govemance), kemudian lembaga penegak hukum juga tidak luput dari wabah “kanker korupsi”, kongkalikong dan konspirasi untuk memenangkang atau melindungi oknum tertentu, sehingga banyak tuduhan mafia peradilan yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum.

Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagian pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri. Namun secara tidak sadar sebenarnya konsepsi tentang anti korupsi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum pemisahan kekuasaan politik secara modern dikenal. Justru dimana tidak adanya pemisahan antara keuangan dari raja/pejabat negara dengan negara itulah yang memunculkan konsepsi anti korupsi. Dengan demikian korupsi dapat didefiniskan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.
Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Definisi ini hampir sama artinya dengan definisi yang dilontarkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Menko Wasbang tentang menghapus KKN dari perekonomian nasional, tanggal 15 Juni 1999, pengertian KKN didefinisikan sebagai praktek kolusi dan nepotisme antara pejabat dengan swasta yang mengandung unsur korupsi atau perlakuan istimewa. Sementara itu batasan operasional KKN didefinisikan sebagai pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau temannya.

Secara langsung korupsi dipengaruhi oleh:

1. Berbagai aturan dan pemberian hak oleh pemerintah, banyak negara di dunia yang membuat peraturan yang berbelit-belit sehingga untuk mengurus suatu ijin atau mendapatkan hak atas suatu sumber daya ekonomi harus melalui jalur birokrasi yang panjang.

2. Perpajakan, dalam pemungutan pajak diperlukan hubungan antara tax payer dengan tax inspector . Jika antara tax payer dan tax inspector saling berkolusi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, maka terjadi permasalahan dalam administrasi perpajakan (Sanyal, dkk; 1998). Tiga: Keputusan tentang besarnya pengeluaran publik, Korupsi dapat mempengaruhi pengeluaran publik. Korupsi berhubungan erat dengan penyediaan barang dan jasa publik.

Secara tidak langsung korupsi dipengaruhi oleh:

1. Kualitas birokrasi, banyak jabatan dalam birokrasi yang memberikan banyak keuntungan, sehingga nepotisme, kolusi, patronage banyak terjadi.

2. Tingkat gaji birokrat, Tingkat gaji yang rendah padahal birokrat tersebut mengelola uang negara yang banyak, sehingga banyak godaan untuk melakukan korupsi.

3. Institusional control, pemberian reward dan punishment, sehingga birokrat menjadi termotivasi untuk menjadi lebih baik dan takut untuk berbuat yang melanggar peraturan.

Menurut Mauro (1995, 1997, 2004) faktor yang menyebabkan korupsi antara lain:

1. Adanya hambatan perdagangan internasional, biasanya berbentuk non tarif. Larangan Masuk sebuah barang ataupun jasa dapat menyebabkan penyelundupan atau penyuapan terhadap petugas bea cukai. Misalnya larangan terhadap masuknya minuman yang berkadar alkohol tinggi, dan film-film porno padahal permintaan dalam negeri begitu tingggi sehingga importir akan bekerjasama dengan petugas untuk memasukan barang tersebut.

2. Pemberian subsidi oleh pemerintah. Subsidi yang disediakan oleh golongan tertentu biasanya disalahgunakan untuk golongan lainnya. Misalnya di Indonesia kasus penyalahgunaan subsidi BBM untuk rumah tangga dialihkan ke sektor industri. Contoh yang lain yaitu dana kompensasi BBM untuk berbagai bidang banyak disalahgunakan untuk pembiayaan bidang lain.

3. Pengawasan harga oleh pemerintah. Pemerintah melakukan pengawasan harga terhadap barang kebutuhan pokok. Kebijakan ini rawan penyalahgunaan antara lain : penyelundupan BBM ke luar dari wilayah Indonesia, karena harga BBM di Indonesia relatif lebih murah daripada negara-negara yang lain.

4. Rendahnya tingkat gaji pegawai negeri. Gaji pegawai negeri yang sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Kondisi ini akan merangsang pegawai negeri untuk menyalahgunakan jabatan dan mengkorupsi dana yang yang dikelolanya untuk mengkompensasi kekurangan penghasilannya.

5. Penguasaan sumber daya alam oleh pemerintah. Di Indonesia pengusaan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah. Pemberian konsensi untuk eksploitasi dan eksplorasi sangat tergantung oleh pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan kolusi di antara perusahaan pertambangan dengan birokrasi.

6. Faktor sosiologi. Kuatnya hubungan paternalistik dalam suatu masyarakat menyebabkan setiap anggota keluarga besar akan berusaha untuk mengutamakan anggota keluarganya. Fenomena “famili/marga” ini yang dicurigai sebagai penyebab utama merebaknya KKN setelah diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

E. Upaya Terciptanya Clean and Good Governance di Indonesia

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan penyelenggaraan Negara dalam upaya mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik.maka bedasarkan kebijakan dari pemerintahan adalah mengarahkan untuk ;

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dengan cara:

a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan.

b. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.

d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab.

e. Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan negara, dunia usaha dan masyarakat madani dalam pemberantasan KKN.

f. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

2. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui ;

a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsive.

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan.

c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan cara ;

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar,pelayanan umum dan pelayanan unggulan.

b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

c. Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Dan ada juga progam-progam yang telah direncanakan yang memungkinkan membantu dalam proses terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih dan juga dalam pembangunan pemerintahan itu sendiri.berikut adalah progam-progamnya;

1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif,bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan,kebertanggungjawaban atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan.

b. menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA. Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.

b. menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan.

c. meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hokum.

d. meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.

e. mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja.

f. mengembangkan tenaga pemeriksa yang professional.

g. mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.

h. mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan.

i. melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN. Program ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance.

b. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi.

c. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri.

d. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

e. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;

b. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusiaaparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaantugas dan tanggungjawabnya;

d. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS;

e. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian;

f. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya.

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Program ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara bermutu, akuntabel, mudah, murah,cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat guna menujang kepentingan masyarakat dan kemudahan kegiatan usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil;

b. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap prosespemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal;

c. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;

d. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;

e. Melaksanakan pemantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;

f. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik;

g. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;

h. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah.

i. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada public.

6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA. Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan;

b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan;

c. Peremajaan dan pemeliharaan transportasi dinas operasional untuk mendukung mobilitas, ketepatan dan kecepatan operasional pelayanan umum.

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN. Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

a. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;

b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan,belanja modal, dan belanja lainnya;

c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga;

d. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan;

e. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

Penyusun adalah Kelompok mahasiswa: 1. Chrystian afiko irlando sianturi (08/270421/PA/12294), 2. Aris Kriswanto(08/270374/PA/12387), 3. Anastasia Neni C.P(08/270497/PA/12302), 4. Indra Surya Atmadja(08/270497/PA/12317), dan 5. Hanusa SanaBakti.

Anda senang mendengar berita ini: Kejagung, TNI dan Polri dapat renumerasi pada 2010?

Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang mendengar renumerasi alias penyesuaian/perbaikan struktur gaji. Semoga banyak yang senang mendengar ini ya ….

Tiga lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri direncanakan akan mendapatkan sistem renumerasi pada 2010.  Hal ini dikatakan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, Rabu, 15 April 2009.  Tiga lembaga itu yang akan jadi prioritas baru diikuti K/L (Kementerian/Lembaga), tapi itu juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Tapi Menneg PPN/Kepala Bappenas belum bisa menyebutkan besaran dana yang disiapkan untuk membiayai program renumerasi di tiga institusi tersebut. Dikatakannya, setelah program renumerasi dijalankan di MA, Depkeu dan BPK pemerintah berencana untuk menerapkan program tersebut di setidaknya 70 K/L.  Dalam rancangan besar pemerintah, terdapat rencana program reformasi birokrasi periode 2007-2025, dan renumerasi atau perbaikan struktur gaji merupakan salah satu poinnya. Pemerintah bahkan menyediakan anggaran 1,46 triliun rupiah pada 2007 dan sekitar 6 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk penataan struktur renumerasi tersebut. Dalam reformasi birokrasi di K/L, pemerintah juga menerapkan sistem insentif kinerja dengan pemberian reward and punishment.

Menneg PPN/Kepala Bappenas juga menambahkan pada 2010 gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan naik. Dipastikan akan dinaikkan, tapi belum ada angkanya, masih diexercise. Pokoknya tingkat kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan.

Nah, kalau bahasa tingkat kesejahteraan dinaikkan, apakah hal ini secara otomatis meningkatkan kekuatan mental dan perilaku aparat untuk tidak korupsi ya? Semoga iyalah begitu adanya. Karena kalau mengikuti apa yang dikatakan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam acara penyuluhan KPK bertema “Usaha Memajukan Bangsa dan Negara Dimulai dari Keluarga Yang Beriman” bersama Dharma Wanita Departemen Keuangan di Graha Sawala, Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2009):  Sebanyak 95% dari total Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya 3,7 juta melakukan korupsi karena kebutuhan. Kelakuan buruk ini dipicu oleh gaji kelewat rendah yang diterima PNS. “Karena kita tahu gaji PNS bukan hanya kecil tapi tidak manusiawi, jadi dari zaman Orde Baru sampai sekarang seperti itu,” ujarnya.

Abdullah mengatakan dengan penghasilan yang minim ini seringkali PNS mengambil kerja sambilan untuk menambah penghasilannya, sehingga mengganggu kinerjanya.  “Makanya suka ada PNS biasa masuk jam 9, pulang jam satu, kenapa? karena dia nyambi,” imbuhnya.  KPK mendorong istri-istri (suami-suami) PNS untuk mendukung suaminya (istrinya) agar dapat bekerja jujur sesuai dengan aturan yang berlaku bagi PNS.

Nah, Tahun 2010 mau ada renumerasi, itu berrati kondisi gaji PNS yang tergolong minim khan mulai diperbaiki oleh Pemerintah (super birokratnya). Terus dari PNS-nya sendiri bagaimana? Kalau saya percaya, besarnya gaji bukanlah variabel satu-satunya yang mempengaruhi perbuatan korupsi. Ada sistem dan keteladanan pimpinan disana yang harus terus digaungkan perbaikannya dan disempurnakan …………..

Jadi anda senang khan mendengar ada program renumerasi pada tahun 2010? Mestinya begitu.

Tetapi jangan lupa yang substansial, memang perlu diadakan:

a. Reformasi birokrasi besar-besaran kalau mau berhasil untuk  menekan angka korupsi biar jadi kecil. Masak sih negara kita dikenal sebagai jagoan di Asia (bahkan dunia), namun terkenalnya sebagai jago korupsi ….. buktinya data survai terakhir menunjukkan negara kita tidak beranjak dari julukan sebagai negara sarangnya koruptor terbanyak ….

b. Pola administrasi keuangan ataupun pelaporan kekayaan pejabat berbasis IT System. Saya berpandangan setiap kelahiran (baru) PNS Golongan IIIA, Polisi berpangkat Aipda, TNI berpangkat Letda, ataupun pejabat lainnya seperti Hakim maupun Jaksa, wajib punya NPWP, setelah itu wajib membuat LHKPN setiap tahun yang memungkinkan dibuat secara praktis per sistem dengan berbasis IT/internet, sehingga mudah aksesnya, mudah up date-nya, dan mudah kontrolnya ……

c. Saya rindu ada terobosan azas hukum kita yang selama ini kita kenal dengan AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, namun pada ksus-kasus tertentu (korupsi) misalnya dimungkinkan (Lex Specialis) ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK. Ini asyik lho kalau bisa diterapkan ….

Ayo, siapa yang mau memulainya ….

Ach, cuma 6 perusahaan RI masuk daftar perusahaan terbesar sedunia

Ach, ternyata cuma 6 perusahaan RI yang masuk the big di dunia. Gimana nhi …. India saja ada 47 perusahaan, Israel ada 13 (dulu 10), …. wah, kapan kita bisa berkembang ya? Apakah keadaan begini terjadi gara-gara masih banyak korupsi ya?

Sebanyak enam perusahaan Indonesia berhasil masuk dalam daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia versi Forbes, (Forbes Global 2000 List of the World’s Biggest Companies). PT Telkom yang berada di urutan 675 menempati peringkat paling atas dibandingkan perusahaan asal Indonesia lainnya, dengan market value mencapai 10,60 miliar dollar AS, penjualan 6,30 miliar dollar AS, laba 17,41 miliar dollar AS, serta aset 797,77 miliar dollar AS. Setelah itu, BCA menempati peringkat 930 dengan market value 4,79 miliar dollar AS, kemudian BRI di posisi 988 dengan market value 3,80 miliar dollar AS, Bank Mandiri pada 1.014 dengan 3,01 miliar dollar AS. Bumi Resources di urutan 1.809 dengan market value 1,25 miliar dollar AS, serta BNI menempati posisi 1.960 dengan market value 0,88 miliar dollar AS.

Menurut Forbes, data-data perusahaan yang masuk list ini merupakan data terkini dengan market value berdasarkan tanggal 27 Februari 2009. Perusahaan-perusahaan yang masuk pada daftar ini berasal dari 62 negara. Amerika Serikat masih mendominasi dengan 551 perusahaan meski menyusut 200 anggota dibanding tahun 2004, pada saat daftar ini pertama kali dipublikasikan Forbes. Tahun ini China memasukkan 91 perusahaan, Korea 61, dan India 47. Sementara negara-negara Timur Tengah seperti Kuwait, Arabi Saudi, dan Uni Emirat Arab setidaknya mempunyai 10 anggota. Secara total, perusahaan-perusahaan yang masuk daftar Global 2000 ini mempunyai pendapatan hingga 32 triliun dollar AS, laba 1,6 triliun dollar AS, aset 125 triliun dollar AS, dan market value 20 triliun dollar AS.

Adapun perusahaan-perusahaan yang menempati 20 besar (dalam juta dollar AS) dalam daftar ini adalah:

Nah, terlihat khan kinerja perusahaan Indonesia? Ya, daripada buang-buang uang di “perjalanan demokrasi” yang sebagian terasa semu, mending untuk gedein perusahan-perusahaan kita, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan barangkali ini bisa tercapai kalau korupsi diberantas (dengan sukses) ya …..

Info kilat: Balapan MotoGP Qatar dilanjutkan Senin jam 21.00 waktu Qatar atau Selasa dinihari WIB

Sekadar info untuk penyuka MotoGP, termasuk saya nhi, lanjutan lomba jangan lupa ya ….

Grand Prix of Qatar yang menjadi seri pembuka rangkaian MotoGP 2009 akan dilanjutkan Senin malam, 13 April 2009, pukul 21.00 waktu setempat atau Selasa, 14 April 2009, dini hari WIB. Hasil ini setelah direktur perlombaan melakukan rapat singkat.

Balap motoGP di sirkuit internasional Losail yang semula dimulai pukul 23.00 waktu setempat atau pukul 03.00 WIB diganggu oleh hujan cukup deras. Para pebalap sudah dalam posisi line-up di garis start. Setelah menunggu setengah jam, hujan juga tak kunjung reda, direktur perlombaan memutuskan untuk menunda balapan karena, sekalipun motor bisa menggunakan ban khusus basah, pandangan pebalap terganggu oleh pantulan cahaya dari permukaan trek. “Ini bukan ide yang baik,” sebut Casey Stoner kepada Gazzetta dello Sport. Kami tidak bisa menjamin, kata pebalap tim Ducati-Marlboro itu, kalau hari ini tidak hujan. Selain hujan, di trek juga ada debu sehingga berbahaya bagi pebalap.

Sementara itu, mantan pebalap Ducati, Marco Melandri, yang kini berlomba dengan bendera tim Hayate Kawasaki berbicara kepada situs web MotoGP, mengharapkan balapan dilanjutkan Senin karena dia sudah datang ke Qatar mengikuti latihan resmi, babak kualifikasi, dan siap berkompetisi. Menjadi tidak efisien kalau jadwal balapannya diundur ke September mengisi jadwal MotoGP Hongaria yang dibatalkan. Memang, penundaan ini menimbulkan ragam usulan. Pebalap veteran Loris Capirossi setuju kalau lomba dipindahkan ke September. Kondisinya, menurut Capirex—sebutan Capirossi—lebih baik jika dipaksakan besok (malam ini).

Apapun yang terjadi, kita tunggu saja di depan teve besok pagi ya, sampai jumpa selasa dinihari WIB, di Qatar via tv …..

Wuah, ada hotel dan plaza baru di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Asyik? Saya pikir nggak begitu asyik …. mengapa?

Wuah, ada hotel dan plaza baru di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Asyik? Saya pikir nggak begitu asyik …. mengapa ya? Baca dulu berita pembangunan plaza baru itu.

Satu lagi hotel bintang lima dan plaza akan dibangun di wilayah Kabupaten Sleman. Hotel dan plaza ini dibangun dengan dana dari PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam. Menurut Wakil Direktur perusahaan itu, hotel dan plasa ini akan dinamai Surya Hotel & Plaza, dan rencananya dibangun di atas tanah seluas sekitar 26 ha di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman DIY. ”Surya Hotel & Plaza ini nantinya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, mendorong peningkatan kegiatan MICE, sebagai alternatif akomodasi bintang lima serta meningkatkan PDRB Kabupaten Sleman”. Surya Hotel & Plaza ini direncanakan sebagai hotel bintang lima dengan ketinggian (tidak tanggung-tanggung) 21 lantai yang meliputi 288 kamar dengan berbagai tipe, lobby lounge, coffee shop, bar dan restaurant, bussiness centre, meeting rooms, ballroom, banquet service, fitness centre, swimming pool, sauna dan Spa serta children playground. Investasi Surya Hotel & Plaza sebesar Rp 547 miliar. Nantinya, operasional hotel dan plaza ini diperkirakan akan menyerap sebanyak 1.210 tenaga kerja sehingga diharapkan akan dapat menumbuhkan lapangan kerja baru, dan sekaligus menekan angka pengangguran.

Menanggapi rencana pembangunan ini, Bupati Sleman meminta investor agar memenuhi kewajibannya, yaitu 70 persen karyawan harus berasal dari Sleman. Bupati berpesan dalam membangun bangunan yang tingginya mencapai 21 lantai ini perlu dipikirkan masalah perancangan antigempa. Bangunan itu juga perlu dilengkapi sistem pemadam kebakaran secara mandiri, karena sampai saat ini pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat menyediakan mobil pemadam kebakaran dengan tangga yang menjangkau setinggi bangunan tersebut. ‘Selain itu perlu juga dipikirkan ketersediaan parkir untuk sepeda motor karena masyarakat Sleman masih banyak yang memakai alat transportasi ini. Bupati menambahkan bila bangunan akan dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata, selayaknyalah bangunan iatu dirancang dengan didasari filosofi dan arsitektur yang memiliki visi seni, dengan harapan nantinya bangunan ini menjadi salah satu bagian yang indah di Kabupaten Sleman. Bupati menyarankan agar investor mengadopsi bangunan Candi Prambanan untuk memperindah arsitektur bangunan Surya Hotel & Plaza.

Oh, begitu ya? Mengapa saya pikir nggak begitu asyik …. beginilah saudara:

a. Tentang jenis investasi yang masuk ke suatu daerah dan diterima/diijinkan pemda, seperti juga hotel dan plaza yang masuk ke Sleman ini. Ada yang patut dipertanyakan, betulkah hotel & plaza yang ada di DIY (khususnya yang ada di Kota Yogyakarta dan Sleman sebagai pusatnya, yang memang sentranya aktivitas DIY) sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan jasanya di daerah ini? Bagaimana tingkat occupansi-nya selama ini? Agaknya hotel berbintang dan plaza yang ada selama ini terlihat pencapaiannya belum sampai titik optimum. Nah, kalau sekarang muncul yang baru, apa betul bisa eksis dengan baik … kalaupun dapat eksis, kecenderungannya hanya menyerap tamu potensial hotel & plaza lain, artinya hanya “memindahkan” bukan menambah tamu/pengunjung …. kalau sudah begini hitung-hitungan penyerapan tenaga kerja patut dicermati, alih-alih menyerap tenaga kerja, jangan-jangan hanya “menambah” permasalahan tenaga kerja dari bisnis sejenis sebelumnya yang terpengaruh …… memang dengan masuknya investor perlu diapresiasi, cuma mengapa yang dipilih investasinya kok bidang jasa hotel/plaza semacam ini …. bukankah industri kreatif untuk DIY masih sangat terbuka ….

b. Mengapa investasi semacam ini ditanam disini? Investasi semacam ini kenapa banyak diarahkan di Kota Yogyakarta dan Sleman saja. Saya mengerti ini hitungan bisnis dan tingkat kelayakannya untuk mengejar profit. Padahal pebisnis, dan tentu saja pejabat pemda mestinya tidak melihat hal ini dari satu sisi saja, sisi lingkungan hidup dan penyebaran wilayah investasi harus diperhatikan. Lihatlah Sleman, berkali-kali pemda kaok-kaok bahwa sebagai daerah penyangga bagi wilayah selatannya (kota Yogya dan Bantul) lingkungan Sleman perlu “dijaga ketat” agar tidak mudah untuk merubah lahan subur yang ada menjadi bangunan atau investasi komersial lainnya. Tetapi nyatanya? 26 ha tanah akan disulap jadi hotel & plaza ….. Jadi mengapa nggak investasi di Bantul saja? Bukankah harga lahan lebih murah, potensi bisnis juga nggak kalah hebatnya, yang lebih penting “pengrusakan/pengurangan” terhadap lahan subur (lingkungan hidup) relatif lebih kecil daripada di Sleman …. juga perlu disebar dong pusat keramaian di DIY ini, jangan ada di Kota Yogyakarta dan Sleman saja …. rencana Tata Ruang dan Wilayah, klop nggak? ….. sehingga penyebaran kawasan pemukiman (yang biasanya mengikuti pusat keramaian) dan pusat perekonomian rakyat makin merata supaya kehidupan sosial/pembangunan makin di berkembang di berbagai wilayah di DIY ….

c. Kemudian yang saya lihat nggak begitu asyik ialah investasi hotel & plaza semacam ini, secara efek sosiologis dan psikologis tidak bisa melahirkan jiwa-jiwa dan perilaku produktif dari masyarakat, bahkan saya perkirakan hanya meningkatkan sifat konsumerisme belaka ……. saya bayangkan kalau investasi yang masuk industri kreatif atau padat karya, tentu akan mampu mengubah (lebih baik) perilaku dan sifat masyarakat ke arah yang cenderung produktif, kerja keras, semangat berusaha …. kalau hanya hotel & plaza, anda tentu tahu jenis tenaga kerja apa sih yang akan diserap? Memang kita nggak boleh menampik kenyataan saat ini bagi rakyat begitu sulit dalam berjuang untuk memperoleh pekerjaan, sehingga kalau tersedia “lapangan pekerjaan” itu bagus-bagus saja, mengurangi pengangguran … tetapi pemda mestinya harus punya kemampuan “menjual daerahnya” dan menarik investasi yang punya nilai positif sebanyak mungkin dalam semua bidang artinya harus punya daya tawar memilih investasi yang akan masuk. Hal ini untuk meminimalisir dampak ikutan investasi semacam ini …. Mestinya nggak serampangan menerima jenis investasi yang mau masuk …. perlu difahami, sekali salah menerima hal ini, efek sosiologis dan psikologinya panjang … sulit dinormalkan lagi!

Jadi, apa yang ditunggu, apa yang datang, klop nggak ya? Komentar anda …

Ternyata diskusi soal visi & misi lama juga ya ….

Hari ini saya ikut rapat membahas Visi & Misi organisasi tempat kerja saya. Ternyata butuh waktu lumayan lama ya …. 2 jam saja belum cukup hanya untuk “mengolah” Visi, jadi belum sampai omong-omong soal misi ….

Ya, begitulah semangat reengineering menuju ke masa depan … memang butuh pemikiran mendalam dan mesti bernuansa futuristik … beraroma trend dibumbui sebanyak mungkin “ukuran” global, karena dunia semakin borderless …  Wis pokoknya otak-atik lama untuk me-revitalisasi Visi dan Misi. Agaknya memang harus begitu ya?

Visi tetap saja nggak boleh terlalu utopis, ideal namun tetap realistis. Nanti kalau terlalu diawang-awang ya lucu … siapa yang mampu menggapainya ya …. tetapi cita-cita memang harus setinggi langit khan …..

Ada yang menarik terungkap di forum itu, misalnya, contoh-contoh tagline Visi yang bagus (katanya) ya …

1. Sebuah perguruan tinggi: The Word Class Research University.

2. Sebuah Departemen: Menuju Indonesia Sehat 2025.

3. Sebuah perusahaan: The Word Class Telecommunication Operator.

Visi memang harus mampu memberi semangat orang-orang yang ada di dalam dan sekitar organisasi itu ya … pembaharuan visi mestinya melahirkan motivasi baru dan keinginan kuat untuk menjadi yang terbaik, terhebat, terunggul, ter … ter … ter … terima kasih deh!

Ada contoh lagi yang menarik? Mungkin Visi & Misi partai politik yang sekarang sedang gencar berkampanye ya … silakan tambahkan disini ….

Berubah

Ya nasib: Ternyata pegawai negeri bisa turun pangkat/golongan lho ….

Jamak sekali di lingkungan kerja saya, tanggal 1 April dan 1 Oktober menjadi hari yang penuh momen kebanggaan dan kebahagiaan. Karena pada tanggal-tanggal tersebut tradisinya ada upacara kenaikan pangkat untuk personel-personel yang telah memenuhi syarat, semua golongan, militer maupun sipil,  makanya suasana pada tanggal-tanggal tersebut umumnya sumringah. Tentunya tidak sekadar suasana rutin karena tanggal 1 tiap bulan memang biasanya tanggal yang meyenangkan bagi pegawai negeri, saat menerima gajian.

Hari ini pun, 1 April 2009, suasana itu pun tampak terulang, banyak wajah-wajah yang menampakkan kebahagiaan karena menikmati kenaikan pangkat/golongan setingkat lebih tinggi dari yang telah disandang sebelumnya. Menyenangkan.

Namun diantara suasana demikian rupanya ada satu personel yang patut diperhatikan. Ketika yang lain menikmati kenaikan pangkat/golongan, satu personel ini agaknya harus menerima kenyataan bahwa dia mengalami penurunan golongan setingkat lebih rendah dari yang telah disandang sebelumnya. Jadi jangan disangka pegawai negeri itu selalu naik pangkat/golongan lho ….. nyatanya ada yang turun …. ya, nasib demikian harus diterima, kalau ada diantara anda yang mengalaminya.

Apa pasal ya kok bisa turun pangkat/golongan? Untuk kasus ini, memang bukan karena kasus hukum ataupun pelanggaran aturan kepegawaian yang berat. Ternyata karena “hutang” sekolah yang belum dibayar, bahkan mungkin tidak bisa dibayar lagi, mengingat situasi kondisi keluarga yang perlu perhatian. Jelasnya, bagaimana? Dulu, sebelum diusulkan kenaikan pangkat dari Golongan VII ke Golongan VI  (Gol. VII secara hirarki lebih rendah dari Gol. VI), ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mesti sekolah dinas tertentu. Rupanya aturan ini bisa “ditawar” dan boleh adanya penundaan sekolah, sehingga seperti hutang begitu, dan administrasi kenaikan pangkat/golongannya tetap dapat diproses. Hanya kewajibannya untuk membayar hutang sekolah harus tetap dibayar/dilakukan di kemudian hari. Inilah persoalan mulai terjadi. Rupanya yang bersangkutan mencoba menunda-nunda terus untuk berangkat sekolah sebagai “hutang” yang harus dilunasi atas kenaikan pangkat/golongannya itu ….. eh, beberapa kali penundaan sekolah, akhirnya menyerah tidak mampu untuk berangkat sekolah, alasannya situasi/kondisi keluarga … Begitulah namanya hutang khan mestinya dibayar, kalau nggak sanggup bayar ya kembali kekentuan standar …. berarti syarat kenaikan pangkat Golongan VI yang telah disandangnya sesungguhnya tidak bisa dipenuhi …. ya nasib, turun lagi, ke pangkat/golongan sebelumnya ….. kembali seperti sebelumnya, Golongan VII. Sehingga hari ini, terlihat sangat kontras situasi yang ditemui dengan umumnya pegawai negeri yang lagi menikmati kenaikan pangkat/golongan secara umum ….

Maka, saudara-saudara, jangan dikira pegawai negeri nggak bisa turun pangkat/golongan …

Kasus ini juga terjadi di salah satu pemerintah daerah, dimana banyak pegawainya yang “melanjutkan kuliah” namun disinyalir perkuliahannya ini fiktif …. sehingga ijasah yang dipunyai (untuk syarat kenaikan pangkat) banyak yang mempertanyakan alias meragukan keasliannya …… dan sekarang sedang diadakan pengecekan. Ya, nasib, yang ini juga harus siap-siap menerima kenyataan: turun pangkat/golongan. Kabarnya ada yang mulai stress ….

Inilah sebuah pengalaman dan pelajaran berharga bagi kita semua … sudahlah kalau memang bukan haknya, jangan coba-coba diraih dengan cara yang nggak bener … percaya nggak percaya, pasti akan ketahuan, pasti akan ditagih kebenarannya, pasti akan dituntut untuk mengembalikannya … dan tentu siap-siap kuciwa, stress, sakit hati, malu …. dan seterusnya …. yang menurut saya, kondisi beginian sesungguhnya dibuat sendiri, ya harus berani menangung sendiri. Berdoalah dan berusahalah selalu menempuh jalan yang baik-baik saja , jalan lurus ……..

Begitu ya ...

Dewasa dengan perubahan ….

Orang Indonesia banyak simpanannya ya? Gimana ekonomi kita bisa maju …

Orang Indonesia banyak simpanannya ya? Ya! Jangan menanggapi miring ya soal pertanyaan di tulisan ini, karena ini fakta, ini bukti, kenyataan deh  …  jadi wajar kalau kehidupan ekonomi kita lambat berkembang ….

-> Hal pertama:

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menurunkan suku bunga wajar simpanan di Bank Umum. Untuk simpanan dalam rupiah turun 75 basis poin, dalam valuta asing turun 25 basis poin. Untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rupiah diturunkan 75 basis poin. Sehingga suku bunga wajar simpanan untuk periode 15 Maret hingga 14 Mei 2009 adalah: Bank Umum dalam rupiah 8,25% , dalam valuta asing 2,75%. Untuk BPR dalam rupiah 11,75%.

Pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan adalah tekanan inflasi relatif rendah dan kepercayaan masyarakat terhadap bank relatif membaik.  Disamping itu, kondisi likuiditas perbankan mulai membaik dan BI Rate sebagai suku bunga acuan juga mengalami penurunan. Penurunan suku bunga wajar simpanan diharapkan dapat mendorong turunnya suku bunga kredit.

-> Hal kedua:

Total dana pihak ketiga di bank umum hingga akhir Januari 2009 mencapai Rp 1.764,27 triliun. Dari jumlah dana sebesar itu, sebanyak 45,6% atau Rp 804,82 triliun tidak masuk program penjaminan Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS).  Hal ini karena dana yang dijamin LPS maksimal Rp 2 miliar sedangkan jumlah dana di atas Rp 2 miliar di bank per akhir Januari 2009 yang mencapai Rp 804,82 triliun kini tak masuk penjaminan LPS. Data menunjukkan bahwa simpanan di bank umum pada Januari 2009 sebesar Rp 1.764,27 triliun yang turun Rp 4,45 triliun dari posisi akhir Desember 2008 sebesar Rp 1.768,72 triliun.

Lengkapnya, adalah sebagai berikut:

a. Simpanan sampai dengan Rp 100 juta mencapai Rp 333,57 triliun atau 18,9%.

b. Simpanan di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 200 juta mencapai Rp 121,13 triliun atau 18,9%.

c. Simpanan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 1 miliar mencapai Rp 354,13 miliar atau 20%.

d. Simpanan di atas Rp 1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar mencapai Rp 150,62 triliun atau 8,5%.

e. Simpanan di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar mencapai Rp 157,94 triliun atau 8,9%.

f. Simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 646,88 miliar atau 36,67%.

Nah, bener terlihat khan, simpanan “orang Indonesia” buanyak banget ya di bank kita (akhir Januari 2009 mencapai Rp 1.764,27 triliun), baru percaya? Jadi, sekarang ada persoalan apa dengan simpanan itu?

Baiklah, kalau cara berfikir anda sama dengan saya, tentu kita berfikir realistis, bagaimakah seandainya uang sebesar itu diturunkan/diinvestasikan ke sektor riel yang padat karya untuk menggerakkan ekonomi bisnis di lapangan terbawah, tentuk efek bola salju ataupun multiplayer effect nya besar sekali …. mengurangi pengangguran, mengurangi orang miskin secara nyata, nggak perlu lagi banyak hutang keluar … pakai modal dalam negeri saja khan bagus … masak cuma disimpan di bank doang …. Apalagi kalau itu termasuk simpanan pemda-pemda di Indonesia, kebangeten sekali. Bagaimana mungkin bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan kalau mentalnya pejabat hanya nyimpan uang rakyat di bank …. dan cari bunganya!

P.S. Menyimpan uang di bank nggak dilarang! Tetapi kalau yang disimpan uang rakyat, ya keterlaluan! Untuk orang kaya yang menyimpan uang di bank, mbok yao, bikin investasi/projek yang untung dikit nggak apa-apalah yang penting bisa membantu kehidupan rakyat banyak … biar sektor riel lebih berkembang secara dinamis.